pabrik mendistribusikan nya kepada PBF(distributor) yang mempunyai ijin, lalu PBF (distributor) yangmempunyai ijin tersebut menyalurkan nya ke Apotik apotik,bukan kepada orang per orang ;Bahwa dosis yang benar untuk penggunaan obat carnophen dansomadril yakni untuk dewasa diminum antara 1 tablet x 3 kalisehari, sedangkan untuk obat jenis dextro maksimal 4 kalisehari 12 tablet sekali minum ;Bahwa untuk dapat mengedarkan carnophen dan somadril,apotik tersebut harus mempunyai ijin mengedarkan dari KPPT

(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayahKabupaten Hulu Sungai Selatan, ijin diterbitkan oleh KPPT(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu SungaiSelatan;Bahwa untuk dapat mengedarkan dextro, apotik maupun tokoobat tersebut harus mempunyai ijin mengedarkan dari KPPT(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayahKabupaten Hulu Sungai Selatan, ijin diterbitkan oleh KPPT(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu SungaiBahwa antara KPPT Kabupaten Hulu Sungai

Selatan denganDinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah, KPPTminta rekomendasi dari Pihak Dinas Kesehatan lalu Pihak DinasKesehatan melakukan pemeriksaan setempat danhasilpemeriksaan diserahkan ke KPPT (Kantor Pelayanan perijinanTerpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga KPPT (KantorPelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatanbisa mengeluarkan ijin setelah ada rekomendasi dari DinasKesehatan ;e Bahwa tidak diperbolehkan seseorang membawa, memiliki,mengedarkan obatobatan

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHD KHOLDUN, SE BinJAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangiselama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahandan denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulankurungan ;5 Menyatakan barang bukti berupa :Barang bukti Akta Pendirian Koperasi Tunas Harapan No. 131 yangdikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT)Affuroh, SH, Izin UndangUndang Gangguan (HO) Nomor :503/296/KPTS/KPPT

/2009, tanggal 04 Agustus 2010 yangdikeluarkan Bupati Muara Enim, Surat Izin Tempat Usaha Nomor :503/296/KPTS/KPPT/2009, tanggal 04 Agustus 2010 yangdikeluarkan Bupati Muara Enim, Tanda Daftar Koperasi yangdikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten MuaraEnim, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil RINomor : 613/BH/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tanganioleh Ir Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izinpertambangan rakyat yang dibuat Koperasi no : 17/KTH

Ingguan Novantri, Sp.OG.Alamat : Jalan Pasar Bawah Nomor 942 Tanjung Enim;Izinizinnya adalah sebagai berikut:SITU:503/271/KPTS/KPPT/2010, berdasarkan Keputusan Bupati MuaraEnim, Tanggal 7 Juni 2010;Hal 21 dari 45 hal.

Ingguan Novaniri dan dr.Siti Maisaroh (Penggugat dan Tergugat);SIA :440/465/KES/2011, berdasarkan surat keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Muara Enim tanggal 29 Maret 2011;SITU: 503/447/KPTS/KPPT/2011 berdasarkan Surat Keputusan BupatiMuara Enim tanggal 4 Februari 2011;HO: 503/30/KPTS/KPPT/2011, berdasarkan Surat Keputusan BupatiMuara Enim tanggal 4 Februari 2011;Keuntungan bersih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/bulan;Hal 22 dari 45 hal. No. 700 K/Ag/2017d.

APOTIK TRIJAYA SUDIRMAN:Apotik Trijaya Sudirman didirikan berdasarkan Surat = IzinPenyelenggaraan Apotik Nomor 2013/03APT/KPPT/2013 tanggal 25November 2013 oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Muara Enim;Izin diberikan kepada Vivi Mariani, Ssi.Apt. sebagai penanggung jawabapotik dan pemilik sarana Apotik adalah dr.

Siti Maisaroh;SIA: 503/03APT/KPPT/2013, berdasarkan Surat Keputusan KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim tanggal25 November 2013 SITU: 503/199/SITU/KPPT/2012, berdasarkanSurat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan TerpaduKabupaten Muara Enim tanggal 10 Mei 2012;TDP: 060854700195, berdasarkan surat keputusan Kepala KantorPelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim tanggal 12November 2012 Keuntungan bersih usaha ratarata lebih kurangRp25.000.000,00 (dua puluh lima

No. 700 K/Ag/2017Izin operasional 249/KPTS/KES/2013, berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan tanggal 25 Februari 2013, SITU:503/42/SITU/KPPT/2013, berdasarkan Keputusan Kepala BadanPerizinan Terpadu tanggal 5 Februari 2013;SIUP: 503/34/KPPT3/PK/2013, berdasarkan Keputusan Kepala BadanPerizinan Terpadu tanggal 5 Februari 2013;TDP: 060859600022, berdasarkan Keputusan Kepala Badan PerizinanTerpadu Tanggal 5 Februari 2018;HO: 503/50/KPTS/KPPT/2013, berdasarkan Keputusan Kepala BadanPerizinan

