HIDAYAT HASIBUAN, SH Nomor/; ST/297/A/KPK-RI/IX/2014 tanggal 14 Nopember 2014, yang ditandatangani Kepala Penanganan Dan Pengembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Deputi Penindakan KPK-RI An. Sugiono, SH.M.Hum ;- 1 (satu) set Surat Perjalanan Dinas (SPPD) an. Muhammad Hidayat Hasibuan, SH Nomor : SPDD/297/BKPK-RI/X/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang ditandatangani Kepala Penanganan Dan Pengembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Deputi Penindakan KPK-RI An.

HIDAYAT HASIBUAN, SH Nomor : ST/298/A/KPK-RI/IX/2014 tanggal 14 Nopember 2014, yang ditandatangani Kepala Penanganan Dan Pengembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Deputi Penindakan KPK-RI An. Sugiono, SH.M.Hum ;- 1 (satu) set Surat Perjalanan Dinas (SPPD) an. Muhammad Hidayat Hasibuan, SH Nomor : SPDD/298/BKPK-RI/X/2014 tanggal 14 Nopember 2014 yang ditandatangani Kepala Penanganan Dan Pengembangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Deputi Penindakan KPK-RI An.

BuktiP 8Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara,(fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Asisten Deputi Peraturan PerundangUndangan Kementerian Koperasi Dan Usaha KecilDan Menengah R.I.

Disini ada keganjilan ketika Kementerian Koperasi melalui DeputiKelembagaan menerbitkan pengesahan terhadap koperasi Tunas BangsaMandiri, deputi peraturan perundanganundangan melalui asisten deputiBapak Basuki, S.H. menegaskan dengan surat yang ditujukan kepada kamiyang mana bunyinya adalah pembentukan koperasi berdasarkan keputusan2 Dirjen 1 Deputi tentang prasarana pelabuhan, yang mana salah satunyamenyebutkan bahwa satu. pelabuhan satu koperasi dan harus bernamaHal. 38 dari55 Hal.

Dan Saya sangatsayangkan konsultasi saya di Kementerian Koperasi tentang Koperasi TunasBangsa Jaya Mandiri sudah diketahui jauh hari sehingga deputi peraturanperundangundangan melalui asisten deputi menerbitkan surat;Bahwa, Saksi pernah mengajukan keberatan secara lisan;Bahwa, keberatan diajukan tanggal persisnya lupa. Kami beberapa kalipertemuan. yang pertama Kami menemui dua kali dengan Pak HendraSaragih, saat bertugas di Deputi Kelembagaan.

Dan yang kedua Sayadengan Pak Deputi sendiri dan Asisten Deputi kelembagaan di ruangkerjanya ;Bahwa, Koperasi Karya Bahari belum memilki SK Kementerian karenaKoperasi Karya Bahari Kabupaten Kendari memiliki Badan Hukum terbarupada tahun 2013, yang mana pada tahun 2013 peraturan Menteri tentangKoperasi pelabuhan kepada pejabat yang berada di kota masih berlaku,Hal. 39 dari55 Hal.

Kebetulan adamasalah di Pengadilan ini kami perlu menjelaskan bahwa koperasi KaryaBahari benar adalah anggota inkop TKBM Pelabuhan.Bahwa, pemaknaan dikaitkan dengan SKB 2 Dirjen 1 Deputi kalau di DinasTenagakerjaan atau dinasker itu otonomi daerah tetapi yang namanyaKSOP, KUPP, dan KUP itu langsung Integrasi dengan Kementeriandipusatnya, jadi kKegunaan KLDKP selama hanya KSOP satu, itu hanya satuKoperasi, pengertian di SKB 2 Dirjen 1 Deputi dalam Pasal 2.

GUBERNUR BI CQ KETUA DEWAN GUBERNUR BI, beralamatdi JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350, sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT IX ;10.DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ WAKIL KETUA DEWANGUBERNUR BI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat10350, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT X ;11.DEPUTI GUBERNUR CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNURBI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350,sebagai TERBANDING semula TERGUGAT XI ;12.

