Surat Perintah Membayar.e Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPM00959/238251/XI/2012,Tanggal 07112012, Rp 6.841.727.851)e Pelunasan (Nomor SPM : 01232/238251/XII/2012, Tanggal14122012, Rp 25.648.024.305).a Surat Permintaan Pembayaran.e Pembayaran uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPPLS/509/XI/2012,atas nama PT.

Andalan Mitra Persada).74e Pelunasan (Nomor : I.LPAKP/SPPLS/691/XII/2012, atas nama PT.Andalan Mitra Persada).a Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanjae Pembayaran uang Muka (Nomor: SPTJB.ILPAKP/SPPLS/ 509/XII/2012, atas nama PT. Andalan Mitra Persada).e Pelunasan (Nomor: SPTJB.

Surat Perintah Membayar.e Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPM00959/238251/XI/2012, Tanggal07112012, Rp 6.841.727.851)e Pelunasan (Nomor SPM : 01232/238251/XII/2012, Tanggal 14122012,Rp 25.648.024.305).c Surat PermintaanPembayaran.e Pembayaran uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPPLS/509/XI/2012, atasnama PT.

Andalan Mitra Persada).e Pelunasan (Nomor : I.PAKP/SPPLS/691/XII/2012, atas nama PT.Andalan Mitra Persada).d Surat Pernyataan TanggungJawab Belanjae Pembayaran uang Muka (Nomor: SPTJB.IPAKP/SPPLS/ 509/XII/2012,atas nama PT. Andalan Mitra Persada).e Pelunasan (Nomor: SPTJB. I.LPAKP/SPPLS/696/XII/2012).e Kuitansie Pembayaran uang Muka (20%) Rp 7.640.508.260.e =Pelunasan (100%), Rp 28.642,463.690..f. Surat Permohonan Pembayaran Pembayaran uang Muka (20%), Nomor: 034/AMPDit/X/2012.

Surat Perintah Membayar.e Pembayaran Uang Muka (Nomor: SPM00959/238251/XI/2012, Tanggal07112012, Rp 6.841.727.851)e Pelunasan (Nomor SPM : 01232/238251/XII/2012, Tanggal 14122012,Rp 25.648.024.305).g Surat PermintaanPembayaran.e Pembayaran uang Muka (Nomor: I.PAKP/SPPLS/509/XI/2012, atasnama PT.

Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Empat Lawang Periode 20132018 dengan SK KPU Nomor:33/Kpts/KPUKab/006.946730/V1/2013 tanggal 12 Juni 2013.Terhadap penetapan hasil PILKADAKabupaten Empat Lawangtersebut, BUDI ANTONI ALJUFRI pada tanggal 17 Juni 2013 mengajukanpermohonan keberatan atas hasil PILKADA Empat Lawang yang dicatatdalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan permohonan Nomor:71/PHPU.DXI/2013 tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 19Juni 2013 Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 509

TerpilihBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang Periode 20132018 dengan SK KPUNomor: 33/Kpts/KPUKab/006.946730/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.Terhadap penetapan hasil PILKADAKabupaten Empat Lawangtersebut, BUDI ANTONI ALJUFRI pada tanggal 17 Juni2013mengajukan permohonan keberatan atas hasil PILKADAEmpat Lawang yang dicatat dalam Buku Registrasi PerkaraKonstitusi dengan permohonan Nomor: 71/PHPU.DXI/2013tertanggal 19 Juni 2013, selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2013Ketua MK RI menerbitkan SK Nomor: 509

pemilihan umum kepala daerah dan wakilkepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten EmpatLawang tahun 2013 (Acara Pembuktian) tanggal 02 Juli 2013.1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaanberkas permohonan nomor: 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni 2013,Akta Registrasi perkara Nomor: 283/PAN.MK/2013 tanggal 19 Juni2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor: 510/TAP.MK/2013 penetapanpanitera pengganti dalam pemeriksaan permohonan nomor:71/PHPU.DXI/2013, Ketetapan Ketua MK Nomor: 509

No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKIPenyidikan Nomor : Sprin.Dik59/01/10/2013 tanggal 10Oktober 2013;i) 2 (dua) lembar foto copy berwarna legalisir Surat PerintahPenyidikan Nomor : Sprin.Dik60/01/10/2013 tanggal 24Oktober 2013;BARANG BUKTI NOMOR 509 TERLAMPIR DALAM BERKASPERKARA510.511.512.513.514.515.516.517.518.1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atasnama MUHTAR EPENDY tanggal 25 Oktober 20131 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Pemeriksaan atasnama MUHTAR EPENDY

pemilinan umum kepala daerahdan wakil kepada daerah kabupaten Ogan Komering Ilir danKabupaten Empat Lawang tahun 2013 (Acara Pembuktian)tanggal 02 Juli 2013.1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Akta penerimaanberkas permohonan nomor: 282/PAN.MK/2013 tanggal 17 Juni2013, Akta Registrasi perkara Nomor: 283/PAN.MK/2013 tanggal19 Juni 2013 dan Ketetapan Ketua MK Nomor:510/TAP.MK/2013 penetapan panitera pengganti dalampemeriksaan permohonan nomor: 71/PHPU.DXI1/2013,Ketetapan Ketua MK Nomor: 509

Kegiatan bulan September 2011 509 Rp 152.700.000,10. Kegiatan bulan Oktober 2011 450 Rp 135.000.000,11. Kegiatan bulan Nopember 2011 421 Rp 126.300.000,12.