Terus Jaya VII besar 24 GT Kebangsaan Indonesia milik CANDRAWAN, tertanggal 23 Juli 2013;

1. 2 (dua) lembar foto copy Surat izin usaha perikanan No. 503/DKP/3.01/SIUP/04/2016, tertanggal 14 Januari 2016

   TERUS JAYA VII, tertanggal 29 Agustus 2017;

2. Asli surat pernyataan, bulan Agustus 2017;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin penangkapan ikan No. 503 / DKP / 3.01/SIPI/05/2016, tertanggal 14 Januari 2016;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin penangkapan ikan No. 503 / KPPT / 866 / SIPI / XII / 2016, tertanggal 21 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mina Haslindo Il masingmasing telahdiperpanjang masa berlakunya oleh Kepala Dinas PenanamanHalaman 3 dari 37 halaman putusan Pidana Nomor 25/PID/2019/PT MNDModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Daerah PovinsiSulawesi Utara, yaitu :> SIPI nomor : 503/KPPT/866/SIPI/XII/2016 tanggal 21 Desember2016 An. Kapal KM. Mina Haslindo Il Haslindo Il yangditandatangani oleh Dra. LINDA D.

penangkapan ikan oleh karena itu melalui saksiAUDY STEVEN RUMETOR yang meniru tandatangan saksi korbanpada Surat Permohonan Perpanjangan SIPI dan Surat Pernyataankedua kapal tersebut sebagai syarat penerbitan perpanjanganSIPI dan setelah kedua SIPI tersebut diterbitkan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DaerahPovinsi Sulawesi Utara lalu saksi AUDY STEVEN RUMETORmenyerahkannya kepada terdakwa selanjutnya terdakwamenggunakan kedua SIPI tersebut, yaitu :> SIPI nomor : 503/KPPT

TerusJaya VII besar 24 GT Kebangsaan Indonesia milik CANDRAWAN,tertanggal 23 Juli 2013;1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Operasi Tunggal(SIPIOT) Nomor 26.17.7198.169.00428, tertanggal 31 Agustus2017;1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)Nomor : 503 /KPPT/454/SIUP/IX/2016, tertanggal 07 September2016 atas nama CANDRAWAN;2 (dua) lembar foto copy Surat izin usaha perikanan No.503/DKP/3.01/SIUP/04/2016, tertanggal 14 Januari 2016 atasnama CANDRAWAN;1 (satu) lembar foto

TERUS JAYAVII, tertanggal 29 Agustus 2017;Asli surat pernyataan, bulan Agustus 2017;dirampas untuk dimusnahkan;MND1 (satu) lembar foto copy Surat izin penangkapan ikan No. 503 /DKP / 3.01/SIPI/05/2016, tertanggal 14 Januari 2016;1 (satu) lembar foto copy Surat izin penangkapan ikan No. 503 /KPPT / 866 / SIPI / XII / 2016, tertanggal 21 Desember 2016;Halaman 11 dari 37 halaman putusan Pidana Nomor 25/PID/2019/PTTetap terlampir dalam berkas perkara;5.

Asli surat pernyataan, bulan Agustus 2017;dirampas untuk dimusnahkan;z. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin penangkapan ikan No.503 / DKP / 3.01/SIPI/05/2016, tertanggal 14 Januari 2016;aa.1 (satu) lembar foto copy Surat izin penangkapan ikan No.503 / KPPT / 866 / SIPI / XII / 2016, tertanggal 21 Desember2016;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

dilarangmemiliki dextro maupun carminofein dalam jumlah banyak atau dalam jumlah yangtidak wajar karena rawan disalahgunakan atau tidak sesuai indikasinya, dan dokter sajaapabila memberi resep kepada pasien hanya sekitar 1520 butir obat saja (untuk satumacam obat), bukan dalam jumlah banyak seperti yang ditunjukkan di depanpersidangan;Bahwa untuk dapat mengedarkan carminofein maupun dextro, seseorang meskipunsudah mempunyai latar belakang pendidikan farmasi, orang tersebut harus mempunyaiijin mengedarkan dari KPPT

(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayahKabupaten Hulu Sungai Selatan, ijin diterbitkan oleh KPPT (Kantor Pelayananperijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;Bahwa antara KPPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas KesehatanKabupaten Hulu Sungai Selatan adalah, KPPT minta rekomendasi dari Pihak DinasKesehatan lalu Pihak Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan setempat dan hasilpemeriksaan diserahkan ke KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) KabupatenHulu Sungai Selatan

sehingga KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) KabupatenHulu Sungai Selatan bisa mengeluarkan ijin setelah ada rekomendasi dari DinasKesehatan ;Bahwa tidak diperbolehkan seseorang membawa, memiliki, mengedarkan obatobatancarminofein maupun dextro untuk kepentingan pribadi apalagi tanpa adanya ijin daripihak yang berwenang ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya ; Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula di dengar keterangan

