Pekerjaan yang berhubungan denga produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ..., maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehingga PHKtersebut telah bertentangan

dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003 PHKyang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian perselisinan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalah PHKsepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang nomor 13 Tahun 2003

tersebut, sehinggaPenggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga PerselisihanHubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4) UndangHalaman 3 dari 15 halPutusan PHI

Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat berupa ; Uang Pesangon (4 bulan X Rp.1.875.000) X 2) = Rp 15.000.000, Uang Penghargaan masa kerja 2 Bulan X Rp. 1.875.000 = 3.750.000. Uang Penggantian Hak> Cuti yang belum diambil (24/25 X Rp. 1.875.000 = 1.800.000.> 15% dari uang Pesangon & penghargaan sebesar = 2.812.500.Total = Rp. 23.362.500.

Menghukum Tergugat untuk membayar upah bulan berjalan / Uang prosessejak diberhentikan September 2016 yang dikalikan upah perbulan sebesarRp.1.875.000, sampai dengan PHK ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan yang ada pada Koperasisebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah ;6. Menghukum Tergugat agar mengeluarkan Surat Pengalama Kerja kepadaPenggugat dengan kriteria baik ;7.

Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Katrin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T1;Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI/2017/PN Jap10.11.12.13.Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Khoirul, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T2;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Xaverius Kaiwen, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T3;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Daud Sande P, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T4;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Dulgani, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT5;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Filemon Sobor, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T6;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Malikin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT7;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Agus Purnomo, tanggal 04 Maret 2017, yang diberitanda bukti T8;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Andik, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tanda bukti T9;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. M. Saefudin, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T10;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Slamet Doso, tanggal 04 Maret 2017, yang diberi tandabukti T11;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

Sunarto, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tanda buktiT17;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Yosep Malu, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T18;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an. Jaharudin, tanggal 06 Maret 2017, yang diberi tandabukti T19;Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran Pesangon PHK Karyawan UnitNimbotong an.

No. 325 K/Pdt.Sus/201 1Surabaya mengeluarkan Anjuran No. 74/ PHK / VI / 2008, tertanggal 30 Juni2008;Bahwa terhadap Anjuran Mediator dari Dinas Tenaga Kerja KotaSurabaya tersebut, Penggugat dan Penggugat Il tidak menjawab, sehinggaPenggugat dan Penggugat Il dianggap menolak Anjuran dan untuk selanjutnyaPenggugat dan Penggugat Il mengajukan gugatan ini ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat danPenggugat Il mengajukan

BEKASI GRAHA PERMAI, beralamat di Jalan Cut Mutiah BlokHQ No. 9 Rawa Lumbu BekasiTermohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon/TerbandingMahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan kembali dahulu Pemohon/Pembanding telah mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Panitia PenyelesaianPerburuhan Pusat (P4P) No. 279/2010/2516/X/PHK/12006, tanggal 13Januari 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam

Pelaksanaan putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bekasi ;Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Pusat Nomor. 279/2010/2516/X/PHK/12006 Tanggal 13 Januari2006 adalah sebagai berikut: Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Peroburuhan DaerahPropinsi Jawa Barat di Bandung No. 567/PTS.355/BPPKD tanggal 26 Juli2005 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut

, yaitu Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan PerburuhanPusat No. 279/2010/2516/X/PHK/12006 diberitahukan kepada Pembandingdahulu Pemohon pada tanggal 12 Juli 2006 kemudian terhadapnya olehHal 5 dari 5 hal.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSATTIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA BAHWA PEMUTUSANHUBUNGAN KERJA (PHK) YANG DILAKUKAN OLEH PT. BEKASIGRAHA PERMAI BERTENTANGAN DENGAN UNDANGUNDANG NO.13 TAHUN 2003.Hal 6 dari 6 hal. Put.

Bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) disebutkan PemutusanHubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal151 ayat (3) BATAL DEMI HUKUM;Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTermohon Peninjauan Kembali tehadap Para Pemohon PeninjauanKembali yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dalam hal ini pasal 151 ayat (8) Undangundang No. 13 Tahun2003 maka sudah seharusnya PHK tersebut dinyatakan tidak sah dansudah dibatalkan ;PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN

Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atauproduk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;Bahwa sebagaimana ketentuan UU 13 tahun 2003 pasal 59 ayat (7)Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) .... maka demi hukum menjadiperjanjian kerja waktu tidak tertentu ;8.10.11.12.13.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut, sehinggaPHK tersebut

telah bertentangan dengan pasal 151 ayat (1) dan ayat (2)Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai pasal 151 ayat (3) Undangundang nomor 13 Tahun 2003PHK yang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapandari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI);Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanPasal 151 Undang undang nomor 13 Tahun 2003, maka PHK ini adalahPHK sepihak ;Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang undang

tersebut, sehingga Penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan, hal ini menjadi pukulanbagi keluarga penggugat ;14.15.16.Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari lembaga PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan untukmembayar hak hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (2),(3) dan (4)Undang undang Nomor 13 tahun

Rocky Mitra Group, sekitarbulan Maret tahun 2013; Bahwa setahu saksi tugas Penggugat waktu itu bekerja sebagai tenagamarketing; Bahwa setahu saksi Status Penggugat sebagai karyawan kontrak;10Bahwa setahu saksi Penggugat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)oleh perusahaan atau di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) olehperusahaan pada bulan Mei 2015;Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat sudah tidak lagi bekerja di PT.Rocky Mitra Group karena telah diberhentikan;Bahwa Setahu saksi Penggugat tidak lagi bekerja

Rocky MitraGroup Finance kepada Penggugat;19Bahwa saksi tidak mengetahui Apa isi dari surat PHK (PemutusanHubungan Kerja) tersebut ;Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah kepada Penggugat diberikanatau menerima haknya setelah di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Bahwa setahu saksi saksi sendiri pernah menandatangani kontrak kerjadari perusahaan tersebut;Bahwa setahu saksi sebelum menandatangani kontrak kerja tersebut,saksi sempat diperlihatkan dan membaca terlebih dahulu mengenai isikontrak tersebut menandatanganinya

Penggugat II dngan lama masa kerja + 3 tahun x Rp.2.000.000/tahun= Rp.6.000.000, ;Bahwa para Penggugat juga telah berulang kali mengajukan keberatansecara lisan kepada Tergugat menyangkut peraturan perusahaandimaksud akan tetapi tergugat tidak pernah menghiraukan keberatan daripara Penggugat justru Tergugat mengeluarkan surat peringatan kepadapara Penggugat dan akhirnya mem PHK kan para Penggugat secarasepihak sejak TMT tanggal 01 April 2013 ;Bahwa terhadap tindakan Tergugat mem PHK kan para Penggugatini

Oleh karena itu, maka kedua Penggugat ini mestinyaharus mengajukan gugatan perselisihan hak dan PHK ke PHI padaPengadilan Negeri Kupang. Terlepas dari kedua Penggugat ini di PHKoleh Tergugat, namun itu) adalah merupakan implikasi daripelanggaran peraturan perusahaan yang dilakukan oleh keduaPenggugat tersebut ;Bahwa sekali lagi, gugatan para Penggugat telah keliru dan kaburserta salah mengkualifikasikan perselisihan.

Sementara dalam lampiran Gugatan dari perkara aquo hanya menghitung hak hak dari konsekuensi PHK saja yangtertera dalam anjuran Mediator seperti : pesangon, penghargaan masakerja, penggantian hak dan upah Bulan Maret 2013.

Namun Penggugat I tetap saja tidak mengindahkanpanggilan Tergugat dan tidak mau masuk kerja lagi sampaidikeluarkannya surat PHK tanggal 01 April 2013.2.

Setelah menerima 3 (tiga) kali suratperingatan dari Tergugat, lalu karena malu dan menyadariperbuatannya maka selama Bulan Maret 2013 Penggugat IIsudah tidak serta merta mem PHK Penggugat II, tetapi justrudilakukan pemanggilan selama kurang lebih 3 (tiga) kali, yaitupemanggilan I tertanggal 21 Maret 2013 (bukti T.12),pemanggilan II tertanggal 23 Maret 2013 (bukti T.3) danpemanggilan III tertanggal 28 Maret 2013 (bukti T.14).

JoPasal 152 ayat (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan olehlembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial...9 Bahwa berdasarkan uraian pada poin 8 sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwapemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah menyalahi undangundang ketenaga kerjaan sehingga PHK tersebut Batal demi hukum.10 Bahwa karena Tergugat telah melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak,tanpa ada alasan yang jelas, hal ini adalah bentuk

Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dankeluarganya ketempat dimana pekerja/buruh di terima bekerja: sebesar : Rp.1.000.000, x 6 orang (suami, istri dan empat orang anak) Rp. 6.000.000, (enam jutarupiah)DALAM PUTUSAN SELA 1 Bahwa menurut petunjuk teknis Pengadilan Hubungan Industrial dari MahkamahAgung tahun 2006 huruf K No.3 yang berbunyi: Dalam hal perselisihan hak dan atauperselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan PHK sebagaimana diatur dalampasal 86 UndanUndang No.2 Tahun 2004 maka

PENGGUGAT angka 7 halaman 2 demi hukum haruslahdikesampingkan, hal ini sesuai dengan Azas Hukum Ketenagakerjaan ~No Work NoPay sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 Pasal 93ayat (1) menegaskan : Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.7 Bahwa dalildalil gugatan PENGGUGAT angka 8, angka 9 dan angka 10 demi hukumharuslah dinyatakan ditolak, karena telah jelas dan terang bahwa dalam perkara aquo TERGUGAT sama sekali tidak melaku kan pemutusan hubungan kerja(PHK

RAHMAT HIDAYAT ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isi gugatanPenggugat maka dapatlah disimpulkan ternyata yang menjadi pokok perkara dalam gugatan iniadalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat yang dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk kerja secara terus menerus,apakah sah menurut Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku ?

Bahwa PENGGUGAT tanpa menduga sebelumnya danPENGGUGAT sangat terkejut dimana PENGGUGAT telahmenerima Surat PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) dariTergugat tertanggal 27 Juli 2010. Dalam salah satuKonsideran/klausul maupun iS ketetapannyamenyatakan PENGGUGAT adalah Karyawan dengan masapercobaan selama 3(tiga) bulan ;.

Bahwa dasar dan alasan PHK yang. dilakukan olehTergugat kepada PENGGUGAT jelas dan nyata nyatabertentangan menurut ketentuan hukum, yaitu Pasal 58ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2003, yang = manakaedahnya berbunyiPerjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu' tidak dapatmensyaratkan adanya masa percobaan kerja ;7.

Bahwa selain hal tersebut diatas, alasan PHK yangdilakukan oleh Tergugat terhadap PENGGUGAT adalahkarena PENGGUGAT telah melakukan absensi pada harilibur/minggu dan telah melakukan penyalahgunaankeuangan Perusahaan. Semua alasan tersebut samasekali tidak benar dan menurut hemat PENGGUGATalasan PHK tersebut hanyalah merupakan alasan yangmengada ada saja ;.

dapat dilaksanakan terlebihdahulu (Uit Voerbaar bijs Voorraad) meskipun = adaupaya hukum Verzet maupun Kasasi dari Tergugat ;Bahwa berdasarkan pada si uraian tersebut diatas,PENGGUGAT dengan ini mohon kiranya Pengadilan hubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Serang melalui YangMulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo berkenan memutuskan, sebagai berikutPRIMAIR : Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; Manyatakan Putus MHubungan Kerja antara PENGGUGATdengan Tergugat karena PHK

Oleh karenanya hakhak Pekerja (8orang) akibat PHK tersebut berupa uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat(2) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 158 ayat (3) dan uangpenggantian hak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;Bahwa, secara DE FACTO PT.

