Menyatakan batal: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut: Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.330-Huk/2015, tanggal 14 Juli 2015, tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Batubantar Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor: 141.1/Kep.366-Huk/2015, tanggal 22 Juli 2015, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Wilayah Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang Periode Masa Jabatan 2015 - 2021, Khusus Pengesahan Kepala Desa Terpilih Desa Batubantar

Putusan Nomor 197 K/TUN/2016Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon KuwuTerpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr.

Bahwa Bupati Indramayu telah salah dan keliru serta tidak cermatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atasnama Sdr.

., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalamLampiran Surat Keputusan a quo sehingga Cacat Hukum sebab:Bahwa ternyata Surat Izin Bupati Indramayu No.141.1/908BKD/2014tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin Pencalonan KepalaDesa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd.

Putusan Nomor 197 K/TUN/201615.16.Keputusan a quo terbit atas dasar adanya surat izin Bupati IndramayuNo.141.1/908BKD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang PemberianIzin Pencalonan Kepala Desa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd.

Indramayu Nomor 141.1/Kep.16Otdes/2015tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak di Kabupaten IndramayuTahun 2014 (sebagaimana Daftar Lampiran: Petikan Keputusan BupatiIndramayu No.

Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/2011tentang pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Juli 201 latas namaPara Penggugat; b. Surat keputusan Kuwu Wargabinangun No.141.1/SK.09/Des/2011tentang Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 27 Juli 2011 atas nama: 1. Muaidi sebagai Kaur Ekbang. 2. Moh. Sayidi sebagai Kaur Keuangan. 3. Aksanudin sebagai Kadus I.4. Mas Ali sebagai Kadus III. 5. Kholidin sebagai Kaur Trantib.6. H. Muslihin sebagai Kaur Pemerintahan. 7.

Surat Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/Des/2011 tentang pemberhentian Perangkat Desa tanggal 18 Juli 2011 atasnama Para Penggugat ; b. Surat keputusan Kuwu Wargabinangun No. 141.1/SK.09/Des/2011tentang Pengangkatan PerangkatDesa tanggal 27 Juli 2011 atas nama: 1. Muaidi sebagai Kaur Ekbang. 2. Moh. Sayidi sebagai Kaur Keuangan. 3. Aksanudin sebagai Kadus I. 4. Mas Ali sebagai Kadus III . 5. Kholidin sebagai Kaur Trantib. 6. H. Muslihin sebagai Kaur Pemerintahan. ~.

Bahwa Keputusan Kuwu Wargabinangun Nomor : 141.1/SK.08/ Des/2011tentang Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 18 Juli 2011 dan KeputusanKuwu Wargabinangun Nomor :141.1/SK.09/ Des/2011 tentang PengangkatanPerangkat Desa, tanggal 27 Juli 2011 sudah benar dan sah secara hukum karenatelah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa berdasarkan halhal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memoribandingnya, Tergugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara

Menyatakan sah secara hukum Keputusan Kuwu WargabinangunNomor : 141.1/SK.08/Des/2011 tentang Pemberhentian Perangkat DesaWargabinangun, tanggal 18 Juli 2011 atas namaPara Penggugat; 222222 neon enna nen3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Kuwu WargabinangunNomor : 141.1/SK.09/Des/201 ltentang Pengangkatan Perangkat Desa,tanggal 27 Juli 2011 atas nama; 1. Sdr. MU AIDI sebagai Kaur Ekbang ; 2. Sdr. MOH SAYIDI sebagai Kaur Keuangan ; 3. Sdr. AKSANUDIN sebagai KADUS 1 ; 4. Sdr.

KuasaKhusus Nomor 183.143/391/Hukum, tanggal 26 Februari 2021;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 danLampiran Khususnya Nomor 146 atas nama Rofii tempat/tanggal lahirCirebon, 26 Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, KecamatanPlumbon, Kabupaten Cirebon;3.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu Terpilin WHasil Pemilihan Kuwu Serentak diHalaman 3 dari 6 halaman.

Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugatuntuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa KeputusanBupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.734DPMD/2019 tentang Pengesahandan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Serentak diKabupaten Cirebon tertanggal 13 Desember 2019 dan LampiranKhususnya Nomor 146 atas nama Rofii, tempat/tanggal lahir Cirebon, 26Maret 1970 disahkan sebagai Kuwu Bode Lor, Kecamatan Plumbon,Kabupaten Cirebon dan menerbitkan Surat Keputusan baru yangmenetapkan

Terbanding/Tergugat untukmembayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau:Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara berpendapatlain, mohon putusan hukum yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasitelah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Maret 2021 yangpada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1

Bahwa Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / Kep. 824 Huk.DPMD / 2019, tertanggal 23 Desember 2019 tentangPengangkatan Pelantikan Kepala Desa SindangheulaKecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten.2.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati SerangNomor : 141.1 / Kep. 824 Huk.DPMD / 2019, tertanggal 23Desember 2019 tentang Pengangkatan Pelantikan Kepala Desaterpilin atas nama Suheli, S.Kom.!

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Bupati SerangNomor 141.1/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaSindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang;4.

BuktiT8Keputusan Bupati Serang Nomor: 141.1/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentangPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Sindangheula Kecamatan Pabuaran KabupatenSerang (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji JabatanKepala Desa Nomor: 141.1/BA.6767DPMD/2019tanggal 26 Desember 2020 (fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Camat Pabuaran Nomor: 141.1/288/Kec tanggal8 November 2019 perihal Laporan Hasil PemilihanKepala Desa Sindangheula Kecamatan

/Kep.824Huk.DPMD/2019 tanggal 23Desember 2019 tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaSindangheula Kecamatan PabuaranKabupaten Serang (fotokopi sesuai denganaslinya);Bukti T Il Intervensi 2 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan Kepala Desa Nomor: 141.1/BA.6767DPMD/2019 tanggal 26 Desember 2020(fotokopi sesuai dengan aslinya);Bukti T Il Intervensi3 : Surat Camat Pabuaran Nomor:141.1/288/Kec tanggal 8 November 2019Halaman 54 dari 68.

OBYEK GUGATANBahwa yang menjadi "Obyek Gugatan" dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Tergugat berupa : Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa hasil Pemilinan Kepala Desa di KabupatenBekasi Tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Adapun jumlah hak pilin dalamPilkades Desa Setia Mekar yang diperebutkan tertuang dalam DPT sebanyak6.589 Halle pili esasennncascaanenssnceasansnsnninsnancnsninaanannnnnaneans5.Bahwa dalam Pilkades Desa Setia Mekar tersebut sebagaimana tertuangdalam Surat Keputusan BPD Setia Mekar No. 141.1/Kep 05/BPDDSTM/2012,tanggal 11 September 2012, yaitu H.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1/Kep.283BPMPD tanggal28 September 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasilPemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2012 atas nama H.SURYADI, SH.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor :141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentang PengesahanPengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa di KabupatenBekasi tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Khusus nomor urut 35Desa Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BekasiNomor : 141.1/Kep.283BPMPD tanggal 28 September 2012 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilinan Kepala Desa diKabupaten Bekasi tahun 2012 atas nama H. SURYADI, SH.

Bahwa berdasarkan definisi pada angka 1 maka surat Keputusan BupatiIndramayu No:141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 2018 yangHalaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 7/G/2018/PTUNBDGdikeluarkan oleh Bupati Kab. IndramayuJawa Barat adalah penetapan tertulisyang berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);3.

Bahwa surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 141.1/Kep.27.1DPMD/2018tertanggal 15 Januari 2018 bersifat konkret, individual dan final dan dengandasar sebagai berikut : bahwa surat keputusan Bupati Indramayu a quo bersifat konkret karena suratKeputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15Januari 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Kuwu terpilih hasil Piwuserentak tahun 2017 tersebut berwujud dan nyata adanya terdaftar dibagianhukum Setda Indramayu; bahwa surat keputusan

Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018tertanggal 15 Januari 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Kuwuterpilin hasil Pilwu serentak tahun 2017 tersebut berwujud dan mempunyaikekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat 1(satu) dan ayat 2 (dua) perundangundangan Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 2018 a quo berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara Pasal 67 ayat 2dan ayat (3) Tentang Permohonan Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negaradi tunda selama belum ada Putusan Pengadilan tetap (inkra) ;8.

Memerintahkan Kepada Bupati Indramayu untuk mencabut SuratKeputusan Nomor ; 141.1/Kep.27.1DPMD/2018 tertanggal 15 Januari 20186.