ABDUL MUTHALIB BinALAUDIN (alm) menjual obat adalah golongan "tokoobat (pedagang eceran obat) dan jenis obat yang dapat dijualadalah golongan obat bebas dan bebas terbatas;Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat ijin pedagangeceran obat adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)melalui rekomendassi dari Tim Teknis dinas Kesehatahn.Prosedur untuk mendapat ijin yaitu pemohon mengajukanpermohonan ijin pedagang eceran obat kepada KPPT, kemudianKPPT akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrsi

,kemudian apabila lengkap KPPT akan menembuskan surat keDinas Kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut mengenaipersyaratan teknis yang diperlukan (tenaga farmasi) tim teknisakan turun kelokasi untuk memeriksa kelengkapan teknisapabila memenuhi syarat, tim teknis akan memberikanrekomendasi kepada KPPT untuk mengeluarkan ijin, namunapabila tidak memenuhi syarat pemohon diminta memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan agar rekomendasi bisadiperoleh ;Bahwa prosedur keamanan yaitu obat dipesan kepada penyalur

Fungsi dan tugas apoteker adalah sebagaipenanggungjawab teknis kefarmasian pada toko obat / saranapelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan dimanaijinnya dikeluarkan oleh KPPT melalui rekomendasi dari dinasKesehatan ;Bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standar adalahketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yangmengacu pada buku standar seperti farmacope indonesiakemudian bila belum tercantum dalam farmacope tersebutdapat menggunakan US Farmacope, British Farmacope atauInternasional

Terus Jaya VII besar 24 GT Kebangsaan Indonesia milik CANDRAWAN, tertanggal 23 Juli 2013;

TERUS JAYA VII, tertanggal 29 Agustus 2017;

SBG.IV.16.02777 tanggal 18 Mei 2016, SKPKPI No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIPI No. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIUP No. 503.523.3a/110/KPPT-IUP/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, PAS Kecil No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, Surat Keterangan Kecakapan Awak Kapal Penangkap Ikan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg-09 tanggal 23 Mei 2009 An.

SBG.IV.16.02777 tanggal 18 Mei 2016;e Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017;e =SIPI No. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24Maret 2017;e SIUP No. 503.523.3a/110/KPPTIUP/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d24 Maret 2017;e PAS Kecil No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016berlaku s/d 24 Maret 2017;e Surat Keterangan Kecakapan Awak Kapal Penangkap Ikan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg09 tanggal 23 Mei 2009 An.

SBG.IV.16.02777 tanggal 18 Mei 2016, SKPKPINo. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlakus/d 24 Maret 2017, SIPI No. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIUP No. 503.523.3a/110/KPPTIUP/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, PAS KecilNo. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlakus/d 22 Maret 2017, Surat Keterangan Kecakapan Awak Kapal PenangkapIkan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg09 tanggal 23 Mei 2009 An.

SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlakus/d 24 Maret 2017, SIPI No. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIUP No. 503.523.3a/110/KPPTIUP/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, PAS KecilNo. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlakus/d 22 Maret 2017, Surat Keterangan Kecakapan Awak Kapal PenangkapIkan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg09 tanggal 23 Mei 2009 An. FirmanSimanungkalit;Bahwa sesuai dengan dokumen, tonase KM.

SBG.IV.16.02777 tanggal 18 Mei 2016, SKPKPI No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIPINo. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24Maret 2017, SIUP No. 503.523.3a/110/KPPTIUP/ 2016 tanggal 24 Maret 2016berlaku s/d 22 Maret 2017, PAS Kecil No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, Surat Keterangan KecakapanAwak Kapal Penangkap Ikan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg09 tanggal 23 Mei 2009An.

SBG.IV.16.02777 tanggal 18 Mei 2016, SKPKPI No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/II/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24 Maret 2017, SIPINo. 503.523.3a/110/KPPT/SIPI/2016 tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 24Maret 2017, SIUP No. 503.523.3a/110/KPPTIUP/ 2016 tanggal 24 Maret 2016berlaku s/d 22 Maret 2017, PAS Kecil No. 552.2/0080/HUBLA.SBG/III/2016tanggal 24 Maret 2016 berlaku s/d 22 Maret 2017, Surat Keterangan KecakapanAwak Kapal Penangkap Ikan No. PK.684/5/19/Ad.Sbg09 tanggal 23 Mei 2009An.

Kep. 569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6Juni 2011 yang berlaku sejak 31 Juli 2011 hingga 31 Juli 2012;Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 56 K/Pdt.Sus/2013Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing pada Tergugat,Tergugat tidak pernah melengkapi Penggugat dengan Perjanjian Kerja.

