Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majetis Hakim telah pulamemenksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA Kuasa Penggugat, dantemyata feiah sesuaj dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advoxat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada KuasaHatarran 6 dari 14 holaman, Putusan Nomeor: 1223/Pdt.of2016

Trrik,memerksa Kartu Tanda Pengenal Advekat (KTPA Kuasa Penggugat. dantemyata telah sesual dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Fahun 2003 tentang Advckat, oleh karena itu Maijetis Hakim hans menyatakanbahwa Kuasa Pengougat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Maielis Hakim dapat menerima can member izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional,Menimbang, bahwa fernyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmtdan patut

Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikanoleh pemben Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera Janji,pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek HakTanggungan melalui pelelangan umum tanpamemerlukanpersetujuan lagi daripemberi Hak Tangqungan dan selanjutnyamengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan itu lebih dahuludari pada kreditorkreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadihak pemben Hak Tanggungan.b.

Keoaniteraanrendadian Aqama Kata lasikmalava aendan NomorTS39/Rea.WZU1b/FA.IMK. tanagal 16 Aqustus ZU16. ternvata telan sesualgengan kKetentuan Pasal 143 HIK 10, Surat Eaaran Mankaman Agung RI Nomor6 lanun 14 tentang Surat Kuasa Knusus. dan males Hakim 1lan pulamemenksa Kartu landa rengenat Advokat i(KIFA) Kuasa Pengoudgal. ganternvata telan sesual denaan Ketentuan Pasal 3U Undanduncand Nomor 18fanun 2U03 tentand Acvokat. olen Karena Jtu Malelis Hakim narus menyatakanbanwa Kuasa fenggudat meruopakan subiek pemben

Surat Edaran Mahkarmah Agung RI Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majetis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaHalaman 6 dar 4 halaman, Putusan Nomor: L400 /Pdt.G/

JENDOL Bin JUKRI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIANDALAM KEADAAN MEMBERATKAN melanggar Pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana dengan pidana yang setimpaldengan perbuatannya, sementara dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasanpemaaf dan pemben@ar ; 222 nn nnn nnn nn nnn nn nnn nen ne nnn n neeMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti

,M.Kn, dan kuasa hukum dimaksud telah setuju atas pencabutan surat kuasasebagaimana suratnya tertanggal 24 Desember 2016, atas dasar tersebutMajelis berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 01 Agustus 2016telah berakhir sejak dicabut oleh Penggugat, hal tersebut sesuai ketentuanpasal 1813 KUHPerdata: Pemberian kuasa berakhir: dengan penarikankembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentiankuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengampuan ataupailitnya, baik pemben

Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah puiamemerksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advekat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanHadarman 6 dari 1d Raluman, Putusan Nemor : L28d/PohG 2016/4, TK.bahwa Kuasa Penagugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majeiis Hakim dapat menenma dan member izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk

30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh Karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokatprofesional:Menimbang, bahwa ternyata Terqugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6Tahun 1984 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, danternyata telah sesuai dengan *etentuan Pasal 30 Undangundang Nomer +8Tahun 2003 tentang Advokat. oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahHataman & darl 14 halaman, Putusan Nomor : 0606/Pdt.G/2018/P4Tnk.sehingga Majelis Hakim dapat menernma dan memberi izin kepada

Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nomor 6Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aqua

batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan Jalan Sebelah Timur dengan tanah milik TUAN A Sebelah Selatan dengan tanah milik TUAN B Sebelah Barat dengan jalanTergugat tidak menyampaikan jawaban atau tanggapanMenimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata didukung buktiP.2 berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi dan keterangan saksi yang menerangkan bahwasaksi mengetahui bahwa Pengugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah diKABUPATEN BENGKALIS yang diperoleh setelah menikah, diperoleh dari pemben

ketentuan undangundang ini.UU No. 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK Pasal 29 ayat (1), berbunyi :Barang siapa tidak memenuhi kevejiban sebagaimana dimaksud dalam pasal4 ayat (1) pasal 10 ayat (1), ayat (2) pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3),ayat (4), dan ayat (5) pasal 19 ayat (2) pasal 22 ayat (1) dan pasal 26diancam dengan hukuman kurungan selamalamaya 6 (enam) bulan ataudenda setinggitngginya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS pasal 19 ayat (2), berbunyi :Pemben

Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS.UU No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS pasal 55, berbunyi :Pemben kena yang melanggar ketentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal19 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satumiliyar rupiah.10.

