Jeneponto, saksi menerima laporan dari Tim TAPDmengenai terjadinya dacklok terkait pembahasan KUA / PPAS dimana adayang mengharapkan permintaan penambahan anggaran dari DPRD Kab.Jeneponto untuk dimasukkan ke dalam KUA/ PPAS;Bahwa penyebab sehingga terjadi dacklok adalah karena ada pokok dariaspirasi anggota DPRD yang harus diakomodir dalam APBD Kab.Jeneponto tahun 2013;Bahwa sikap TAPD waktu itu dan saksi selaku ketua TAPD mengumpulkanTim TAPD dan meminta Tim TAPD untuk tidak melakukan perubahanperubahan

Ikhsan Iskandar selaku Ketua TAPD PemerintahDaerah Kabupaten Jeneponto dan Saksi Drs.

dibahas pada bulan Januari Tahun 2013oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jeneponto dan TAPD dan disetujulbesama pada bulan Januari Tahun 2013.

Jeneponto selaku Ketua TAPD;Saksi Drs.

Saksi H.Mangga Tmelaporkan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Jenepontoselaku Ketua TAPD dan Saksi Drs.

Kapuas denganTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuasdilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkanpembahasan oleh TIM Asistensi yang anggotanya dari BadanAnggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20 Nopember 2014sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatanRapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.

Kapuas Tahun Anggaran 2015dan telah menyetujui pengesahannya menjadi APBD Kab.Kapuas TA 2015 pada tanggal 24 Nopember 2014sebagaimana dalam KUAPPAS yang sebelumnya telahdisepakati antara TAPD dengan KomisiKomisi tanpamembahas secara khusus sesuai kewenangannya dalamBadan Anggaran sesuai dengan permintaan dari Saksi Ir.SANIJAN, CES selaku ketua TAPD yaitu agar dalampembahasan Raperda APBD tidak dilakukan pemotongankarena ada visi dan misi programprogram Pemerintah Daerahdan akan diberikan imbalan.

Penerimaan uang dimaksud dari TAPD KabupatenKapuas melalui Imanuah dan Hartni sehubungan dengan adanya PembahasanRAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015, sehingga terdakwa telahada melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban dalam jabatannya tersebut, yakni tidak ada dilakukan pembahasanterhadap anggaran yang diajukan oleh TAPD Kabupaten Kapuas dalam RAPBDdan tidak tidak fungsikannya Banggar melainkan diganti dengan tim asistensi.Hal ini diketahui oleh Ketua TAPD Kabupaten

Yk.penyusunan Anggaran TAPD tidak mempunyai hak suara;Bahwa yang dimaksud fungsi pendampingan artinya memberipertimbangan kepada SKPD, tetapi yang memutusan lolos dantidaknya anggaran adalah pihak eksekutif dan legislatif (hal iniada dalam pendapat akhir/Fraksifraksi DPRD); Bahwa dalam rapat yang diikuti oleh Panitia Anggaran Dewandan TAPD, karena TAPD dipanggil Dewan maka Ketua TAPDbisa aktif berpendapat; Bahwa yang menerima RASK adalah TAPD melalui BagianKeuangan; Bahwa saksi tidak melihat RASK

Yk.I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kemudian tahun 2004 sewaktusaksi menjabat sebagai Kepala Bappeda, secara ex offisio saksi menjadiWakil Ketua TAPD; Bahwa yang menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tahun2003/2004 adalah Ketua TAPD dijabat oleh Sekretaris Daerah, Wakil KetuaTAPD dijabat oleh Kepala Bappeda, Sekretaris I dijabat oleh Kepala BagianKeuangan, Sekretaris II dijabat oleh Kasubag Anggaran dan Anggota Timterdiri dari Asisten II, Asisten III, Kabag Hukum, Kabag Pembangunan,Kepala BKD; anne Bahwa tugas TAPD adalah mengkompilasi

Gunugkidul dan secara ex offisio juga sebagai Wakil KetuaTAPD; Bahwa benar saat itu para terdakwa adalah sebagai anggota DPRD; Bahwa susunan kepengurusan TAPD : Ketua TAPD : Sugito (Sekda).Sekretaris : Eko Subiantoro, SH. (Kabag Keuangan).Sekretaris dua, saksi lupa. Anggota TAPD : Para Asisten. Bahwa tugas TAPD adalah menyampaikan Konsep Rencana AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (RAPBD); Bahwa data yang akan masuk dalam konsep RAPBD diperoleh dari dinasdinas/instansiinstansi (SKPDSKPD).

