MunaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa Lamanu Tahun 20132018Pendidikan : MAN sederajat (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 24 Juli 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 Juli 2020 sampai dengan

tanggal 22 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22Oktober 2020;Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LAODE GAZALI RAJA ALI, SH, ASWAN ASKUN, SH dan YUSRAN MANGGALO, SHAdvokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum RAJA ALI & Rekan yang beralamat diGriya Annova Permai Blok C Nomor 1, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA WAWE Bin LANGGARI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/P.3.13/Ft.1/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 8September 2020 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI telah mengajukan pembelaan atau pledoisecara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkanputusan hukuman yang seringanringannya kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan tuntutannya;Menimbang, bahwa terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 14 Juli 2017, Nomor :36/V/Pen.H/2017/PN Smg,sejak tanggal 14 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2017, Nomor36/Vil/Pen.Pid.SUSTPK/K/PN Smg. Jo No. 57/Pid.SusTPK/2017.PN Smg, sejak tanggal 13 Agustus 2017 s/d tanggal 11Oktober 2017 ;5.

Perpanjangan (1) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 9 Oktober 2017, Nomor: 137/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 10Nopember 2017;Hal 1 Putusan No.6/Pid.SusTPK/2018/PT SMG6. Perpanjangan (2) Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 6 Nopember 2017, Nomor: 159/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 11 Nopember 2017 s/d tanggal 10Desember 2017;7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtanggal 8 Nopember 2017, Nomor: 179/Pen.PidTPK/2017/PT. Smgsejak tanggal 6 Desember 2017 s/d tanggal 4 Januari 2018;8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah tanggal 21 Desember 2017, Nomor: 191/Pen.PidTPK/2017/PT. Smg sejak tanggal 5 Januari 2018 s/d tanggal 5 Maret2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtersebut ;Telah membaca :1.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (Lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yangdibuat oleh Panitera Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor :26/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg jo.

Nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PNSmg tanggal 6 Desember 2017 yang menerangkan bahwa Penuntut Umumtelah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang tanggal 30 Nopember 2017 nomor 57/Pid.SusTPK/2017/PN.Smg tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding tertanggal 4 Januari 2018 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tipikor

No. 1593 K/Pid.Sus/20136 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22Oktober 2012, No. 27/Pen.Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK., sejak tanggal 22Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2012 ;7 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 14 Nopember 2012, No.27/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2012/PN.PTK., sejak tanggal 21 Nopember 2012 sampaidengan tanggal 19 Januari 2013 ;8 Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 11 Januari 2013 No.04/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 18Pebruari 2013 ;9 Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak, tertanggal 14 Pebruari 2013 No.06/Pen.Pid.Sus/2013/PTPTK sejak tanggal 19 Pebruari 2013 sampai dengan 20Maret 2013 ;10 Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak (Tahanan Rutan)

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP danKedua Pasal 11 UndangUndang N 0.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dakwaanKumulatif) hendaknya Majelis Hakim Tipikor mempedomani ketentuan pasal 65ayat (1) KUHP yang berbunyi Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yangharus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakanbeberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, makadijatuhkan hanya satu pidana dan

II A Pontianak alasan ini selaludikesampingkan oleh Judex facti;Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor disebutkan bahwa kata dapat sebelumFrasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formil yaitu tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsurunsur perbuatan yang sudah ditimbulkannya, bahwa menurut Prof. RomliAtmasasmita berpendapat dengan digunakannya UU No.1!

Nursiah bukan sebagai bentukgratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubahdengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tipikor, Pemohon kasasi/ hukum berpendapatpertimbangan Judex facti terhadap dakwaan kedua Pemohon kasasi Drs. R. SudaryonoTeguh Wibowo telah salah dalam penerapan hukumnya;Bahwa Pemohon kasasi menilai, terdapat suatu keanehan dalam pertimbangan Judexfacti yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal3 jo.

Nomor 2231 K/PID.SUS/2017penelitiannya yang berjudul Penjelasan hukum unsur melawan hukum:Penafsiran unsur melawan hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor, Hal. 13 (LelP,2016) menyebutkan Meskipun melawan hukum disebutkan sebagai unsurdelik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan sebagai Kernbestanddeell(unsur inti) delic.

