KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG BATAM
3.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK HERMAN, MEIRIZKI & REKAN (KJPP HMR)

SKU17/MK.6/WKN.03/2021tanggal 28 September 2021, sebagai Tergugat Il;Hal 1 dari 4 Halaman Penetapan No. 299/Pdt.G/2021/PN.BtmKantor Jasa Penilai Publik Herman, Meirizki & Rekan (kjpp Hmr),tempat kedudukan Jepe 9 Building, JI. Raya Ragunan Nomor 09,Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan, Kel. Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan,DKI Jakarta, sebagai Tergugat Ill;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca :1.

Kwitansi Sementara atas nama James Lim;1 (Satu) bundel projeck monitoring Aston Titanium CijantungCity Hotel oleh PT.Titanium Property dari KJPP Budi, Edy,Saptono dan rekan No:301/TepBest/Lap.MP/V/2016 (copy);1 (Satu) bundel projeck monitoring Aston Titanium CijantungCity Hotel oleh PT.Titanium Property dari KJPP Budi, Edy,Saptono dan rekan No:301/TepBest/Lap.MP/V/2017 (copy);1 (satu) bundel copy dokumen Built of quantity pekerjaanStruktur, Arsitektur dan Mekanikal Elektrikal proyek titaniumSquare

Nota Dinas Pembayaran kepada KJPP Best untuk FSAston Titanium Towere.

TitaniumProperty pada rekening widi kusuma purwanto Bank mandiriNo.10100.20100.234 sebesar Rp.500.000.000 (izin BaliTitanium Living) dan pada rekening Anak Agung Putu SuryaDharma sebesar Rp.1.000.000.000 (pembayaran tanahtitanium living);1 (satu) bundel scan dokumen pembayaran atas appraisalstudy kelayakan James Lim 150 unit kepada KJPP Best, yangterdiri dari fotocopy:a. Nota Dinas perihal Pelunasan Pembuatan FS James Limoleh KJPP Bestb. Invoice yang ditanda tangani oleh Sukirno AS, S.Ec.

Nota Dinas Pembayaran kepada KJPP Best untuk FS AstonTitanium Towere.

Nota Dinas perihal Pelunasan Pembuatan FS James Limoleh KJPP Bestb. Invoice yang ditanda tangani oleh Sukirno AS, S.Ec. Faktur Pajak yang ditanda tangani oleh Drs. H. Taufik EdyPurwokod.

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasill, namun Pemohon Kasasi Il berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupunbawahan, namun keberatan Pemohon Kasasi Il ditolak oleh KetuaMajelis Hakim dan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Leo Handoko, PNS. selaku Kepala Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modaldan Perijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta;e saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi dalem pakualaman, sbagaistaf pengageng kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 2014 2034 menyebutkan: Sub Zona Tambakberada di Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelastergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten KulonProgo pada Lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014, karena telah mendirikan tambak di luar zonasiperuntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:e Saksi Angger Fahrul selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

Nomor 3518 K/Pdt/2016Kasasi ll menganggap bahwa penghitungan nilai besaran gantikerugian dibuat tanoa dasar yang jelas dikarenakan saksi Purwokobukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyai latarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilaipertanahan

BiayaBiaya lelang tersebut meliputi: jaminan lelang, pajakpembeli, pajak penjual, biaya lelang pembeli, pendaftaran lelang,pengumuman lelang dikoran, biaya appraisal/ penilaian, pengosonganobyek lelang, biaya notaris untuk pengeringan tanah dan balik namasertipikat tanah dan lainlain.Penetapan harga lelang sebesar Rp.1.074.000.000, (Satu MilyarTujuhpuluh Empat Juta Rupiah), berdasarkan harga limit lelang setelahdilakukan penilaian obyek lelang oleh Appraisal Independen dari KantorJasa Penilai Publik KJPP

ditetapkan olehpenaksir internal bank .Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat butir 6,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat melakukan appraisalterhadap agunan milik Penggugat yang merugikan Penggugat karenaharga yang ditawarkan jauh dibawah harga pasar, denganmembandingkan harga tanah sekitar, karena merupakan dalil asumsiPenggugat saja juga dalam lelang eksekusi tertanggal 28 Nopember2019 atas agunan milik Penggugat appraisal dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik KJPP