DEPUTI GUBERNUR Il CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNURBI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350,sebagai TERBANDING semula TERGUGAT XII ;13. DEPUTI GUBERNUR Ill CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNURBI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350,sebagai TERBANDING semula TERGUGAT KXIll ;14. DEPUTI GUBERNUR IV CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNURBI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350,sebagai TERBANDING semula TERGUGAT XIV ;15.

DEPUTI GUBERNUR V CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNURBI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350,sebagai TERBANDING semula TERGUGAT XvV ;16.

DEPUTI GUBERNUR VI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNURBI, beralamat di JI MH Thamrin No 2, Jakarta Pusat 10350,sebagai TERBANDING semula TERGUGAT XVI ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA :Memperhatikan dan mengutip halhal yang tercantum dalam salinanputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.tanggal 20 Juni 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnyasebagai berikut

Bahwa perasaan bangga dan kehormatan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilsecara tibatiba menjadi runtuh dan hancur ketika pada tanggal 22 Desember 2006,dengan tanpa alasan dan tanpa undangan atau pemberitahuan kepada Penggugatselaku Pejabat Asisten Deputi Urusan Kelembagaan Lingkungan, secara sangatmendadak terjadi pelantikan pejabat baru eselon II Asisten Deputi UrusanKelembagaan Lingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup BidangTata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik

Urusan KelembagaanLingkungan pada Deputi I Bidang Tata Lingkungan, Menteri Negara LingkunganHidup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.Yang dimaksudkan dengan atasan langsung Penggugat adalah pimpinan yangmembawahi bidang kerja Urusan Kelembagaan Lingkungan, yaitu Deputi MenteriNegara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan.

Tina Artinii; MA, NIP. 180.003.419, yang menetapkanPemberhentian Penggugat dari jabatan Asisten Deputi Urusan KelembagaanLingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang TataLingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (bukti P5).

Tina Artin, MA, NIP 108003419, dari jabatannyaselaku Asisten Deputi Urusan Kelembangaan Lingkungan pada Deputi MenteriNegara Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan, Kementerian NegaraLingkungan Hidup RI ;4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yangmengangkat Penggugat untuk menduduki jabatan struktural lain yang setara ;5.

Tina Artin; MA NIP 180 003419, dari Jabatan Struktural selaku Asisten Deputi Urusan KelembagaanLingkungan pada Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang TataLingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI.Bahwa ketentuan Pasal 48 Undangundang Nomor. 5 Tahun 1986 mengatursebagai berikut :Pasal 48 ayat (1):Hal. 17 dari 36 hal. Put.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ; ------------------------------------------------------------------------

Tri Mardjoko Direktur PT TIS sebagai konsultanpelaksa (pemenang lelang), apalagi dihubungkan dengan perjalanandinas/tugas Deputi ke luar daerah ; Tidak benar perjalanan dinas (tugas) Terdakwa sebagai Deputi MenteriKPDT ke daerahdaerah selama Saksi menjadi sekretaris Deputi Hal. 68 dari 130 hal. Put.

Persidangan Saksi EmiliaRaras Yuning, SE juga menjelaskan bahwa Deputi (PemohonKasasi/Terdakwa) tidak pernah ke Papua tahun 2006 ;Bukti : Jadwal Perjalanan Dinas Deputi Bidang Pengembangan Sumber Dayatahun Anggaran 2006 yang di tandatangani ole Pelaksana TV Deputi Emilia Raras Yuning SE; Jadwal Kunjungan Kerja (Revisi) Menteri PDT dan Rombongan keProvinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 20 25Oktober 2005 yang di tanda tangani oleh Deputi Bidang Infrastrukturselaku Koordinator Kegiatan

Saksi mengatakan bahwa Deputi pada tahun 2006tidak pernah ke Manado ;Vide bukti Jadwal Perjalanan Dinas Deputi Bidang Pengembangan SumberDaya Tahun Anggaran 2006 yang di tandatangani oleh Pelaksana TV Deputi Emilia Raras Yuning, SE.. Pada waktu keberangkatan ke NTT sebesar Rp10.000.000,00Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah meminta uang pada saat ke NTTsebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

No. 2386 K/Pid.Sus/2013oleh Deputi .

Wiyono, SH di atas, jika dihubungakandengan kewenangan yang ada pada Terdakwa sebagai Deputi MenteriKPDT dibanding dengan kewenangan KPA, PK, PPSPM, maka dapatdisimpulkan bahwa :Deputi hanya memiliki kKewenangan sematamata secara atribusi yaitukewenangan Deputi yang diberikan oleh Permen No. 09 Tahun 2006sehubungan dengan tupoksi deputi dan yang diberikan oleh Permen No.02 Tahun 2006 (Pasal 2 ayat (2)) yakni Deputi sesuai dengan tugaspokok dan fungsinya mempunyai kewenangan memberikan bimbingan,pengarahan

Direkrorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN sebesar Rp.72.452.764.842,60,- (tujuh puluh dua milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah dan enam puluh sen) untuk Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014 dan sebesar Rp.38.808.533.312,24,- (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga

Batang TigaTahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA.2014 Nomor: 1269/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 1September 201485. 3 (tiga) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang PengadaanKontrasepsi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus InserterSATKER DEPUTI KB dan KR TA. 2014 Nomor:1286/I/U.803/ B.3/ULP/2014 tanggal 3 September 201486. 4 (empat) lembar Foto Copy Surat POKJA TA. 2014 Nomor:1277/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2 September 2014Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB II BatangTiga Tahunan

Putusan No.21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI 58.59.60.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor: 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara EaluasiPenawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plusInserter Satker Deputi KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No.

Deputi KB dan KR Hal. 118.

KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/B.3/ ULP/2015Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 20151 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No.

II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KBdan KR99. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen rapat Selasa 76 2015 PerihalRapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Hal. 137.

NIP. 195705261977031001 Pembina Utama Muda (IV/c)dari jabatan sebagai Asisten Deputi Tata Hubungan PenyelenggaraanPemerintahan pada Deputi Bidang Tata Laksana (Lampiran Keputusan MenteriPAN dan RB No.219 Tahun 2013, Nomor Urut 2), dane Hassan Abud, SH.MAP.

NIP. 195705261977031001 Pembina Utama Muda (IV/c)dari jabatan sebagai Asisten Deputi Tata Hubungan PenyelenggaraanPemerintahan pada Deputi Bidang Tata Laksana (Lampiran Keputusan MenteriPAN dan RB Nomor : 219 Tahun 2013, Nomor Urut 2), danHassan Abud, SH.MAP.

NIP. 195705261977031001 Pembina Utama Muda (IV/c)dari jabatan sebagai Asisten Deputi Tata Hubungan PenyelenggaraanPemerintahan pada Deputi Bidang Tata Laksana (Lampiran Keputusan MenteriPAN dan RB NO.219 Tahun 2013, Nomor Urut 2), dane Hassan Abud, SH.MAP.

NIP. 195705261977031001 Pembina Utama Muda (IV/c) darijabatan sebagai Asisten Deputi Tata Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahanpada Deputi Bidang Tata Laksana (Lampiran Keputusan Menteri PAN dan RBNomor : 219 Tahun 2013, Nomor Urut 2), dan Hassan Abud, SH.MAP.

Laksana KementerianPANRB (Nurman Jafar,S.E.), dan yang semula Asisten Deputi KoordinasiPelaksanaan Kebijakan Program PANRB Pusat pada Deputi Program danReformasi Birokrasi Kementerian PANRB menjadi Analis Asisten DeputiKoordinasi Pelaksanaan Kebijakan Program PANRB Pusat pada Deputi Programdan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB (Hassan Abud, S.H., MAP.).

BAKTI selakuAsisten Deputi Olahraga Prestasi pada Deputi IV Bidang Prestasi Olahraga danADHI PURNOMO selaku Ketua Tim Verifikasi.

Deputi IV Bidang Prestasi Olahraga danADHI PURNOMO selaku Ketua Tim Verifikasi.

Olahraga Nomor 1105 Tahun 2017 Tentang Perubahan AtasPeraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1047Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PemerintahDalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan KepadaMasyarakat / Pemerintah Daerah Guna Program Peningkatan PrestasiOlahraga Nasional.1 (Satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputi Bidang PeningkatanPrestasi Olahraga Nomor 6.28.1 Tahun 2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi

Nomor 1105 Tahun 2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Deputi Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga Nomor 1047 Tahun 2017 Tentang Petunjuk TeknisPenyaluran Bantuan Pemerintan Dalam Akun Belanja Barang LainnyaUntuk Diserahkan Kepada Masyarakat / Pemerintah Daerah GunaProgram Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Peraturan Deputi BidangPeningkatan Prestasi Olahraga Nomor 6.28.1 Tahun 2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Deputi Bidang Peningkatan PrestasiOlahraga

Lajur Disposisi: Deputi 4, Rinci apa sj bantuan ke KONIHalaman 101 Puts. No. 28/PID.SUS/TPK/2020/PT.DKI76.V7.78.79.80.TA 2018.

Ngatmi Anggota Bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan KemitraanKementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun 2011 tentangPetunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat(Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab angka 4 ditentukan bahwapenerima bantuan adalah masyarakat yang diwakili oleh komite, yayasan,lembaga/organisasi non pemerintah, namun terdakwa selaku Kepala DesaWiladeg mencantumkan namanya sendiri sebagai Ketua Umum(Penanggung jawab) dalam susunan

Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan senilai Rp 250.000.000, (Dua ratus lima puluh juta rupiah)yang ditandatangani oleh saksi Tukiyo selaku Ketua KomitePembangunan Sarana Olah Raga dan diketahui oleh terdakwa selakuKepala Desa Wiladeg yang dibuat tertanggal mundur yaitu pada bulanPebruari 2011. Pembuatan proposal permohonan bantuan tersebutdilakukan oleh terdakwa, sedangkan saksi Tukiyo selaku Ketua KomitePembangunan Sarana Olahraga Desa Wiladeg, Kec.

Menyerahkan sarana olahraga yang sudah dilrevitalisasi kepadapemerintah desa atas nama Menpora.Sedangkan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 300.B Tahun2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana OlahragaMasyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII,Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawabdalam hal :a.

Pengembangan Prasarana dan SaranaKeolahragaan Deputi Bidang WHarmonisasi dan KemitraanKementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2011.Dikembalikan kepada saksi Bambang Subandono, S.SN.7.

Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilaiRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatanganioleh saksi Tukiyo selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana Olah Ragadan diketahui oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selakuKepala Desa Wiladeg yang dibuat tertanggal mundur yaitu pada bulanFebruari 2011.

Menyerahkan sarana olahraga yang sudah direvitalisasi kepadapemerintah Desa atas nama Menpora.Sedangkan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang WHarmonisasi danKemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011tentang Petunjuk Teknis Bantuan Revitalisasi Prasarana OlahragaMasyarakat (Lapangan Olahraga Tingkat Kecamatan) Bab VII,Komite/Lembaga Penerima Bantuan bertugas dan bertanggungjawab dalamhal:a.

Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan senilaiRp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatanganioleh saksi Tukiyo selaku Ketua Komite Pembangunan Sarana Olah Raga dandiketahui oleh saksi Sukoco Bin (Alm) Sandiyo Atmo Sentono selaku KepalaDesa Wiladeg yang dibuat tertanggal mundur yaitu pada bulan Februari2011.

10 yangmenentukan:Penerima bantuan melaksanakan kegiatan bantuan revitalisasiprasarana olahraga kecamatan sesuai dengan perundangundangandan peraturanperaturan yang berlaku, petunjuk teknis dan arahanprogram lainnya; Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan KementerianPemuda dan Olahraga Nomor 300.B Tahun 2011 tentang PetunjukTeknis Bantuan Revitalisasi Prasarana Olahraga MasyarakatHal. 25 dari 61 hal.

Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan KeluaranPertama, Tahun 2002 Halaman 31);Bahwa benar Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerianpemuda dan olahraga RI menerbitkan Peraturan Deputi Bidang Harmonisasidan Kemitraan Nomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis BantuanRevitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat (Lapangan Olahraga TingkatKecamatan) sebagai acuan untuk pelakanaan Bantuan RevitalisasiPrasarana Olahraga Masyarakat tersebut, yang salah satunya mengharuskandana Bantuan Revitalisasi

Saksi membawa proposal pertama diterimaoleh Deputi yang bewenang dalam bidang pemberdayaan pemuda.Kemudian Deputi memerintahkankan staffnya melakukan pertemuandengan Penggugat dan lda di Sarinah Saksi menerangkan bahwa beliautidak hadir dalam pertemuan tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui apasaja yang dibahas karena Saksi yang bertugas membuat DesainProposal dan sebagainya Kemudian Saksi menerima suatu programyang diberikan Penggugat dan Ilda dari KEMENPORA yaitu suatuprogram Magang, yang kemudian

Dan Saksi juga turut hadir dalam acaratersebut, kKemudian dari pihak kemenpora yaitn Bapak Menteri Pemudadan Olahraga, Deputi Il, Assisten Deputi , Sdri.

Saksi dan Penggugat.Bahwa Saksi menerangkan mengikuti pembicaraan dengan Penggugatdan Deputi , membahas mengenai puncak acara HSP dilaksanakan diRiau, dan pada acara di Riau PT. Graha Cipta tidak menjadi Panitia.Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anggaran Kementrian yangakan dikeluarkan.

Saksi menerangkan pernahmendengar dan diberitahukan jika anggaran tersebut sudah tidak ada,maka acara tersebut dipindahkan ke Deputi yang memiliki anggaran. Dandengan munculnnya program peluncuran LPKP makanya anggarantersebut dipindahkan ke anggaran Saudara.

yg berwenang dalam bidang pemberdaya anPemuda,serta para saksi menerangkan mereka sempat mengadakanpertemuan dengan Deputi dengan pembicara an bahwa puncak acara HariSumpah Pemuda diadakan di Riau, dan saudara Jaja yang merupakan kepalabagian di Deputi Kemenpora menindaklanjuti proposal tersebut dengan29memberikan suatu surat rekomendasi bahwa acara di Jogjakarata merupakanbagian puncak acara atau rangkaian acara dari peringatan Hari SumpahPemuda tahun 2015, walaupun terpisah dari acara yang di

dankelayakan terhadap 3 (tiga) calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,yaitu Miranda Swaray Gultom, Budi Rochadi dan Hartadi A.

dankelayakan terhadap 3 (tiga) calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia,Hal. 7 dari 51 hal.

Pemungutan Suara;2 (dua) lembar Berita Acara Pemilihan Calon Deputi GubernurSenior Bank Indonesia;2 (dua) lembar laporan Komisi IX DPR RI mengenai HasilPemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia DalamRapat BANMUS DPR RI tanggal 10 Juni 2004;3 (tiga) lembar Laporan Komisi IX DPR RI pada Rapat ParipurnaDPR RI tanggal 14 Juni 2004;1 (satu) Bundel fotocopy Risalah Resmi Rapat tanggal 14 Juni 2004dengan acara :e Penetapan anggota MPR RI utusan Golongan PAW;e Pengesahan Calon Deputi Gubernur

Pemungutan Suara;2 (dua) lembar Berita Acara Pemilihan Calon Deputi GubernurSenior Bank Indonesia;2 (dua) lembar laporan Komisi IX DPR RI mengenai HasilPemilihan Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia DalamRapat BANMUS DPR RI tanggal 10 Juni 2004;3 (tiga) lembar Laporan Komisi IX DPR RI pada Rapat ParipurnaDPR RI tanggal 14 Juni 2004;1 (satu) Bundel fotocopy Risalah Resmi Rapat tanggal 14 Juni 2004dengan acara : Penetapan anggota MPR RI utusan Golongan PAW;e Pengesahan Calon Deputi Gubernur

Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BankIndonesia di Komisi IX DPR pada tahun 2004 yang lalu.

., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan MantanAsisten Deputi Tata Hubungan PenyelenggaraanPemerintahan pada Deputi Bidang Tata lLaksanaKementrian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, bertempat tinggal di Jalan P. BaliRaya No. 53, RT. 003/RW. 011, Kelurahan Aren Jaya,Bekasi Timur; 2. Hassan Abud, SH.

., Warga Negara Indonesia, PekerjaanMantan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan KebijakanProgram Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Pusat pada Deputi Program danReformasi Birokrasi, Kementrian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempattinggal di Jalan Kasuari Blok E/15 Cipinang Indah IlJakarta Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Yoni A.Setyono, SH, MH., 2. Febby Mutiara Nelson, SH, MH.,3. Abdul Toni, SH., 4. Meddy Setiawan, SH., 5.

Bidang Pengkajian DanPenanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, hal manadibuktikan dengan adanya : Surat Direktur Konflik Pertanahan Deputi BidangHalaman 17 dari 160 halaman.

Bumi Madu Mandiri seluas4.650 Ha, yang ditujukan kepada Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung (Bukti : P.10) ; Surat Deputi Bidang Pengkajian Dan PenangananSengketa Dan Konflik Pertanahan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Tanggal 13 Juni2008 Nomor 1987002DV Perihal Undangan GelarPerkara (BuktiSurat Keputusan Deputi Bidang Pengkajian DanPenanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 3Juli 2008 Nomor 242 XXV2008 Tentang

Bumi Madu Mandiri AtasTanah Terletak di Kabupaten Way Kanan, ProvinsiLampung (Bukti : P.12) ; Surat Deputi Bidang Pengkajian Dan PenangananSengketa Dan Konflik Pertanahan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal21 Juli 2008 Nomor 19UNDDV2008 Perihal18Undangan Rapat (BuktiPDB Je me = cn we we arene se = se = re = se = aeBahwa dari gelar perkara dan rapat yang diselenggarakanoleh Deputi Bidang Pengkajian Dan PenangananSengketa Dan Konflik Pertanahan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia

Perkebunan Nusantara VII (Persero)merasa mempunyai Hak Keperdataan Atas Tanah makadisarankan agar dilakukan Gugatan secaraK6perdataan j~ eon cen wr i re se weBahwa sebagai hasil kerja Deputi Bidang Pengkajian DanPenanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia terhadappermasalahan Permohonan Pengukuran dalam rangkaPermohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Penggugatdimaksud, maka Deputi Bidang Pengkajian DanPenanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan BadanPertanahan

Putusan Nomor : 18/G/2010/PTUN.JKTsebagaimana itu. termuat dalam Surat Tanggal 05Oktober 2009 Nomor 01/BMMKD/X/2009 (BuktiBahwa sebagai tindak lanjut Surat Penggugat sebagaimanadijelaskan dalam angka 16 di atas, kemudian melaluiSurat Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran TanahBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatanggal 28 Oktober 2009 Nomor 4445/002 100/X/2009Perihal Pembahasan Tentang Kejelasan StatusPermohonan Pengukuran Dalam Rangka Permohonan' HakAtas Tanah Atas Nama PT.

SUNARTOTO GUNADI, M.Eng selaku KapuslitKIM LIPI dan selaku Deputi Bidang Jasa Ilmiah di Pusat Penelitian KIM LIPI,Hal. 1 dari 24 hal. Put.

SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang JasaIlmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIMLIPI menerbitkan Surat Tugaskepada 27 orang PNS pada Puslit KIMLIPI untuk bekerja di PerusahaanSwasta yang dibentuk oleh Terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yayasandibentuk oleh Terdakwa yaitu PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. MultiInstrumentasi.

SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang JasaIlmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIMLIPI menerbitkan Surat Tugaskepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI, dan Yayasan dibentuk oleh parapegawai pada Puslit KIM LIPI yaitu di PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. MultiInstrumentasi.

SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang JasaIlmiah LIPI dan atau sebagai Kapuslit KIMLIPI menerbitkan Surat Tugaskepada 27 orang PNS pada Puslit KIMLIPI untuk bekerja di perusahaanswasta yang dibentuk oleh Terdakwa Prof. SUNARTOTO GUNADI yayasandibentuk oleh Terdakwa yaitu PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. MultiInstrumentasi.

SUNARTOTO GUNADI selaku Deputi Bidang JasaIIlmiah LIP dan atau sebagai Kapuslit KIMLIP! menerbitkan surat tugaskepada 27 orang PNS pada Puslit KIM LIPI, dan yayasan dibentuk oleh parapegawai pada Puslit KIM LIPI yaitu di PT. Kaliman, PT. Irasindo, PT. MultiInstrumentasi.