Kegiatan bulan September 2011 509 Rp 152.700.000,10. Kegiatan bulan Oktober 2011 450 Rp 135.000.000,11. Kegiatan bulan Nopember 2011 421 Rp 126.300.000,12. Kegiatan bulan Desember 2011 412 Rp 123.600.000,Jumlah 5.339 Rp 1.596.342.000, Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi HAABDUL HAMID SIRAJUDDINdan KUWAT, pencairan dana penggalian dan penutupan lubang makamdidasarkan atas laporan Kepala/Pengawas TPU kepada Kasi Areal tentangkegiatan pemakaman per bulan.

Kegiatan bulan September 2011 509 Rp 152.700.000,10. Kegiatan bulan Oktober 2011 450 Rp 135.000.000,11. Kegiatan bulan Nopember 2011 421 Rp 126.300.000,12. Kegiatan bulan Desember 2011 412 Rp 123.600.000,Jumlah 5.339 Rp 1.596.342.000,Fakta hukum mana didukung dengan keterangan saksi KUWAT yang bersesuaiansatu sama lain dengan keterangan barang bukti nomor 15 s/d 39 berupa SuratPertanggungjawaban (SPJ) yang diperlinatan dan diajukan dalam persidanganperkara ini;18.

Perkara Argumentasi Hakim ltikad baik dianggap ada, 509 Jual beli diantara para pihakkarena dibeli dari PK/Pdt/2011 adalah sah karena jual belipemegang SHM dan dilakukan oleh orang yangdilaksanakan di hadapan berhak sesuai dalam SHM danPPAT sesuai prosedur dilaksanakan dihadapanPejabat yang berwenangsesuai dengan prosedur yangditentukan dalam perundangundangan.Oleh karena itu pembeli yangberitikad baik harus dilindungidan apabila masih adapermasalahan antarapihakpihak lain terkait dengankepemilikan

AL. 509 / 85 / 8 / SYB.TPK Tanggal 28 Agustus 2019;

Nomor 133, tertanggal 08101993, kemudian Tergugat IV melepaskan hak atas "Tanah Negara garapandari Tergugat Ill kepada Tergugat berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor205, tertanggal 25111993;Bahwa tindakan dari Para Tergugat jelas sebagai tindakan melanggar hukum,oleh karena ternyata bidang tanah milik Para Penggugat adalah Sertifikat HakMilik Nomor 81/Segara Makmur yang dikeluarkan oleh Tergugat VI danTergugat VII pada tanggal 7 Oktober 1972 (vide bukti P1) jelas berasal dariTanah Girik Adat C. 509

OLEOCHEM AND SOAPINDUSTRI yang mana sebenarnya uang penjualan barang bekastersebut harus disetorkan ke kas perusahaan milik korban adapunpelaku melakukan kejadian tersebut setau Saksi seorang diri tanpaorang lain ;e Bahwa barang bekas tersebut berupa Kertas Tepung sebanyak, 4.060Kgr, Drum Ex Parhum sebanyak 509 buah, Drum Plastik 85 Buah,Karton 7.770 Kgr, Tungkul Kertas 4.710 Kgr, Plastik pembungkusansabun 2.420 Kgr, Potonganpotongan besi 12.750 Kgr, karung 200Kgr, Plastik Pecah Belah 220 Kgr, Garam

Advokat dan Konsultan Hukum pada kantorHalaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 122/Pdt.G/2016/PN.Tng.hukum YULIZAR 7 REKAN, yang beraiamat di Rusun FlamboyanBlok B/509 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan CengkarengKota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasatertanggal 5 September 2016, selanjutnya disebut TERGUGATll.Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara ; Setelan memperhatikan suratsurat bukti ; Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang

Surat Penegasan Perpanjangan Kredit Nomor: 509/SKADM/VI/16tanggal 28 Juni 2016 yang diajukan oleh Penggugat II kepadaTergugat; (Bukti P23) Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) Nomor: 08/KMKSP2K/SBY/VI/2016 Tanggal 30 Juni 2016 yang diterbitkan olehTergugat kepada Penggugat II; (Bukti P24) Addendum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang CV.MANUNGGAL SEJATI Nomor: 284 tanggal 30 Juni 2016 (Bukti P25)yang pada pokoknya mengatur perubahan terhadap Jangka waktukredit a quo selama 12 (duabelas