BendaBendayang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) (Lelang Eksekusihak tanggungan akibat cidera janji debitor) dengan Nilai Limit lebih besardari Rp 1 miliar yang harus ditetapkan oleh Penilai independen,sedangkan nilai limit lelang di bawah nilai tersebut dapat ditetapkan olehpenaksir internal bank, karena sebagaimana telah diuraikan dalamjawaban Tergugat sebelumnya dalam lelang eksekusi tertanggal 28Nopember 2019 atas agunan milik Penggugat telah dilakukan appraisaloleh Kantor Jasa Penilai Publik KJPP

Dasar penetapan nilai limit objek jaminan Hak Tangungan didasarkanhasil penilaian dari appraisal independen (Kantor Penilai Publik(KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan)Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan (PMk) RINo.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yaitu padapenetapan nilai limit lelang di dasarkan pada pihak penilaian independendan dalam menentukan nilai limit lelang tidak ada ketentuan hukum yangmengatur penjual lelang harus meminta persetujuan terlebin

dahulu daripemilik jaminan.In casu, nilai limit terhadap kedua objek jaminan Hak Tanggunganmengacu pada hasil penilaian dari Kantor Penilai Publik (KJPP) SatriaIskandar Setiawan dan Rekan bahwa terhadap objek SHM No.1256 nilaipasar adalah sebesar Rp.2.762.000.000, sedangkan terhadap SHMNo.5134 berubah menjadi SHM No. 1291 nilai pasar adalah sebesar Rp.584.000.000.,.Oleh karena itu dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa seolaholahharga lelang jauh diharga pasaran adalah tidak benar karena nilai

HakTanggunan dalam surat pengumuman dan haria surat kabarTerkait dengan dalil gugatan angka 9 dan 10 Para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat seolaholah telah menyembunyikan nilai limit kepadaPara Penggugat.Terhadap dalil Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat menolak secarategas karena nilai limit terhadap kedua objek jaminan Hak Tanggunganyang diumumkan dalam Pengumuman Lelang dan surat kabar di harianSamarinda Pos tanggal 4 Januari 2017 mengacu pada hasil penilaian dariKantor Penilai Publik (KJPP

Penetapan nilai limit tersebut dalamperkara in casu ditandai dengan adanya surat pernyataan harga limit dariTergugat Nomor: S.2016/104/DIR CFSBB Asset Quality Management tertanggal8 November 2016, berdasarkan Laporan Penilaian Aset dari KJPP Satria IskandarHal.27 dari 35 hal, Putusan No.39/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Setiawan & Rekan (SISCO) dengan Laporan Penilaian Nomor: RPPC/SISCOSBY/SMRD/SW/ 030816.02 tanggal 3 Agustus 2016..

Retail RB Kalimantan SA tanggal 22Juli 2013 perihal: Surat Peringatan (Pertama);Surat No.S.2013.1012/Dir Retail RB Kalimantan SA tanggal 27Agustus 2013 perihal: Surat peringatan Il (Kedua);Surat No.S.2013.1342/Dir RetailRB Kalimantan SA tangga 31Oktober 2013 periha:Surat Peringatan Ill (Ketiga);Surat No.S.2014.0908/Dir Business Quality Assurance & SAMtanggal 5 Agustus 2014, perihal: Surat Peringatan Terakhir;Jumlah Kewajiban Utang Penggugat kepada Tergugat ;Hasil penilaian dari Kantor Penilai Pubik (KJPP

Kantor Jasa Penilai Publik AMIN NIRWAN ALFIANTORI dan REKAN(KJPP ANA & REKAN), bertempat tinggal di GrahaInduk KUD Lantai 5, Jalan Warung Buncit Raya No.18 20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, JakartaSelatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebutsebagai Turut Tergugat I;4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Metro,bertempat tinggal di Jalan A.H.

Berbedadengan penilaian penilai dari Kantor Jasa Penilai Publik KJPP SIH Wiryadidimana dalam kesaksiannya sebagai saksi fakta menerangkan bahwa dalamkapasitasnya sebagai penilai sesuai lisensi dan sertipikasi keahlian yangdimiliki, metode penilaian yang digunakan adalah mengikuti Standar PenilaianIndonesia 306 (SP1 306) yang mulai berlaku 1 November 2013, sehinggamenurut pandangan Para Pemohon Kasasi dahulu para Termohon, nilai gantikerugian sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 atauyang

diartikan sama dengan Nilai Penggantian Wajar sebagaimana StandarPenilaian Indonesia 306 (SPI 306), hasil penilaian dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) SIH Wiryadi tingkat validitas, akurasi, kKeabsahan yang dihasilkanadalah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan produkdari Kantor Jasa Penilai Publik yang mendapat pengakuan/lisensi dariDepartemen Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional RI;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi Il/Termohon Il dalam memori

