dijatunkan kepada para Anak sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaanPENUNTUT UMUM tersebut telah CUKUP MEMADAI ataukah dipandangHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 05/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Gskterlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan paraAnak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajibanHAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspekYURIDIS yang telah dikemukakan di atas ;Menimbang, bahwa dalam penilitian

berisi serbuk kristalnarkotika jenis shabu sudah tidak ada lagi dikantong celana Terdakwaakantetapi ditemukan oleh pihak kepolisian telah berada di jalan yang tidak jauhdarilokasi penangkapan; Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwabahwa sabu tersebutterjatuh dari sakunya pada saat dia berontak karena hendak ditangkap olehpihak kepolisian; Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkusan plastikwarna bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan jenis shabu telahdilakukan penilitian

Berdasarkan keterangan Terdakwabahwa sabu tersebut terjatun dari sakunya pada saat dia berontak karena hendakditangkap oleh pihak kepolisian;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkusanplastik warna bening berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan jenis shabutelah dilakukan penilitian, berdasarkan hasil keterangan pengujian dari Balai POMJambi Nomor : PM.01.05.881.03.18.12876 tanggal 25 April 2018 yangditandatangani oleh Agus Jayadi NIP. 19740811 200003 1 002, ManagerTeknis

III yang juga tidak terlepas dari TergugatII, ( sebagai Presiden Direktur ) yang mengetahui denganjelas tanah Sertifikat Hak Milik No. 9 itu jual belinya adalah tidak benar, tetapi sengaja menganggunkannya pada Tergugat V, hal ini menunjukan bahwa Tergugat III pun. mempunyaiTktikad buruk ;bahwa demikian pula Tergugat V telah menerima SertifikatHak Milik No. 9 Itu dijadikan anggunan untuk kredit Tergugat III, tanpa memperhatikan dimana lokasi tanah tersebutterletak dan yang jelas tidak mengadakan penilitian

polisiatastindakpidanapengrusakan yang dilakukan Saksi FREDI atas dindingtembok bangunan yang di beli Para Terdakwa dari Tengku IlhamArif ;Bahwa Para Terdakwa merasa keberatan dan dirugikan atas tidakdimuatnya/ tidak dicantumkannya secara keseluruhan bukti surat yangdiajukan di depan persidangan, dan Hakim Pengadilan Negeri Medantidak memuat/ tidak mencamtumkan secarakeseluruhan bukti suratyang diajukan pada Berita Acara Sidang Nomor18/Pid/C/2018/PN.Mdn tertanggal 13 November 2018 ;Selanjutnya jika dilakukan penilaian dan penilitian

diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga dimasa mendatang= (7=dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat seharihari dan pidana yangdiatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Hakimadalah tepat dan adil bagi terdakwa ;Menimbang, bahwa terhadap berat ringannya pidana yang akan dyatuhkan,Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa masih tergolong anakanak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun hal mana dikuatkan dengan surat hasil penilitian

sehingga masihtermasuk anakanak.Perbuatan yang dilakukan oleh Anak NUR MUHAMMAD FIRDAUS AliasDAFIR Bin BURIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 362 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas,Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan baik Anak maupunPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap suratdakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Pemasyarakatan telahmembacakan Hasil Penilitian

Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi;Menimbang, bahwa selain daripada itu, sebelum menjatuhkan pidanaterhadap diri Anak akan dipertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penilitian kemasyarakatan yangdilakukan oleh petugas kemasyarakatan, pada pokoknya telah menyarankankepada hakim agar Anak harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan reyHalaman 17 dari 19 hal Putusan Pidana Khusus Anak Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Amb. 81 ayat (1), (

Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.SusAnak/2018/PN AmbMenimbang, bahwa selain daripada itu, terhadap diri Anak perludipertimbangkan halhal sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil penilitian kemasyarakatanyang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan, pada pokoknya telahmenyarankan kepada hakim

diberhentikan tidak denganhormat sebagai kepala desa atau jabatan pemerintah desaatau jabatan negeri yang semula sudah dibuat pada saatpendaftaran (berkas masih berjumlah 1 eksemplar) namundalam 5 eksemplar perbaikan tersebut tidak ada sama sekali.JAWABAN ATAS KEKURANGAN PERSYARATAN PADA BERKASPENGGUGATBahwa dalam gugatannya, Penggugat menyebutkan berkaspersyaratan pendaftaran adalah lengkap sehingga keberatan atasditerbitkannya hasil Berita Acara Nomor :15/PPKD/TKH/II/2021 tentangHasil Verifikasi dan Penilitian

Surat pernyataan belum pernahdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa Ataujabatan pemerintah desa atau jabatan negeri.Bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas maka pada tanggal05 Februari 2021 dibuatlah oleh Tergugat Berita Acara Nomor15/PPKD/TKH/II/2021 tentang Hasil Verifikasi dan Penilitian BerkasBakal Calon Kepala Desa Tangkahen isi pokok memuat 2 bakalcalon yang memenuhi syarat dan 2 bakal calon yang tidakmemenuhi syarat beserta keterangannya.