Sumut kepada KabiroPerlengkapan Setdaprovsu Nomor : 426.2/509/Dip/2011, tanggal 1 Juli2011 perihal : Mohon penjelasan batas lahan Kompleks Kantor GubernurJl.Pancing/Williem Iskandar Medan;2(dua) lembar foto copy surat dari DPRD Sumut kepada Plt. GubernurSumut Cq. Sekdaprovsu Nomor : 209/18/Sekr tanggal 03 Februari 2012perihal Rekomendasi;1(satu) lembar foto copy Undangan Rapat dari Sekdaprovsu Nomor :005/1759/201 2, tanggal 06 Maret 2012;2(dua) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kab.

Sumut kepada KabiroPerlengkapan Setdaprovsu Nomor : 426.2/509/Dip/2011, tanggal 1 Juli 2011Halaman 117 dari 145 Putusan Nomor 2983/Pid.B/2014/PN.Mdnperihnal : Mohon penjelasan batas lahan Kompleks Kantor GubernurJl.Pancing/Williem Iskandar Medan;2(dua) lembar foto copy surat dari DPRD Sumut kepada Plt. GubernurSumut Cq.

Sumut kepada KabiroPerlengkapan Setdaprovsu Nomor : 426.2/509/Dip/2011, tanggal 1 Juli 2011perihnal : Mohon penjelasan batas lahan Kompleks Kantor GubernurJl.Pancing/Williem Iskandar Medan;2(dua) lembar foto copy surat dari DPRD Sumut kepada Plt. GubernurSumut Cq. Sekdaprovsu Nomor : 209/18/Sekr tanggal 03 Februari 2012perihal Rekomendasi;1(satu) lembar foto copy Undangan Rapat dari Sekdaprovsu Nomor :005/1759/2012, tanggal 06 Maret 2012;2(dua) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kab.

Sumut kepada KabiroPerlengkapan Setdaprovsu Nomor : 426.2/509/Dip/2011, tanggal 1 Juli2011 perihal : Mohon penjelasan batas lahan Kompleks Kantor GubernurJl.Pancing/Williem Iskandar Medan;2(dua) lembar foto copy surat dari DPRD Sumut kepada Plt. GubernurSumut Cq. Sekdaprovsu Nomor : 209/18/Sekr tanggal 03 Februari 2012perihal Rekomendasi;1(satu) lembar foto copy Undangan Rapat dari Sekdaprovsu Nomor :005/1759/2012, tanggal 06 Maret 2012;2(dua) lembar foto copy surat dari Kantor Pertanahan Kab.

., kemudian berdasarkan Surat KeteranganWarisan dibuat oleh ahli waris pada tanggal 26112004 No. 259/2004diketahui Kades Giripeni dan Camat Wates tanggal 712005 No. 02/509/2005turun waris kepada Murtinem Murdini, sehingga tanah yang terletak di Ds.Gunung Gempal, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo,telah sesuai dengan Peraturan.3.

secara jelas dan rinci bahkan dengan sengaja menutupnutupi kesalahankesalahan Penggugat sebagaimana diatur dalamundang undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal158 ayat (1) d dan ayat (2) dan ketentuan dalam Pasal 161 ayat (1) danayat (2) memberikan Surat peringatan SP1, SP2 dan SP3 secaraberturut turut, dkemudian memanfaatkan Anjuran dari MediatorHubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untukmeminta pembayaran pada Tergugat yang nilainya sangat FANTASTISsebesar Rp.509

Maret 1939 pernah diperlihatkan kepada saksipada waktu di Polda Sumut, dan juga Surat Pelepasan Hak denganGanti Rugi pernah diperlinatkan oleh Terdakwa kepada saksi akantetapi surat tersebut tidak wajib dilaporkan ke BPN karena merupakanakta notaril dan yang wajib dilaporkan ke BPN adalah Akta Jual BeliTanah /proses peralihnan hak atas tanah yang diperbuat dihadapanPPAT ;e Bahwa yang diterbitkan sertifikat pada waktu itu disekitar Jalan SungaiBelutu ada tiga bidang tanah yaitu : Sertifikat No. 509

., dalambukunya Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana &Yurisprudensi, edisi kedua, hal. 509., perkataan sebagaimana mestinya dalamrumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai seperti yangditentukan oleh atau dalam undangundang, hingga:a.