diartikan sama dengan Nilai Penggantian Wajar sebagaimana StandarPenilaian Indonesia 306 (SPI 306), hasil penilaian dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) SIH Wiryadi tingkat validitas, akurasi, kKeabsahan yang dihasilkanadalah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan produkdari Kantor Jasa Penilai Publik yang mendapat pengakuan/lisensi dariDepartemen Keuangan RI dan Badan Pertanahan Nasional RI;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan

salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa tidak ada bukti pembanding berupa hasil penilaian darilembaga/Pengadilan Tinggi Penilai lain yang independen yang digunakansebagai landasan perhitungan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri dalammengabulkan permohonan/ gugatan keberatan tentang besarnya gantikerugian yang diajukan Pemohon/Penggugat; Bahwa sebaliknya penetapan besar ganti kerugian yang telah ditetapkandalam musyawarah merupakan hasil penilaian dari Kantor Jasa PenilalPublik KJPP

perubahan atasperaturan Menteri Keuanngan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjukpelaksanaan lelang dan peraturan Direktur Jenderal Direktur Jenderalkekayaan Negara No.PER06/KN/2013 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaanlelang dimana salah satu ketentuannya mensyaratkan;Agar objek lelang yang nilai limit lelang paling sedikit Rp 300.000.000 (tigaratus juta rupiah), nilai limitnya harus di tetapkan oleh penjual berdasarkanhasil penilaiannya dari penilai yang dalam hal ini adalah kantor jasa penilaianpublik (KJPP

);Jika agunan yang akan dilelang tersebut telah dinilai oleh KJPP, makaTergugat akan menentukan nilai limit lelang berdasarkan hasil penilaian dariKJP (bukti T.18).jika dikaitkan dengan posita Gugatan Penggugat angka 17,secara implisit dapat Tergugat simpulkan bahwa nilai lelang yang ditetapkan oleh Tergugat berdasarkan hasil nilai KJPP dirasa tidak sesuaidengan nilai angka yang di harapkan oleh Penggugat.6.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat harusmengikut sertakan KJPP sebagai pihak yang menilai ulang objek yang akandi lelang;Karena KJPP tidak di sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara A quomaka gugatan Penggugat jelas kekurangan pihak, sehingga terhadapgugatan yang kekurangan pihak tersebut demi hukum harus dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat di terima;B. Dalam Pokok Perkara;1.

Asli pengawasan laporan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Bahwa pencairan dari KI tahap ketiga tersebut pihak terdakwa memberikansurat tanggal 22 Desember 2014 kepada Bank Mandiri dengan nomor167/EXT/ALLFIN/MDR/X1V2014 tentang Permohonan Pencairan FasilitasnKI atas nama PT. ALL yakni sebesar $. 2.000.000. (dua juta dollar amerikaserikat) ke rekening atas nama SEA HORIZON MANGEMENT LTD. Nomorrekening 135058 pada Bank Credit Suisse AG Singapore. Adapun lampirandalam surat tersebut yakni:1).

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.Bahwa pencairan dari KI tahap kelima tersebut pihak terdakwa memberikansurat tanggal 30 Maret 2015 kepada Bank Mandiri dengan nomor47/EXT/ALLFIN/MDR/IIV2015 tentang Permohonan Pencairan Fasilitasn Klatas nama PT. ALL yakni sebesar $. 2.000.000. (dua juta dollar amerikaserikat) ke rekening atas nama SEA HORIZON MANGEMENT LTD. Nomorrekening 135058 pada Bank Credit Suisse AG Singapore. Adapaun lampirandalam surat tersebut yakni1).

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5). Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000. (delapan juta lima ratusribu dollar amerika serikat).Bahwa jumlah total yang sudah dibayarkan adalah tahap pertama $3.000.000. + Tahap kedua $ 6.000.000. + $ 8.500.000. = $ 17.500.000.

Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5). Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Bahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas Kl dari BankMandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000. (delapan juta lima ratusribu dollar amerika serikat).Bahwa jumlah total yang sudah dibayarkan adalah tahap pertama $3.000.000. + Tahap kedua $ 6.000.000. + $ 8.500.000. = $ 17.500.000.

Ltd3).Asli dokumen yang berisi Progres Report dari Biro KlasifiksaiIndonesia yang menyatakan pembangunn kapal telah selesai no00015SM/A1/2014 tanggal 27 February 2015.4).Asli laporan Pengawasan KJPP RIZKI DJUNAIDY dan Rekan.5).Cover Note Asuransi CLB. Anigrah Laut 07.Halaman 30 dari 97 Putusan Nomor 56/PID/2018/PT BTNBahwa dari selurun dana yang sudah di cairkan atas fasilitas KI dariBank Mandiri oleh terdakwa adalah sebesar $. 8.500.000.

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo dan Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (Semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantoketerangannya tidak di bawah sumpah karena Termohon Kasasikeberatan

dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon Kasasi Il,namun Pemohon Kasasi II berpendapat saksi fakta dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathunsebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilai pertanahandari Pemohon Kasasi Il yang bekerja berdasarkan kontrak kerjasehingga berkedudukan sama bukan sebagai atasan ataupun bawahan,namun keberatan Pemohon Kasasi II ditolak oleh Ketua Majelis Hakimdan saksi memberikan keterangan tanpa disumpah;Serta telah pula

Nomor 3502 K/Pdt/2016Saksi Angger Fahrul, selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta;Saksi Koentjoroadi Tri Hatmono Abdi Dalem Pakualaman, sebagaiStaf Pengageng Kawedanan Kaprajan yang mengurusi masalahPertanahan (Panitikismo);(semua keterangan saksisaksi diberikan di bawah sumpah);Serta telah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakuisah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang

) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuInstansi yang memerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi)dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi D.

digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp85.000.000,00 (delapanpuluh lima juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi I menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

urut 7, PetaBidang Nomor 47/PBT/PaPT/X1/2016 Asmirah, Daftar Nominatif nomor urut 10, Peta Bidang Nomor50/PBT/PAPT/XI/2016Bahwa Lembaga Penilai Harga terhadap tanah Para Penggugat adalahKantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan CabangPekanbaru yang merupakan Tim Penilai yang Independen dan profesionaluntuk penilaian ganti kerugian tanah yang telah memiliki izin dari MenteriAgraria dan Tata Ruang / BPN dan Menteri Keuangan ;Bahwa hasil penilaian harga yang telah ditetapbkan oleh KJPP

dan Rekan Cabang Pekanbaru telah diserahkan pada acaraMusyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Nilai Uang GantiKerugian dengan masyarakat pada tanggal 6 Desember 2016 di AulaHalaman 12 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN DumKantor Camat Bukit Kapur Kota Dumai (Berita Acara Kesepakatan Nomor112/BA/PAPT/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016).Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian danPenyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personildari Appraisal KJPP

Abdullah Fitriantoro dan Rekan Cabang Pekanbaruapabila ada masyarakat yang ingin bertanya langsung tentang bagaimanatim appraisal menilai tanahnya;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang di tetapkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro danRekan KantorCabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.

Bahwa sesuai dengan UndangUndang No. 2 Tahun 2012 nilai uang gantikerugian yang ditetapbkan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan RekanKantor Cabang Pekanbaru adalah harga wajar bukan harga pasar.Nilaiyang diberikan appraisal bukanlah yang tertera dalam dalil para Penggugattetapi sebagai berikut: Panomin, 12.614 m2 x Rp.7.850, =Rp.99.019.900 (belum termasuknilai non fisik dan tanaman).

Rp 7000 (tujuhrubu rupiah) per meter bujur sangkar, terhadap besar ganti kerugianHalaman 26 dari 31 HalamanPutusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Dumini semula Para Penggugat tidak menyetujuinya karena ganti rugiyang ditawarkan kepada Para Penggugat dinilai tidak layak dantidak menurut caracara yang diatur dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Angka 6: Bahwa Tergugat dalam acara Musyawarah Bentuk Ganti Kerugiandan Penyampaian Nilai Uang Ganti Kerugian selalu mengikutsertakan Personil dari Appraisal KJPP

manfaat jasaatau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyekjJual beli jasa, dengan konsumen dilarang untuk mangajukantuntutan ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepadaTergugat hal ini sama dengan mengurangi harta kekayaanHalaman 2 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen karena harga agunan milik konsumen akan dilelang olehTergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

langsung untuk melakukansegala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yangdibeli oleh konsumen secara angsuran, dengan konsumenmemberikn kuasa kepada Tergugat untuk menjual ataumengalinkan jaminan dengan cara apapun pada pihak ketiga halini Sama dengan bukan hanya mengurangi harta kekayaankonsumen karena harga agunan milik kKonsumen akan dilelangoleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutangPenggugat kepada Tergugat tanpa mempertimbangkan penilaiandari Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaanHalaman 4 dari 19 hal putusan No:157/PDT/2018/PT BDGkonsumen yang menjadi obyek jual beli jasa, dengankonsumen dilarang untuk mengajukan tuntutan ganti rugiatau tuntutan dalam bentuk apapun kepada Tergugat hal inisama dengan mengurangi harta kekayaan konsumen karenaharga agunan milik konsumen akan dilelang oleh Tergugat sesuai keinginan Tergugat berdasarkan hutang Penggugatkepada Tergugat tanopa mempertimbangkan penilaian darikantor Jasa Penilai Properti (KJPP

Hal ini dibuktikan dengan Laporan Penilaian Properti No.00318/2.013100/P1/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yangdibuat oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan selaku Public Appraisers& Consultants, dengan Nilai Pasar atas ke 4 (empat) SHM pada poin 2angka 2 huruf a, b, c, d berikut bangunan yang berdiri diatasnya yaitusebesar Rp. 10.564.000.000, (Sepuluh milyar lima ratus enam puluhempat juta Rupiah).Halaman 11 dari 71 halaman putusan Nomor 128/PDT/2021/PT BDG23.24.25.Bahwa proses jual

Harga jual beli sebesar Rp.413.000.000, (empat ratus tiga belas juta rupiah) sangatlah jauh dariharga yang ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik didalam LaporanPenilaian Properti No. 00318/2.013100/P1/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21Februari 2020 yang dibuat oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekanselaku Public Appraisers & Consultants, dengan Nilai Pasar atas ke 4(empat) SHM pada poin 2 angka 2 huruf a, b, c, d berikut bangunan yangberdiri diatasnya yaitu sebesar Rp. 10.564.000.000, (Sepuluh milyar

Menyatakan sah dan berharga atas Laporan Penilaian Properti No.00318/2.013100/PI/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 yangdibuat oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan selaku Public Appraisers &Consultants, dengan Nilai Pasar atas ke 4 (empat) Sertifikat Hak MilikNomor 420, 629, 655, 675 / Cipernaberikut bangunan yang berdiri diatasnyayaitu sebesar Rp. 10.564.000.000, (Sepuluh milyar lima ratus enam puluhempat juta Rupiah);4.

Bahwa, Penggugat dalam pertitumnya poin 3 yang memintamenyatakan sah dan berharga atas Laporan Penilaian Properti No.00318/2.013100/PI/12/0029/0/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020yang dibuat oleh KJPP Sugiarto Prasodjo dan Rekan selaku PublicAppraisers & Consultants, dengan nilai pasar atas ke 4 (empat)Sertifikat Hak Milik Nomor 420, 629, 655, 675 / Desa Ciperna berikutbangunan yang berdiri diatasnya sebesar Rp. 10.564.000.000,(sepuluh milyar lima ratus enam puluh empat juta rupiah).

Hal tersebut jelaskeliru dan tidak relevan, karena jual beli antara Penggugat dan TergugatIl dilakukan lebih dulu yaitu tertanggal 22 Juli 2019, sedangkan LaporanPenilaian Properti yang dibuat olen KJPP Sugianto Prasodjo dan RekanHalaman 45 dari 71 halaman putusan Nomor 128/PDT/2021/PT BDG23.24.selaku Public Appraisers dan Consultants dibuat tanggal 21 Februari2020 sehingga tidak relevan.

Berdasarkan kunjungan penggugat pada lebih dari 10 KJPP (KantorJasa Penilai Publik) di wilayah Surabaya dan Sidoarjo telahmendapatkan informasi, bahwa pasar untuk wilayah Karangpilang 0jalan / depan jalan pada akhirakhir bulan tahun 2015 yaituRp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) dan setelah melihat posisi objekgugatan aquo memberi kisaran ania Rp. 5.500.000 (lima juta limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.800.000, (lima juta delapanratus ribu rupiah).

Urusanurusan pindah rumah, dll Bahwa berdasarkan informasi dari KJPP, nilai ekonomis plus / nonphisik kisaran 15% 20% dari harga pasar.

Bahwa penggugat meminta agar bersedia menjadi saksi ahli dalampersidangan dengan membayar biaya administrasi danlainlainsesuai dengan ketentuan yang berlaku di kantor tersebut kepadapihak KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) yang dikunjungi, ada 3 KJPPyang terus terang menyampaikan bahwa akan bermasalah denganpihak MAPPI (Masyarakat Penilai Publik Indonesia) di Jakarta, olehHal 7 dari 40 Putusan Perk No. 661/Pdt.G/2016/PN.Sby5.7.4Dedkarena itu mereka menolak / tidak bersedia memenuhi permintaanpenggugat

P2/KJPP ADHISBY/IX/2015 tanggal14 September 2015 222 eon one nnn nnn nnn ene nn ee5. Dalam Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum ini kami memakai Dasar Nilai Penggantian Wajar sesuaiStandar Penilaian Indonesia (SPI) 306.

Utama Asia
2.edy
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
4.KJPP SYARIF, ENDANG DAN REKAN
Turut Tergugat:
KANTOR NOTARIS/PPAT HUSTIATI, SH.

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) UndangUndang No. 2 Tahun2012, penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31ayat (1) wajib bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, sehingga yang bertanggungjawab terhadap penilaianUang Ganti Rugi (UGR) adalah KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan.Pasal 32 ayat (1) UU No. 2/2012Penilai yang ditetapbkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)wajib bertanggungjawab terhadap penilaian yang telah dilaksanakan.6.

Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan(TOL) PandaanMalang, tanggal 23 Oktober 2015 Nomor 21c/BAHalaman 7 dari 26 Putusan nomor 96/Pdt.G/2016/PN.Kpn35.07/PPT/X/2015 kepada Penilai KJPP Abdulllah Fitriantoro &Rekan.e. Penyerahan Hasil Penilaian KJPP Abdullah Fitriantoro & RekanKepada Ketua Pelaksana Pengadaan tanah tertuang dalam suratNo. 921/UM/0.0KJPP/XV2015, tanggal 25 Nopember 2015.f.

Malang No. 03/KEP35.07/X/2015 tanggal 19 10 2015 Tentang Penetapan Jasa Penilai Tanah untuk PengadaanTanah bagi Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL) Pandaan Malang,terletak di Desa Sumberporong, Desa Mulyoarjo, Kelurahan lawang,Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, telah diberi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, diberitanda T11 ;12.Foto Copy Berita Acara Penyerahan Hasil Inventarisasi dan ldentifikasiPengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Tol Bebas Hambatan (TOL)Pandaan Malang, kepada Penilai KJPP

.Bahwa pada dasarnya dalam setiap pelaksanaan lelang disyaratkanadanya nilai limit sebagai harga minimal barang yang akan dilelang yangditetapkan oleh Penjual sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.24.Bahwa mengenai penentuan/penetapan nilai limit lelang atas ObjekSengketa, maka TERGUGAT telah menggunakan jasa dari Kantor JasaPenilai Independen ("KJPP

) Sapto, Kasmodiard danRekan,sebagaimana hasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor04/118/KJPPSKR/S/I/2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013Penggunaan jasa KJPP Sapto, Kasmodiard dan Rekan olehTERGUGAT untuk menentukan nilai limit lelang Objek Sengketatersebut adalah sesuai ketentuan Pasal 36 angka 1 dan 2 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang yang menyatakan

Pasal 70Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.27.Bahwa penurunan limit lelang sebagaimana TERGUGAT uraikan padaangka 20 tersebut di atas merupakan hal yang wajar dan dibenarkanhukum karena masih diatas nilai likuidasi sebagaimana ditentukan dalamhasil penilaian tanggal 27 Februari 2012 Nomor 04/118/KJPPSKR/S/IV2012 dan tanggal 12 Juli 2013 Nomor 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/V1/2013 dari penilai independen KJPP Sapto,Kasmodiard dan Rekan,serta memang diatur

Bukti T1 dan TIl20;21.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor 04/118/KJPPSKR/S/I/2012 tanggal 27 Februari 2012 dari KJPP Sapto, Kasmodiard,danRekan, diberi tanda ........... Bukti T1 dan Tilk21;22.Foto copy dari asli Berita Acara Pemeriksaan No. 04/0024/BCAUPPA/KJPPSKR/S/VIV/2013 tanggal 12 Juli 2013 dari KJPP Sapto,Kasmodiard, dan Rekan diberi tanda................

Penggugat:
1.IRNAWATI
2.DEDEK SUMBONO
3.TUTIK SUTIYEM
Tergugat:
1.Pimpinan Kantor Jasa Penilaian Publik KJPP Toto Suharto dan Rekan
2.Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Musi Rawas
3.Direksi PT Pertamina EP Asset II

Djakiah (Penggugat) VS Kantor Jasa Pelayanan Publik Satria Setiawan dan Rekan (KJPP SISCO) (Tergugat), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kantor Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Tergugat)Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin (Turut Tergugat)