Bahwa para Penggugat diangkat dalammasingmasing jabatannya sebagaiperangkat Desa sebagaimana KeputusanKuwu sebagai berikut:Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor: 141.1/07Des/SK/2008 tanggal 01 Juni 2008tentang pengangkatan Saudara Apendi sebagai Kaur Umum/Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor :166/G/2013/PTUNBDGJuragan Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon; Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor: 141.1/09Des/SK/2013 tanggal 24

April 2013tentang pengangkatan Saudara Joni Suparman sebagai KepalaDusun (Kadus Ill) Desa Mayung Kecamatan Gunung JatiKabupaten Cirebon; nn nano nnn nnn nnn ncaaKeputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141.1/03Des/SR/2008 tanggal 07 Mei 2008tentang Pengangkatan Saudara Mulyono sebagai Kaur Keuangan(Lambang) Desa Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenKeputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141/SK/05/DES/2006 tanggal 20 Juli 2006 tentangPengangkatan

Saudara Tuyana sebagai Kaur Ekbang DesaMayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon; Keputusan Kuwu Mayung Kecamatan Gunung Jati KabupatenCirebon Nomor : 141.1/07Des/SK/2008 tanggal 15 Oktober 2008tentang Pengangkatan Saudara Pendi sebagai Kadus II/CapgaweDesa Mayung Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon;Keputusan Camat Kecamatan Gunung Jati Kabupaten CirebonNomor : 141.1/SK.15Kec/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentangPengangkatan Saudara Emeng sebagai Kepala UrusanPemerintahan Desa Mayung Kecamatan

SENGKETA Bahwa, Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungPada tanggal 15 Februari 2016 di bawah Register Perkara Nomor : 23/G/2016/PTUNBDG dan telah diperbaiki pada tanggal 1 Maret 2016 ;halaman 3 dari 40 halaman Putusan Perkara : 23/G/2016/PTUNBDGBahwa, yang menjadi objek gugatan di dalam sengketa dan dimohonkanpembatalannya oleh Para Penggugat adalah : 020 220071.Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1

/11 / KptsKuwu/I/2016,tanggal 27 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sugandi dengan jabatan Kadus 2 ; 20 2no nnn 2no =Surat Keputusan Kuwu LuwungkencanaNo. 141.1/12/KptsKuwu/I/2016,tanggal 29 Januari 2016Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Sakir dengan Jabatan Kaur Trantib; Surat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/12/ KptsKuwu/ /2016,tanggal

29 Januari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara Salim dengan jabatan Kadus 6 5n2 nce ne ener nn nnnSurat Keputusan Kuwu Luwungkencana No. 141.1/15/ KptsKuwu/II/2016,tanggal 23 Februari 2016 Tentang Pemberhentian Perangkat DesaLuwungkencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, atas namaSaudara.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno;----4. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat serta hak-hak Penggugat/Terbanding seperti semula; -------------------------------------------------------------------------------------5.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atas namaSUY AlN j 2 nnn n nnn nn nn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn mannan mannan nna nnn nna3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentang pemberhentianPerangkat Desa Lainnya Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas nama Suyatno 4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 344.500.

TUN.SBY.Bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang benar dan SuratKeputusan Kepala Desa Wisnu Nomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari2014, tentang pemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa Wisnu KecamatanWatukumpul, Kabupaten Pemalang atas nama Suyatno harus dibatalkan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (11) jo. Pasal 121 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.

Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa WisnuNomor : 141.1/2/II/2014 tanggal 7 Februari 2014,tentang pemberhentian Perangkat Desa LainnyaDesa Wisnu Kecamatan Watukumpul, KabupatenPemalang atas namaee aa3. Memerintahkan Tergugat/Pembanding untukmencabut Keputusan Kepala Desa Wisnu Nomor :141.1/2/1I/2014 tanggal 7 Februari 2014, tentangpemberhentian Perangkat Desa Lainnya Desa WisnuKecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang atasnama Suyatno;4.

OBYEK SENGKETA GUGATAN :Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XII / 2012Tanggal 9 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr. ARIS SUPARMAN Dari Jabatan Kepala DusunMulyadadi Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari;Il.

TENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa gugatan ini diajukan dalam batas tenggang waktusebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenaobyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor :Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Perkara Nomor : 07/G/2013/PTUN.Smg.141.1 / 247 / XIl / 2012 Tanggal 9 Desember 2012 TentangPemberhentian Sementara (Scorsing) Sdr.

KEPENTINGAN PENGGUGAT :Bahwa Penggugat sebagai Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap dengan adanya*"Keputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XII / 2012Tanggal 9 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr.

Bahwa pada Tanggal 17 Desember 2012, Penggugatmenerima Surat Skorsing dari Tergugat yaitu KeputusanKepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XII / 2012Tanggal 9 Desember 2012 Tentang PemberhentianSementara (Scorsing) Sdr. ARIS SUPARMAN DariJabatan Kepala Dusun Mulyadadi Desa KamulyanKecamatan Bantarsari, dengan dasar alasan yaitu :a.

Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan KepalaDesa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 / XIl / 2012 Tanggal9 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Sementara(Scorsing) Sdr. ARIS SUPARMAN Dari Jabatan KepalaDusun Mulyadadi Desa Kamulyan KecamatanBantarSai? . 272292 nn nnn nnn nnn nnn nnn3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut suratKeputusan Kepala Desa Kamulyan Nomor : 141.1 / 247 /XIl / 2012 Tanggal 9 Desember 2012 TentangPemberhentian Sementara (Scorsing) Sdr.

Kongkrit, karena objek sengketa tersebut nyatanyata dibuat olehTERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukanapa yang harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan BupatiIndramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin HasilHalaman 4 dari Halaman 77.

Bahwa Bupati Indramayu telah salah dan keliru serta tidak cermatmenerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan danPengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas namaSdr.MUHAYAN S.Pd, No.urut 22 sebagaimana disebutkan dalam LampiranSurat Keputusan aquo sehingga Cacat Hukum sebab :Bahwa ternyata Surat Izin Bupati Indramayu No.141.1/908BKD/2014tanggal 6 Oktober

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati IndramayuNo.141.1/Kep.16Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 TentangPengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSerentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapatatas nama Sdr.MUHAYAN S.Pd, No.urut 22 sebagaimana disebutkandalam Lampiran Surat Keputusan aquo ;3.

Surat izin dari Bupati Indramayu Nomor : 141.1/908BKD/2014tanggal 06 Oktober 2014 tentang Pemberian lzin PencalonanKepala Desa an. Sdr.

PeraturanBupati Indramayu No. 40Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan PemilihanKuwu Serentak diKabupaten IndramayuTahun 2014 Sedangkan yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalampenerbitan surat izin Nomor : 141.1/908BKD/2014 tanggal 06 Oktober2014 tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa an.

Narwan Pongoliu sebagai Kepala DesaMolangga Terpilih; 5.38 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 2019; bersifat konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut: a.

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA, KABUPATENGORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/I/2019, TANGGAL11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESATERPILIH TAHUN 2019; 0 22220 20maka Penggugat merasa sangat di rugikan: 1.

TANGGAL 11 JANUARI 2019; 1.3 BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DESA MOLANGGA, KECAMATAN TOLINGGULA,KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR : 141.1/BPD.DM/01/1/2019, TANGGAL 11 JANUARI 2019, TENTANG PENETAPANCALON KEPALA DESA TERPILIH TAHUN 201 9;3.

/BPD.DM/1/2019 yangmemuat penetapan akhir panitia tandatangan Ketua danSekretaris BPD Desa Molangga tanpa Cap BPD DesaMolangga (Fotocopy dari fotocopy); Lembar Berita Acara Nomor : 141.1/BPD.DM/1/2019 yangmemuat penetapan akhir panitia tandatangan Ketua danSekretaris BPD Desa Molangga (Fotocopy dari fotocopy);Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor: 2/G/2019/PTUN.GTO.12.11.12.13.1415.16.Bukti P8:3 :Bukti P8:4 :Bukti P8:5 :Bukti P8:6 :Bukti P9Bukti P10 :Bukti P11Lembar Berita Acara Nomor : 141.1/

BPD.DM/1/2019 yangmemuat daftar hadir musyawarah desa (Fotocopy dariTOLOCOPY): sse=esseneeeeseeweresee eee eeeeremee eerLembar Berita Acara Nomor : 141.1/BPD.DM/1/2019 yangmemuat penetapan calon Kepala Desa (Fotocopy dariTOLOCOPY, 5 2a ees ee etcetera crea enaLembar Berita Acara Nomor : 141.1/BPD.DM/1/2019memuat penetapan calon Kepala Desa (Fotocopy dariTOLO COPY )5

telah bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal ini sesuaidengan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku";adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa adalah sebagai berikut: 1) Bahwa, Surat Keputusan Nomor : 141.1

Bahwa, selain melanggar Peraturan Perundangundanganyang berlaku,tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati CirebonNomor: 141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, juga telahbertentangan dengan AsasAsas umum Pemerintahan yang baik (thegeneral priciples of good administration)" yaitu: Azas Kepastian Hukum: Dengan adanya dua (2) SKPengangkatan Keanggotaan

BPD Desa Karangkendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, maka tidak adanya KepastianHukum atas Surat Keputusan BPD Desa Karangkendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, baik dari mulai PelaksanaanPemilihan hingga di tetapbkan Kuwu terpilih; Azas Kecermatan dan Asas Ketelitian: Tindakan Tergugatdengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013 tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilinan KuwuHalaman 12 dari 58

Menyatakan batal atau tidak Sah Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21Oktober 2013 tentangPengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor:141.1/Kep.680BPMPD/2013, Tertanggal 21 Oktober 2013Halaman 13 dari 58 hal Putusan Nomor: 159/G/2013/PTUNBDGtentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilin hasil pemilihan KuwuKarangkendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon; 4.

Bahwa yang benar adalah BeritaAcara Nomor : 141.1/08Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 Tentang Hasil KeputusanSeleksi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Proppo Tahun 2019 tanggal1 Agustus 2019 atas nama MOH. RAHEM.

MOH.RAHEM tertanggal 23 Juli 2019 Nomor : 141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo ada ketidaksesuaian yang tertulis di Blanko ljasah yangmengacu Daftar Nominatif Tetap (DNT) yang dikeluarkan oleh Dinas PendidikanPropinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2012 (tidak ditambah ataupunmengurangi biodata sebelumnya) hal sebagai dasar klarifikasi Berita AcaraPenelitian Berkas Bakal Calon Pilkades Proppo Nomor : 141.1/07.PanPilkades/Ds.Proppo/2019 sebagai hasil verfikasi tanggal 21 Juli 2019.

Induk : 0031 tertanggal 23 Juli2019 2Bahwa, Surat Tergugat Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal Calon KepalaDesa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019 tidaklah memenuhi unsurkeputusan Tata Usaha Negara secara komulatif karena setelah adanya objeksengketa masih ada Keputusan yang dibuat oleh Tergugat, yaitu Keputusan PanitiaPilkades Desa Proppo Nomor : 141.1/09.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, TentangPenetapan Bakal Calon menjadi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019tersebut, selanjutnyaTergugat menerbitkan Berita Acara Nomor : 141.1/08.Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019, Tentang Hasil Keputusan Seleksi Administrasi Bakal CalonKepala Desa Proppo Tahun 2019, tanggal 1 Agustus 2019; 7.4.

Raya BrangkalNo. 70, Kedung Maling Sooko, Kabupaten Mojokerto Nomor :141.1/05Pan.Pilkades/Ds.Proppo/ 2019 tanggal 20 Juli 2019,perihal : Surat Permohonan Verifikasi ljazah, (fotokopiS@SUAI ASIi) ooo enn nnn nn nnn nee ne eeBerita Acara Verifikasi Berkas Bakal Calon Pemilihan Kepala DesaProppo Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasantanggal01 Agustus 2019, (fotokopi Sesuai asll);Berita Acara Penelitian Berkas Bakal Calon PilkadesProppo Nomor : 141.1/07Pan.Pilkades/Ds.Proppo/2019 tanggal01 Agustus 2019

KabupatenCirebon yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2013;Hal ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yangmenyatakan:Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan...dan seterusnya;Bahwa, Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1

Putusan Nomor 332 K/TUN/2015Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut:1)Bahwa, Surat Keputusan Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013,tertanggal 21 Oktober 2013 tentang Pengesahan, PengangkatanKuwu Terpilih hasil pemilinan Kuwu Karang Kendal, KecamatanKapetakan, Kabupaten Cirebon, diterbitkan oleh Tergugat (BupatiCirebon) didasarkan kepada pertimbangan dari Surat Ketua BPDDesa Karang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebonyang nyatanyata

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013, tertanggal 21 Oktober 2013tentang Pengesahan, Pengangkatan Kuwu Terpilih hasil pemilinan KuwuKarang Kendal, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon;4.

Bahwaperihal Keputusan BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugat adalahcacat hukum, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan Kuwu Karang KendalKecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal 21 Oktober2013 (objek gugatan).