Kep.569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 yaitu hingga 31 Juli 2012;Bahwa sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan olehTergugat melahirkan kewajiban bagi Tergugat untuk membayar ganti rugikepada Penggugat sebesar upah Penggugat sampai batas waktu berakhirnyajangka waktu perjanjian kerja dikarenakan Tergugat melakukan pengakhiranhubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu hubungan kerja, sebagaimana21Ze232425rumusan Pasal 62 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

sebesarRp925.582.500 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh duaribu lima ratus rupiah) dengan upah ratarata mingguan sebesar Rp17.799.663atau dibulatkan menjadi sebesar Rp17.800.000 (tujuh belas juta delapan ratusribu rupiah);Bahwa terhitung dari tanggal dikeluarkannya surat penghentian sponsor atasKITAS Penggugat tertanggal 23 September 2011 Penggugat masih menyisakan308 hari kerja atau 44 minggu hingga berakhirnya Surat jin MempekerjakanTenaga Kerja Asing No.Kep. 569/0255/IMTA/KPPT

Kep. 569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 (Perpanjangan ke II) karena tidak adanya perjanjiankerja tertulis antara pihak Pekerja/Pemohon Kasasi/Penggugat dengan pihakPerusahaan/Termohon Kasasi/Tergugat, Hakim Judex Facti dalam pertimbanganhukumnya telah mengesampingkan faktafakta yuridis dan faktafakta materiilsehingga akhirnya secara keliru telah menyimpulkan bahwa masa berlaku IMTAtidak serta merta menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat danTergugat.

Kep.569/025S/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 (Perpanjangan ke II) telahmemberikan Ijin kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mempekerjakanPemohon Kasasi/Penggugat dalam jabatan tertentu: konsultan chiropraktik danwaktu tertentu: 31 Juli 2011 hingga 31 Juli 2012;Apabila kemudian jangka waktu berlakunya IMTA tidak bisa dipersamakansebagai jangka waktu perjanjian kerja dalam hal perjanjian kerja tidak adasebagaimana yang disimpulkan oleh Hakim Judex Facti, lalu di mana letakkepastian hukum dari unsur

Surat Izin Walikota Palembang Nomor: 787/IMB/KPPT/2013 tentang IzinMendirikan Bangunan Non Rumah tinggal atas nama Johan Winarta;c. Surat Keputusan Dinas Tata Kota Palembang Agenda Nomor:540/0510/2013 atas nama pemilik bangunan Johan Winarta;3. Memerintahkan:a. Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor :787/IMB/KPPT/2013 atas nama Johan Winarta;b.

diatasjelas bahwa terhadap perkara a.quo masih terdapat masalah keperdataan/kepemilikan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan umum dan jugauntuk menghindari adanya ketidakpastian Hukum Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara;Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak lengkap atau kurang parapihak, seharusnya Kepala Kantor Perizinan Terpadu diikutsertakan / ditaris sebagaiTergugat dalam perkara ini, karena penerbitan surat Zin Mendirikan Bangunan(Objek Sengketa) Nomor : 787/IMB/KPPT

/.2013 Tgl. 22 April 2013 (bukti T.I.I 1) dan dikeluarkan Surat IzinWalikota Palembang Nomor : 787/IMB/KPPT/2013, Tentang IMB Non Rumah Tinggaltgl. 20 Mei 2013 adalah sangat bertentangan dengan PERDA NO. 123 Tahun 2004 danPERDA No. 5.

2 (dua) buah Fiber 700 Kg; 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik; 1 (satu) set Jaring Insang; 1 (satu) set Jaring Trawl; 2 (dua) buah Katung Trawl; 5 (lima) meter Rantai Katung; 1 (satu) set Kompor masak; 4 (empat) buah Accu; 9 (sembilan) buah Baju Pelampung; 1 (satu) unit Perahu Tempel; Dimusnahkan; Dokumen yang terdiri dari SIPI No. 503.523.3a/164/KPPT

satu) unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;e 1 (satu) set Teropong Nikon Action; 1 (satu) buah Kompas Magnet;e 1 (satu) buah Fiber 500 Kg;e 2 (dua) buah Fiber 700 Kg;e 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;e 1 (satu) set Jaring Insang;e 1 (satu) set Jaring Trawl;e 2 (dua) buah Katung Trawl;e 5 (lima) meter Rantai Katung;e 1 (satu) set Kompor masak;e 4(empat) buah Accu;e 9 (sembilan) buah Baju Pelampung;e 1 (satu) unit Perahu Tempel;Dirampas untuk dimusnahkan;e Dokumen:e SIPI No. 503.523.3a/164/KPPT

satu) unit GPS merk OSCA AE667KM II, 1 (satu) unitEchosounder merk MMEC APS332MK 2, 1 (satu) set Teropong NikonAction, (satu) buah Kompas Magnet, (satu) buah Fiber 500 Kg, 2(dua) buah Fiber 700 Kg, 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik, 1(satu) set Jaring Insang, (satu) set Jaring Trawl, 2 (dua) buah KatungTrawl, 5 (ima) meter Rantai Katung, (satu) set Kompor masak, 4(empat) buah Accu, 9 (sembilan) buah Baju Pelampung, (satu) unitPerahu Tempel, Dokumen yang terdiri dari SIPI No. 503.523.3a/ 164/KPPT