Khusus Pemohon tertanggal 17 Juni 2013 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan registerNomor: 247NI/2013 tanggal 18 Juni 2013, telah ternyata memenuhi syaratformil Surat Kuasa, in casu telah memenuhi unsur kekhususan karena secarajelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Nganjuk denganmemuat mated telaah yang menjadi batas dan isi dan mater kuasa yangdiberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telahtercantum tanggal dan tanda tangan pemben

Tmternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasai 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majetis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mermberi izin kepada KuasaPenggucat tersebut untuk beracara datam perkara aquo sebagai acivokatprofesional:Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak temyatabanwa

Tasikmalaya dengan Nomor 1927A/Reg.K/2017/PA.Tmk.tanggal Of Nepember 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasat 123 HIRjuneto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994tentang Surat Kua@sa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memenksa Kartu TandaPengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pernohon, dan ternyata telah sesuai denganKetentuan Pasat 30 UndangUndang Nomer +8 Tahun 2003 tentang Adyokat, olehkarena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakansubjek pemben

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemenksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dantemyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, cleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada KuasaHalaman 6 dani 14 halaman, Putusan Nomor 1487/PdtG/2018

30 Undangundang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh Karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Pengougat merupakan subjek pemben banivan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada KuasaPenggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokatprofesional:Halaman 6 dart 14 halaman, Putusan Momo: 1578 Paty 2oi6/PA, Tk.Menimbang, bahwa temyata Tergugat, meskipun dipanggit secara resmidan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula fidak

Bib4.6.(2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)mempunyai kekuatan eksekutonal yang sama dengan putusanpengaailan yang telah memperoleh kekuaian hukum tetap;(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untukmenjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia ataskekuasaannya sendin;Pasal 29(1) Apabila debitor atau Pemben Fidusia cidera janji, eksekusi terhadapBenda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukandengan cara:a. pelaksanaan titel eksekutonal

sebagaimana dimaksud dalampasal 15 ayat (2) oleh Penenma Fidusia;b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia aiaskekuasaan Penenma Fidusia sendin melalui pelelangan umumsera mengambil pelunasan piutangnya dan hasil penjualan;c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkankesepakatan Pemben dan Penenma Fidusia jika dengan carademikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkanpara pihak;(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)huruf c dilakukan setelah

lewat waktu 1 (satu) bulan sejakdibentahukan secara tertulis oleh Pemben dan atau PenenmaFidusia kepada pihakpihak yang berkepentingan dan diumumkansedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yangbersangkutan;Maka Terlawan berhak untuk melaksanakan haknya untuk menagihseketika dan sekaligus seluruh hutang Terlawan II dan Terlawan.

atas namaTuan Oey Tiauw Sioe;32 (tiga puluh dua) unit Tsudakoma ZW408 typeWater JetLoom type ZW4081002C milk Pemberi Fidusia yangterdapat termasuk antara lain tetapi tidak terbatas di JalanLeuwigajah Nomor 153, Kota Cimahi;1 (satu) unit Coal Steam Boiler Type SZL 20.1.25 dan 1(satu) Unit Oil Boiler YLW6000 MWII milik PembenFidusia yang terdapat termasuk antara lain tetapi tidakterbatas di Jalan Leuwigajah No. 153, Kota Cimahi;32 (tiga puluh dua) unit Staubli Positive Dobby type 2861de72, milik Pemben

Kepada kuasanya,menyebutkan untuk dan atas nama sera meuakili kepeningan Pemben Kuasaselaku Terlawan dalam Perkara Perdata No. 224/PDT.PLW/2016/PN.BIb, tanggal 17November 2016 di Pengadilan Negen Kelas.

Surat Edaran Mahkamah Agung Ri Nemor6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pulamemenksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA Kuasa Penggugat, danternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undangundang Noemer 18Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakanbahwa Kuasa Penggugat merupakan sudjek pemben bantuan hukun yang sahsehingga Majelis Hakim dapat menerima dan member izin kepada KuasaPenggugat terseput untuk beracara dalam perkara aque sebagai