Pasal27 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 150/MEN/2000 Pengusaha PT.DWI PERKASA JAYA wajib memberikan hakhak Pekerja 8 (delapan orang)akibat PHK tersebut berupa uang pesangon 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2) uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantianhak 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 20083 ;Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 241 K/PDT.SUS/201 1Bahwa, PT.

suratketerangan nomor ; 220/SGTI/VIII/2005 pada tanggal 18 Agustus 2005,yang menerangkan pendapatan Penggugat perbulannya sebesar Rp.15.000.000, (Lima belas juta Rupiah), (Vide Bukti P2);Bahwa, selama bekerja pada Tergugat, Penggugat telahmelakukan kewajibannya dengan baik serta telah menunjukkan dedikasitinggi dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tergugatsebagaimana tercantum pada jadwal pekerjaan yang tertuang dalamBuletin Tiberias Warta Mingguan tersebut;Bahwa kronologis permasalahan terjadinya PHK

Bahwa 7 (tujuh) hari kKemudian, setelah Pengguat di PHK padatanggal 03 Mei 2009, yaitu tepatnya pada Hari Minggu, tanggal10 Mei 2009 diberitakan melalui BULETIN TIBERIAS WARTAMINGGUAN No. 1066, suatu PENGUMUMAN (Vide bukti P3)yang menegaskan bahwa:Peraturan Rumah Tangga Gereja Tiberias Tentang UsiaPengkotbah / Pendeta:e Di Gereja Tiberias maksimal Usia 64 tahun;e Pengkotbah di Gerje Tiberias yang usianya telah memasuki 65tahun tidak bisa melayani lagi;e.

Bahwa sejak PHK secara sepihak ini, mengakibatkanPenggugat kehilangan pekerjaan dan hingga sekarang tidakada biaya lagi untuk memenuhi kebutuhan kehidupankeluarga, bahkan saat ini sedang mengalami penderitaan fisikkarena mengidap penyakit ginjal kronik dan diabetes mellitusserta dilakukan haemodialisis (cuci darah) dengan teratursecara terus menerus sepanjang hidupnya (Vide Bukti P4)Bahwa setelah terjadi PHK, Penggugat melalui kuasa hukumnyamenyampaikan somasi atau teguranteguran mengenai penyelesaianperselisinan

/ PHK yang notabene secara yuridis wajib terlebih dahuludirundingkan melalui perundingan bipartite , yaitu melalui : pertama suratnomor 20/PERDPHI/TIB/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 (Vide Bukti P5),kedua surat nomor 22/PERDPHI/TIB/VII/2009 tanggal 07 Juli 2009( Vide Bukti P6) dan ketiga (terakhir) surat nomor 23/PERDPHI/TIB/VII/2009 (Vide Bukti P7), namun dalam jawabannya kesemuanya tidakmendapatkan respon yang baik dari Tergugat melalui : pertama surathal. 3 dari 19 hal.

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 diatas,maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhal sebagai berikut :Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruhmelakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapatdilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap ;Apabila pekerja ...... dan seterusnya.; danDalam hal terdapat "alasan mendesak" yang dan

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan2 di atas, maka penyelesaian kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) karenapekerja/buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan halhalsebagai berikut:a Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh melakukankesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu) maka PHK dapat dilakukan setelahada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;Maka berdasarkan hal tersebut diatas, POSITA pada gugatan PENGGUGAT telahbertentangan

Namun ternyata didalamPETITUM gugatannya PENGGUGAT telah menuntut tentang hal yang tidak sesuaidalil pada POSITA gugatan PENGGUGAT, oleh karena jika memang pengusahamelakukan PHK berkaitan dengan kesalahan berat, maka PHK tersebut baru dapatdilakukan setelah mencakup unsur yaitu "Pengusaha yang akan melakukan PHKdengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat (eks) pasal 158 ayat 1 (Satu)maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap.".