Yangmembahas draf APBD adalah tim panggar dan TAPD; Bahwa RASK disusulkan dalam proses pembahasan harus ada kesepakatanantara TAPD dan Panggar, karena di dalamnya dimungkinkan adanyaperubahan; Bahwa yang menanda tangani RKA Sekwan adalah Ketua DPRD.

tidak langsung dan Hibah Bansos masukkelompok belanja tidak langsung dan didalamnya ada pagu indikatifdan pasti dibahas besarannya patokannya adalah dari pendapatandiperhitungkan, lalu kebelanja , dan target pendapatan masih dibahasoleh Tim TAPD dan apabila sudah disetujui TAPD maka selanjutnyarancangan KUA PPAS diserahkan ke Gubernur Sumatera Utaramelalui ketua TAPD ; Bahwa setelah selesai membahas maka tim TAPD diundang untukmengikuti rapat paripurna di DPRD untuk dibahas untuk disetujuidalam

pasti dibahas besarannya patokannya adalah dari pendapatandiperhitungkan, lalu kebelanja , dan target pendapatan masih dibahasoleh Tim TAPD dan apabila sudah disetujui TAPD maka selanjutnyarancangan KUA PPAS diserahkan ke Gubernur Sumatera Utaramelalui ketua TAPD ; Bahwa setelah selesai membahas maka tim TAPD diundang untukmengikutri rapat paripurna di DPRD untuk dibahas untuk disetujuidalam rapat paripurna dan hasilnya berupa buku APBD dan diteruskanke Mendagri dan apabila disetujui Mendagri maka

Hasil EvaluasiBantuan.Kemudian Kasubag Agama menyampaikan rekomendasikepada Kepala Biro Binkemsos.Kepala Biro Binkemsos menyampaikanrekomendasi kepada TAPD ; Bahwa alur pengajuan penganggaran ke TAPD adalah Proposaldisposisi oleh Sekda Provinsi ke Kepala Biro Binkemsos. KemudianKepala Biro Binkemsos melakukan verifikasi. Hasil verifikasi dituangkandalam rekomendasi yang diserahkan kepada TAPD. Kemudian hasilrekomendasi tersebut oleh TAPD dimasukkan dalam APBD.

Sumut/ Tim TAPD berdasarkan lembar disposisi Sekda Prop.

masukannya seperti memberikan masukan tentangmasukan TAPD, namun saksi sebagai wakil pembina tidak pernahmemberikan masukan tentang TAPD ;Bahwa menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah,memberikan saran kepada kepala daerah dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah ;Bahwa temuan dari BPK adalah memberikan surat teguran 18 juli 2013dari pengawasan yang ditujukan kepada TAPD kepada BPK dan temuantersebut disampaikan kepada TAPD untuk ditindaklanjuti ;Hal 171 dari 380Put.

pembahasan RAPBD TA. 2012 antara Tim Banggar DPRD Kab.Bengkalis yang dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRDsekaligus Ketua Banggar dan Hidayat Tagor Wakil Ketua DPRD dan selakuWakil Ketua Banggar dengan Tim TAPD yang dipimpin oleh Asmaran Hasan(Alm) selaku Sekretaris Daerah dan selaku Ketua TAPD, Jondi IndraBustian Kepala Bappeda selaku Wakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun SailyAsisten Administrasi Umum selaku Wakil Ketua Il TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atau yang mewakili, pembahasan

Dalam pembahasan tersebutTim Banggar dipimpin oleh JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Banggar dandihadiri oleh hampir semua anggota Banggar, sedangkan TAPD dihadiri olehAsmaran Hasan (alm) selaku Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily selaku AsistenAdministrasi dan Umum, Jondi selaku Kepala Bappeda serta bagianHal.7 dari 279 hal. Put.

