Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 tentang Pemberhentian Kepala Desa Bojongemas, KecamatanSolokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2013 2019, atasnama Asep Sutrisno, S.T.;b.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas PenggantiAntar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 Tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas MasaBhakti 20132019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;b.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor 141.1/Kep.09Pem/2015, tanggal 23 Juli2015 tentang Pemberhentian Jabatan Kepala Desa Bojongemas MasaBhakti 20132019, atas nama Asep Sutrisno, S.T. ;b.

Bahwa para Penggugat diangkat dalammasingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana KeputusanKuwu sebagai berikut:Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor: 141.1/07Des/SK/2008 tanggal 01 Juni 2008tentang pengangkatan Saudara Apendi sebagai Kaur Umum/Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor :166/G/2013/PTUNBDGJuragan Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon; Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor: 141.1/09Des/SK/2013 tanggal 24

April 2013tentang pengangkatan Saudara Joni Suparman sebagai KepalaDusun (Kadus Ill) Desa Mayung Kecamatan Gunung JatiKabupaten Cirebon; nn nano nnn nnn nnn ncaaKeputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141.1/03Des/SR/2008 tanggal 07 Mei 2008tentang Pengangkatan Saudara Mulyono sebagai Kaur Keuangan(Lambang) Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenKeputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141/SK/05/DES/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentangPengangkatan

Saudara Tuyana sebagai Kaur Ekbang DesaMayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon; Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141.1/07Des/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008tentang Pengangkatan Saudara Pendi sebagai Kadus II/CapgaweDesa Mayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;Keputusan Camat Kecamatan Gunung Jati Kabupaten CirebonNomor : 141.1/SK.15Kec/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentangPengangkatan Saudara Emeng sebagai Kepala UrusanPemerintahan Desa Mayung Kecamatan

TENTANG OBYEK GUGATAN;Bahwa Penggugat merupakan Kepala Desa Tirtomarto yang telahmenerima Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi Dari Jabatan Kepala DesaTirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September2016 (obyek gugatan). Penggugat dalam hal ini adalah orang atau pihakyang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya Keputusan BupatiKlaten Nomor: 141.1/206 Tahun 2016.

Bupati Klaten Nomor 141.1/206 Tahun 2016 TentangPemberhentian Saudara Nahrowi dari Jabatan Kepala Desa TirtomartoKecamatan Cawas Kabupaten Klaten tanggal 8 September 2016 (obyekgugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 1.Bahwa pada awalnya Penggugat mendapatkan surat KeputusanBupati Klaten Nomor: 141.1/1147/2013 Tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Tirtomarto KecamatanCawas Kabupaten Klaten Nomor 03/SK/BPD

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan nomor: 141.1/206 tahun 2016yang tercantum dalam konsideran menimbang huruf a alasanalasanPenggugat diberhentikan dari jabatannya, antara lain: a.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Klaten Nomor :141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi DariJabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten KlatenTertanggal 8 September 2016; 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Klaten Nomor :141.1/206 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Saudara Nahrowi DariJabatan Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tertanggal 8 September 2016;4.

T4 : SuratBupati Kabupaten Klaten No.141.1/1006/00 PerihalPenyelenggaraan Pemerintah Desa Tirtomarto tertanggal 3 Juni2016 (Fotokopi sesuai dengan asli petikan);5. 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 Tahun 2016 TentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, PelantikanDan Pemberhentian Kepala Desa (Fotokopi sesuai dengan6.

Bahwa yang benar adalah BeritaAcara Nomor : 141.1/08Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 Tentang Hasil KeputusanSeleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Proppo Tahun 2019 tanggal1 Agustus 2019 atas nama MOH. RAHEM.

MOH.RAHEM tertanggal 23 Juli 2019 Nomor : 141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo ada ketidaksesuaian yang tertulis di Blanko ljasah yangmengacu Daftar Nominatif Tetap (DNT) yang dikeluarkan oleh Dinas PendidikanPropinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2012 (tidak ditambah ataupunmengurangi biodata sebelumnya) hal sebagai dasar klarifikasi Berita AcaraPenelitian Berkas Bakal Calon Pilkades Proppo Nomor : 141.1/07.PanPilkades/Ds.Proppo/2019 sebagai hasil verfikasi tanggal 21 Juli 2019.