) diajukan oleh pekerja/ buruh maka yang bersangkutan harus membuktikankehenaran dari dalilnya yang menyatakan ia di PHK oleh majikannya.

Bebanpembuktian seperti ini akan lebih diutamakan kepada Penggugat apabila Tergugatmembantah melakukan PHK"."... Menimbang, bahwa bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak merupakan dalil yang harus dibuktikan kebenarannya yang apabilamengacu pada Pasal 163 HIR, beban pembuktian lebih tepat dibebankan kepadaPenggugat sebab nyatanya Tergugat membantah melakukan PHK dimaksud"."..

tersebut ternyata tanpa ada alasan, dan oleh karenanyaPenggugat tidak melakukan kesalahan dan tidak boleh di PHK.

menurut Pasal 156ayat (4) UndangUndang No. 13 tahun 2003, yang menyatakan bahwa: Uangpenggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) (terjadinya PHK) meliputi:a.

Bahwa dengan diakuinya PHK sudah terjadi sejak tanggal 02 Juni 2010oleh Majelis Hakim maka sudah mengakui bahwa uang PHK juga sudahditerima sedangkan perhitunganperhitungan yang disebutkan sebagaiadanya perselisinan hak dengan uang pesangon dan uang penggantiandan hakhak lainnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertamalebih lanjut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan bukti T11 danbukti T13 karena bukti T11 dan T13 adalah kesepakatan para pihakyang tidak ada istilah sementara karena

UU No. 13 Tahun 2003 hanyamengenal istilah perjanjian dan penerimaan PHK tidak ada istilahperhitungan sementara;3.

Bahwa istilan PHK dan penerimaan uang dengan klausa bersyaratmenerima sementara adalah bertentangan dengan UU No. 13 Tahun2003 karena UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengenal istilan menerimasementara atau bersyarat;B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dalam Menerapkan Hukum;1.

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sarungtangan dan aksesoris Snow Golf;Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat sejak 11 Mei 1995 sampai dengandi PHK pada tanggal 05 Desember 2008 atau 13 tahun 6 bulan pada bagiandistribusi;Hal. 1 dari 14 hal. Put.

Muji Astutik keesokan harinya masuk kerja seperti biasanamun secara tibatiba tanpa kesalahan apapun di PHK oleh Tergugat sejak 05Desember 2008 secara sepihak;Bahwa Penggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri.Siti Asiyah dan Sdri.

Muji Astutik sejak di PHK oleh Tergugat langsungmelaporkan kerja kembali secara tertulis pada Tergugat untuk melaksanakankewajiban sesuai Pasal 155 ayat ( 2 ) UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan namun secara tegas melalui suratnya Tergugat menolakPenggugat bersama tiga pengurus lainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. SitiAsiyah dan Sdri.

Muji Astutik, secara nyatanyata telah tidak diterima bekerja lagi oleh Tergugat maka dalam hal iniTergugat telah melakukan PHK terhadap Penggugat bersama tiga penguruslainnya antara lain: Sdr. Wahidah, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.

Muji Astutiksecara sepihak sejak 05 Desember 2008, oleh karena itu Tergugat diwajibkanmembayar hak PHK kepada Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (1) UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan pembayaran seluruh upah Penggugatsejak 05 Desember 2008 sebesar Rp. 735.700, perbulan dan upah Pasal 93 ayat(2) huruf f UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa sehubungan dengan PHK Penggugat bersama tiga pengurus lainnyaantara lain: Sdr. Wahidin, Sdri. Siti Asiyah dan Sdri.