merk MMEC APS332MK 2, 1 (satu) set Teropong NikonAction, (satu) buah Kompas Magnet, (satu) buah Fiber 500 Kg, 2(dua) buah Fiber 700 Kg, 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik, 1(satu) set Jaring Insang, (satu) set Jaring Trawl, 2 (dua) buah Katung Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2016/PN SbgTrawl, 5 (lima) meter Rantai Katung, (satu) set Kompor masak, 4(empat) buah Accu, 9 (sembilan) buah Baju Pelampung, 1 (satu) unitPerahu Tempel, Dokumen yang terdiri dari SIPI No. 503.523.3a/ 164/KPPT

unit GPS merk OSCA AE667KM II, 1 (satu) unit Echosounder merk MMECAPS332MK 2, 1 (satu) set Teropong Nikon Action, 1 (satu) buah KompasMagnet, (satu) buah Fiber 500 Kg, 2 (dua) buah Fiber 700 Kg, 45 (empatpuluh lima) buah Drum Plastik, 1 (satu) set Jaring Insang, 1 (satu) set JaringTrawl, 2 (dua) buah Katung Trawl, 5 (lima) meter Rantai Katung, (satu) setKompor masak, 4 (empat) buah Accu, 9 (sembilan) buah Baju Pelampung, 1(satu) unit Perahu Tempel, Dokumen yang terdiri dari SIPI No. 503.523.3a/164/KPPT

unit Echosounder merk MMEC APS332MK 2;e 1 (satu) set Teropong Nikon Action;e 1 (satu) buah Kompas Magnet;e 1 (satu) buah Fiber 500 Kg;e 2 (dua) buah Fiber 700 Kg;e 45 (empat puluh lima) buah Drum Plastik;e 1 (satu) set Jaring Insang;e 1 (satu) set Jaring Trawl;e 2 (dua) buah Katung Trawl;e 5 (lima) meter Rantai Katung;22e 1 (satu) set Kompor masak;e 4(empat) buah Accu;e 9(sembilan) buah Baju Pelampung;e 1 (satu) unit Perahu Tempel;Dimusnahkan;e Dokumen yang terdiri dari SIPI No. 503.523.3a/164/KPPT

) tertanggal 3 Mei 2007;Tanda Daftar Usaha Sarana Pariwisata Nomor 0150134507 atas namaZakaria (P.2) tertanggal 3 Mei 2007, yang berlaku sampai dengan 3 Mei2008;Untuk Penggugat 3 (Zainuddin);Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 716/SM/KPPT/PK/2009 atas nama Zainuddin (P.3) tertanggal 15 September2009, yang berlaku sampai dengan 15 September 2014;Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro Nomor 1057/SIUP/KPPT/PMK/2012 atas nama Zaenuddin (P.3) tertanggal 03 Desember2012, yang berlaku sampai

8 (Syamsul Rizal);Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 722/SIUP/KPPT/PK/2009 atas nama Syamsul Rizal (P. 8) tertanggal 15September 2009, yang berlaku sampai dengan 15 September 2014;Surat Keterengan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor140/59/VII/2009 atas nama Syamsul Rizal (P.8) tahun 2009;Surat Tanda Izin Usaha Rumah Makan Nomor 556.2.U AL/015 2005atas nama Syamsul Rizal (P.8) tertanggal 26 Januari 2005;Halaman 12 dari 40 hal.

Nomor 2280 k/Pdt/2015Untuk Penggugat 9 (Andre Tanaya); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 724/SIUP/KPPT/PK/2009 atas nama Andre Tanaya (P.9) tertanggal 15September 2009, yang berlaku sampai dengan 15 September 2014;Untuk Penggugat 12 (Nasrudin); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 712/SIUP/KPPT/PK/2009 atas nama Nasruddin HS (P.12) tertanggal 15September 2009, yang berlaku sampai dengan 15 September 2014;Untuk Penggugat 13 (Ibrahim); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil

Nomor 717/Siup/KPPT/PK/2009 atas nama Ibrahim (P.13) tertanggal 15 September 2009, yangberlaku sampai dengan 15 September 2014; Tanda Daftar Usaha Sarana Pariwisata Nomor 0150135307 atas namaIbrahim (P.13) tertanggal 6 Agustus 2007; Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor140/59/ VII/2009 atas nama Ibrahim;Untuk Penggugat 15 (GST.