PENGGUGAT tersebut di atasdapat diketahui dan dibuktikan pula berdasarkan Laporan TimPeneliti Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Sertifikat HakMilik 610 /Pusaka Rakyat, HM.52, 53 di wilayah KelurahanRorotan Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utarasebagaimana tertuang dalam Surat Walikotamadya JakartaUtara No. 6787/1.711.9 tanggal 26 Oktober 1992 perihalSengketa Tanah antara Hak Milik No. 610/Pusaka Rakyat danHak Milik No. 52, 53 Sukapura di Kelurahan Rorotan yangmenyatakan berdasarkan Hasil Penilitian

Tahun 1992, ketika terjadi sengketa tumpang tindih batas tanahC.3.C.4.antara SHM No. 610/Pusaka Rakyat dengan SHM 52, SHM 53,dan berdasarkan Surat Walikotamadya Jakarta Utara No.6787/1.711.9 tanggal 26 Oktober 1992 menyatakanberdasarkan Hasil Penilitian, Pengukuran, Pengembalian BatasTanah SHM No. 610/Pusaka Rakyat, HM No. 52, 53 Sukapura,ketiga SHM tersebut ternyata BENAR DAN SAH dan ketika itutidak disinggung keberadaan tanah Girik C. 1807 Persil 31 S.IIIatas nama H.

Biaya penilitian dan skripsi =Rp. 5.000.000,H. Biaya Proses Sertifikasi Guru PAK = Rp. 5.000.000.Total kerugian material = Rp. 61.608.000,25.1.

Biaya penilitian dan skripsi =Rp.5.000.000,H. Biaya Proses Sertifikasi Guru PAKRp.5.000.000,Total kerugian material = Rp. 61.608.000,6.2.

Permen 33 Tahun 2015 tentang tata cara Pemasangantanda batas Wilayah IUP.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) UU RI No.4 Tahun2009 pertambangan adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penilitian , pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi penyelidikan umurn , eksplorasi , studi kelayakan , konstruksi ,penambangan , pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualanserta kegiatan pasca tambang.Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 256/Pid.Sus

gugatan yang diajukan PENGGUGAT dari aspekformal gugatannya telah lewat tenggang waktupengajuan gugatan sebagaimana diisyaratkan dalamKetentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan olehkarenanya gugatan PENGUGAT harus' dinyatakan tidakditerima ( Niet ontvankelijke verklaard ) : Menimbang, bahwa karena gugatan PENGGUGAT tidakditerima, maka mengenai pokok sengketa tidak perludipertimbangkan lagi ; Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telahmelalui Proses Penilitian

Laporan Hasil Penilitian Masyarakat Untuk Sidang Pengadilan Nomor19/Lit.A/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 atas nama ANAK yang dibuat olehH. ABDUL BASYID, S.IP Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari BalaiPemasyarakatan (BAPAS) Amuntai dengan rekomendasi agar menjatuhkansanksi berupa pengembalian Anak Kepada Orang Tua/Wali (AKOT/W) danmewajibkan Anak mengikuti bimbingan serta pengawasan pada BAPASAmuntai selama 6 (enam) bulan;2.

., tanggal 13 Juni 2007, secara tegas antara lainmenjelaskan sebagai berikut: bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasitelah mengadakan penelitian baik dari data Yuruidis maupun data fisik dilapangan, bahwa hasil penilitian dari Kantor Desa Setiamekar, KecamatanTambun Selatan tanah milik adat dengan luas 22.150 m?

faktafakta yang terungkap dipersidangan, dimanaTerdakwa yang masi tergolong anakanak sudah mampu menikam korban denganmenggunakan sebilah pisau badik dengan sadar, padahal diketahuinya hal tersebut adalahperbuatan yang melanggar hukum, lagi pula dimana seorang anak dengan umur 16 Tahunyang seharusnya melakukan halhal baik yang dapat berguna bagi dirinya, malah berbuat19halhal yang telah melanggar hokum apa lagi dengan menghilangkan nyawa manusia, olehkarenanya dengan tidak mengenyampingkan hasil Penilitian

Anak tidak lagi mengulangitindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehinggaMajelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak;Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2021/PN PkyMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Laporan PenlitianKemasyarakatan dari Pembimg Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas IIPolewali yang menyarankan agar Anak dihukum dengan penjara di LembagaPemaan Khusus Anak (LPKA) Mamuju demi kepentingan terbaik bagi Anakdimana dari hasil laporan penilitian

proses banding, yangbesarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;Bahwa Pertimbangan majelis Hakim tinggi membatalkan Penundaanpelaksanan Surat Objek sengketa sangatlah Tidak Fair (UNFAIR) karenapembatalan tersebut berdasarkan kepada penerapan hukum yang salah,Majelis Hakim Pengadilan Tingga Tata Usaha Negara tidak cermat dalammelihat latar belakang permasalahan hukum dan tidak mempertimbangkanjangka waktu proses pencocokan dan penelitian (Das Sollen) denganjangka waktu proses pencocokan dan penilitian

pengawasan orang yang lebih tua, sehingga Anak kurang mendapatkanperhatian dan pendidikan keluarga yang cukup dari orang tuanya, makapenyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh Anak dalam perkara ini merupakan akibat nyata dari kurangnya pembinaandan pendidikan keluarga dari orang tua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan denganketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dan Hasil Laporan Penilitian

Hasil penilitian kemasyarakatan;4. Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.