Ditemukan 8359 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 1157/Pdt.G/2017/PA.IM Tanggal 4 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (ARYANTO BIN MUNTARA) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (WITRI BINTI RAWAN
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
82 — 46
82 — 46
Anmad Dumiyati ; Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak diangkat berdasarkan Suratkeputusan dan anggota relawan masih sama dengan yang ada ditahun 2016 ; Bahwa tugas saksi sebagai relawan adalah membantu masyarakatyang terkena bencana alam seperti evakuasi korban, melakukanmitigasi yaitu pemetaan wilayahwilayah di Bekasi yang rawan banjir.kemudian tugas saksi sebagai Wakil Ketua Satgas PenanggulanganBencana adalah mengkordinir pada saat ada bencana/ kegiatanrelawan lainnya; Bahwa sebagai relawan saksi
Mengadakan rapat koordinasi dengan Satpol PP, Dishub, DinasBimarta, Camat Kecamatan yang termasuk peta rawan bencana;b. Menugaskan Relawan/Satgas Penanggulangan Bencana dimasingmasing Kecamatan yang ada dalam peta rawanbencana.c. Menyiapkan peralatan untuk digunakan Satgas, peralatan ditempat pengungsian;d. Menetapkan jalur evakuasi;Halaman 276 dari 401 Putusan Perkara Nomor : 126/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Bdg.e.
Padapertengahan tahun 2017 sampai sekarang terdakwa menjadi stafpelaksana di bidang kesiapsiagaan, dimana tugas terdakwa melakukanpemantauan ke titik lokasi yang dianggap rawan banjir;Bahwa pada Tahun 2016 dan 2017 terdakwa diperintahkan Sdr.
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
19 — 1
memberikannasihat/penjelasan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, sertakedua orang tua calon suami anak para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur,diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, ataubahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anakbelum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semuaitu akan rawan
penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak paraPemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak dibawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang palingtinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organreproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belummatang, yang semua itu akan rawan
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Syam Suarman, SH
76 — 26
76 — 26
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf e UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi orangyang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakanmodal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis adalahpejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraanNegara rawan terhadap Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputiDireksi, Komisaris dan
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012 1660 — 6590
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
., LL.M.Pertimbangan mengapa materi muatan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) relevan dengan ketentuan UUD 1945adalah, pertama, hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (utrecht)karena keistimewaannya terletak pada sanksinya yang bersifat memaksa,berbeda dengan hukum lainnya (hukum perdata dan hukum internasional).Sanksi istimewa hukum pidana terhadap setiap orang yang telah terbuktimelanggar hukum pidana sangat rawan terhadap pengabaian hak asasiterdakwa/ terpidana
Putus : 27-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN.Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin KALIRI
71 — 26
71 — 26
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabatlain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, yang meliputi :a.
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
134 — 35
134 — 35
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 angka 7 Undangundang Nomor 28Tahun 1999 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang memiliki fingsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraannegara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 22
Register : 05-10-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 160-K/PM.III-12/AL/X/2017 Tanggal 8 Januari 2018 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
KHOIRUL MUHJI FAJAR
123 — 48
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
KHOIRUL MUHJI FAJAR
123 — 48
Telinga : pada daun telinga kanan, 3,5 (tiga koma lima) sentimeterdiatas liang telinga, 17 (tujuh belas) sentimeter dari garis pertengahardepan dan 163 (seratus enam puluh tiga) sentimeter dari tumit,ditemukan luka terbuka berbentuk garis tepi rata, dengan sudut tajampada kanan bawah dan sudut tumpul pada kiri atas, ukuran 2,5 (duakoma lima) sentimeter kali 0,2 (nol koma dua) sentimeter, dasar lukatulang rawan telinga (luka nomor dua belas), dan pada telinga kiri tidakditemukan kelainan dan tandatanda
Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Plg Ngadino Bin Yusuf
55 — 18
55 — 18
Budiman sekaligus atausecara bertahap, yang jelas saksi hanya tinggal tanda tangan setiap kali berkastersebut disodorkan;Bahwa 118 orang petani tersebut tidak tinggal di desa, tapi tinggal di kebun, yaitu dipondokpondok;Bahwa karena kondisi para petani tersebut rawan, maka melalui Sdr. Budimanmereka minta dibuatkan surat keterangan domisili;Bahwa saksi membuatkan surat keterangan domisili apabila mereka tinggal lebihdari 6 (enam) bulan;Bahwa yang mengantar berkasberkas ke saksi adalah Sdr.