Arta Ningsih); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 713/SIUP/KPPT/PK/2009 atas nama G.A. Arthaningsih (P.15) tertanggal 15September 2009, yang berlaku sampai dengan 15 September 2014; Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Keramaian Karaoke Nomor 140/59/VIII/2009 atas nama G.A.

dilarangmemiliki, menyimpan carnophen maupun dextro dalam jumlah banyak atau dalam jumlahyang tidak wajar karena rawan disalahgunakan atau tidak sesuai indikasinya, dan dokter sajaapabila memberi resep kepada pasien hanya sekitar 1520 butir obat saja (untuk satu macamobat), bukan dalam jumlah banyak seperti yang ditunjukkan di depan persidangan ;e Bahwa untuk dapat mengedarkan Dexitab, seseorang meskipun sudah mempunyai latarbelakang pendidikan farmasi, orang tersebut harus mempunyai ijin mengedarkan dari KPPT

(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan,ijin diterbitkan oleh KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu SungaiSelatan ;e Bahwa antara KPPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas KesehatanKabupaten Hulu Sungai Selatan adalah, KPPT minta rekomendasi dari Pihak Dinas Kesehatanlalu Pihak Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaandiserahkan ke KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatansehingga

KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan bisamengeluarkan ijin setelah ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan ; Bahwa tidak diperbolehkan seseorang membawa, memiliki, mengedarkan obatobatancarnophen maupun dextro untuk kepentingan pribadi apalagi tanpa adanya ijin dari pihak yangberwenang ;Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang padapokoknya menerangkan

Menyatakan barang bukti berupa:1. 1 (satu) unit KM Putra Joes I;2. 1 (satu) bundel dokumen kapal;3. 1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016;4. 1 (satu) lembar SLO No.5B6.IV.01891-Februari 2017;5. 1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBG09;6. 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPT-SPI/2016;7. 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT/IUP/2016;8. 1 (satu) lembar Pas Kecil PK 205/1/3/UPP.BRS-2016;9. 1 (satu) lembar surat kelaikan PK.005/1/3/UPP.BRS.2016;10. 1 (satu) unit kompresor

(tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintahterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.3 Menyatakan barang bukti berupa :1 1 (satu) unit KM Putra Joes I;2 1 (satu) bundel dokumen kapal;3 1 (satu) lembar SPB No.245/10/1V/B/2016;4 1 (satu) lembar SLO No.5B6.IV.01891Februari2017;5 1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBG09;6 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016;7 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT

Putra JoesIGT.07 No.567/S.70 yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telahditemukan dan disita dokumendokumen dan barang berupa :1 (satu) unit KM Putra Joes I;2 1 (satu) bundel dokumen kapal;3 1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016;4 1 (satu) lembar SLO No.5B6.IV.01891Februari 2017;5 1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBG09;6 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016;7 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT/IUP/2016;8 1 (satu) lembar Pas Kecil PK 205/1/3/UPP.BRS2016

Putra JoesIGT.07 No.567/S.70 yang memakai atau menggunakan bendera indonesia telahditemukan dan disita dokumendokumen dan barang berupa :1 (satu) unit KM Putra Joes I;2 1 (satu) bundel dokumen kapal;1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016;1 (satu) lembar SLO No.5B6.1V.01891Februari 2017;1 (satu) lembar SKK Nahkoda PK.684/1/16/AD.SBGO09;1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016;1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT/IUP/2016;1 (satu) lembar Pas Kecil PK 205/1/3/UPP.BRS2016;1 (satu)

berbendara NegaraIndonesia;e Bahwa Terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan bom/ bahanpeledak dilarang oleh Pemerintah;e Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidanganantara lain (satu) unit KM Putra Joes I, 1 (satu) bundel dokumen kapal, 1(satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016, 1 (satu) lembar SLONo.5B6.1V.01891Februari 2017, 1 (satu) Jlembar SKK NahkodaPK.684/1/16/AD.SBG09, 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016, 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT

(Perikanan)e Bahwa benar Terdakwa mengetahui menangkap ikan menggunakan bom/bahan peledak dilarang oleh Pemerintah;e Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain 1 (satu) unit KM Putra Joes I, 1 (satu) bundeldokumen kapal, 1 (satu) lembar SPB No.245/10/IV/B/2016, 1 (satu) lembarSLO No.5B6.IV.01891Februari 2017, 1 (satu) lembar SKK NahkodaPK.684/1/16/AD.SBG09, 1 (satu) lembar SIPI No.503.523.3A/062/KPPTSPI/2016, 1 (satu) lembar SIUP No.503.523.3A/062/KPPT

MUHAMMAD HARUN ; Bahwa jabatan saksi sebagai kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(KPPT) kabupaten Pemalang ; Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Pemalang No. 821.2/34/2009 ; Bahwa tugas KPPT adalah melaksanakan koordinasi , penyusunan danpelaksanaan kebijakan daerah dibidang perijinan terpadu di kabupatenPemalang ; Bahwa perijinan yang diurusi KPPT adalah IMB, lin gangguan , rekomendasi ,SIUP, TDP , TDI, in pengelolaan sarang burung wallet , ijin pariwisata , ijjinreklame , ijin usaha

penggilingan beras , ijin lokasi dan IUI ; Bahwa ijin pendirian tower telekomunikasi termasuk wilayah KPPT juga ; Bahwa hubungan KPPT dengan PDAU diatur dalam Instruksi Bupati PemalangNomor 1 tahun 2009 ;30 Bahwa dalam Instruksi tsb disebutkan bahwa dalam ijin pendirian towertelekomunikasi KKPT agar terlebih dahulu berkoordiansi dengan PDAU ; Bahwa pelaksanaan koordiasi dalam artian apabila pemohon ijin pendirian towertelekomunikasi belum lengakap syaratnya maka saksi arahkan untuk memintabantuan

ke PDAU ; Bahwa pengurusan ijin pendirian tower telekomunikasi dapat juga diajukansecara langsung tanpa lewat PDAU ; Bahwa contoh pendirian tower telekomunikasi yang tanoa melalui PDAU PTTowerindo ;Bahwa pengurusan baik lewat PDAU maupun diurus sendiri tarifnya samasesuai perda ;Bahwa sampai dengan sekarang seingat saksi ada 122 perusahaan yangmengajukan ijin pendirian telekomunikasi ;Bahwa pembayaran ijin ke KPPT dalam bentuk retribusi ;Bahwa tiap tower yang dibayarkan tidak sama ;Bahwa besarnya

;Bahwa saksi membayar ke KPPT sesuai SKR yang ditetapkan ;Bahwa sisa biayanya nya saksi gunakan untuk biaya operasional ;32 Bahwa penggunaan operasional untuk ongkos bensin, juga untuk setor kekelurahan dan kecamatan ; Bahwa biaya ke kelurahan dan kecamatan antara Rp. 250.000, s/d Rp.500.000.

;Bahwa pengurusan lebih murah lewat KPP Tdaripada lewat PDAU ;Bahwa saksi mengurus lewat PDAU karena ada surat peraturan bupatiPmealang tentang wacana tower bersama ;Bahwa saksi sebelumnya sudah mengurus perijinan lewat KPPT kemudian adakesulitan dan kemudian disarankan untuk kerjasama dengan PDAU ; Bahwa yang menyarankan orang dari KPPT ; Bahwa biaya pengurusan ijin pendirian tower telekomunikasi sebesar Rp. 112juta ;Bahwa seingat saksi biaya Rp. 112 juta hanya untuk perijinan IMB dan HO ;Bahwa

Elfia Rusma, hanya berupasurat keterangan dari kantor pelayanan perijinan terpaduKabupaten Kotabaru, nomor : 503/1304/ KPPT/2011 tanggal 16Nopember 2011, yang menerangkan bahwa Surat ijin pedagangeceran obat milik Sdri.

Elfia Rusma, hanya berupasurat keterangan dari kantor pelayanan perijinan terpaduKabupaten Kotabaru, nomor : 503/1304/ KPPT/2011 tanggal16 Nopember 2011, yang menerangkan bahwa surat jijinpedagang eceran obat milik Sdri.

15.00 wita.e Bahwa razia petugas tersebut, petugas hanya mengambilsampel berupa obat bebas terbatas merk CTM dan Ultra Flu danditoko masih banyak.e Bahwa saat petugas datang atau melakukan razia ijin toko obatterdakwa belum ada dan baru tanggal 29 Oktober 2011terdakwa mengurus ke kantor Pemda di bagian kantorpelayanan perijinan terpadu dan pada tanggal 16 Nopember2011 baru keluar surat berupa surat keterangan yangmenyatakan ijin pedagang eceran masih dalam proses, sesuaisurat keterangan 503/1304/KPPT

Elfia Rusma, hanya berupasurat keterangan dari kantor pelayanan perijinan terpaduKabupaten Kotabaru, nomor : 503/1304/ KPPT/2011 tanggal 16Nopember 2011, yang menerangkan bahwa Surat ijin pedagangeceran obat milik sdri.

apabila memberi resep kepada pasien hanyasekitar 1520 butir obat saja (untuk satu macam obat), bukan dalam jumlah banyakseperti yang ditunjukkan di depan persidangan, apalagi tanpa disertai petunjukkhasiat,penggunaan, dan efek samping;Bahwa untuk dapat mengedarkan dextro, seseorang meskipun sudah mempunyai latarbelakang pendidikan farmasi, orang tersebut harus mempunyai ijin mengedarkan dariKPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) dan untuk wilayah Kabupaten HuluSungai Selatan, iin diterbitkan oleh KPPT

(Kantor Pelayanan perijinan Terpadu )Kabupaten HSS;Bahwa antara KPPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Dinas KesehatanKabupaten Hulu Sungai Selatan adalah, KPPT minta rekomendasi dari Pihak DinasKesehatan lalu Pihak Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan setempat dan hasilpemeriksaan diserahkan ke KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) KabupatenHulu Sungai Selatan sehingga KPPT (Kantor Pelayanan perijinan Terpadu ) KabupatenHulu Sungai Selatan bisa mengeluarkan ijin setelah ada rekomendasi

Pedaringan telah memiliki perijinandari KPPT ( Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu)Kab.Lebak, yang diajukan oleh Mochamad Endang Darwis ;Bahwa yang diajukan oleh Mochamad Endang Darwis adalah1. Surat Ijin Ganguan ( SIGA ) 2. Surat Ijin UsahaPerdagangan ( SIUP), 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP),4.