Induk : 0031 tertanggal 23 Juli2019 2Bahwa, Surat Tergugat Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal Calon KepalaDesa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019 tidaklah memenuhi unsurkeputusan Tata Usaha Negara secara komulatif karena setelah adanya objeksengketa masih ada Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Keputusan PanitiaPilkades Desa Proppo Nomor : 141.1/09.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, TentangPenetapan Bakal Calon menjadi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019tersebut, selanjutnyaTergugat menerbitkan Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal CalonKepala Desa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019; 7.4.

Raya BrangkalNo. 70, Kedung Maling Sooko, Kabupaten Mojokerto Nomor :141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo/ 2019 tanggal 20 Juli 2019,perihal : Surat Permohonan Verifikasi ljazah, (fotokopiS@SUAI ASIi) ooo enn nnn nn nnn nee ne eeBerita Acara Verifikasi Berkas Bakal Calon Pemilihan Kepala DesaProppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasantanggal01 Agustus 2019, (fotokopi Sesuai asll);Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 tanggal01 Agustus 2019

OBYEK SENGKETA GUGATAN :Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XII / 2012Tanggal 9 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr. ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari;Il.

TENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa gugatan ini diajukan dalam batas tenggang waktusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenaobyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor :Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN.Smg.141.1 / 247 / XIl / 2012 Tanggal 9 Desember 2012 TentangPemberhentian Sementara (Scorsing) Sdr.

KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan adanya*"Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XII / 2012Tanggal 9 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr.

Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2012, Penggugatmenerima Surat Skorsing dari Tergugat yaitu KeputusanKepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XII / 2012Tanggal 9 Desember 2012 Tentang PemberhentianSementara (Scorsing) Sdr. ARIS SUPARMAN DariJabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XIl / 2012 Tanggal9 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr. ARIS SUPARMAN Dari Jabatan KepalaDusun Mulyadadi Desa Kamulyan KecamatanBantarSai? . 272292 nn nnn nnn nnn nnn nnn3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut suratKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 /XIl / 2012 Tanggal 9 Desember 2012 TentangPemberhentian Sementara (Scorsing) Sdr.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;----4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat/Terbanding seperti semula; -------------------------------------------------------------------------------------5.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas namaSUY AlN j 2 nnn n nnn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn mannan mannan nna nnn nna3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentianPerangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas nama Suyatno 4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 344.500.

TUN.SBY.Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang benar dan SuratKeputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu KecamatanWatukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno harus dibatalkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) jo. Pasal 121 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014,tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas namaee aa3. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untukmencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor :141.1/2/1I/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentangpemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa WisnuKecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atasnama Suyatno;4.

Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/2011 tentang Pemberhentian Perangkat Desa,tanggal 18 Juli 2011 atas nama PARA PENGGUGAT,yang dibuat olehTERGUGAT;b. Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor :141.1/SK.09/Des/2011 tentang Pengangkatan Perangkat Desa,tanggal 27 Juli 2011 atas1. Sdr. MUAIDI sebagai Kaur Ekbang ;2. Sdr. MOH SAYIDI sebagai Kaur Keuangan ;3. Sdr. AKSANUDIN sebagai KADUS ;4. Sdr. MAS ALI sebagai KADUS III ;5. Sdr. KHOLIDIN sebagai Kaur Trantib ;6. Sdr. H.

Bahwa, pada tanggal 18 Juli 2011, Tergugat menerbitkan SKpemberhentian perangkat desa No.141.1/SK.08Des/2011 yang isi danintinya sebagai berikut :MEMUTUSKANPertama : Memberhentikan perangkat desa wargabinangun yaitu ParaPenQQguQ@at ; 222 nnonane nnn n nnnKedua : Mencabut hak garap bengkok terhitung tanggal 1 Oktober2011 jnnnnnnnnnnnnn nnn nnn nn nn nnn n nnn nnn nnn n nnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns4.

Bahwa SK pemberhentian No.141.1/SK.08Des/2011 tanggal 18 Juli 2011tersebut diatas, baru diketahui Para Penggugat pada tanggal 20September 2011, kemudian Para Penggugat menolaknya dan tidakpernah menandatangani surat tanda terima, karena diketahul terjadidiskriminasi yaitu Sdr.

TAUHID Kaur Umum, ternyata diangkat kembalioleh Tergugat, dan diduga penuh dengan KKN, itulah sebabnya Sadr.TAUHID sebagai Kaur Umum tidak ikut menggugat dalam perkara ini.Sedangkan SK pengangkatan dan pelantikan perangkat desa baru No :141.1/SK.09Des/2011 tanggal 27 Juli 2011 baru diketahui pada saatsidang pemeriksaan awal di pengadilan Tata Usaha Negara Bandung(Sesuai Pasal 55 UU No.5 Th 1986).;.

Bahwa, Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08Des/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang di buat Tergugat telan melanggarPasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kab.

telah bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal ini sesuaidengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku";adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa adalah sebagai berikut: 1) Bahwa, Surat Keputusan Nomor : 141.1

Bahwa, selain melanggar Peraturan Perundangundanganyang berlaku,tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, juga telahbertentangan dengan AsasAsas umum Pemerintahan yang baik (thegeneral priciples of good administration)" yaitu: Azas Kepastian Hukum: Dengan adanya dua (2) SKPengangkatan Keanggotaan

BPD Desa Karangkendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, maka tidak adanya KepastianHukum atas Surat Keputusan BPD Desa Karangkendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, baik dari mulai PelaksanaanPemilihan hingga di tetapbkan Kuwu terpilih; Azas Kecermatan dan Asas Ketelitian: Tindakan Tergugatdengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013 tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilinan KuwuHalaman 12 dari 58

Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21Oktober 2013 tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013Halaman 13 dari 58 hal Putusan Nomor: 159/G/2013/PTUNBDGtentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 4.

BPDNomor : 141.1/03/BPD tertanggal 30 November 2012, jadi sangat tidak logis danberalasan hukum bagi BPD untuk membuat Surat Nomor : 141.1/03/BPD tanggal27 November 2012, oleh karena surat yang dimaksud Tim Monitoring KecamatanMajalaya adalah surat Nomor : 141.1/03/BPD tanggal 30 November 2012 tentangSurat Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pilkades, sehinggasangat tidak relevan Tim Monitoring Kecamatan Majalaya membuat surat laporanhasil Pilkades kepada Tergugat tertanggal 29

Bukti P1: Foto Copy Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor : 141.1/Kep.861Huk/2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang Pengesahan Pemberhentiandengan hormat 67 (enam puluh tujuh) Pejabat dan Penjabat Kepala Desa sertapengangkatan 67 (enam puluh tujuh) Pejabat Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun2012 di wilayah Kabupaten Karawang Periode Tahun 20122018 ;(fotocopy sesuai aslinya)2.

Bukti P14: Foto Copy Surat dari Camat Majalaya kepada BupatiKarawang Nomor : 141.1/01/BPD tertanggal 27 November 2012, perihal LaporanHasil pemilihan Kepala Desa Bengle ; (fotocopy sesuai dengan aslinya)15. Bukti P15: Foto Copy Surat Pernyataan dari Saudara Ujang Dahlantertanggal 14. Desember 2012 ;(fotocopy sesuai dengan aslinya)16.

Bukti T11 =: Foto Copy Surat Camat Kecamatan Majalaya kepadaBupati Karawang No. 141.1/430/Pem tanggal 29 November 2012, perihal laporanhasil Pemilihan Kepala Desa Bengle ;(fotocopy sesuai dengan aslinya)12.

Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) telahmengirimkan suratnya melalui surat Nomor : 141.1/190/Pemdes tertanggal 10Desember 2012 yang ditujukan kepada Bupati Karawang, Perihal Usulan PenetapanKeputusan Bupati Karawang Tentang Pemberhentian dengan hormat Kepala Desadan Penjabat Kepala Desa serta Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Tahun2012 (buktie Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbit Surat Keputusan BupatiKarawang Nomor : 141.1/KEP.861HUK/2012, tanggal 13 Desember 2012

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan

Objek Sengketa.Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepaia DesaKadungan Jaya, Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas namaSAYID MUHDAPI SIRJA;Il.

Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara yaitu tentang Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara KepalaDesa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kab.KutaiTimur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;b.

ini Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara KepaiaDesa Kadungan Java Kecamatan Kaubun Kab.Kutai Timuratas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;42. Bersifat individualArtinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT,tersebut di tujukan dan berlaku khusus bag!

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutal Timur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;4.

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 tertanggal 31 Mei 2019, tentangPenetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa KadunganJaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.263.

UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang ataubadan hukumEE, a ABahwa berdasarkan definisi yang disebutkan pada angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Bupati Cirebon Nomor : 141.1

kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan PengangkatanKuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Waruduwur Kecamatan MunduKabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 27 Juni4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkaraBahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan Jawabannya tertanggal 31 Oktober 2013 yang isi pokoknya sebagaiberikutA.DALAM EKSEPSI1.

Bahwa pelanggaran pilwuyang didalilkan Penggugat, bukan merupakan alasanalasan yangdapat membatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yangHalaman 25 dari 118 Putusan Nomor 120/G/2013/PTUNBDGdalam perkara aquo adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan KuwuTerpilin Hasil Pemilinan Kuwu Waruduwur Kecamatan MunduKabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 (obyekGugatan).

Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis HakimPerkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati CirebonNomor : 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu WaruduwurKecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal 27Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanya Keputusan BupatiCirebon Nomor :141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang PengesahanPengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu WaruduwurKecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013

Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara aquo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 Tertanggal27 Juni 2013 (obyek Gugatan).

Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / Kep. 824 Huk.DPMD / 2019, tertanggal 23 Desember 2019 tentangPengangkatan Pelantikan Kepala Desa SindangheulaKecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten.2.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1 / Kep. 824 Huk.DPMD / 2019, tertanggal 23Desember 2019 tentang Pengangkatan Pelantikan Kepala Desaterpilin atas nama Suheli, S.Kom.!

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati SerangNomor 141.1/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaSindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;4.

BuktiT8Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Sindangheula Kecamatan Pabuaran KabupatenSerang (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji JabatanKepala Desa Nomor: 141.1/BA.6767DPMD/2019tanggal 26 Desember 2020 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Camat Pabuaran Nomor: 141.1/288/Kec tanggal8 November 2019 perihal Laporan Hasil PemilihanKepala Desa Sindangheula Kecamatan

/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaSindangheula Kecamatan PabuaranKabupaten Serang (fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti T Il Intervensi 2 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan Kepala Desa Nomor: 141.1/BA.6767DPMD/2019 tanggal 26 Desember 2020(fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T Il Intervensi3 : Surat Camat Pabuaran Nomor:141.1/288/Kec tanggal 8 November 2019Halaman 54 dari 68.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala DesaTemon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah DesaTemon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalamlampiranya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugrohodengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan PemerintahDesa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 didalam lampiranya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus BudiNugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22Nopember 2017;4.

Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatanSekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Temon,sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Temon mengajukan SuratNomor 141.1/04/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 perihalMohon jin Pengangkatan Perangkat Desa Temon KecamatanSimo. (pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017):b.

Bahwa Camat Simo memberikan Rekomendasi Nomor:141.1/879/50/2017 tanggal 14 November 2017 calon yang lulusdengan nilai tertinggi. (Pasal 17 ayat (3) Perbup No.15 TahunG. PENGANGKATAN & PELANTIKANa.