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan buktiyang diajukan di persidangan hal 94 dan hal 99 putusan perkara a quosudah cukup menjelaskan adanya unsur melawan hukum, namun menurutmajelis hakim tingkat banding perlu dipertimbangkan unsur memperkaya dirisendiri, orang lain atau korporasi untuk mengetahui dan membuktikanapakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaPasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor, karena unsur melawan hukumfungsinya bukan sebagai Kernbestanddeell

/2017pertanggungjawaban telah membuat kwitansi fiktif yang ditulis sendiri olehTerdakwa dan dicap menggunakan cap tokotoko yang dibuat saksi ETKURNIASIH atas perintah saksi HELENDRASARI, Sehingga Majelis hakimtingkat banding berkesimpulan bahwa tidak tepat Terdakwa dipersalahkanmelakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum, melainkandengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaansubsider Pasal 3 UndangUndang Tipikor

halaman46 paragraf ke 2 menyatakan bahwa untuk membuktikan perbuatanTerdakwa memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (1) atau tidak maka sangattergantung dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, bahwaberdasarkan fakta dipersidangan apabila pembuktian unsur melawan hukumharus dikaitkan dengan cara Terdakwa melakukan tindak pidana korupsimaka seharusnya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwaTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanaPasal 2 ayat (1) UndangUndang Tipikor

bahwa pembuktiunsur melawan hukum harus dikaitkan dengan cara Terdakwa memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi maka sudah selayaknyaperbuatan Terdakwa yang membuat dan merekayasa laporanpertanggungjawaban realisasi penggunaaan dana BOS SMP 24 BandarLampung dan memalsukan buktibukti pengeluaran berupa kwitansikwitansipengeluaran adalah merupakan perbuatan untuk memperkaya dirinyasendiri dan orang lain, untuk itu kami tidak sependapat apabila unsurmelawan hukum Pasal 2 ayat (1) Tipikor

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalammenafsirkan kualifikasi subyek hukum Pasal 12 huruf c UndangUndangTipikor.Bahwa amar putusan Judex Facti Tingkat Banding yangmenguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama menunjukkan JudexFacti Tingkat Banding melakukan kesalahan serupa dalam menerapkanhukum yaitu salah menafsirkan kualifikasi subyek hukum dalam ketentuanPasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor.

Akil Mochtar,sehingga terhadap Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 12 huruf c UndnagUndang Tipikor.

Akil Mochtar sehingga memenuhi unsurunsurketentuan Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor jo.

Akil Mochtar sebagai penerima suap.Walaupun Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bukan seorang Hakim,terhadap Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tetap dapat diterapkanketentuan Pasal 12 huruf c UndangUdnang Tipikor karena yang memenuhikualitas sebagai Hakim adalah saksi M.

Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Prof. Dr.

Jumlah 511.369.692,00 5 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampakyang menjerakan (special deterent effect) sehingga padaakhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untukberbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidakmempunyai dampak yang menjerakan

No2137 K/PID.SUS/2014142kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belumlah memenuhi rasa keadilan sertatidak akan membuat jera mereka Terdakwa dan belumlahmenjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatanyang dilakukan oleh mereka Terdakwa membawa akibat dandampak yang cukup luas bagi masyarakat Kabupaten AcehTamiang, khususnya Kota Kuala Simpang dalam kegiatanpembangunan Site Pile Tebing Sungai Tamiang TahunAnggaran 2009 padahal dalam delik pidana nilai

Misran Suryadinata oleh Pengadilan Tinggi TipikorAceh, Bagaimana Hakim Majelis menilai pembuktian yang nyata didalam persidangan, yang ternyata Aktif melakukan kesalahan dapatditurunkan Hukuman dan sama dengan Terdakwa Sugiharto Amd., binMisran Suryadinata yang nyata tentang pencairan uang mengetahui sajatidak, bagaimana cara Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh dalampenerapan Hukum terhadap Terdakwa Sugiharto, Amd., bin Alm.Misran Suryadinata tidak sebagai mana mestinya, oleh karena ituTerdakwa Sugiharto

Misran Suryadinata membuatpernyataan Kasasi di Pengadilan Negeri/Tipikor Aceh;Bahwa fakta hukum dalam pembuktian di Persidangan pada PengadilanTingkat Pertama, nyata yang aktif dalam pencairan dana (uang) adalahTerdakwa Ramlan, ST., dan Muhammad Arfan, ST., dan perubahan32,78% tersebut yang merubahnya menjadi 40% yang di 100%kan jugaadalah Terdakwa Ramlan ST, dan Muhammad Arfan, ST., Kami tidakpernah iri terhadap putusan berapapun yang diputuskan oleh HakimPengadilan Tinggi Tipikor Aceh, hanya saja

Misran Suryadinatamengetahui tentang pencairan uang setelah adanya pemeriksaan diPenyidik Polres Aceh Tamiang, jadi Kami hanya merasa penerapanhukum oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh tidak sebagaimanamestinya. Untuk Item pekerjaan pengadaan dan transportasi tiang sitepile yang saya laporkan sebanyak 256 batang atau 1536 LuM,sedangkan yang dibayarkan sebanyak 363,155 batang atau 2.178,93 LuM, 1 (satu) batang tiang site pile sama dengan 6 (enam) LuM.

PUTUSANNo. 1163 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. BERMAN O. A.

Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 02/Pid.Sus.K/2013/PTMDN tanggal 18 Maret2013 serta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan No. 50/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 10 Januari2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, oleh karena hanya perbedaan penafsiran unsur memperkaya diriatau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

No. 1163 K/Pid.Sus/2013dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapbkannya suatuperaturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UndangUndang RINo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;Bahwa keberatan mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena unsursetiap orang berlaku umum yaitu siapa saja selama ia manusia sebagai

Syamsul RakanChaniago, SH., MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,.M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MMPanitera Pengganti :ttd.

UU No. 20/2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim tingkatpertama dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntutumum tidak taat asas, yaitu dakwaan subsidaritas dipertimbangkan sebagaidakwaan alternatif, dengan begitu saja memilih dakwaan subsidair denganpertimbangan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKORdengan setiap orang dalam Pasal 3 UU TIPIKOR secara kwalitas subyekhukumnya

berbeda, kalau dalam pasal 2 ayat 1 bersifat umum sedangkandalam pasal 3 adalah orang yang memiliki jabatan; pandangan ini adalahkeliru ; Yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR adalahHal 29 dari 37 hal.

dimaksudmengakibatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain dan merugikankeuangan Negara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Pemohon Kasasi IVTerdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon KasasiVJaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Ill/Terdakwa tersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu AnggotaMajelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

DR.Mohammad Askin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : . Jaksa/Penuntut Umum dan Il. Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MHttd./ Prof. DR. Mohammad Askin, SHPanitera Pengganti ;ttd.

undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasakecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndang No. 8Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Pengadilan Tipikor

Bandung pada Pengadilan NegeriBandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya diuraikan di atasdalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruanyaitu telah menjatuhkan putusan yang secara harfiah mengandung pembebasandari segala dakwaan (Vnjspraak), namun secara materiil seharusnyamerupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya (nietzuivere vrisjpraak)bahkan seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung padaPengadilan Negeri Bandung melakukan pemidanaan terhadap

Terdakwa.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada PengadilanNegeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2015 dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Bahwa Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandungtelan salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyatadiperluas dengan salah

Adapun kesalahanpenerapan hukum pembuktian tersebut sebagai berikut:Kekeliruan yaitu. tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. yang dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan NegeriBandung tersebut terlihat nvata pada halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandungpada Pengadilan Negeri Bandung "setiap orang" sebenarnya sama dengankata "barang siapa" di dalam KUHP yaitu samasama

penyelesaian pengadaan barang / jasakepada PA /KPA;6) Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk anggaran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;7) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyiapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;8) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang / jasa;9) Mengusulkan perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwalkegiatan pengadaan kepada PA / KPA.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

KonaweProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa LasadaPendidikan : SLTA (SMA);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;Terdakwa

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa RUSTAM;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 September2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa

bagi diri terdakwa;Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana telah dibacakan padapersidangan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telahmengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RUSTAM diajukan ke depan persidangan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

2020 dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengandibantu ARRIYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri pulaoleh Terdakwa yang didamping!

MH dan SUBACHRAN H MULYONO, SH.MH masing masing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan surat penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Mai 2013, Nomor: 20/PDT/2013/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri paraHakim anggota dan NURUL BARIAH, SH selaku Panitera Pengganti PengadilanTinggi Banda Aceh,

PUTUSANNomor : 192 /PID/2014/PT.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir.KHAMIDIN YOESOEF Bin MUHAMMADYUSUF ;Tempat lahir : Banda Aceh ;Umutr/Tanggal Lahir : 46 tahun / 25 Oktober 1967 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;Tempat Tinggal : Gampong

Manaf Lubis No. 1BMedan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untuk bersama samamaupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014, Nomor : W1W8/19/Hk.01/9/2014 .Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meuaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 133 / Pid.B / 2013 /PN.Mbo dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULI,SHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 28 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

Banjarnegara.slamGuru PAUD Tunas Melati Desa Pasuruhan (juga selakuKader Pemberdayaan Masyarakat Desa PNPM MP diDesa Pasuruhan juga selaku staf Kaur Kesra pada DesaPasuruhan)SMA = Dilakukan penahanan oleh :e PenyidikSejak tgl. 9102014 s.d tgl.28102014;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum :Sejak tgl.29102014 s.d. 7122014;e Penuntut Umum Sejak tgl.21112014 s.d. 10122014;e Majelis Hakim :Sejak tgl.25112014s.d.24122014;e Ketua Pengadilan TipikorSemarang:Sejak tgl.25122014 s.d. 22022015;e Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

,M.H., Luhur Purbowo, S.H., Joko Restu Widodo, S.H., Eko Suparno, S.H., VeriRianto Silitongo, S.H., Law Office Yosep Parera and Partners, Advokat,Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, yang berkedudukan Hukum danberalamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 No.5, Kota Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 15 Desember 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaratersebut ;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;e Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut agar PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:MENUNTUT1.Menyatakan Terdakwa SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN terbukti

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor :08/PID/2015/PTBNA, tanggal 20 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 160/Pid.Sus/201 4/PNKtn tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.000,00 (duaridbu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02/Akta Pid.Sus/2015/PN.Ktn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan NegeriKutacane, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 JaksaPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut ;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

PUTUSANNomor : 53/PID.SUS.TPK/2016/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Tipikor pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : TEGUH MARKIANTO.Tempat Lahir : Medan.Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaran : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 No. 38 Lk.

,Liberty Sinaga, S.H., dan Tetty Siregar, S.H., Advokat/PenasihatHukum pada Kantor LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, yang beralamat di JI.Dewaruci No. 50 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomorregister 547/Penk.Pid/2016/PN.Mdn ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 359/Pen.Pid.SusTPK/2016/PTMDN tanggal 2 Desember 2016 (Reg.No.53/Pid.SusTPK/

Terdakwa Teguh Halaman 20 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNMarkianto di Rumah Tahanan Lubuk Pakam Deli Serdang untuk mempelajari berkasperkara pidana Nomor : 71/Pid.SusTPK/2016/PNMdn. tanggal 25 Oktober 2016,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Akta memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) No. 71/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 23 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehTavip Dwiyatmiko, SH.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

MHNIP. 195303 13197803100211Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehMenimbang, bahwa Kua Panitera kanmemori banding pada tangge aanPengadilan Negeri Lhoksukon H.RUSLAN, SH.MHNIP.19530313 197803 1002Menimbang, bahwa n aulaTergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh JurusitaPengadilan Negeri Lhoksukon, kepada Terbanding/semula Penggugat padatanggal 17 April 2012 ;Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukankontra memori banding

Meterat...... eee : Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Pemberkasan ............. : Rp. 139.000,00, Plt.PaniteraJumlah : Rp. 150.000,00H. SAID SALEM, SH.MHNIP.19530313 1979 100221Untuk salinan yang sama bunyinyaPANITERA PENGADILAN TINGGIBANDA ACEHDrs. M. YUSUF USMAN, SH22

UNTUK DINAS.PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : St YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO.Tempat lahir : Purwodadi.Umur/Tgllahir :77 tahun/ 20 Mei 1941.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal :Kp.

Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d 16 Oktober 2018.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d 1 Nopember 2018.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/d tanggal 31Desember 2018.PENGADILAN TIPIKOR

PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:1;Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PTSMG tentang penunjukan Hakim Majelis;Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 15Nopember 2018;Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018Nomor 59/Pid.SusTPK

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umummengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sesuaidengan akta permohonan banding Nomor: 31/Banding/Pid.SusTPK/20018/PN Smg Jo.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah kurang tepatkarena dalam pasal ini terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya, unsur ini terpenuhi apabilaTerdakwa berkedudukan sebagai pejabat publik dan Terdakwa sebagai kasirUPK BKM Mitra Usaha Mandiri bukanlah termasuk kategori pejabat publik.Menimbang, bahwa atas keberatan dan alasan yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tipikor

Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli, sejak tanggal 11Juni 2012 s/d 30 Juni 2012;Dibantarkan pada RSU Haulussy Ambon : tanggal 15 Juni 2012sampai dengan 27 Juni 2012 ;Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota : tanggal 27 Juni 2012sampai dengan 12 Juli 2012 ;Diperpanjang Kacabjari Tual di Wonreli : tanggal 13 Juli 2012 sampai21 Agustus 2012 ; Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon : tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20September 2012 ;2.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejaktanggal 03 September 2012 s/d 02 Oktober 2012 ;4. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2012 ;5. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal02 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 ;6.

Johny Hitiyahubessy,SHKeduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PerumtelGunung Nona Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon tanggal 25 April 2013, Nomor : 32/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB., dalamperkara Terdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa

PemerintahDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhnkan Putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MARIA KANETY, SPi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair,2.

HMP HARYOGI, SH.Sp.N HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku, masing masingsebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggIMaluku tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 01/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL, untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota,serta CAROLINA NUSSY, SH Panitera Pengganti

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan

tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPk/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Hal. 52 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI12.13.14.15.16.17.11.12.Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018,diterima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepadaTerdakwa tanggal 15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

2018 dan salinannya telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;Duplik Atas Kontra Memori Banding Penuntut Umum dari Terdakwatertanggal 21 Agustus 2018, diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi

Yang jelasjelas bertentangan dengan peraturanperundang undangan antara lain Undang Undang ARSIP, TIPIKOR,AGRARIA,KUHP,KUH Perdata. Yaitu tidak mampu melakukan harmonisasiperundangundangan dalam melaksanakan mekanisme pencatatanadministrasi Arsip. Terbukti Sengaja memuluskan prosespemindahtanganan SHM 1876/1980 kepada Pihak ke3. Padahal secaraaturan hukum harus izin KANWIL Propinsi. Karena surat permintaanlangsung dari Polda saja prosesnya memakan waktu lama.

Memerintahkan bahwa seluruh biaya pemecahan, Pajak dan balik nama, dllditanggung oleh PARA TERGUGAT;Memerintahkan TERGUGAT III agar segera merombak membenahi jajarannyasusunan pejabat di BPN provinsi dan BPN kota palembang dimutasi keluarkota;Memerintahkan TERGUGAT II, TERGUGAT IV selaku SATGAS MAFIA TANAHagar segera melakukan proses sidik dan lidik atas kasus TIPIKOR ini.Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian materilsebesar Rp 1.000.000.000 (satu) milyar rupiah) dan immaterial

Pembiayaan proses pengungkapan kejahatan TIPIKOR dan Pembiayaanmekanisme pemulihan korban Kriminalisasi penyidikan ;b. Pembiayaan Pendidikan, Pelatihnan, Pembelian Buku buku KUHP, KUHAP,BPN, ARSIP, TIPIKOR dan Pemahaman terhadap Undang Undang besertaaturan dibawahnya bagi seluruh pegawai BPN;c.