., tanggal 8 Maret 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NENENG NURHASANAH, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) ) huruf b Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

No. 128 PK/Pid.Sus/2014sawit tersebut telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesarRp177.750.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah) ;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ISMAN NUR ISHAK Bin ISGHAK JABARTI tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangtelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa Drs.

ISMAN NUR ISHAK Bin ISHAK JABARTI daridakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 128 PK/Pid.Sus/2014Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;3. Menyatakan Terdakwa Drs.

dakwaan yangdidakwakan tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanprimair dan subsidair tersebut ;Keberatan Kesembilan ;Bahwa putusan Judex Juris/Majelis Kasasi telah salah menerapkan hukum,yakni tidak mempertimbangkan unsur Melawan Hukum dalam Korupsiyang dijatunkan, bahkan telah melakukan suatu penafsiran dengan carayang tidak lazim tentang pengertian unsur penyertaan atau dee/nemingsebagaimana disebut Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan PemohonPeninjauan Kembali didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UUNo.20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Dengan demikian menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali putusanJudex Juris keliru dan telah melanggar prinsip pemberian putusansebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undangundang No. 14 tahun1970 Jo Undangundang No.4 Tahun 2004 tentang PokokpokokKekuasaan Kehakiman ;Keberatan Kesepuluh ;Kekeliruan selanjutnya bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Kasasibelum sama sekali memberikan penjelasan secara benar perihal pengertiankeuangan

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 9 dari 31 halaman Putusan No.11/TIPIKOR/2015/PT.PDGUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa Tarmizi Pg!

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Primair, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwamasingmasing selama 4 (empat) tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), subsidair selama 1 (Satu) bulan, membebankan uang pengganti kepadaTerdakwa II sejumlan Rp170.926.500,00(Seratus tujuh puluh juta sembilan ratus duapuluh

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair para Terdakwa didakwamelanggar Pasal

dengan caramembandingkan keluaran dengan hasil.(5) Bab IV Kerugian Daerah Pasal 315 ayat (1) huruf a, yakni :Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh kegiatan melanggar hukumatau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundangundangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya sudah dapatditarik kesimpulan pendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti bersalah secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamamenurut Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dakwaan Pertama;Halaman 31 dari 31 halaman Putusan No.11/TIPIKOR/2015/PT.PDGMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor48/Pid.Sus/TPK/2014/PN PDG tanggal 31 Maret

antara lain dr.Ed Fuadi,S.Pb (alm), MUNIR,SH Bin YUSUF dan M.NURMUBIN, SE bin Tgk Ishak yangmengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 199.910.760,(seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratusenam puluh rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut,berdasarkan hasil perhitungan oleh BPK Perwakilan Provinsi Aceh No :25/LHP/XVII.BAC/12/2011 tanggal 14 Desember 2011;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAWN selaku Direktur CV.

Menyatakan terdakwa JAFARUDDIN BIN USMAN tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimanatercantum dalam dakwaan PRIMAIR;2.

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti ;Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tertangal 14 Maret 2014, yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan ;1 Menyatakan Terdakwa MATRADJI NURSUDONO bin SUMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana, Korupsi secara bersamasama" sebagaimanayang kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1)sub a,b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasai 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MATRADJI NURSUDONO bin SUMO dengan:aPidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa beradadalam

ALIHAMZAH binJOHANSAH tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,seratus juta rupiah ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat(1) sub a,b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat

Nomor 2096 K/PID.SUS/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jayapura tanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HARDIANTO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun

Menyatakan terdakwa SULIHONO dengan identitas sebagaimana tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor : 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkapdipersidangan akan dipertimbangkan apakah dari fakta hukum tersebut memenuhiunsur dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut : PRIMAIR Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

SUBSIDAIR Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidairitas,maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dan mempertimbangkandakwaan Primair, yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 TahunHal 95 dari

Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana; 222 220 220 one non non non ene n neeMenimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasaldakwaan Primair, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Lakilaki:Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Diponegoro Nomor 56,RT. 001 RW. 001, KelurahanKampung Baru, KecamatanKota Soe, Kabupaten TimorTengah Selatan;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan : Pensiun PNS (Mantan KepalaDinas Kelautan dan PerikananKabupaten TTS Tahun 2007);Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UndangUndang NomorHal. 1 dari 19 hal.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ENCIK AFRIZAL HASMI,S.Sos selaku KepalaKas Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten IndragiriHulu telah merugikan keuangan negara / Pemerintah KabupatenIndragiri Hulu sebesar Rp. 446.292.000,(empat ratus empat puluhenam juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sesuaidengan Hasil Pemeriksaan BPK RI Jakarta atas Pengelolaan danpertanggungjawaban Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yangditerbitkan pada tanggal 30 April 2009 ;no Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UndangUndang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Hal 7 dari 20 Hal Put.No.27/Pid.Sus/2012/PTRSUBSIDIAIR : Bahwa terdakwa R.IRIANTO selaku Direktur CV Nuansa IndragiriPersada bersamasama dengan R.

IRIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3)UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan olehkarenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;. Terdakwa R.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsepkonsep hukum yang terkandung dalam unsurunsur tindak pidanatersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidanasecara tepat dan benar; Judex facti telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhiunsurunsur Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Hal. 26 dari 28 hal.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi JoUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menghukum Terdakwa MUHAMMAD FADLI KOTARUMALOS, SE danTerdakwa Il MANAF BUGIS, SIP Alias Navy dengan masingmasing pidanaPenjara selama 6 (enam) dikurangi masa tahanan, dengan perintah agarTerdakwa tetap

2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana Subsidair : Sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut

Umum, adalahdakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Ambon terlebin dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana, sehingga pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, dibenarkan oleh Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dandiambil alin serta dijadikan pertimbangan sebagai dasar dan alasan hukum dalammemutus perkara

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undang Undang HukumPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangberhubungan dengan perkara

2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor:31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RepublikIndonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Drs.H.

SAKAR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersamasama, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.

Tanggal 4 Juni 2008, yangpada pokoknya, melakukan Tindak Pidana Korupsi, yakni :Dakwaan Primair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No : 31/1999, sebagaimanatelah dirubah dengan UURINO: 20/2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo Pasal 55 ke1 KUHP ;Dakwaan Subsidair: Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UURI No : 31/1999, sebagaimana telahdirubah dengan UURI NO : 20/2001, Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Jo Pasal 55 ke1 KUHP ; .

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 6.100.000.000, (enam milyar seratus juta rupiah) atau setdaktidaknya sebesar jumlah itu, Sesuai dengan laporan hasil AuditPenghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dalam pemberian pembiayaan untuk proyek scrap besi ex kapalKargo di Bengkulu Nomor : SR 5992/PW 11/5/2011 tanggal 14 Desember2011dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor : 31Tahun 1999 Jo Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menyatakan terdakwa BAGUS JOKO SURANTO Als ANTO terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanakorupsi melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RINomor :31 Tahun 1999 jo UndangUndang RI Nomor :20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS JOKO SURANTO AlsANTO dengan

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang No. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, demikianjuga penjatuhan pidana terhadap terdakwa dirasa sudah memenuhi rasakeadilan masyarakat, sehingga dengan demikian pertmbangan Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan MajelisHakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini

;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, makakepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat, akan ketentuan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP dan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNo. 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP serta pasalpasal lain dariperaturan perundangundangan yang bersangkutan

Henry Panjaitan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

Judex Facti telah keliru menafsirkan yang secara melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999yang telah dirubah dengan UU No.20 tahun 2001 sehingga JudexFactipun keliru dalam mempertimbangkan unsur memperkaya dirisendiri .....Hal. 22 dari 39 hal. Put.

korporasi sudah terbukti.Bahwa dengan telah terbuktinya unsur melawan hukum danunsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana diuraikan diatas sudah barang tentu terbuktipula unsur yang dapat merugikan keuangan Negara terbukti,karena dengan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, secara melawan hukum, sudahpasti terjadi kerugian pada keuangan Negara.Bahwa dari uraian di atas Majelis sebenarnya berpendapat bahwaunsurunsur dari pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun1999 yang telah dirubah dengan undangundang No.20 tahun2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang kami dakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan primair sudah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa bersamasama dengan Drs.MARIM PURBA dan Ir.