T26 : Surat Rekomendasi dari Camat Simo Nomor:141.1/879/50/2017 tanggal 14 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); 27. T27 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Nomor:141.1/18/Tahun 2017 Tanggal 22 Nopember 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal27 Juni 2013 (objek gugatan).

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan A Quo;1.Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis HakimPerkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanyaKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilinan Kuwu Waruduwur

Bahwa pelanggaran Pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal27 Juni 2013 (objek gugatan).

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN A QUO;1.Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim perkara iniuntuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten CirebonTahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karenafaktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehBupati Cirebon berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasilPemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten CirebonTahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;3.

OBYEK GUGATANBahwa yang menjadi "Obyek Gugatan" dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa hasil Pemilinan Kepala Desa di KabupatenBekasi Tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Adapun jumlah hak pilin dalamPilkades Desa Setia Mekar yang diperebutkan tertuang dalam DPT sebanyak6.589 Halle pili esasennncascaanenssnceasansnsnninsnancnsninaanannnnnaneans5.Bahwa dalam Pilkades Desa Setia Mekar tersebut sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusan BPD Setia Mekar No. 141.1/Kep 05/BPDDSTM/2012,tanggal 11 September 2012, yaitu H.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.283BPMPD tanggal28 September 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasilPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2012 atas nama H.SURYADI, SH.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa di KabupatenBekasi tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Khusus nomor urut 35Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BekasiNomor : 141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilinan Kepala Desa diKabupaten Bekasi tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Bahwa berdasarkan definisi pada angka 1 maka surat Keputusan BupatiIndramayu No:141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 2018 yangHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 7/G/2018/PTUNBDGdikeluarkan oleh Bupati Kab. IndramayuJawa Barat adalah penetapan tertulisyang berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);3.

Bahwa surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 141.1/Kep.27.1DPMD/2018tertanggal 15 Januari 2018 bersifat konkret, individual dan final dan dengandasar sebagai berikut : bahwa surat keputusan Bupati Indramayu a quo bersifat konkret karena suratKeputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15Januari 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih hasil Piwuserentak tahun 2017 tersebut berwujud dan nyata adanya terdaftar dibagianhukum Setda Indramayu; bahwa surat keputusan

Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018tertanggal 15 Januari 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Kuwuterpilin hasil Pilwu serentak tahun 2017 tersebut berwujud dan mempunyaikekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat 1(satu) dan ayat 2 (dua) perundangundangan Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 2018 a quo berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 67 ayat 2dan ayat (3) Tentang Permohonan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negaradi tunda selama belum ada Putusan Pengadilan tetap (inkra) ;8.

Memerintahkan Kepada Bupati Indramayu untuk mencabut SuratKeputusan Nomor ; 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 20186.

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol Tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tgl. 31 Maret 2016 yaitu : MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Surat Keputusan Tergugat Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016Tanggal 31 Maret 2016 tentang Pemberhentian Perangkat DesaGempol tahun 2016 yang menyangkut nama dan Nomor urut dalamlampiran Surat Keputusan Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/ 2016Tanggal 31 Maret 2016 yaitu: MUSTADI, tercatat Nomor urut 4 Jabatan Kaur Keuangan; BANI, tercatat Nomor urut 5 Jabatan Kaur Umum; NANDANG SUBANDI, tercatat Nomor urut 1 Jabatan KaurPemerintahan; PRANAHADI, tercatat Nomor urut 6 Jabatan Kadus : SUNOPO, tercatat Nomor

Bahwa atas dasar diatas Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) mengeluarkan Surat keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tentang Pemberhentian TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Kasasi) sebagai Perangkat DesaGempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tertanggal 14 April 2016dan Membatalkan Surat keputusan Kuwu desa Gempol nomor141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol dan Surat Keputusan Kuwu DesaGempol Nomor 141.1

Putusan Nomor 76 PK/TUN/2018Nomor 141.1/012Kep KuwuDes/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentangPemberhentian Perangkat Desa Gempol yang sudah dicabut atau tidakberlaku:Bahwa Pemberhentian Para Termohon Peninjauan Kembalidituangkan dalam surat Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTermohon Kasasi) dengan Surat Keputusan Kuwu Gempol Nomor141.35/01Kep KuwuDes/IV/2016 tanggal 14 April 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