Register : 02-11-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 327/Pid.Sus/2015/PN Lmj. Tanggal 27 Januari 2016 — * Pidana
- TARIK Alias P. JOYO Bin ILIK
370 — 33
370 — 33
menebang pohon pokok, dalam artianditanami tanaman tegak akan tetapi oleh terdakwa ditanami tanamansayurSayuran dan menebangi pohonan pokok;Bahwa setelah dinyatakan ditutup, siapapun tidak boleh menggarap dilahan petak 73 tersebut meskipun anggota LMDH atupun ada anggotaLMDH yang menggarap di lahan kawasan hutan dan tidakdiperbolehkan lagi;Bahwa saksi bekerja di BUMN mulai tahun 1991, dan saksi sebagaiKRPH sejak Mei 2014, dan saksi sebagai KRPH sering melihat/blusukan ke daerah atau tempat yang rawan
Upload : 11-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 4 /PID.TPK/2020/PT DPS I WAYAN SUKERTIA
273 — 171
273 — 171
dari pengabdian danidealisme , idealisme dan pengabdian Terdakwa ini juga menghambatkeinginan beberapa oknum yang mencoba mengambil alih dana ini untukdijadikan dana Bumdes Bersama tanpa melalui mekanisme yang benar,sehingga semua dana UPK di rekening BRI sempat ditransfer ke rekeningBumdes Bersama tanpa persetujuan Terdakwa , hal itu terjadi karenamemang Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atas rekening SPPPerguliran , namun akhirnya dana itu dikembalikan lagi ke SPP Perguliranketika disebutkan rawan
Putus : 24-10-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 32/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm. Tanggal 24 Oktober 2013 —
37 — 8
37 — 8
sebesar 70, 51 % yaitu laporan LaporanMingguan Kemajuan Pekerjaan yang terakhir konsultan pengawas buatpada tanggal 1518 Desember 2011 Minggu keXV (lima belas) padapekerjaan Pembangunan Bengkel dan Pabrik Es adalah sebesar 70, 51 %,yang dibuat pada tanggal 18 Desember 2011, dengan pertimbanganatas penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Pengairan KabupatenBanjar terhadap penyerapan anggaran, oleh karena dana DAKminimal penyerapannya adalah 50 % ke atas, dan keadaan sosialmasyarakat kecamatan AluhAluh rawan
Putus : 12-08-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 24/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bjm Tanggal 12 Agustus 2015 — WIDYO TJAHYONO Als. YONO BIN SOETJIPTO (Alm)
63 — 21
63 — 21
pengaspalan agar dapat memenuhi sesuai denganspesifikasi teknis yang telah ditentukan di dalam kontrak pekerjaanpengaspalan.Bahwa benar yang berkewajiban untuk membuat DMF adalah kontraktorsebab di dalam spesifikasi teknis tahun 2006 divisi 6.3.8 tentang pengukurandan pembayaran dijelaskan pembayaran pekerjaan sudah termasuk biayapengujian.Bahwa benar untuk pekerjaan yang tidak membuat DMF maka pekerjaantersebut tidak memiliki acuan dalam melaksanakan pekerjaan tersebutsehingga pekerjaan tersebut rawan
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa)
MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
94 — 19
94 — 19
Sedangkan layanankhusus ditujukan bagi anakanak yang tinggal didaerah terpencilseperti di tepi pantai, di perbatasan, anak fakir miskin atau anakdidaerah rawan konflik;Bahwa bentuk program pendidikan inklusif yang akan dijalankandidaerah ditentukan oleh proporsal yang diajukan oleh pesertapenerima dana bantuan yang nantinya akan dijalankan oleh Pokjayang dibentuk untuk pelaksana pendidikan inklusif. Jika dalamHalaman 92 dari 172 Putusan Nomor : 35/Pid.SusTPK /2015/PN.
Register : 02-07-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 13/PID.TPK/2019/PT BDG Tanggal 11 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SIJU , SH, MH
Terbanding/Terdakwa : Drs HERRY ISMIRADI, MM
93 — 77
Terbanding/Terdakwa : Drs HERRY ISMIRADI, MM
93 — 77
Halaman 23 dari 142undangan;c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepadaWalikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saatdalam kondisi darurat bencana;f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; danh. melaksanakan kewajiban
Register : 27-01-2017 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg Tanggal 27 April 2016 — ILYAS KALIRI Bin Alm. KALIRI
76 — 21
76 — 21
Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang bahwa selanjutnya dalam pejelasan Pasal 2 UndangUndangNomor 28 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabatlain yang memiliki fungsi strategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnyadidalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi,dan nepotisme, yang meliputi :a.
Register : 06-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 2-K/PM.III-13/AL/I/2016 Tanggal 24 Februari 2016 — Moch. Choirul Naim/ KLK Mer / 111538 / Anggota KRI Teluk Ende-571 / Satfibarmatim.
94 — 62
94 — 62
didapatkan resapan darah daerahkepala bagian belakang.2) Pada selaput labalaba otak didapatkan perdarahan hampir seluruhlapangan pandang otak.3) Pada tulang tengkorak terdapat patah tulang majemuk pada daerahkepala bagian belakang dan dasar tengkorak.4) Otak besar, terdapat pembengkakan, berat otak seribu seratus tujuhpuluh gram.5) Otak kecil, terdapat pembengkakan, berat seratus empat puluhgram.Leher didapatkan resapan darah pada otot leher sisi kiri dan sisi kanan,kemudian didapatkan patah tulang rawan
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
180 — 68
180 — 68
sendirimenurut Pasal 1 angka 1 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalah pejabatnegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif atau pejabat lainyang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 UndangundangNomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pejabat lain yang memiliki fungsistrategis adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukanpenyelenggaraan negara rawan
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana
- HASBI HASIBUAN, SH. MSC
204 — 251
204 — 251
Saksi RUDI SAPTARI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik memberi keterangan, dibuat beritaacara, tandatangan, tidak ada paksaan dalam memberi keterangane Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Keselamatan Teknik dan Saranaberdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta pada tahun Juli 2011, dantugastugas saksi yaitu menganalisis daerah rawan kecelakaan, melakukanpenelitian terhadap rancang bangun kendaraan bermotor roda 4, menerbitkansertifikat regristasi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm Tanggal 6 Mei 2020 — - BOY RACHMAD NOOR, S.AP.,Bin (Alm)
SULAIMANSYAH
257 — 179
257 — 179
petunjuk teknis terkait pekerjaan pembangunan sarana danprasarana penunjang air bersih perdesaan yaitu Peraturan MenteriPekerjaan Umum No.47/PRT/M 2015 tentang penggunaan dana alokasikhusus bidang infrastruktur;Bahwa sesuai Juknis sasaran dari pekerjaan pengadaan pembangunansarana dan prasarana air bersih perdesaan adalah untuk meningkatkanHalaman 142 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.akses minum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)perkotaan, masyarakat di perdesaan yang rawan
Sambungan Rumah (SR) tersebut dariPDAM Intan Banjar yang memberikannya, termasuk juga dari programPamsimas (Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat) ;Bahwa sesuai Permen PUPR No.47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk teknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, dalam lampiran Illtentang petunjuk pelaksanaan subbidang air minum Pendahuluan, 1.3.Tujuan DAK bidang air minum adalah meningkatkan akses air minumterutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan,masyarakat di perdesaan yang rawan