PUTUSANNo. 1163 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Drs. BERMAN O. A.

Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Medan Nomor 02/Pid.Sus.K/2013/PTMDN tanggal 18 Maret2013 serta menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan No. 50/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tanggal 10 Januari2013 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, oleh karena hanya perbedaan penafsiran unsur memperkaya diriatau orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

No. 1163 K/Pid.Sus/2013dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapbkannya suatuperaturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) UndangUndang RINo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;Bahwa keberatan mengenai unsur setiap orang dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena unsursetiap orang berlaku umum yaitu siapa saja selama ia manusia sebagai

Syamsul RakanChaniago, SH., MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi:Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua Majelis,ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,.M.Hum ttd./ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MMPanitera Pengganti :ttd.

UU No. 20/2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dan Majelis Hakim tingkatpertama dalam mempertimbangkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntutumum tidak taat asas, yaitu dakwaan subsidaritas dipertimbangkan sebagaidakwaan alternatif, dengan begitu saja memilih dakwaan subsidair denganpertimbangan bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat 1 UU TIPIKORdengan setiap orang dalam Pasal 3 UU TIPIKOR secara kwalitas subyekhukumnya

berbeda, kalau dalam pasal 2 ayat 1 bersifat umum sedangkandalam pasal 3 adalah orang yang memiliki jabatan; pandangan ini adalahkeliru ; Yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR adalahHal 29 dari 37 hal.

dimaksudmengakibatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain dan merugikankeuangan Negara ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Pemohon Kasasi IVTerdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factitidak salah menerapkan hukum ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari Pemohon KasasiVJaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Ill/Terdakwa tersebut telahterdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari salah satu AnggotaMajelis Hakim Ad Hoc TIPIKOR

DR.Mohammad Askin, SH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : . Jaksa/Penuntut Umum dan Il. Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MHttd./ Prof. DR. Mohammad Askin, SHPanitera Pengganti ;ttd.

PUTUSANNomor : 192 /PID/2014/PT.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebutdibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Ir.KHAMIDIN YOESOEF Bin MUHAMMADYUSUF ;Tempat lahir : Banda Aceh ;Umutr/Tanggal Lahir : 46 tahun / 25 Oktober 1967 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia ;Tempat Tinggal : Gampong

Manaf Lubis No. 1BMedan Sumatera Utara Telpon 061 8444189, yang bertindak untuk bersama samamaupun sendirisendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1 9 2014, Nomor : W1W8/19/Hk.01/9/2014 .Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut.Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanputusan Pengadilan Negeri Meuaboh tanggal 15 Juli 2014 Nomor : 133 / Pid.B / 2013 /PN.Mbo dalam perkara tersebut di atas.Hal 1 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNAMenimbang, bahwa berdasarkan Surat

M.HumHakim Anggota II Panitera Penggantidto. dto.ADI DAHROWI,SA,SH.MH T.TARMULI,SHUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 28 dari Hal 28 Putusan No :192/Pid/2014/PT.BNA

MH dan SUBACHRAN H MULYONO, SH.MH masing masing sebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan surat penetapan KetuaPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 14 Mai 2013, Nomor: 20/PDT/2013/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara iniditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri paraHakim anggota dan NURUL BARIAH, SH selaku Panitera Pengganti PengadilanTinggi Banda Aceh,

Karena, manakala ada isi kontrak yang tidak dipenuhi maka tuntutannya kepada PTMitra Aiyangga Nusantara selaku penyedia pekerjaan; Bahwa Majelis Hakim Tipikor peradilan tingkat keliru memaknai Tipikorsetelah adanya putusan MK Nomor 25/PUUXIV/2016 yang menghapuskankata dapat dalam perumusan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TPK.Sehingga TPK vide pasal 2 ayat (1) UU TPK dan pasal 3 UU TPK tidak lagidelik formil, karena telah diubah Mahkamah Konstitusi menjadi delikmateriil, sehingga kerugian negara atau

Sementara PPN, PPHdan bahkan denda keterlambatan tidak ikut diperhitungkan sehinggabesarnya kerugian tidak riil dan tidak jelas, Sehingga unsur ini tidak terbukti; Bahwa atas dasar itu maka dakwaan yang didakwakan tidak terbukti danterdakwa harus dibebaskan demi hukum dari dakwaan Penuntut Umumtersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya keberatan denganpertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor tingkat , dengan alasanalasanyang pada intinya seperti berikut :1.2.Bahwa karena Terdakwa adalah

Olehkarena itu hendaknya putusan Peradilan tipikor tingkat diperbaikimengenai dakwaan yang terbukti adalah pasal 3 UU TPK dan jugaterdakwa dikenai uang pengganti Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)seperti tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya.Menimbang, bahwa oleh karena baik Terdakwa maupun PenuntutHalaman 41 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2020/PT PALUmum mengajukan banding, maka Pengadilan Tinggi akan menilai danmempertimbangkan putusan pengadilan negeri yang dimintakan banding

memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbuktidakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat pertamadalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yang terbuktiadalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yangmengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yangpaling menguntungkan dirinya ; Oleh karena itu akan dikaji dan ditelaah secaraseksama baik dari sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR

Praktis setelah bencana alam ini semua kegiatan pembangunanHalaman 49 dari 56 Putusan Nomor 21/PID.SUSTPK/2020/PT PALtermasuk semua infrastruktur fisik dan sosial menjadi tidak normal bahkanberhenti;Bahwa situasi dan kondisi serta halhal yang diuraikan diatas sebagaibahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutuskanperkaranya Terdakwa ini;Menimbang, bahwa pengadilan tipikor tingkat pertama telahmempertimbangkan bahwa JPU tidak dapat membuktikan bahwa TerdakwaAlirman Ma'de Nubi menerima

Banjarnegara.slamGuru PAUD Tunas Melati Desa Pasuruhan (juga selakuKader Pemberdayaan Masyarakat Desa PNPM MP diDesa Pasuruhan juga selaku staf Kaur Kesra pada DesaPasuruhan)SMA = Dilakukan penahanan oleh :e PenyidikSejak tgl. 9102014 s.d tgl.28102014;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum :Sejak tgl.29102014 s.d. 7122014;e Penuntut Umum Sejak tgl.21112014 s.d. 10122014;e Majelis Hakim :Sejak tgl.25112014s.d.24122014;e Ketua Pengadilan TipikorSemarang:Sejak tgl.25122014 s.d. 22022015;e Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

,M.H., Luhur Purbowo, S.H., Joko Restu Widodo, S.H., Eko Suparno, S.H., VeriRianto Silitongo, S.H., Law Office Yosep Parera and Partners, Advokat,Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, yang berkedudukan Hukum danberalamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 No.5, Kota Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 15 Desember 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaratersebut ;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;e Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut agar PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:MENUNTUT1.Menyatakan Terdakwa SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN terbukti

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor :08/PID/2015/PTBNA, tanggal 20 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 160/Pid.Sus/201 4/PNKtn tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.000,00 (duaridbu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02/Akta Pid.Sus/2015/PN.Ktn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan NegeriKutacane, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 JaksaPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut ;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

MHNIP. 195303 13197803100211Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehMenimbang, bahwa Kua Panitera kanmemori banding pada tangge aanPengadilan Negeri Lhoksukon H.RUSLAN, SH.MHNIP.19530313 197803 1002Menimbang, bahwa n aulaTergugat, telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh JurusitaPengadilan Negeri Lhoksukon, kepada Terbanding/semula Penggugat padatanggal 17 April 2012 ;Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukankontra memori banding

Meterat...... eee : Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh3. Pemberkasan ............. : Rp. 139.000,00, Plt.PaniteraJumlah : Rp. 150.000,00H. SAID SALEM, SH.MHNIP.19530313 1979 100221Untuk salinan yang sama bunyinyaPANITERA PENGADILAN TINGGIBANDA ACEHDrs. M. YUSUF USMAN, SH22

PUTUSANNomor : 53/PID.SUS.TPK/2016/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Tipikor pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : TEGUH MARKIANTO.Tempat Lahir : Medan.Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaran : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 No. 38 Lk.

,Liberty Sinaga, S.H., dan Tetty Siregar, S.H., Advokat/PenasihatHukum pada Kantor LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, yang beralamat di JI.Dewaruci No. 50 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomorregister 547/Penk.Pid/2016/PN.Mdn ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 359/Pen.Pid.SusTPK/2016/PTMDN tanggal 2 Desember 2016 (Reg.No.53/Pid.SusTPK/

Terdakwa Teguh Halaman 20 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNMarkianto di Rumah Tahanan Lubuk Pakam Deli Serdang untuk mempelajari berkasperkara pidana Nomor : 71/Pid.SusTPK/2016/PNMdn. tanggal 25 Oktober 2016,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Akta memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) No. 71/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 23 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehTavip Dwiyatmiko, SH.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PT SMG tanggal 16 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 135/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 23 Februari2015, yang dimintakan banding tersebut;Halaman 4 dari 7 hal.

Melanggar putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 8/Pid.SusTPK/2017/PNPtk tanggal 15 Juni 2017, karena Penggugat hanyadijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan ataspelanggaran tindak pidana Pasal 3 UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR, karena Pasal 3 UndangUndang ini bukanKejahatan Jabatan.b.

Dan LainLain.16.Bahwa kendatipun dan atau seadainya Penggugat nyatanyata dijatuhihukuman lebih 2 tahun penjara dan dinyatakan melanggar salah satuPasal 413 sampai dengan 437 KUHP BAB XXX VIII Tindak KejahatanJabatan jo Pasal 8 sampai dengan 12 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 Tentang TIPIKOR berkaitan dengan tindakan yang dilakukan olehTergugat yang tidak berkehendak memberhentikan Penggugat sebagaiPNS pada saat itu ?

(fotokopidari asli);Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia KemenristekdiktiNomor 1/12085/A2.2/KP.06.01/2019 perihal LaporanPenegakan Disiplin ASN yan tersangkut Tipikor tanggal 13Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);Halaman 72 dari 97 halaman Putusan Nomor: 213/G/2019/PTUNJKT.8. Bukti T89. Bukti T910. Bukti T1011. Bukti T1112. Bukti T1213.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggikepada Rektor Universitas Tanjungopura Nomor4/M/RHS/IX/2018 perihal Penegakan Disiplin ASN YangTersangkut Tipikor tanggal 17 Juli 2019.

Dalam konteks ini, terhadap PNS yang melakukan tindakan pidanakorupsi sifatnya adalah penghukuman (pinalti), terkait mengenai proses penentuankesalahannya sudah dijalankan oleh lembaga peradilan, sehingga Pejabat yangBerwenang hanya meneruskan dan/atau mendasarkan pada putusan pengadilanyang telah incracht;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini sesuai dengan bukti T6, T8 danT9 berupa Laporan Penegakan Disiplin ASN yang tersangkut Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) a.n Ir. H.

UNTUK DINAS.PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : St YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO.Tempat lahir : Purwodadi.Umur/Tgllahir :77 tahun/ 20 Mei 1941.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal :Kp.

Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d 16 Oktober 2018.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d 1 Nopember 2018.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/d tanggal 31Desember 2018.PENGADILAN TIPIKOR

PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:1;Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PTSMG tentang penunjukan Hakim Majelis;Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 15Nopember 2018;Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018Nomor 59/Pid.SusTPK

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umummengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sesuaidengan akta permohonan banding Nomor: 31/Banding/Pid.SusTPK/20018/PN Smg Jo.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah kurang tepatkarena dalam pasal ini terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya, unsur ini terpenuhi apabilaTerdakwa berkedudukan sebagai pejabat publik dan Terdakwa sebagai kasirUPK BKM Mitra Usaha Mandiri bukanlah termasuk kategori pejabat publik.Menimbang, bahwa atas keberatan dan alasan yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tipikor

Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli, sejak tanggal 11Juni 2012 s/d 30 Juni 2012;Dibantarkan pada RSU Haulussy Ambon : tanggal 15 Juni 2012sampai dengan 27 Juni 2012 ;Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota : tanggal 27 Juni 2012sampai dengan 12 Juli 2012 ;Diperpanjang Kacabjari Tual di Wonreli : tanggal 13 Juli 2012 sampai21 Agustus 2012 ; Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon : tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20September 2012 ;2.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejaktanggal 03 September 2012 s/d 02 Oktober 2012 ;4. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2012 ;5. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal02 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 ;6.

Johny Hitiyahubessy,SHKeduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PerumtelGunung Nona Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon tanggal 25 April 2013, Nomor : 32/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB., dalamperkara Terdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa

PemerintahDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhnkan Putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MARIA KANETY, SPi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair,2.

HMP HARYOGI, SH.Sp.N HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku, masing masingsebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggIMaluku tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 01/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL, untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota,serta CAROLINA NUSSY, SH Panitera Pengganti

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat sejak tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan tanggal02 Mei 2018;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 03Mei 2018 sampai dengan tanggal 01 Juni 2018;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan

tanggal 27 Juli 2018;Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 September2018;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisialsejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;Hal. 1 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPk/2018/PT.DKITerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Sapriyanto Refa, SH., MH.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor9/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 28 Juni 2018;Hal. 52 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI12.13.14.15.16.17.11.12.Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Terdakwa tertanggal 28 Juni 2018;Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2018;Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2018,diterima Panitera Muda Tipikor

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 19 Agustus 2018 dan salinannya telah diberitahukan kepadaTerdakwa tanggal 15 Agustus 2018;Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018, diterima PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018dan salinannya telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 19 Juli2018;Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 21 Agustus 2018 yangditerima Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 23 Agustus

2018 dan salinannya telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;Duplik Atas Kontra Memori Banding Penuntut Umum dari Terdakwatertanggal 21 Agustus 2018, diterima Panitera Muda Tipikor PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2018 dan salinannya telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2018;Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultan Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Tanggal 18/07/2017 Untuk LSP dan Tipikor Polda sebesarRp. 30.000.000,;oo. Tanggal 20/07/2017 Bon menalangi pembuatan baliho di RSSarang Halang sebesar Rp. 2.500.000,;36. Tanggal 25/07/2017 Bon untuk LSM sebesar Rp.5.000.000,;37. Tanggal 31/07/2017 Direktur untuk SPPD sebesar Rp.5.000.000,;ao: Tanggal 04/08/2017 LSM sebesar Rp. 5.000.000,;39. Tanggal 09/08/2017 Bantuan Tim sepak bola sebesar Rp.20.000.000,;AO. Tanggal 09/08/2017 Untuk LSM sebesar Rp. 5.000.000,;41.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000,;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;Halaman 39 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJM68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70.

Tanggal 08/12/2016 Tipikor sebesar Rp. 15.000.000,;65. Tanggal 08/12/2016 Acara ultah Tala ke 51 sebesar Rp.3.500.000, ;66. Tanggal 13/12/2016 Sunatan masal di Desa Telaga sebesarRp. 7.500.000,;67. Tanggal 14/12/2016 LSM sebesar Rp. 1.500.000,;68. Tanggal 19/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.10.00.000,;69. Tanggal 20/12/2016 Operasional rumah sakit sebesar Rp.2.500.000, ;70. Tanggal 23/12/2016 Direktur (keperluan kedinasan) sebesarRp. 1.000.000,;71.

Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.

PUTUSANNomor : 07/PID.SUS/2011/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama lengkap : Drs. FAOGOHUKU HULU ALIAS AMABONNYTempat lahir : FanedanuUmur / Tgl. lahir : 47 Tahun/10 Juli 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl. Gereja No. 03 Kel.

ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 September 2019 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018, diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 200/Pdt.G/2018/PN Plkyang dibuat oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor

M.Hummasingmasing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal11 Maret 2013, Nomor: 14/PDT/2013/PT BNA, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggalitu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelistersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan U S M AN, SH selaku PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor Negeri JanthoNomor: 141/Pid.Sus/2020/ PN.Jth, tanggal 15 Oktober 2020, adalah telahsalah dalam menerapkan hukum atau dalam menerapkan hukum telah tidaksebagaimana mestinya karena menyatakan Terdakwa bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukanPercobaanmembeliGolongan sebagaimana dalam dakwaan tunggal (pasal 114 ayat(1) huruf a UndangUndang No 35 tahun 2009 tentang narkotika), padahalsesuai fakta persidangan terdakwa

PT BNAadalagi hakim yang tidak mandiri yang takut kepada Jaksa atau takut diperiksa dan menjaga titik aman dan menghukum Terdakwa (tiarap atastuntutan JPU) dan kami berharap dan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggiyang memeriksa perkara Terdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yangberani dan mandiri serta memiliki prinsip untuk menegakkan keadilan sepertiyang mulia bapak Bismar Siregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 22Agustus 2017 Nomor 125/Pen.Pid/2017/PT BNA, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18September 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan TinggiBanda Aceh tanpa dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,dto dto1. Aswijon, SH., M.H. Wahyono, S.H.dto2.

Husin.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 125/PID/2017/PT BNA