SENGKETA Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungPada tanggal 15 Februari 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2016 ;halaman 3 dari 40 halaman Putusan Perkara : 23/G/2016/PTUNBDGBahwa, yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa dan dimohonkanpembatalannya oleh Para Penggugat adalah : 020 220071.Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1

/11 / KptsKuwu/I/2016,tanggal 27 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sugandi dengan jabatan Kadus 2 ; 20 2no nnn 2no =Surat Keputusan Kuwu LuwungkencanaNo. 141.1/12/KptsKuwu/I/2016,tanggal 29 Januari 2016Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sakir dengan Jabatan Kaur Trantib; Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/12/ KptsKuwu/ /2016,tanggal

29 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Salim dengan jabatan Kadus 6 5n2 nce ne ener nn nnnSurat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/15/ KptsKuwu/II/2016,tanggal 23 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara.

Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukanapa yang harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan BupatiIndramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin HasilHalaman 4 dari Halaman 77.

Bahwa Bupati Indramayu telah salah dan keliru serta tidak cermatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas namaSdr.MUHAYAN S.Pd, No.urut 22 sebagaimana disebutkan dalam LampiranSurat Keputusan aquo sehingga Cacat Hukum sebab :Bahwa ternyata Surat Izin Bupati Indramayu No.141.1/908BKD/2014tanggal 6 Oktober

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati IndramayuNo.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 TentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapatatas nama Sdr.MUHAYAN S.Pd, No.urut 22 sebagaimana disebutkandalam Lampiran Surat Keputusan aquo ;3.

Surat izin dari Bupati Indramayu Nomor : 141.1/908BKD/2014tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pemberian lzin PencalonanKepala Desa an. Sdr.

PeraturanBupati Indramayu No. 40Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan PemilihanKuwu Serentak diKabupaten IndramayuTahun 2014 Sedangkan yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalampenerbitan surat izin Nomor : 141.1/908BKD/2014 tanggal 06 Oktober2014 tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa an.

nennnnn nnnTelah membaca suratsurat bukti dan mendengarkan keterangandari kedua belah pihak serta SaksiSaksi yang diajukan dalam persidanganMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal22 Oktober 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 22 Oktober 2007 di bawah registerNomor : 52/G/TUN/2007/PTUN.SMG, telah mendalilkan halhal yangintinya sebagai berikut :nsenemensnnnnsennmennannnscssOBYEK GUGATAN :Surat Keputusan Bupati Pati Nomor : 141.1

Wilopo sebagai KepalaDesa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;TENTANG DUDUK PERKARA :1.Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007, Penggugat menerima SuratKeputusan Bupati Pati, dengan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.

Wilopo sebagai Kepala Desa BulunganKecamatan Tayu Kabupaten Pati, dengan demikian memenuhi Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ( PTUN ) sebagaimana telah diuban menjadi UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;000220002Bahwa Konkrit yaitu dengan telah keluarnya Surat Keputusan BupatiPati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentangPemberhentian Dengan Hormat Sdr.

Sekiranya Tergugat bersikap terbukayaitu dengan membentuk Tim Penilai dari Kabupaten / PemerintahDaerah dan hasil Penilaian Tim Kabupaten disampaikan kepadamasyarakat Desa Bulungan, tentu saja dapat diterima oleh Penggugat;14.Bahwa mendasarkan halhal tersebut diatas, sudah sepantasnyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untukmenyatakan Cacat Hukum sehingga Batal Demi Hukum SuratKeputusan Bupati Pati Nomor : 141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober2007 tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Wilopo sebagaiKepala Desa Bulungan Kecamatan Tayu Kabupaten Pati;15.Bahwa sudah selayaknya Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkankepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor :141.1/1642/2007 tanggal 9 Oktober 2007 tentang PemberhentianDengan Hormat Sdr.