;Kewarganegaraan Indonesia;Jabatan Kepala Subbagian Sengketa Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;3. Nama SURYO HADI WINARNO, S.H., M.H. ;Kewarganegaraan Indonesia;Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;Alamat Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang ;4. Nama ZRPTJ MULYONO, S.H.,M.H.

Saksi CHAERI SYAFFI,menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: e Bahwa Saksi menerangkan saya menjabat sebagai Ka Sub Kepegawaiansejak tahun 2006, dan Jabatan saya terakhir adalah sebagai Kepala SubBagian Umum;e Bahwa Saksi menerangkan saya pensiun terhitung sejak tanggal 1 Januari2011;e Bahwa Saksi menerangkan pada waktu terjadinya kasus Ir.

MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN ke tangan terdakwa, danuang tersebut adalah uang milik Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Maluku Tenggara Barat, yang diperuntuhkan untuk pembayarantunjangan sertifikasi guru yang berada di wilayah Kabupaten MalukuTenggara Barat, yang pengurusannya diserahkan kepada saksi korban NY.MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenMaluku Tenggara Barat, dan akibat perbutan terdakwa

MARTHAFINA LOBLOBY,SE Alias FIN yang terletak di atas kursi, tidak ada izin dari saksi korban NY.MARTHAFINA LOBLOBY, SE Alias FIN, yang menjabat sebagai Kepala SubBagian Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenMaluku Tenggara Barat, sebagai orang yang diberi tugas dalam pengurusanpembayaran tunjangan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan uang tersebut olehterdakwa dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor YamahaFizer

No.123PK/Pid.Sus/2011 Keuangan (saksi AGUS SUGIYANTONO) dan Kepala SubBagian Anggaran (saksi DIAN MARGAHAYU) dilakukan lebihkurang sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulanFebruari 2008, dan hal ini diketahui setelah PDAMKabupaten Lumajang tidak bisa membayar proyekpembangunan tandon air, rumah pompa dan rumah jagayang dikerjakan oleh CV.

No.123PK/Pid.Sus/2011 Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam uraian / rinciantersebut di atas ; Bahwa selisih / kas tekor (kerugian Negara) ataskeuangan PDAM Kabupaten Lumajang yang diambil /dipergunakan Terdakwa dengan bekerja sama denganBendahara (saksi NINIK PADMINIWATI), Kepala BagianKeuangan (saksi AGUS SUGIYANTONO) dan Kepala SubBagian Anggaran (saksi DIAN MARGAHAYU) dilakukan lebihkurang sejak bulan Mei 2005 sampai dengan bulanFebruari 2008, dan hal ini diketahui setelah PDAMKabupaten Lumajang

., dan kawan, masingmasing selaku Kepala SeksiHukum dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan Lelang, Kepala SubBagian Umum, Kepala Seksi Piutang Negara serta Para PelaksanaHalaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 642 PK/Pdt/2015pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara Surakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2012;3.

Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B2276/Kk.10.4/01/KP.09/05/2019, Kementerian Agama RI, KantorKementrian Agama Kabupaten Bandung, tanggal 13 Mei 2019,dikeluarkan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dinazegelen, kemudianoleh Ketua Majelis diberi kode (P.17);18.

Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, S.H.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.

Asih (Anggota DPRD Kota Balikpapan) ;Bahwa kemudian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyaklima set tanggal 23 Maret 2009 dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan(Andi Burhanuddin Solong) untuk melaksanakan konsultasi Kajian Tentanga = &Peran Polisi Masyarakat dalam Ketertiban Umum ke Kantor Pemerintah KotaBogor di Bogor tanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009, diberikan Visumtertanggal 30 Maret 2009 s/d 1 April 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian PerundangUndangan pada Sekretariat

Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL, Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah : No Nama No. & Tgl.

Lalu acara konsultasi ke Kantor Bupati Bekasi diBekasi dilaksanakan pada tanggal 4 Pebruari 2009, dimana pada saat ituTerdakwa SAMUEL,Bc,Ku meminta visum SPPD yang telah Terdakwa siapkandengan visum tertanggal 24 Pebruari 2009 ditandatangani oleh Kepala SubBagian Administrasi Pertanahan pada Bagian Administrasi Tata PemerintahanSekretariat Daerah Kabupaten Bekasi (Rusmiyah, SH.). Bahwa kesepuluh setSPPD tersebut adalah :Hal. 24 dari 68 hal. Put. No. 806 K/Pid.Sus/2015 No Nama No. & Tgl.

49 UndangUndangNomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UndangUnang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama dimana harta bersama termasuk dalam subbagian dari sengketa perkawinan)Menimbang, bahwa oleh karena menyangkut bidang perkawinan sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No 7 Tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sesuai dengan amar putusan:Memperhatikan segala ketentuan hukum = syara dan peraturanperundangundangan yang Uae el tai asec gE RE df MENGADILI1

dandidudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Zaitun, Muhamad, Nanialias Asnani, dan Dewi Djayanti sebagai pihak dalam Perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.PL, dan didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi,maka kedudukan prosesualnya secara hukum pararel dengan Tergugatuntuk menanggapi gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat IIIntervensi mengajukan menanggapi Gugatan Para Penggugat sebagaimanadalam Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017, yang dikirim melalui SubBagian

Karier Penggugat sebagai PNS (tenaga kependidikan) terancamterjegal/terhenti sebatas Eselon NV (sekarang sebagai Kepala SubBagian Keuangan dan Kepegawaian FISIP UNIB) ;lll. Tenggang Waktu Objek Gugatan : Bahwa berdasarkan pasal 55 UndangUndang Republik Indonesia Nomor9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan ini Penggugatajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan Tata Usaha Negaraditerima oleh Penggugat sebagai berikult : 1.

Afandi Anwar selaku staf/pegawai KPU Kabupaten Luwu Subbagian Hukum dan SDM;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah.

., sebagai Kepala SubBagian Umum berkesimpulan bahwa urine Sertu Mirad Husaini(Terdakwa) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa benar berdasarkan uraian dari faktafakta hukum tersebutdi atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjangmengenai keterbuktian unsur tindak pidananya telah benar dantepat sehingga haruslah dikuatkan.: Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh PengadilanTingkat

., Jabatan lama Kepala SubBagian Penyusunan Program pada Badan Pengelolaan KeuanganDaerah, Jabatan baru Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga DinasPemuda dan Olahraga Kabupaten Simeulue (dulu dijabat olehZulkarnain, S.T./ Penggugat 18) dan khusus pada lampiran II Nomorurut 42 (empat puluh dua), Atas nama oleh Zulkarnain, S.T., Jabatanlama Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda danOlahraga Kabupaten Simeulue, Jabatan baru Pelaksana pada DinasPendidikan Kabupaten Simeulue;Surat Keputusan Bupati

Arisuddin, SKM., Jabatan lama Kabid Pelayanandan Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Jabatan baruPelaksana pada Satpol PP dan WH ;Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor 821.2/17/2018, tanggal05 Maret 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon Il),Administrator (Eselon Ill), Pengawas dan Kepala Puskesmas diLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, khusus pada lampiran Nomor urut 101, Atas nama Dedi B, S.H., Jabatan lama Kepala SubBagian

., MH;: Indonesia;: 19700408 199503 1 002;: Kepala Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan,dan Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJPJawa Tengah I, Kementerian Keuangan RI ;; Wayaly YOQay~ === == nnn5 IND ONS 1a j~==2=2 ame eee sence: 19621080 196508 1 002): Kepala Sub Bagian Umum, dan KepatuhanInternal KPP Pratama Pekalongan, DUP,Kementerian Keuangan Rl;: Dhian Fajar Suryawan, SH;: Indonesia;: 19841031 200901 1 005;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Il C, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal,Halaman

Jenderal,Kementerian Keuangan Rl;: Antono Adhi Susanto, SH ;: Indonesia;: 19900929 201402 1 004;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Il C, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan Rl;: Margareta Windy Sinatra, SH;: Indonesia;: 19920717 201502 2 001 ;: Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Il C, BiroBantuan Hukum, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan Rl;: Rustomo, SH;: Indonesia;=Halaman 5 dari 88 halaman, Putusan Nomor : 041/G/2017/PTUN.SMGNIP : 19820604 200312 1 002;Jabatan : Pelaksana Subbagian

., jabatan Kepala SubBagian Bankum pada Bagian Hukum Setda KabupatenPonorogo, beralamat di Jalan Aloonaloon Utara Nomor03 Ponorogo;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1255/405.01.3/2013, tanggal 21 Oktober 2013;ll.

., Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; MAHMUD ZEIN FIRMANSYAH, SH., PelaksanaPemeriksa pada Direktorat Penerimaan danPeraturan Kepabeanan dan Cukai, DirektoratJenderal Bea dan Cukai ; RUSDIANTO K.

., M.H. sebagai KepalaSub Bagian Advokasi;4.Rangga Callisto, S.E. sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Barang Milik Negara;5. Rizky Angger Perkasa, S.H. sebagai staf SubBagian Advokasi;6.

Tassya Adhitya Putri, S.H. sebagai staf SubBagian Advokasi;Semua Warga Negara Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) yang beralamat diJalan Pemuda Persil No.1 Rawamangun JakartaTimurSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :249/PENDIS/2019/PTUNJKT, tanggal 19 Desember 2019 tentangPenetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;VITRIA FARISH MAYASARI, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;M.

., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan diJalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan SuratKuasa Nomor : 800/8120/436.1.2/2019, tertanggal 16 Agustus2019; Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 75/G/2019/PTUN.SBY.Dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada: 1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H.;2. ADRI NAUFAL SANIY, S.H.;3. M.

., umur 45 tahun, Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;3. ALLEN F. NGANTUNG, S.H., umur 27 tahun, Staf Sub BagianBantuan Hukum dan Keagrariaan pada Bagian Hukum danPerundangundangan Setda Kota Manado;4. FRANKLIN A. MONTOLALU, S.H.,S.T., umur 40 tahun, PekerjaanAdvokat;5.

Envoy 1,8 EC dalam satu kardus berisikan 20 (duapuluh) botol; 1 (satu) botol pestisida Merk Envoy 1,8 EC;Yang telah disita sesuai dengan ketentuan perudangundangan yang berlaku dimanapara saksi mengenali dan membenarkannya serta Terdakwa tidak pula berkeberatanmengenai barang bukti tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukanbukti Surat Hasil Uji Laboratorium Pestisida Merk Envoy 1,8 EC Nomor53.16.BPTPH tertanggal 28 Januari 2015 yang di tanda tangani oleh Kepala SubBagian

MARIA LUCIACLAMAMERIA, SH, MH Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA Biro Bantuan Hukum Seketariat JenderalKementerian...Kementerian Keuangan, 5. HADI PRAYITNO, SH 3Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Makassar DirektoratJenderal Keuangan Kekayaan Negara KementerianKeuangan, 6.