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang 31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ; Bahwa Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan didalam menilaiperbuatan Terdakwa tidak melawan hukum dengan alasan untukmemperoleh keuntungan yang besar adalah hal yang wajar dalamdunia bisnis/usaha ;Hal. 30 dari 39 hal.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yangDibacakan,.........11dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa KARTINI HUTAPEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999yang telah dirubah dengan Undangundang

Kamara Idola oleh RSUDZA dengan harga yangsebenarnya ;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka hukuman yangdijatuhkan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwaharus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Hakim Ad Hoc 1, dan Ad Hoc 2mengajukan Dissenting Opinion (DO) sebagai berikut :Mengingat, pasal 2 ayat

(1) Jo Pasal 18 (1) akan huruf b (2) dan (3) UU No. 31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.

Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP dan peraturan Perundangundangan lainnya yang berkenaan denganperkara ini ;Memperhatikan : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) akan huruf b (2) dan (3) UU No.31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo.

KADAM dan TerdakwaIl DENNY INDISARI, ST binti SOETJIPTO juga mendapatkan keuntungansebesar Rp.6.000.000, (Enam Juta Rupiah) ;Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan NYOMANWIRYADHARNA tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.1.728,000.000, (Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah), sesuaidengan hasil Audit BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor4503/PW1115/2004 tanggal 09 Desember 2004 ;Bahwa perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidanasesuai Pasal

2 ayat (1)) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa NUR RIFA!

Binti SOEPRAPTOMO KADAM, Terdakwa Ill.DENY WINDIASARI, ST Binti SOETJIPTO, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;Menyatakan Terdakwa NUR RIFA! Bin PRNYONO, Terdakwa Il. HATMIHANDAYANINGSIH, SE.

PutusanPengadilan Negeri Semarang) terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang disusun secara Subsidiaritas, yaitu Primair, Perouatan Terdakwa diaturdan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsidair, Perbuatan Para Terdakwa diatur dandiancam sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana

Kampar Aneka Karya;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 September2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 #4xTahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamHal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2017pidana dalam Pasal 3 jo.

Putusan Nomor 2221 K/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

., sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) UndangUndangHal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriStabat tanggal 10 Oktober 2013 sebagai berikut:deMenyatakan Terdakwa MURSYID, S.Pd., telah terbukti terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Secara bersamasamaMelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 874 K/PID.SUS/2015atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 27 dari 28 hal.

ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaanPrimair ;.

Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ;Kekeliruan Judex Facti berupa tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya, dapat ditunjukkan sebagai berikut :1) Judex Facti menyatakan bahwa menurut unsurunsur dari Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembahasan (sicl) atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayatHal. 18 dari 33 hal. Put. No. 2577 K/PID.SUS/2009(1) ke1 jo.

Apabila Judex Factitidak salah dalam cara mengadili yaitu penerapan cara pembuktian, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Judex Facti juga telah membuat kekeliruan dalam menerapkan hukumpembuktian, di mana Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidakmembuktian unsurunsur pasal yang didakwaan sesuai dengan urutandakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo.

No. 2577 K/PID.SUS/2009Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

Daerah Pasal 122Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 127 Ayat (1), (2);Akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi tersebut telah merugikan kKeuangan Negara atauperekonomian Negara atau Pemerintah Daerah Kota Palembang sebesarRp916.824.800,00 (sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluhempat ribu delapan ratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Drs.

Bin Akmal Pasha tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana tersebut dalamDakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa Drs.

mengubah putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang No.6/Pid.Sus/2014/PN.Plg.tanggal 05 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan