• Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan TanahNomor: 122/SK64.04/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 TentangPenetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam Rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan diKabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Penilai yang digunakanadalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sebagaiPenilai Pertanahan untuk menilai/menaksir besarnya ganti kerugian atasobjek pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah untukPembangunan

  Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012, Penilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan telah melaporkan danmenyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana PengadaanTanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yangdituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Belanja JasaAppraisal Pengadaan Tanah Untuk Pelabuhan Pesawan Nomor:063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September 2020;e.

  Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 34 Undangundang Nomor 12Tahun 2012, Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh KJPP Sih Wiryadi &Rekan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.5.

  Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai KJPPSih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP SihHalaman 33 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN TjsWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan

  berdasarkan jawaban Termohon keberatan yang menyatakan besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh PenilaiHalaman 41 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN TjsKJPP Sih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP

• Bahwa untuk menentukan besaran nilai ganti kerugian kepadapemilik lahan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat melaluisurat No. 120/584.b/Pem2016 tanggal 22 November 2016,menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Razak Uswatun & Rekan guna melakukan penilaianterhadap harga objek pengadaan tanah.d. Bahwa hasil penilaian ganti kerugian tersebut kemudian dilaporkanoleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekanmelalu' surat NO.

  Bahwa berkenaan dengan penetapan harga objek tanah yang akandibebaskan, termasuk tanah milik Pemohon Keberatan seluas 6.000m2 yang nilainya sebesar Rp. 667.200.000. , tentunya penetapantersebut didasarkan pada keahlian yang dimiliki oleh KJPP MuttaginBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan.

  Termohon Keberatan 2dalam memberikan ganti kerugian terhadap pemilik lahan yang terkenapembangunan BP2IP sudah berpedoman dan didasarkan pada hasilpenilaian harga ganti kerugian yang ditetapkan oleh KJPP MuttaqinBambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan tersebut.Berdasarkan alasanalasan serta halhal yang telah diuraikan di atas,Termohon Keberatan 2 memohon kepada Mejelis Hakim Yang Muliayang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusandengan amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

• BANK MANDIRI, Tbk, REGIONAL RETAIL COLLETION AND RECOVERY JAKARTA 2
  2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) BILLY ANTHONY LIE & REKAN
  Turut Tergugat:
  KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR

• Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
  2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura
  3.Aprilia
  4.Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)
  5.Kepala Kantor Pertanahan, Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Jayapura

• ,M.SITermohon III: kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesiaTermohon IV: kjpp sudiono awaluddin dan rekan

• Yusrizal, Henry, Rusli& Rekan; Faktur Pajak dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atastransaksi kepada KJPP Yusrizal, henry, Rusli & Rekan; Service agreement tanggal 01 Januari 2010 antara AverisSdn Bhd (Averis) dan PT Rigunas Agri Utama (client); Invoice tagihan dari Averis sebesar USD 225.000,00 (setaradengan Rp2.034.525.000); Certificate of Domicile (COD) Averis dari Otoritas PajakMalaysia; Service Agreement tanggal 02 Januari 2009 antara PTRigunas Agri Utama ( klien) dan RGM International Pte Ltd

  Consultan Services and Fee kepada KJPP Yusrizal,Henry, Rusli & Rekan sebesar Rp20.000.000,00;Halaman 116 dari 148 halaman.

  Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00 karena dalamkwitansi disebutkan untuk pembayaran agardilakukan transfer ke rekening KJPP Yusrizal,Henry, Rusli & Rekan; Bahwa dengan demikian Terbanding berpendapatkoreksi tetap dipertahankan sebesarRp20.000.000,00;a.3.

  Bahwa Majelis mengabaikan fakta bahwaPemohon Banding hanya dapat menjelaskaneksistensi penyerahan jasa pada tataranformal, yaitu jasa tersebut dilakukan sesuaidengan perjanjian kerja yang dibuat antaraPemohon Banding dengan Dwi ValuinaConsulting atas Jasa Apraisal kebun danperjanjian kerja antara Pemohon Bandingdengan KJPP Yusrizal, Henry, Rusli & Rekan atasJasa Penilaian terhadap property.

  Putusan Nomor 1375/B/PK/PJK/20174.3.2.4.3.3.mengingat bukti yang diberikan hanya berupakwitansi, namun tidak ada bukti transfer/rekening koran Namun demikian PemohonBanding tidak dapat memberikan pembayaranjasa penilaian kepada PT Dwi Valuina sebesarRp40.000.000,00 maupun buktitransfer/rekening koran pembayaran jasapenilaian kepada KJPP Yusrizal, Henry, Rusli &Rekan sebesar Rp20.000.000,00, padahal dalamkwitansi masingmasing transaksi tersebutdisebutkan untuk pembayaran agar dilakukantransfer ke

• KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan, dengan alamat JI. DanauMahalona No. 98 Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, KotaMakassar, selanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING semula TERGUGAT II;3.

  Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan penelitian dan penelusuran dari aspeklegal formal dan materil pengajuan lelang eksekusi oleh Bank BRI Kantor CabangMakassar Maros/TERGUGAT dan KJPP Nanang Rahayu Sigit Parwanto &Rekan/TERGUGAT II serta KPKNL Makassar/TURUT TERGUGAT telah terjadiPerbuatan Melawan Hukum (PMH) secara Perdata, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menjelaskan ...tiap perobuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang

• asaspublisitas (publicity), yakni didahului dengan pengumuman di Media Massahalaman 13 dari 31 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Biloleh Tergugat Il, karena pengumuman tersebut bisa dalam bentuk iklandan brosur.18.Bahwa kemudian Tergugat Il mengajukan lelang ulang / yang keduamelalui Turut Tergugat I/KPKNL Yogyakarta, dimana Tergugat II telahmenurukannilai/narga limit lelang menjadi sebesar Rp.650.000.000,(enam ratus lima puluh juta rupiah), dan itupun masih jauh dari penilaianAppraisal indipendent KJPP

  ditanda tangani secara bersama sama, akan tetapi hal tersebut juga tidakdilaksanakan oleh Para penggugat dan Para Penggugat telah mengingkarikesepakatan tersebut, justru mengajukan gugatan dalam perkara ini.22.Bahwa mengenai penurunan harga limit pada lelang kedua oleh Tergugat IIdari sebesar Rp.950.000.000, (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)diturunkan menjadi Rp.650.000.000, (enam ratus lima puluh juta rupiah)tersebut masih diatas nilai Likuidasi dari hasil penilaian AppraisalIndipendent KJPP

  , diberi tanda bukti T.I.II7;halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PN Bil10.11.12.13.14.15.16.17.18.Fotokopi Jadwal Riwayat Kredit / rincian hutang Para Penggugat kepadaTergugat II terhitung sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan bulan Juli2018 (saat diajukan lelang ke 1 (satu) ke KPKNL Yogyakarta pada tanggal 12Juli 2018) dan penjelasannya, diberi tanda bukti T.I.II8 ;Fotokopi Laporan Penilaian Aset Sulistyo (obyek sengketa), tanggal 30 April2018, oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

  KJPP Yanuar Bey & Rekan, selaku Appraisal indipendent yangmempunyai keahlian dibidang penilaian dan penaksiran suatu aset barangtidak bergerak, juga telah melakukan penilaian/panaksiran terhadap obyekHak Tanggungan dalam perkara a quo, agar supaya bisa menjelaskansecara transparan dan akuntabel dalam persidangan perkara ini.Eksepsi dari Turut Tergugat : Eksepsi Plurium litis consurtium (Kurang pihak yang digugat), maka sudahsemestinya Para Penggugat menarik Kantor Jasa Penilai Publik Yanuar Beydan

• Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah Pembangunan JalanTol ManadoBitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudah dilakukan sesuaidengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIH Wiryadi & Rekanmerupakan Penilai resmi berdasarkan Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai No.585/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri KeuanganRl, in Penilai Publik No. 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkanoleh Menteri Keuangan RI dan Lisensi dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRI

  Bahwa proses penilaian oleh pelaksana pengadaan tanah Pembangunan JalanTol ManadoBitung melalui KJPP SIH Wiryadi & Rekan sudah dilakukan sesuaidengan keahlian dan kompetensi mengingat KJPP SIH Wiryadi & Rekanmerupakan Penilai resmi berdasarkan Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai No.585/KM.1/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Menteri KeuanganRl, jin Penilai Publik No. 101/KM.1/2009 tanggal 29 Juni 2009 yang dikeluarkanoleh Menteri Keuangan RI dan Lisensi dari Kepala Badan Pertanahan NasionalRI

• HADI SISWANTO ;

• Photo Copy Akte Perjanjian Kredit No. 92 tanggal 20 Juni 2017 ;
• Photo Copy Akta Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 7 Juni 2018 ;
• 1 (satu) bendel dokumen laporan penelitian asset KJPP Satria Iskandar dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  Bank Danamon Indonesia terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SW/260718.02 tanggal 26 Juli 2018 ;

• 1 (satu) bendel dokumen laporan penilaian asset KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  Bank Danamon Indonesia terletak Jalan Siwalankerto Tengah Nomor 57 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: R-PPC/SISCO.SBY/SBY/SW/130418.01 tanggal 13 April 2018 ;

• 1 (satu) bendel dokumen laporan penilaian asset KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  SETIAWAN ;

• 1 (satu) lembar Photocopy legalisir tanda daftar perusahaan nomor 09.02.5.74.35328 tanggal 4 Desember 2014 ;
• 1 (satu) bendel Photocopy legalisir NPW Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar dan Rekan ;
• 1 (satu) bendel Photocopy laporan pekerjaan KJPP Iskandar Setiawan dan Rekan bulan April dan bulan Juli 2018 ;
• 1 (satu) lembar Photocopy legalisir alur kerja penilai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

• 1 (satu) Bundel Dokumen Hasil Proses Pelelangan dan Kontrak Dengan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan T.A 2010.
• 1 (satu) Rangkap Berita Acara Ganti Rugi Nomor : 580/08/BA/PPT-PPU/2011
• 1 (satu) Rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa ) (Ringkasan Kegiatan) Nomor 00465/08/BA/PPT-PPU/2011.
• 1 (satu) Rangkap Advis Teknis BPN Nomor : 400/12/27 44.12/2010.
• 1 (satu) buku agenda kerja tahun 2009 warna hitam.

  PPUNomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (Kantor jasapenilai public atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab.PPUTA.2010, menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKANyang dipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

  MAPPI (Cert), selakupimpinan KJPP Sih Wiryadi dan Rekan, melaporkan hasil pekerjaannya kepada BupatiKab.

  dari KJPP Sih Wiryadi dan Rekan tersebut dari saksi AKBAR,S.Sos BINH.AIDIL selaku kepala sub bagian pengukuran tanah pada Bagian PemerintahanSekretariat Kab.

  PPU Nomor: 910 / 32 / 2010 Tanggal 2 Maret 2010dalam pengadaan penilai public (Kantor jasa penilaipublic atau disingkat KJPP) untuk menilai harga lahan di wilayah Kab. PPU TA.2010,menunjuk lembaga penilai harga tanah KJPP SIH WIRYADI DAN REKAN yangdipimpin oleh sdr. Sih Wiryadi, SE, M,Si.

• (Kantor Jasa Penilai Publik) karenapada awal ketika dianalisa oleh Kantor Cabang belum ada SuratKeterangan dan Kantor Desa dan dari KJPP ;Bahwa harga taksasi nilai jaminan dari KJPP adalah Rp.33.000,00 (tigapuluh tiga ribu rupiah) lebih per meter persegi sedangkan harga taksasiharga tanah dari Kepala Desa setempat (Desa Kandai) adalah bervariasiPutusan Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 76 dari 235ada yang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), ada yang Rp.10.000,00 (sepuluhribu rupiah) ;Bahwa sebagai

  belum menggunakan njilai pembandingseperti harga dari Kelurahan dan nilai dari KJPP, tetapi setelah diskusi diLoan Comitte Kantor Pusat bahwa acuan untuk menilai harga tanah dapatmenggunakan hasil KJPP dan keterangan dari KelurahanBahwa akhirnya diputuskan kredit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluhmiliar rupiah) ;Bahwa Loan Comitte (LC) dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota ibu Hj.

  ;Putusan Nomor 2/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 77 dari 235Bahwa keterangan dari KJPP diserahkan ke Cabang lalu oleh Cabangdiserahkan ke Pusat ;Bahwa pada waktu dilakukan Loan Comite (LC) hanya ada satu datapembanding yaitu dari KJPP lalu Pusat memerintahkan kepada Cabangagar membawa pembanding dari Pemerintah Daerah setempat lalu terbitlahSurat Keterangan dari Kepala Desa Kandai sehingga harga berubahmenjadi 127 % dan itu sudah sesuai dengan SOP ;Bahwa saksi pernah mengirim email kepada pak Wawan

  Pesona Dompu Mandiriserta perhitungan dari lembaga KJPP (Kantor Jasa Penilaian PublikBahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Umaryati A selakuPemimpin Divisi Kredit, H. Iswaryudi (divisi kepatuhan) Ni Nyoman SutriniMurti (Desk MJR), Z.A. Wahyu Nugroho (Divisi Kredit), Indra Silvianti( Divisi Treasure), Kasri A.

  Pesona Dompu Mandiri serta perhitungan dari lembaga KJPP(Kantor Jasa Penilaian Publik);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Siti Umaryati Aselaku Pemimpin Divisi Kredit, H. Iswaryudi (divisi kepatuhan) Ni NyomanSutrini Murti (Desk MJR), Z.A. Wahyu Nugroho (Divisi Kredit), Indra Silvianti( Divisi Treasure), Kasri A.

• KANTOR JASA PENILAIAN PUBLIK (KJPP) ANAS KARIM RIVAI & REKAN (AKR),
  6.BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

• dalam proses pelaksanaan verifikasi danperbaikan peta bidang dan daftar nominatif bagi Penggugat sertabertentangan dengan perundangundangan yang berlaku, justru sebaliknyaPara Tergugat sudah melaksanakan sesuai dengan yang diamanatkanperaturan perundangundangan sebagaimana tersebut pada angka 2 di atasserta telah memenuhi asas keadilan dan kemanusiaan karena penilaianterhadap tanah obyek ganti rugi a quo sudah dipertimbangkan dengancermat oleh Penilai dalam hal ini oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) danpenilaian yang dilakukan oleh KJPP sudah dilakukan dengan benar danprofesional karena dilaksanakan sesuai dengan keahlian dan kompetensimengingat KJPP telah memiliki ijin untuk melaksanakan aktivitas jasakonsultansi penilaian dari Kementerian Keuangan serta KJPP adalahPenilai/Appraisal yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen dariSatuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah Il sesuai mekanismeberdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan telahditetapbkan dengan Keputusan Kepala

• PENENTUAN HARGA LIMIT OLEH APPRAISAL KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik) SESUAI ATURAN.

  Smg dan Putusan Mahkamahagung No. 3109 K/ Pdt/2012;Bahwa mengenai penentuan harga Limit lelang TERLAWAN mengacu pada Nilai Hak Tanggungan dan Laporan PenilaianProperty oleh KJPP Muttagin Bambang Purwanto RozakUswatun & Rekan, sebagai berikut: Perihal : Laporan Ringkasan hasil Penilaian Aktiva Tetapatas nama Al Ustad Hanif Marimba No. File : 0001a/MBPRUYK/NISPCL/DRY/II/2016 Perihal : Laporan Ringkasan hasil Penilaian Aktiva Tetapatas nama Al Ustad Hanif Marimba No.

  File : 0001d/MBPRUYK/NISPCL/DRY/II/2016Bahwa laporan Nilai Limit oleh KJPP Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun & Rekan merupakan Kantor JasaPenilaian Publik yang profesional & Independent, rumus yangdigunakan untuk perhitungan adalah rumus standar yangdigunakan sesuai dengan ketentuan dalam melakukan PenilaianHarga;Bahwa pada tanggal 21 April 2016 TERLAWAN menetapkanHARGA LIMIT LELANG No. 824 / LGL ARM/ BLS / BS /WV/2016 dengan rincian : Obyek Lelang / Barang Jaminan SHM No. 696 nilai Limitlelang

  Penaksir oleh Penaksir/Tim Penaksir.Dengan demikian, harga limit telah sesuai dengan ketentuan ketentuanyang berlaku dan Penilaian harga Limit dilakukan oleh KJPP adalahHal 22 Put No 340/Pdt/2017/PT SMGprofesional dan Independent sehingga tidak ada kejanggalan dalampenentuan Harga limit tersebut.B. TENTANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN 12.

• Penggugat:
  Ekwanto Sutomo
  Tergugat:
  1.PT TOP FINANCE
  2.AHAMAD LAMADIA, S.SOS
  3.KJPP GUNTUR GUNTUR EKI ANDRI DAN REKAN
  4.KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR
  Turut Tergugat:
  KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR

• ., dari Kantor Pakualaman, Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal dan PerijinanTerpadu Kabupaten Kulon Progo; Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun danRekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan di bawahsumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto oleh Majelis Hakim tidakdilakukan penyumpahan dengan pertimbangan memiliki hubungan kerjadengan pihak PT.

  Sudarna, M.MA, selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;e Saksi Agus Proklamanto, SE., dari Kantor Pakualaman,;e Saksi Susilo, MSI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto

  Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil Tahun 2014 2034 menyebutkan : Sub Zona Tambak beradadi Desa Jangkaran dan Desa Banaran, hal ini lebih jelas tergambardalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulon Progo padaLampiran IT PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan,yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakartaadalah sebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjukoleh pihak Angkasa Pura I selaku Instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) danditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.I Yogyakartaselaku Ketua

  dikelola Termohon Kasasi dalambentuk uang dengan jumlah besaran Rp19.500.000, (sembilan belas juta limaratus ribu rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dan tidakmempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan samasekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP

• ., selaku Kepala Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulonprogo; Saksi Agung Kurniawan selaku Kepala Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpoadu Kabupaten Kulonprogo; Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan di Yogyakarta;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah sertatelah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata tidak terdapat

  Nomor 3389 K/Pdt./2016 Saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswatun danRekan;Bahwa semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah sertatelah diperlinatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah dipersidangan, ternyata bahwa tidak cukup bukti yang mendukung bahwaTermohon Kasasi sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian atastambak di atas tanah Hak Milik Kadipaten Pakualaman (PAG) tersebut;Bahkan

  Nomor 3389 K/Pdt./2016tergambar dalam Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Kulonprogopada Lampiran Il PERDA Kabupaten Kulonprogo Nomor 10 Tahun 2014,karena telah mendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan saksi Rahman Hakim selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai

  Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai Penilai Pertanahan yangresmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku instansi yangmemerlukan tanah (berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkanoleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah di Provinsi Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Nomor06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang

  dalam bentuk uang dengan jumlahbesaran Rp79.660.000,00 (tujun puluh sembilan juta enam ratus enampuluh ribu rupiah), sehingga Pemohon Kasasi ll menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanoa dasar yang jelas,dikarenakan saksi Yuswandi bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• Kulon Progo; saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksidiberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febriantooleh Majelis Hakim tidak dilakukan penyumpahan denganpertimbangan memiliki hubungan kerja dengan pihak PT AngkasaPura ;serta telah pula diperlihatkan: alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup

  Sudarna, M.MA., selaku Kepala Kantor Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulonprogo;saksi Agus Proklamato, S.E., dari Kantor Pakualaman;saksi Susilo, M.SI. dari Kantor Badan Penanaman Modal danPerijinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;saksi Angger Fahrul Febrianto, selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta (semua keterangansaksisaksi diberikan di bawah sumpah kecuali saksi Angger FahrulFebrianto);serta

  Rencana Zonasi WilayahPesisir dan PulauPulau Kecil Tahun 20142034 menyebutkan:Sub Zona Tambak berada di Desa Jangkaran dan DesaBanaran, hal ini lebih jelas tergambar dalam Peta Rencana PolaRuang Kabupaten Kulon Progo pada Lampiran Il PerdaKabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2014, karena telahmendirikan tambak di luar zonasi peruntukannya;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapi denganketerangan:saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan,yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah (berdasarkan prosestender resmi) dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi D.

  digarap/dikelola Termohon Kasasidalam bentuk uang dengan jumlah besaran Rp67.000.000,00 (enam puluhtujuh juta rupiah) sehingga Pemohon Kasasi II menganggap bahwapenghitungan nilai besaran ganti kerugian dibuat tanpa dasar yang jelasdikarenakan saksi Purwoko bukanlah ahli di bidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP

• Gatot Wahyu Djatmiko selaku Direktur TergugatIl, bahwa nilai limit lelang ditetapkan berdasarkan hasil penilaianHalaman 9 Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT.DKI3)4)5)6)7)oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain & Rekan,yang dituangkan dalam laporan Nomor 571/LP/ KJPP.PSZ/XI1I/2018tanggal 17 Desember 2018;Rincian Kewajiban Debitur Yang Harus Dipenuhi tanggal 23 Januari2019;SKPT Nomor 104/II/JP/2019 tanggal 26 Februari 2019 dari KantorPertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang menyatakanbahwa

  Pasal 45 huruf b,penentuan Nilai Limit untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HakTanggungan, ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai.Dalam lelang a quo, nilai limit ditetapkan oleh Tergugat II berdasarkanSurat Penetapan Harga Limit Objek Yang Dilelang tanggal 23 Januari2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Nilai Limit terhadap objekperkara a quo ditetapkan Tergugat Il sebesar Rp10.400.000.000 danNilai Limit tersebut ditetapbkan berdasarkan hasil penilaian oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  dijamin dan dilindungi olehperaturan hukum di Indonesia, khususnya UndangUndang Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU HT) dan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) dan permohonan lelangeksekusi Hak Tanggungan yang diajukan oleh Tergugat II dengan nilailimit lelang yang telah dilakukan penilaian oleh Penilai Independensebagaimana disyaratkan dalam PMK 27/2016 (penilaian dilakukanoleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  Penggugat kembali menuduhkan dan menyatakan dalil yangtidak sesuai fakta dan tidak berdasar pada poin 11 halaman 5 dalamgugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya nilai limitlelang jauh dari rasa keadilan dan tidak wajar, di mana Tergugat IlHalaman 26 Putusan Nomor 527/PDT/2020/PT.DKI45.46.47.48.dalam menentukan penilaian limit atas objek lelang tersebut didasarkanpada nilai yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh PenilaiIndependen yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP