Serang dan TAPD Kab. Serang. Hasil pembahasan RKA bersamaDPRD Kab. Serang turun anggaran untuk Bidang SMA/SMK sebesar Rp.5.166.030.931, (lima milyar seratus enam puluh enam juta tiga puluh ribusembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ke seksi kelembagaan, dana tersebutoleh seksi kelembagaan yang terdiri dari Suminta selaku kasi Kelembagaan,staf seksi Kelembagaan yaitu H. EDI, AGUS SALIM, M. YUSUF dibagikedalam 2 (lima) kegiatan yaitu :1.

Oleh BAPEDAusulan anggaran untuk Lahan SMK 1 Ciruas beserta usulan lainnyadiajukan ke TAPD untuk dibahas dengan BANGGAR DPRD Kab. Serang.Setelah dibahas keluar PPAS (Plafon Penetapan Anggaran Sementara)yang berupa angka global untuk semua kegiatan yang diusulkan.

RUSTAM, SH, M.Si.Bahwa benar Mekanisme penganggaran di suatu SKPD yaitu prosespenggaran diawali dari adanya surat usulan dari SKPD yang ditujukankepada Sekda sebagai Koordinator TAPD kemudian Sekda mendisposisikepada kepala BAppeda, Kepala Biro keuangan dan Kepala BiroPembangunan, untuk membahas usulan tersebut ditingkat rapat TAPD;Berdasarkan DPA ada pengajuan dari SKPD kepada Karo Keungan untukditerbitkan Surat penyediaan Dana (SPD), berdasarkan SPD yangHalaman 32 dari 148 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK

Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan untuk mewakili tugastugas yangbersifat strategis maupun yang bersifat kebyakan pimpinan serta melaksanakantugas kedinasan yang lain sesuai dengan bidang tugasnya.Bahwa mekanisme penyusunan APBD adalah sebagai berikut:Pemerintah Daerah membentuk Tim Anggaran (TAPD) dengan strukturnya:a. Sekda selaku ketua TAPDb. Bapeda sebagai sekretaris Ic.

Morowali Utara Nomor rekening 401-0103206826 pada Bank Sulteng cabang Kolonodale tertanggal 16 Desember 2015;

(tujuh ratus duabelas juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).Bahwa proses penyusunan sebelum DPA ditetapkan pertama kali pihaksekolah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAS) ke DinasPendidikan Kota Bekasi Bidang pendidikan dasar selanjutnya pihak Dikdasmelakukan verifikasi setelah dianggap lengkap kemudian ditandatanganioleh Kepala Dinas Pendidikan, kemudian diajukan ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) dan dilakukan verifikasi oleh tim TAPD setelah itudituangkan dalam RKA yang selanjutnya

sendiriselaku Kepala SMPN.28, Para Wakil Kepala Sekolah, Perwakilan Guru danPerwakilan Komite Sekolah.Bahwa proses penyusunan RKAS pertama kali dibahas oleh Kepala Sekolah,Wakil Kepala Sekolah, Perwakilan Guru dan Komite sekolah, kemudiansetelah RKAS tersebut disepakati bersama selanjutnya Terdakwa selakuKepala sekola mengusulkan ke Dinas Pendidikan melalui BendaharaPengeluaran Pembantu Sekolah setelah dikoreksi oleh pihak DinasPendidikan kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dandiajukan ke TAPD

(Tim Anggaran Pemerintahn Daerah) dan dilakukanverifikasi oleh tim TAPD setelah itu dituangkan dalam RKA yang selanjutnyadisampaikan ke pihak sekolah, kemudian pihak sekolah menginput RKAtersebut ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) setelahselesai di input diprint out oleh pihak sekolah selanjutnya di disampaikankembali ke TPAD setelah disetujui kKemudian diterbitkan DPA.Bahwa acuan yang digunakan untuk menentukan harga satuan dalampenyusunan RKAS BOS Pusat dan BOSDA adalah Peraturan

Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgBahwa Proses pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAS) dana BosPusat T.A 2018, di SMPN 28 Jatisampurna Kota Bekasiawalanya sekolahmelaksanakan rapat dengan perwakilan guru dan komite sekolah untukpembahasan RKAS setelah dibuatkan RKAS selanjutnya di tanda tanganioleh kepala sekolah dan selanjutnya di teruskan ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) selanjutnya disahkan menjadi (Rencana Kerja danAnggaran) RKA dan di tetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdgmenyusun untuk dibuat RKAS untuk ditandatangani oleh Kepala SekolahSMPN 28 Kota Bekasi yaitu Terdakwa ARSAD SUTARYA, selanjutnyadiasistensikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di BPKAD KotaBekasi kemudian untuk mendapat persetujuan atau pengesahan dari KapalaDinas Pendidikan Kota Bekasi.Bahwa Dana BOS Pusat T.A 2018 SMPN 28 Jatisampurna kota Bekasitersimpan di Bank Jawa Barat (BJB) Cab.

kebijakanpengelolaan APBD;bpenyusunan dan pelaksanaan kebijakanpengelolaan barang daerah;c penyusunan rancangan APBD danrancangan perubahan APBD;dpenyusunan Raperda APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;e tugastugas pejabat perencana daerah,PPKD, dan pejabat pengawas keuangandaerah; danf penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekretaris daerah mempunyai tugas:d.e a9 &memimpin TAPD

kebijakanpengelolaan APBD;penyusunan dan pelaksanaan kebijakanpengelolaan barang daerah;penyusunan rancangan APBD danrancangan perubahan APBD;penyusunan Raperda APBD, perubahanAPBD, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;tugastugas pejabat perencana daerah,PPKD, dan pejabat pengawas keuangandaerah; danpenyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3)Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekretaris daerah mempunyai tugas:abmemimpin TAPD

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;3). penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;4). penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawabanpelaksanaan APBD;5). tugastugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawaskeuangan daerah; dan6). penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.197CcSelain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)sekretaris daerah mempunyai tugas:1). memimpin TAPD

kegiatan tersebutadalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 910/Kep.43Keu/2012, tanggal 2 Januari 2012, tentang PenunjukanPengelola Keuangan Daerah Pada Dinas Pertanian TanamanPangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 ;Bahwa proses penyusunan Anggaran dari SKPD DinasPertanian Tanaman pangan Provinsi Jawa Barat dari mulaitahapan penyusunan Rancangan Kegiatan Perencanaan Dinas(RKPD) untuk diusulkan / dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

pembuatan Perda no. 35 tahun 2011 adalah sebagai berikutMengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);Menyusun KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (PenetapanPlapon Sementara);Malakukan pembuatan KAU dan PPAS tersebut dengan BadanAnggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah KabupatenBatang;KUA, PPAS ditetapkan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD;Berpedoman pada KUA dan PPAS yang telah disepakati menghimpunusulan kegiatan dari para SKPD;Merekap usulan SKPD dan dibahas bersama dengan TAPD

Berdasarkan Nota Kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan suratedaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKASKPDsebagai acuan kepala SKPD dalam penyusunan RKASKPD;Halaman 149 dari 286 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2018/PN PlIkf. Berdasarkan pedoman penyusunan RKASKPD, kepada SKPDmenyusun RKASKPD;g. RKASKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKDuntuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD;h. Dalam hasil pembahasan RKASKPD terdapat ketidaksesuaian, kepalaSKPD melakukan penyermpurnaan;i.

Disamping itu juga Sekda selakuKetua TAPD dari eksekutif;Bahwa Sekda bisa saja memerintahkan bawahannya secara lisan tapikemudian disiapbkan dokumen formalnya, misalnya agar dibuatkan SPPD;Bahwa atasan berwenang memerintahkan bawahan, tapi dalam halkeuangan Sekda bisa memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkananggaran, tapi bawahan boleh menolaknya apabila syaratnya tidaklengkap, karenanya bendahara harus memferivikasi berkas yang masuksebab dalam hal ini masingmasing mempunyai tanggungjawab sendirisendiri

kwitansi danberita acaranya serta proposal yang di disposisi oleh Gubernur atau Sekda atauKepala Biro dan Proposal tersebut telah di SK kan oleh Gubernur Sulawesie Bahwa mekanisme pencairan Hibah Bansos dan Bantuan keuangan adalahadalah sebagai berikute Pemohon mengajukan Proposal kepada Gubernur, Wagub Dan Sekda ProvinsiSulawesi Tengah;Proposal yang telah di disposisi oleh Gubernur, Wagub Atau Sekda. kemudianproposal itu di turunkan ke Biro keuangan Provinsi Sulawesi Tengah;Biro Keuangan dan tim TAPD

telahdirealisasikan sebesar Rp. 13.158.770.500, (99,69 %) dan dana hibah dari Rp.113.294.803.900, telah direalisasikan sebesar Rp. 112.807.357.443, (96,72 %);Bahwa sepengetahun saksi dana bansos dan dana hibah tahun 2010 dan tahun2011 pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah;Bahwa dana Bansos dan dana hibah tahun 2010 dan tahun 2011 dikelola olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam hal ini Biro Keuangan ;Bahwa pada waktu saksi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PT.BGL.484.485.486.487.488.489.490.491.492.493.Lainnnya terdiri kuitansi Padi Rimbun 1.320.000 buah MFC 700.000TOKO AD 2 2.075.000 total keseluruhan 4.095.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Rapat TAPD Jawabanuntuk DPRD Kab.Mukomuko Lingkungan Pemkab Mukomuko di ruangsekda yang dihadiri Kepala SKPD,Camat,Lurah dan undanganLainnnyaPadi Rimbun 1.155.000 MFC 600.000 TOKO AD 2 1.895.000total keseluruhan 3.650.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja

Kab.Mukomuko Dan lainlainnya di ruaang Sekda bulanOktober 2014 Padi Rimbun 1.155.000 MFC 850.000 TOKO AD 22.385.000 total keseluruhan 4.390.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Rapat Mengenaipemberian Izin dan Cross Check ulang izin limbah di kab.Mukomuko diruang sekda yang dihadiri Kepala SKPD,Camat,Lurah dan undanganLainnnya terdiri kuitansi Padi Rimbun 1.320.000 buah MFC 700.000TOKO AD 2 2.075.000 total keseluruhan 4.095.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Rapat TAPD

Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2020 Belanja Tidak Langsung, Nomor DPPA-PPKD : 3004.300404.00.00.000.5.1;

Provinsi Banten Perihal Perubahan Usulan APBD Tahun Anggaran 2020, Nomor : 978/803-Kesra/IX/2019 tanggal 11 Oktober 2019;

puluh satu rupiah) sebagaimana berita acarapenitipan uang pengganti tertanggal 10 Juli 2014 dan tanggal 6 Agustus2014;Menimbang, bahwa guna kepentingan terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwamengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) yang bernamaAGUSTAMI, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid anggaran pada BP2KAD tahun 2011,dengan tugas menyusun anggaran pada BP2KAD pada tahun 2011;Bahwa saksi pernah menjadi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

40. 8 (delapan) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan Hasil pembahasan bersama TAPD dan Banggar DPRD tgl 30/8 2019 persetujuan bersama.

41. 11 (sebelas) lembar Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 yang terdapat tulisan tangan 27/8 2019 Arah Pak Obaja di ruangan Kabid Anggaran, defisit 9,920 ditutup dari BK, adakan rapat TAPD buatkan BA.

53. 1 (satu) bundel surat Kepala Dinas PUPR nomor: 600/191/DPUPR-TU tanggal 28 Juni 2019 perihal Usulan Program dan Kegiatan Dinas PUPR pada Perubahan APBD Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (ALEKSIUS) yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kab.

BnaBahwa, yang termasuk dalam rencana kerja kegiatan adalah seluruhkegiatan dan program beserta jumlah anggarannya yang ada di DinasKesehatan yaitu 22 (dua puluh dua) jenis program dimana tugas saksimengumpulkan rencana kerja dari masingmasing pemegang programdan menyusunnya untuk selanjutnya saksi seleksi dan saksi masukkanke dalam rencana kerja dinas kesehatan untuk saksi serahkan keBappeda untuk dibahas bersama TAPD dan dewan ;Bahwa, salah satu tugas saksi adalah mengusulkan berapa jumlahkendaraan

RKA yang sudah di paraf sekretaris dan ditanda tangani olehkepala dinas akan saksi serahkan ke Bappeda, TAPD,BPKD dan BagianAdm Pembangunan di Setdakab dan usulan yang terima dari bagiankeuangan tentang pemeliharaan kendaraan di Dinas Kesehatan Kab.Aceh Timur hanya menyebutkan tentang jumlah kendaraannya saja dantidak ada nama pemegangnya sedangkan untuk jumlah anggarannyamemang sudah ditentukan indeksnya oleh daerah ;Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Keputusan Kepala DinasKesehatan Kab.

kepada saksi pada waktu itu :Zaenal Azis, ke ruang saksi dan mengatakan : karena untukHalaman 114 dari 544 Putusan Nomor 160 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smgkelengkapan berkas adminstrasi guna kelengkapan pemeriksaan dariInspektorat Porpinsi.Bahwa menurut saksi, maksud dari kelengkapan adminstrasi adalah :terkait dengan pertanggung jawaban kegiatan, dimana honor adalahbagian dari kelengkapan adminstrasi di Biro Bina Sosial, karena BiroAdbangda adalah sekaligus sebagai anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

Inspektorat, LembagaTeknis Daerah, Satpol PP dan Lembaga Lain;c. pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah danpersandian;d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahandaerah;e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;f pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuaidengan tugas dan fungsinya.Bahwa pada tahun 2011, selain sebagai Sekretaris DaerahProvinsi Jawa Tengah, saksi juga menjabat sebagai TAPD

dalamBelanja Tidak Langsung berada pada Biro Keuangan selaku PPKD akantetapi untuk teknis kegiatannya dikelola oleh SKPD Pengampu dalam halini adalah Biro Bina Sosial dimulai sejak proses pengkajian sampaidengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentangPemberian Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah;Bahwa pada saat perencanaan APBD Tahun 2011 usulan anggaranBantuan Sosial termasuk Bantuan Sosial Kemasyarakatan Tahun 2011berasal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Menyusun Rancangan Penetapan dan Perubahan APBD (Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah) sampai ketingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD),;3.

Kemudian usulan hibahyang diajukan KONI Kota Yogyakarta ditelaah oleh KantorKesatuan Bangsa, telaahan itu bertujuan untuk menentukandana hibah yang bisa diberikan oleh Pemerintah KotaYogyakarta, kemudian telaahan tersebut disampaikan ke TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kantor KesatuanBangsa membuat Surat Perjanjian membuat NPHD (NaskahPerjanjian Hibah Daerah) dengan KONI, KONI mencairkanke Pengurus KONI Kota Yogyakarta/PBVSI.

/2016/PN.SBYProses verifikasi SPM sampai dengan diterbitkannya SP2D oleh KuasaBUD diatur dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperkuat denganKeputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/60/Kpts/433.013/2014 tanggal 28Januari 2014, dimana yang menjadi Petugas Penatausahaan Pengeluaranterlampir dalam Keputusan Bupati tersebut.Bahwa prosedur Penatausahaan Pengeluaran pada BPKAD sebagaiberikut :Berdasarkan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD kemudian PPKDmengesahkan DPA SKPD yang telah diverifikasi TAPD

SP2D oleh KuasaBUD diatur dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 dan diperkuat denganKeputusan Bupati Bangkalan No. 188.45/60/Kpts/433.013/2014 tanggal 28Januari 2014, dimana yang menjadi Petugas Penatausahaan Pengeluaranterlampir dalam Keputusan Bupati tersebut.Halaman ke 108 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBY Bahwa prosedur Penatausahaan Pengeluaran pada BPKAD sebagaiberikut :Berdasarkan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD kemudian PPKDmengesahkan DPA SKPD yang telah diverifikasi TAPD