A Gani Lasa, M.M., Anggota 1/ Deputi BidangAdministrasi dan Umum BP Batam: Ir. wayan Subawa, Anggota 2/ Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan BP Batam;Ir Istono, Anggota 3/ Deputi Bidang Pengusahaan SaranUsaha BP Batam; Ir. H.M. Nur Syafriadi, M.Si, Anggota 4/ Deputi BidangPengusahaan Sarana Lainnya BP. Batam ;Halaman 83 dari 232 Halaman dari Putusan No.15/G/2016/PTUN. TPI7. Ir. Fitrah Kamaruddin, Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam; b) Mengangkat:1. Drs.

Sigit Priadi Pramudito, M.A., Anggota 1/ Deputi BidangAdministrasi dan Umum BP Batam: 4. R.C. Eko Santoso Budianto., Anggota 2/ Deputi BidangPerencanaan dan Pengembangan BP Batam: 5. Junino Jahja, S.E., MBA., Anggota 3/ Deputi BidangPengusahaan Saran Usaha BP Batam; 6. Ir. Purba Robert M. Sianipar, M.SCE., M.SEM., Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP. Batam ;7.

Hal ini membuktikan bahwaPenggugat sebagai salah satu anggota/Deputi pada BP Batam telah menerima objek gugatan;d.

Nur Syafriadi, M.Si., sebagai Anggota 4/Deputi BidangPengusahaan Sarana Lainnya BP Batam dan PARA PENGGUGAT IlINTERVENSI, yakni Ir. Fitrah Kamaruddin, M.M. sebagai Anggota5/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam dan Drs. A.

/Deputi BP Batam.

selaku Sekretaris menandatangani surat nomor :09/TMBP/I/2012 perihal permohonan mengikuti Program BantuanPengembangan Koperasi Perkotaan dan Perdesaan TA 2012 yangditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UMKM Toraja Utara yangdilampiri dengan Notulen Rapat Pengurus, Profil Koperasi PertenunanToraja Melo dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).BerdasarkanSurat Permohonan tersebut Dinas Perindagkop dan UMKMToraja Utara menerbitkan surat rekomendasi tertanggal 6 Januari 2012yang ditujukan Kepada Deputi

Bidang Pembiayaan, KementerianKoperasi dan UKM dilampiri dengan berkas permohonan.Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan PerdesaanTahun Anggaran 2012 didasari Peraturan Menteri Koperasi dan UKMNomor : 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentangPedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasidan Peraturan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi danUKM Nomor : 05/Per/Dep.3/I/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentangPertunjuk Teknis Program Bantuan Pengembangan

Terhadap proposalusulan yang telah memenuhi persyaratan dan dinilai layak dapatdiberikan rekomendasi sebagai calon peserta program bantuan.Bahwa dalam berkas proposal yang diajukan tidak memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi BidangProduksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Nomor01/Per/Dep.2/III/2012 tanggal 25 Maret 2012 tentang PedomanPelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi BidangProduksi pasal 4.Bahwa rapat pengurus Koperasi Pertenunan Toraja Melo tidak

Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasidan UKM dilampiri dengan berkas permohonan.Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Deputi Bidang ProduksiKementerian Koperasi dan UKM Nomor : 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program BantuanPengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi, Tujuan Program adalah :a.

Foto copy petikan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan KementerianKoperasi Dan Usaha Kecil Dana Menengah Nomor:15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang PenetapanNamanama Koperasi Peserta program Bantuan PengembanganKoperasi Perkotaan Dan Pedesaan Tahap Kedua TA. 2012;30. Foto copy Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 821.22026tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV LingkupPemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 februari 2012;31.

Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan;

DJOKO PEKIK IRIANTO, M.Kes sebagai Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementrian Pemuda dan Olah Raga;

Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementrian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0165.P/MENPORA/D.V/5/2011 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi Bantuan Prasarana dan Sarana Olah Raga Tahun 2011 tertanggal 26 Mei 2011 beserta 1 (Satu) lembar lampirannya;

Propinsi Jawa Timur Nomor : 197.g / MENPORA / D.V.PPK / VIII / 2011, Nomor : 017/ FSP-3Jatim / VIII / 2011 tentang Bantuan Pendampingan DPD Forum SP.3 dalam Rangka Revitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat (Lapangan Olah Raga Tingkat Kecamatan) di Propivinsi Jawa Timur;

Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementrian Pemuda dan Olah Raga Nomor : 0.350/MENPORA/D.V/5/2011 tentang Bantuan Maksimal Bagi Revitalisasi Prasarana Olah Raga Masyarakat (Lapangan Olah Raga Tingkat Kecamatan) tertanggal 09 Agustus 2011 beserta 1 (satu) lembar lampirannya;

Brahmantory, Asisten Deputi PengembanganHalaman 6 Putusan Nomor 25/PID.SUSTPK/2017/PT SBYPrasarana dan Sarana Keolahragaan dan Dewan Pengurus Daerah ForumPurna SPPP (Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) Jawa Timuryang diwakili sdr.

Brahmantory,Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaandengan terdakwa Samsul Anam selaku ketua komite Pembangunan SaranaOlahraga Desa Ngawen Kecamatan Sidayu kabupaten Gresik, dan padatanggal 13 Februari 2012 ada bimbingan teknis lanjutan revitalisasi Saranalapangan tingkat kecamatan di Yogyakarta.

Brahmantory, Asisten Deputi PengembanganPrasarana dan Sarana Keolahragaan dan Dewan Pengurus Daerah ForumPurna SPPP (Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan) Jawa Timuryang diwakili sdr.

Brahmantory,Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaandengan terdakwa Samsul Anam selaku ketua komite Pembangunan SaranaOlahraga Desa Ngawen Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dan padatanggal 13 Februari 2012 ada bimbingan teknis lanjutan revitalisasi Saranalapangan tingkat kecamatan di Yogyakarta; Bahwa kegiatan revitalisasi Prasarana Olahraga Masyarakat menurutketentuan dalam Peraturan Deputi Bidang Harmonisasi dan KemitraanNomor 300.B Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis bantuan

Asisten Deputi PengembanganPrasarana dan Sarana Keolahragaan.

Selanjutnya, untuk menindaklanjuti suratsuratPenggugat, maka sekitar bulan Oktober 2016, Penggugat melalui KuasaHukumnya, bertemu dengan Deputi Perlindungan untuk mempertanyakantentang permohonan Pencabutan Tunda Layan yang tidak pernah direspon olehpihak Deputi Perlindungan.

Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan hasilyang diinginkan, karena menurut Deputi Perlindungan bahwa pihak Penggugatlah yang tidak pernah memenuhi setiap panggilan untuk mengklarifikasi datayang diperlukan selama proses Tunda Layan diberlakukan. Bahkan, sangatterkesan bahwa Penggugatlah yang sengaja tidak mau memenuhi setiappanggilan klarifikasi dari pihak Deputi Perlindungan.Bahwa kemudian Deputi Perlindungan menerbitkan Surat Permohonan SanksiAdministrattif PT.

Sodo SaktiJaya dari Deputi Perlindungan tersebut (Bukti Terlampir), maka Penggugatmelayangkan surat nomor: 110/SSJ/DIR/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016tentang Permohonan Klarifikasi yang ditujukan kepada Dirjen Pembinaan danPengawasan Ketenagakerjaan. Namun, sekali lagi, semua suratsurat yangdilayangkan sebelumnya kepada Deputi Perlindungan tidak pernah diresponsuratsurat Penggugat.

Hal inisangat tampak dan jelas Tergugat bersikap berpihak pada Pemohon PemberianSanksi, dari Deputi Perlindungan BNP2TKI, Sdr.

Padahal, hanya persoalan administrasi, persoalan itu punkarena adanya permohonan dari DITPAMWAS kepada Deputi PerlindunganBadan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(BNP2TKI). Kemudian, Deputi Perlindungan BNP2TKI melalui suratNo.B.2130/PL/IX/2016 Prihal: Permohonan Sanksi Administratif PT.