Tanda Daftar Industri;Bahwa kegunaan dari Surat Ijin tersebut adalah sebagailegalitas Usaha ;Bahwa Mochamad Endang Darwis sebagai pemilik Sawmil PD.Pedaringan yang beralamat di kampung Ciminyak DesaCiminyak Kecamatan Muncang Kab.Lebak, sebagaimana KTPsaat mengajukan permohonan perijinan =;Bahwa mekanisme untuk perijinan adalah si Pemohonmengajukan permohonan ke KPPT dilengkapi denganpersyaratan : 1 ijin lingkungan yang diketahui kepaladesa dan RT/RW. 2. Rekomendasi dari Kecamatan, 3.

Fotocopy KTP Pemohon dan 4 pas foto Pemohon;Bahwa KPPT tidak dilakukan pengecekan lokaSI karenaSawmil yang diajukan Mochamad Endang Darwis bersekalakecil, KPPT hanya menerima berkas permohonan =;Bahwa Surat ijin tersebut diatas tidak termasuk bagiperijinan pembelian kayu, sehingga untuk kayunya harusada surat tersendiri dAri Dinas Kehutan dan Perkebunan =;Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarketerangan terdakwa TERDAKWA MOCHAMAD ENDANG DARWIS yang padapokoknya menerangkan sebagai berikutBahwa

Bahwa pabrik penggilingan padi tersebut berdiri atas ijin Instansi yangberwenang yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan TerpaduNomor : 503/09.KPPT/2009 Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller danPenyosohan beras atas nama Asnawi Terbanding / Tergugat ; 3.

Bahwa sebelum izin dikeluarkan sebagaimana tersebut pada angka 2telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh Kantor Pelayanan Terpadu padaHalaman 6 dari 11 halamanPutusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJMtanggal 26 November 2009 Nomor : 503/03/KPPT/2009 Tentang Pengumumanyang isinya diumumkan pada khalayak atas izin Terbanding / Tergugat untukmendirikan usaha penggilingan padi diberi kesempatan pada khalayak untukmengajukan keberatan akan halhal yang kurang berkenan atas adanyakegiatan usaha tersebut maka masyarakat

Bahwa Pembanding / Penggugat baru menyampaikan Surat Keberatantertanggal 23 Januari 2010 karena sebelumnya Pembanding/Penggugat tidakpernah tahu/tidak $pernah membaca pengumuman Nomor503/03/KPPT/2009. w Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut diatas selanjutnyaPengadilan tinggi Banjarmasin mempertimbangkan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:w Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat pada peradilan tingkat pertamadalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :1.

04Juli 2005 tentang Ijin Pedagang Obat Eceran yang dimiliki olehterdakwa sudah tidak berlaku lagi karena surat ijin tersebuthanya berlaku selama 1 tahun sejak dikeluarkan tanggal 04 Juli2005 ;Bahwa golongan toko obat tempat terdakwa NURUL HIDAYAHBinti MUHRANI menjual obat adalah "toko obat (pedagangeceran obat) dan jenis obat yang dapat dijual adalah golonganobat bebas dan bebas terbatas;Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat ijin pedagangeceran obat adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT

)melalui rekomendassi dari Tim Teknis dinas Kesehatahn.Prosedur untuk mendapat ijin yaitu pemohon mengajukanpermohonan ijin pedagang eceran obat kepada KPPT, kemudianKPPT akan memeriksa kelengkapan persyaratan administrsi,kemudian apabila lengkap KPPT akan menembuskan surat keDinas Kesehatan untuk memeriksa lebih lanjut mengenaipersyaratan teknis yang diperlukan (tenaga farmasi) tim teknisakan turun kelokasi untuk memeriksa kelengkapan teknisapabila memenuhi syarat, tim teknis akan memberikanrekomendasi

kepada KPPT untuk mengeluarkan ijin, namunapabila tidak memenuhi syarat pemohon diminta memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan agar rekomendasi bisadiperoleh ;13Bahwa prosedur keamanan yaitu obat dipesan kepada penyalur(PBF) resmi/berijin kepada sarana pelayanan kesehatan sesuaidengan kewenangannya apakah merupakan apotik atau tokoobat.

Fungsi dan tugas apoteker adalah sebagaipenanggungjawab teknis kefarmasian pada toko obat / saranapelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangan dimanaijinnya dikeluarkan oleh KPPT melalui rekomendasi dari dinasKesehatan ;Bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standar adalahketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yangmengacu pada buku standar seperti farmacope indonesiakemudian bila belum tercantum dalam farmacope tersebutdapat menggunakan US Farmacope, British Farmacope atauInternasional