No. 42/Pid.SusTpk/2016/PT/PBR(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasiusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepaladaerah melalui TAPD.(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah.Pasal 9(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya TAPD bertanggung jawab kepada BupatiBengkalis.Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011, Ir. H.

Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228,Hal.169 dari 279 hal. Put.

Konawe Kepulauan yang paadasaat itu Terdakwa dalam orasinya meyampaikan bahwa membangunsebuah kesepakatan, membangun sebuah program, menentukan sebuahpagu, tentunya di pemerintah ada yang namanya tim TAPD, TIM TAPDitu diwakili oleh BAPPEDA, tetapi bukan BAPPEDA hari ini, tetapi ituadalah BAPPEDA yang tiga tahun yang lalu, kenapa saya harus mulaidari situ, WAWONII ini kita harus WTP sejak tahun kedua sampai tahunketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasi antara pemerintahdengan DPR yang yang

Terdakwamelakukan orasi politik dalam kampanye paslon nomor urut 1 di Desa SinarMosolo Kecamatan Wawonili Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan danjarak saksi dengan tempat orasi tersebut sekitar 10 (Sepuluh) meter;Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasipolitiknya pada kampanye pasion nomor urut 1 saat itu sebagian narasinyaberbunyi sebagai berikut membangun sebuah kesepakatan, membangunsebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah adayang namanya Tim TAPD

, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yanglalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejaktahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasiantara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili oleh KetuaBAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semuaprogramprogram yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillahtidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari

, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yanglalu, kKenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejaktahun kedua sampai tahun ketiga, tetapi ternyata begitu kita berkomunikasiantara pemerintah dengan DPR yang waktu itu diwakili olen KetuaBAPPEDA, kemudian DPR memberikan sebuah pertanyaan terhadap semuaprogramprogram yang disampaikan kepada DPR dan alhasil alhamdulillahtidak mampu dijawab oleh BAPPEDA yang hari

ABDUL HALIM, M.Si;Bahwa kalimat yang saksi dengar dan diucapkan oleh Terdakwa dalam orasipolitiknya pada kampanye pasion nomor urut 1 saat itu sebagian narasinyaberbunyi sebagai berikut membangun sebuah kesepakatan, membangunsebuah program, menentukan sebuah pagu, tentunya di pemerintah adayang namanya Tim TAPD, Tim TAPD itu diwakili oleh BAPPEDA, tetapibukan BAPPEDA hari ini, tetapi itu adalah BAPPEDA yang tiga tahun yanglalu, kenapa saya harus mulai dari situ, Wawoniii ini kita harus WTP sejaktahun

Nomor 555 K/PID.SUS/201910.11.12.13.14.15.Sulawesi Barat Dalam Rangka Penyusunan RKPD ProvinsiSulawesi Barat Tahun 2016 ;1 (satu) bundel, Berkas TAPD Tahun 2016 ;fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Kerja Anggota DPRD ProvinsiSulawesi yakni H. Andi Mappangara, S.Sos., 2 (dua) rangkap; Drs.H. Hamzah Hapati Hasan, M.Si., 1 (satu) rangkap); MunandarWijaya, S.lp, M.Ap., 3 (tiga) rangkap dan Drs. H.

Darwis ;1 (satu) lembar Undangan rapat tanggal 24 Juni 2015 ;2 (dua) lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD ProvinsiSulawesi Barat tanggal 25 Juni 2015 ;2 (dua) lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD ProvinsiSulawesi Barat tanggal 15 agustus 2015 ;Halaman 20 dari 29 hal. Put.