Bahwaperihal Keputusan BPD Desa Karang Kendal yang menurut Penggugatadalah cacat hukum, bukan merupakan alasanalasan yang dapatmembatalkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkaraa quo adalah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.680BPMPD/2013Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 332 K/TUN/2015tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuKarang Kendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2013tertanggal 21 Oktober 2013 (objek gugatan).

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan

Objek Sengketa.Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepaia DesaKadungan Jaya, Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas namaSAYID MUHDAPI SIRJA;Il.

Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum TataUsaha Negara yaitu tentang Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor: 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara KepalaDesa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kab.KutaiTimur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;b.

ini Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara KepaiaDesa Kadungan Java Kecamatan Kaubun Kab.Kutai Timuratas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;42. Bersifat individualArtinya bahwa Surat Keputusan Obyek Sengketa dalamperkara a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT,tersebut di tujukan dan berlaku khusus bag!

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutal Timur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 Tanggal 31 Mei 2019 Tentang PenetapanPemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya KecamatanKaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama SAYID MUHDAPI SIRJA;4.

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 tertanggal 31 Mei 2019, tentangPenetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa KadunganJaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.263.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala DesaTemon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan DalamJabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah DesaTemon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalamlampiranya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugrohodengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaDesa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang PengangkatanDalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan PemerintahDesa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 didalam lampiranya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus BudiNugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22Nopember 2017;4.

Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatanSekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Temon,sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Temon mengajukan SuratNomor 141.1/04/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 perihalMohon jin Pengangkatan Perangkat Desa Temon KecamatanSimo. (pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017):b.

Bahwa Camat Simo memberikan Rekomendasi Nomor:141.1/879/50/2017 tanggal 14 November 2017 calon yang lulusdengan nilai tertinggi. (Pasal 17 ayat (3) Perbup No.15 TahunG. PENGANGKATAN & PELANTIKANa.

T26 : Surat Rekomendasi dari Camat Simo Nomor:141.1/879/50/2017 tanggal 14 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya); 27. T27 : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Nomor:141.1/18/Tahun 2017 Tanggal 22 Nopember 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya);28.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentangPenetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilin menjadiKepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati KlatenNomor : 141.1/236/2013 tanggal 29 April 2013, tentang PengesahanKeputusan Badan Permusyawaratan Desa Senden, KecamatanNgawen, Kabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun 2013, tentangPenetapan Saudara Triyono Calon Kepala Desa Terpilih menjadiKepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutantersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat / Pembanding,intinya ( dari sisi Hukum Tata Usaha Negara ) adalah sebagai berikut :Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, tindakan Tergugatmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141.1/236/2013,tanggal 29 April 2013, tentang Pengesahan Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Senden Kecamatan NgawenKabupaten Klaten Nomor : 04 Tahun

Menyatakan Batal Keputusan Tergugat berupa Keputusan BupatiKlaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentangPengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, DesaSenden, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Nomor 04 Tahun2013 tentang Penetapan Saudara Triyono Calon Kepala DesaTerpilin menjadi Kepala Desa Senden, Kecamatan Ngawen,Kabupaten Klaten; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan BupatiKlaten Nomor : 141.1/236/2013, tanggal 29 April 2013, tentangPengesahan Keputusan Badan

untuk mencabut keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf bUndangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan tingkat bandingtidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertamaatas pokok sengketa tersebut, utamanya dengan pertimbangan sendiri ditingkat banding yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat KeputusanBupati Klaten Nomor : 141.1

Bahwa pelanggaran pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal27 Juni 2013 (objek gugatan).

Dalam Penundaan Pelaksanaan Putusan A Quo;1.Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis HakimPerkara ini untuk menunda pelaksanaan Keputusan BupatiCirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karena faktanyaKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin HasilPemilinan Kuwu Waruduwur

Bahwa pelanggaran Pilwu yang didalilkanPenggugat, bukan merupakan alasanalasan yang dapat membatalkanKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam perkara a quo adalahKeputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentangPengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2013 tertanggal27 Juni 2013 (objek gugatan).

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN PUTUSAN A QUO;1.Bahwa perihal permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim perkara iniuntuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu TerpilihHasil Pemilihan Kuwu Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten CirebonTahun 2013 Tertanggal 27 Juni 2013 adalah tidak berdasar karenafaktanya Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuWaruduwur

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehBupati Cirebon berupa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.377BPMPD/2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kuwu Terpilih HasilPemilihan Kuwu Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten CirebonTahun 2013 tertanggal 27 Juni 2013;3.