Nomor 555 K/PID.SUS/2019284285.286.287.288.289.290.2911.292.293.294.295.296.. 2 (dua) lembar Hasil Rapat TAPD Pada Perubahan APBD Tahun2015 ;2 (dua) lembar Daftar hadir di Ruang Kerja Sekretariat DaerahProvinsi Sulawesi Barat Tanggal 15 Agustus 2015 ;2 (dua) lembar Berita acara Hasil kesimpulan Rapat TAPD ProvinsiSulawesi Barat tanggal 17 Agustus 2015 ;2 (dua) lembar Hasil Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat PadaPerubahan APBD Tahun 2015 tanggal 17 Agustus 2015 ;2 (dua) lembar Berita acara Hasil Kesimpulan

rapat Tim anggaranPemerintah Daerah Dengan Badan Anggaran DPRD ProvinsiSulawesi Barat ;4 (empat) lembar daftar Silpa tahun 2014 Penerimaan danRencana Kebutuhan Pada Kupa dan PPAS Perubahan APBDTahun 2015 tanggal 27 September 2015 Kantor PerwakilanJakarta;2 (dua) lembar Berita acara Hasil Kesimpulan Rapat Tim AnggaranPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat ;1 (satu) lembar Lampiran Berita acara kesimpulan rapat TAPD hasilkesimpulan rapat pembahasan tanggal 30 November 20151 (satu) lembar Undangan

Rapat nomor 005/3138/SET tanggal 08Desember 2015 ;1 (satu) lembar Notulen Rapat Persiapan Pembahasan AkhirRanperda tentang APBD TA 2016 Provinsi Sulawesi Barat tanggal09 Desember 2016 ;1 (satu) lembar Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah tahun2016 Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Rapat tanggal 09 Desember2015) ;2 (dua) lembar Rencana Belanja Langsung Provinsi Sulawesi Barattahun anggaran 2016 (Hasil Rapat tanggal 09 Desember 2015) ;1 (satu) lembar Dokumentasi Rapat TAPD Provinsi Sulawesi Barat(Ruang

DJUNAEDI seperti terkejut dengan mengatakan LHOKOK INFORMASI DARI AGUNG PURNO SARJONO TIDAK SEGITU (lebihrendah):Bahwa setahu saksi pada tanggal 4 November 2011, Pemerintah KotaSemarang (Walikota) mengajukan perubahan plafon anggaran KUA danPPAS dengan surat No. 900/5356, dan pada saat itu TAPD menerima draftrevisi plafon KUA dan PPAS dari Walikota (dan ada disposisi dari terdakwa),kemudian dibuat surat permohonan oleh TAPD;Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan dari TAPD atas revisi plafon KUAdan

Atas tangggapan terdakwa tersebut, saksimenyatakan bahwa yang saksi dengar saat rapat dengan Walikotaadalah agar penyerahan untuk Dewan dikoordinasikan dengan TAPD.> Bahwa ketua TAPD adalah terdakwa selaku Sekda, dirinya menjadi10. 52 korban dari sistem dan loyalitas yang membabi buta.

Sekretaris Disbudpar dan NIKENmenjabat sebagai salah satu Kabid di Disbudpar dan keduanya adalahbawahan saksi;Bahwa saksi dan staf dari Disbudpar tidak ada yang hadir rapat padatanggal 2 November 2011 yang dipimpin oleh terdakwa;Bahwa saksi menjabat sebagai Asisten VV Sekda Pemkot Semarang, makasecara otomatis saksi termasuk di dalam TAPD dan terdakwa yangmenjabat sebagai Ketua TAPD;Bahwa saksi terkadang mengikuti rapat TAPD, tetapi saksi sudah tidak ingatlagi apakah selalu diundang dalam rapat TAPD

Bahwa selain itu terdakwa juga menjabat sebagai Ketua/Koordinator TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, yang susunannya terdiridari:> Penanggungjawab : Walikota Semarang.> Penanggungjawab Il : Wakil Walikota Semarang.> Ketua TAPD : terdakwa selaku Sekda Pemkot Semarang.> Wakil Ketual TAPD : Kepala BAPPEDA/BAMBANG HARYONO.> Wakil Ketua ll TAPD : Kepala DPKAD/AYI YUDI MARDIANA.> Sekretaris TAPD : Kabid.

.> Sekretaris Il TAPD : Sekretaris BAPPEDA/HERNOWO BUDI LUHUR.> anggota TAPD : Asisten , Asisten Il, Asisten Ill, Asisten VV, Kabag.Hukum, Kabag. Pembangunan, Kabid. Aset, Kabid.Akuntansi.

Setelah mendapatpersetujuan Kabid Bindal DPKAD Provinsi Banten (Ahmad Yusuf) lalu daftarnamanama penerima hibah tersebut oleh Jamaluddin diserahkan kepadaBidang Anggaran DPKAD Provinsi Banten untuk diinput ke dalam FormatRKAPPKD Tahun Anggaran 2011, sehingga 10 (sepuluh) namaLembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKAPPKD tanggal 9November 2010 yang ditandatangani oleh TAPD terdiri dari Ir. Muhadi, MSP.(Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD), Engkos Kosasih Samanhudi,SPd, MM, MSi.

;TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritasdan kemampuan keuangan daerah.Hal. 26 dari 117 hal.

No. 2384 K/Pid.Sus/2015Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta Wahyu Hidayat,S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra) untuk memasukkan 9 (Sembilan)nama Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.

sebelum Kepala Biro Kesramengusulkan/merekomendasikan kepada Gubernur Banten melaluiTAPD untuk dilakukan pembahasan oleh TAPD dan SKPD Biro Kesra,namun Sutan Amali, SH.

No. 2384 K/Pid.Sus/2015(TAPD) telah meminta kepada Tim Sekretariat Hibah Biro Kesra untukmemasukkan Yayasan Bina Insan Cita Banten ke dalam DaftarPenerima Hibah Tahun Anggaran 2012.

Kapuas dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas dilaksanakan dan berjalan lancar,kemudian dilanjutkan pembahasan oleh TIM Asistensi yanganggotanya dari Badan Anggaran dan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatan Rapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.Setelah itu tanggal 24 Nopember 2014 jam 13.00 Wib DPRDmelaksanakan Rapat Paripurna dengan membahas Laporan TimAsistensi

Kapuas denganTIM TAPD Kab. Kapuas yang dibahas justru lebih ditonjolkankepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan substansikeseluruhan atas programprogram yang terdapat dalam RaperdaAPBD Kab. Kapuas TA 2015, dalam rapat tersebut juga bukanmerupakan Rapat Khusus oleh Badan Anggaran sesuai dengan tugastugasnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan oleh TAPD kepada DPRDKab.

Kapuasdengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.

Kapuas denganTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuasdilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkanpembahasan oleh TIM Asistensi yang anggotanya dari BadanAnggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20 Nopember 2014sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatanRapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.

Kapuas TA 2015, dalamrapat tersebut juga bukan merupakan Rapat Khusus olehBadan Anggaran sesuai dengan tugastugasnya yang memilikikewenangan untuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBDyang diajukan oleh TAPD kepada DPRD Kab.

Kapuas (Pakaian SipilKomisi dengan TIM Harian)TAPD Kab.Kapuas3. JKAMIS 09.00 Wib Rapat Tim Sinkronisasi20 NOPEMBERelesai Asistensi Raperda APBD TA.2014 Ruang Rapat 2015Gabungan (Pakaian SipilKomisi Harian)4.

Pada rapat tersebut PemerintahDaerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembeliantanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang sebesar Rp.1.200.000.000., (Satu milyar dua ratus juta)rupiah.

Pada rapat tersebut PemerintahDaerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembeliantanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang sebesar Rp.1.200.000.000.,.

usulantersebut disetujui oleh sdra PERIYANDI selaku Kepala DPPKAD danperwakilan TAPD;Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.16.

milik Pemda Provinsi Bengkulu dan benar kemudian usulantersebut disetujui oleh sdra PERIYANDI selaku Kepala DPPKAD danperwakilan TAPD; Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;17.

Pada rapat tersebut, PemerintahDaerah Kabupaten Kepahiang diwakili oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kepahiang mengusulkan anggaran pembeliantanah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang sebesar Rp.1.200.000.000., (Satu milyar dua ratus juta)rupiah;.

tersebut sehingga TAPD mencatat atau memasukkan pada buku APBDKab Natuna tersebut.Bahwa notulen pada saat dilakukan rapat adalah sdr.

HENDRA KUSUMA yang mengurus ke TAPD Kab natunatersebut.Bahwa benar tidak ada fungsi kontrol dari DPRD Kab.

TAPD Kab Natuna tersebut.Bahwa tugas sebagai TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah) adalah sebagaiberikut :a Mempersiapkan penyusunan rancangan anggaran satuan kerjaperanhgkat daearah.b Menilai atas usulan anggaran satuan kerja perangkat daerahterhadap kewajaran beban kerja dan biaya kegiatan.c Menyusun rancangan PAPBD (PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN BELANJA DAERAH).d Membahas rancangan PAPBD (Perubahan Anggaran PendapatanBelanja Daerah).

saksi tidak tahu apakah pada tahun 2012 kelompok organisasi gapestraada mengajukan bansos atau tidak karena yang lebih tahu mengenai dana bansosyang diajukan pemohon tersebut adalah dari BPKD Kab natuna.Bahwa TAPD kab natuna tidak ada membahas mengenai dana Hibah kepadakelompok gapestra tersebut karena TAPD membahasnya secara global saja.Bahwa saksi selaku sekretaris TAPD Kab Natuna ada membuat berita acara darihasil rapat tersebut ada membuyat notulen hasil kesepakatan rapat yangdilakukan oleh

kemampuan KeuanganDaerah.Bahwa dana yang diberikan kepada Organisasi GAPESTRA tersebut merupakandana Hibah tahun anggaran 2012.Bahwa BPKAD termasuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan fungsidari TAPD tersebut adalah Melakukan Perumusan Dalam Penyusunan AnggaranPemerintah Daerah.e Bahwa Berdasarkan SK Bupati Nomor 67 tahun 2010 tentang pelimpahanwewenang atas pengelolaan belanja subsidi,belanja hibah, belanja bantuan sosial,dan belanja bantuan keuangan pemerintah Kab.Natuna.

), selanjutnya Zulfadli menyerahkan daftar nama calonpenerima Hibah tersebut kepada Erry lbrahim (Kabid Aparatur danPemerintahan Bappeda /Anggota TAPD) dan Erry Ibrahim meminta kepadaJuminanin Hartati untuk direkap dan diketik kembali dalam bentuk formatExcel dibantu oleh Yuni Harmonisari (anggota Pokja TAPD) dan Adinata(anggota Pokja TAPD), perbuatan Terdakwa tersebut bersamasama dengananggota DPRD lainnya merupakan perbuatan melawan hukum danHal. 9 dari 218 hal.

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepaladaerah melalui TAPD;4. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimanaHal. 15 dari 218 hal. Put. No. 1609 K/Pid.Sus/2016dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuankeuangan daerah;Pasal 9a.

yang dipimpin oleh Asmaran Hasan (Alm) SekretarisDaerah selaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selakuWakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selakuWakil Ketua II TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atau yangmewakili, pembahasan saat itu. menyangkut tentang isuisu daftarinventarisasi dengan mengikutsertakan satkersatker terkait dengan tujuansupaya mendapat pertimbangan oleh Banggar atau diusulkan sebagai daftarinventarisasi masalah pada pembahasan finalisasi

) menganggapbelanja hibah tersebut tidak ada permasalahan lagi;Bahwa pada rapat pembahasan RAPBD TA. 2012 antara Tim Banggar DPRDyang dipimpin oleh Terdakwa selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggardengan Tim TAPD yang dipimpin olen Asmaran Hasan (Alm) SekretarisDaerah selaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selakuWakil Ketua TAPD, Tuah Hasrun Saily Asisten Administrasi Umum selakuWakil Ketua II TAPD dan dihadiri masingmasing Kepala SKPD atau yangmewakili;Bahwa pembahasan menyangkut

No. 1609 K/Pid.Sus/201617 Januari 2012 Tim TAPD akhirnya menyetujui namanama penerima Hibahyang diusulkan oleh anggota DPRD yang disampaikan Terdakwa untukdimasukan kedalam APBD TA 2012.

Fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangka Daerah(RKASKPD) Tahun Anggaran 2013 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi,Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kegiatan PengadaanSistem Keamanan dan Komputer, tanggal 23 November 2013 yang ditandatanganiSekretaris Daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).138.

Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris DaerahKota Bekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.155.

Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris DaerahKota Bekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.263.

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, KegiatanPengadaan Sistem Keamanan Komputer dan Peningkatan Kapasitas Pengelola IT,tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani Sekretaris Daerah dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD).356.

Fotocopy Kartu Disposisi tanggal 28 Desember 2012 dari Sekretaris DaerahKota Bekasi selaku Ketua TAPD atas Surat Nomor: 915/4130.1Telmat/XII/2012,tanggal 20 Desember 2012 perihal Pengembalian RAPBD TA 2013 yang ditujukankepada Kepala BAPPEDA dan Kepala BPKAD.372.

Kapuas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenKapuas dilaksanakan dan berjalan lancar, kKemudian dilanjutkan pembahasanoleh TIM Asistensi yang anggotanya dari Badan Anggaran dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatanRapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.

Kapuas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KabupatenKapuas dilaksanakan dan berjalan lancar, kemudian dilanjutkan pembahasanoleh TIM Asistensi yang anggotanya dari Badan Anggaran dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatanRapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.

Kapuas TA 2015 antaraPimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Kapuas bersamasamadengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat berjalan lancartanpa dilakukan pemotongan atau pengurangan khususnya pada Dinas PUsebagaimana yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)Kabupaten Kapuas yang dipimpin oleh Saksi Ir. SANIJAN S. TOEMBAK,CES yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah APBD KabupatenKapuas TA 2015.Perbuatan Terdakwa Ir.

juga SKPDSKPD lainnyahadir, sehingga kalau ada pertanyaan mengenai program Dinas PekerjaanUmum Ketua TAPD meminta terdakwa untuk menjelaskannya.

Pelaksanaan pekerjaan dipertanggungjawabkan kepadaSekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, sedangkan selaku pendampingKetua TAPD adalah membantu Ketua TAPD dalam melaksanakan tugastugasnya yakni ;a. Menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati kapuas dalam rangkapenyusunan APBD Tahun 2015 dan APBD perubahan Tahun 2014;b.

MARIATUN, MM) selaku Sekretaris TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Ir. MULYONO, MM.selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatanSekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. Setelah ditelaah dan diverifikasiserta disesuaikan dengan RKASKPD dengan KUA, PPA dan DokumenPerencanaan Lainnya, hasil pembahasan TAPD menjadi DraftRancangan APBD.

Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT SBY.Bahwa tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dariPerusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Ir.MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas danmencantumkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka UsahaKabupaten Pacitan kedalam RKAPPKD, yang selanjutnya hasilpembahasan TAPD menjadi Draft Rancangan APBD

Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT SBY.Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Ir.MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan kembali membahasdan mencantumkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka UsahaKabupaten Pacitan kedalam RKAPPKD, dan hasil pembahasan TAPDmenjadi Draft Rancangan APBD.

) Kabupaten Pacitan yang dipimpin oleh Ir.MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan membahas danmencantumkan Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka UsahaKabupaten Pacitan kedalam RKAPPKD, yang selanjutnya hasilpembahasan TAPD menjadi Draft Rancangan APBD.

); Bahwa saksi menjelaskan Rapat Banggar RAPBDP TA 2014dimulai pada tanggal 8 Agustus 2014 dimana agenda pada saat ituadalah pembahasan bersama TAPD (Tim Anggaran PemerintahDaerah).

selalu memfasilitasi ke Tim TAPD untuk segeradiberikan bukunya agar bisa dibahas, Tim TAPD pun berjanjimenyanggupinya. Akan tetapi janji untuk memberikan buku itusecara umum hanya janji saja yang tidak bisa diwujudkan. Saat ituhanya beberapa buku saja yang ada (tidak siap), bila dihitung darianggota Banggar saja tidak cukup (buku yang diberikan), sehinggatidak semua anggota dewan menerima buku tersebut (untukdipelajari dan dikritisi).

Saksi sempat membacanya saat itu':e Pembahasan tersebut, saksi menolak tidak membahasnya jika bukuKUAPPASnya tidak ada, saat itu Pak JOHAR FIRDAUS (Terdakwa1) selalu memfasilitasi ke Tim TAPD untuk segera diberikan bukunyaagar bisa dibahas, Tim TAPD pun berjanji menyanggupinya. Akantetapi janji untuk memberikan buku itu secara umum hanya janji sajayang tidak bisa diwujudkan.

Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/2017e Saksi ikut hadir dalam rapat pada tanggal 8 Agustus 2014 RAPBDPTA 2014 agenda pada saat itu adalah pembahasan bersama TAPD(Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Dalam rapat tersebut TimBanggar DPRD mempertanyakan TAPD terkait penyerapan anggaranPemprov Riau TA 2014. Berdasarkan data yang ada: sampai bulanAgustus 2014 anggaran yang terserap hanya sekitar 12% dari totalanggaran.

itu adalah pembahasan bersama TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah).

(dua milyar tiga ratus jutarupiah).Selanjutnya sidang pembahasan Raperda APBD Kabupaten KapuasTA 2015 sesuai jadwal yang dilaksanakan dari tanggal 17 sampaitanggal 19 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatan Rapat GabunganKomisi DPRD Kabupaten Kapuas dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas dilaksanakan dan berjalan lancar,kemudian dilanjutkan pembahasan oleh TIM Asistensi yanganggotanya dari Badan Anggaran dan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal

SANIJAN, CES selaku ketua TAPD yaituagar dalam pembahasan Raperda APBD tidak dilakukan pemotongankarena ada visi dan misi programprogram Pemerintah Daerah danakan diberikan imbalan.e Bahwa terdakwa Drs.

Kapuasdengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.

Hal ini diketahui oleh Ketua TAPD KabupatenKapuas yakni Sanijan S Toembak, dan Free Vynou selaku Kadis Pekerjaan UmumKabupaten Kapuas dan Imanuah selaku Kabid Bina Marga serta Dra. Hartini selakuKabag Keuangan Pemda Kabupaten Kapuas.

Kapuas dengan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas dilaksanakan dan berjalan lancar,kemudian dilanjutkan pembahasan oleh TIM Asistensi yanganggotanya dari Badan Anggaran dan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Kapuas sesuai jadwal tanggal 20Nopember 2014 sampai tanggal 21 Nopember 2014 dengan agenda/kegiatan Rapat Asistensi Sinkronisasi Raperda APBD TA 2015.Setelah itu tanggal 24 Nopember 2014 jam 13.00 Wib DPRDmelaksanakan Rapat Paripurna dengan membahas Laporan TimAsistensi

Kapuas denganTIM TAPD Kab. Kapuas yang dibahas justru lebih ditonjolkankepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah bukan substansikeseluruhan atas programprogram yang terdapat dalam RaperdaAPBD Kab. Kapuas TA 2015, dalam rapat tersebut juga bukanmerupakan Rapat Khusus oleh Badan Anggaran sesuai dengan tugastugasnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan koreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan oleh TAPD kepada DPRDKab.

Kapuasdengan Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kab.