Bahwa sita mobil subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan danPelawan Il adalah termasuk ke dalam kategori barang bergerak sesuaiPasal 509 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Hal. 66 dari 89 halaman Putusan Nomor 826/Pdt.Plw/2014/PN Dps16. Bahwa pada faktanya hingga Terlawan melakukan tindakan Penyitaan,mobilmobil subaru yang dipermasalahkan oleh Pelawan dan Pelawan llnyatanyata dalam penguasaan (bezit) oleh Terlawan Il;17.

tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda bukti TII5;Fotocopy Pengumuman Lelang Pertama melalui selebaran tanggal 7Juli 2020, diberi tanda bukti TII6;Fotocopy Pengumuman Lelang Kedua pada Surat Kabar Tribun padahari tanggal 5 Agustus 2020, diberi tanda bukti TI7;Fotocopy SKPT Nomor 506/2020, tanggal 16 Juli 2020, diberi tandabukti TII8;Fotocopy SKPT Nomor 510/2020 tanggal 16 Juli 2020, diberi tandabukti TII9;10.Fotocopy SKPT Nomor 508/2020 tanggal 16 Juli 2020, diberi tandabukti TII10;11.Fotocopy SKPT Nomor 509

Bahwa karenanya Penggugat sudah pada tempatnya menghendaki agarharta bersama (gonogini) tersebut untuk dibagi bagi Penggugat danTergugat secara fiftyfifty;Bahwa dari uraianuraian tersebut diatas jelas terbukti bahwa Tergugatmenguasai harta perkawinan (gonogini) tanpa hak dan sangat merugikanPenggugat untuk kelangsungan usaha yang dirintis sejak lama.Bahwa oleh karena hal tersebut sesuai dengan uraianuraian diatas,kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yangmemeriksa perkara Nomor: 509

CiaterKabupaten Subang; P 147 Akta Jual Beli No. 104/JB/JLC/1994 tanggal 26 Maret1994, seluas 1.502 m2, dibuat dihadapan MOMONISMONO, BA, Camat selaku PPAT untuk WilayahKecamatan Jalancagak sekarang Kecamatan CiaterKabupaten Subang; P 148 Akta Jual Beli No. 110/JB/JLC/1994 tanggal 30 Maret1994, seluas 1.204 m2, dibuat dihadapan MOMONISMONO, BA, Camat selaku PPAT untuk WilayahKecamatan Jalancagak sekarang Kecamatan CiaterKabupaten Subang; P 149 Akta Jual Beli No. 111/JB/JLC/1994 tanggal 30 Maret1994, seluas 509

Ciater Kabupaten Subang;14 Akta Jual Beli No. 104/JB/JLC/1994 tanggal 26 Maret1994, seluas 1.502 m2, dibuat dihadapan MOMON ISMONO,BA, Camat selaku PPAT untuk Wilayah Kecamatan Jalancagaksekarang Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;15 Akta Jual Beli No. 110/JB/JLC/1994 tanggal 30 Maret1994, seluas 1.204 m2, dibuat dihadapan MOMON ISMONO,BA, Camat selaku PPAT untuk Wilayah Kecamatan Jalancagaksekarang Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;16 Akta Jual Beli No. 111/JB/JLC/1994 tanggal 30 Maret1994, seluas 509

Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;Akta Jual Beli No. 104/JB/JLC/1994 tanggal 26 Maret 1994,seluas 1.502 m2, dibuat dihadapan MOMON ISMONO, BA,Camat selaku PPAT untuk Wilayah Kecamatan Jalancagaksekarang Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;Akta Jual Beli No. 110/JB/JLC/1994 tanggal 30 Maret 1994,seluas 1.204 m2, dibuat dihadapan MOMON ISMONO, BA,Camat selaku PPAT untuk Wilayah Kecamatan Jalancagaksekarang Kecamatan Ciater Kabupaten Subang;Akta Jual Beli No. 111/JB/JLC/1994 tanggal 30 Maret 1994,seluas 509

.), pada tanggal 27 September 1952telah dibagibagikan kepada masyarakat yang telah menggarapnyayang dikenal dengan sebutan Tanah Suguhan yang masingmasing Kepala Keluarga memperoleh seluas 2 (dua) Hektar.Penerbitan surat mana kemudian berdasarkan Surat Keputusan21Menteri Agraria Nomor Sk/509 Ka. jo.

Sk/509 Ka. Jo Peraturan Pemerintah Nomor :224/1961 tanggal 19 September 1961 dan telah ditindaklanjuti denganterbitnya surat izin menggarap tanah pada tanggal 15 Mei 1965, masingmasing terdaftar atas nama INGAH dan kawankawan ic.

Agus Sunara sebesar Rp.84.500.000,(delapan puluh empat juta limaratus ribu rupiah) belum dipulihkan, walaupun sudah ada dana yang masukke rekening koran PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pada Bank Bukopinper tanggal 15 Desember 2012 sebesar Rp.57.000.000,(lima puluh tujuhjuta rupiah) sebagaimana Surat Direksi PDAM Tirta Mayang Kota JambiNomor: 900/509/Umum tertanggal 18 Februari 2013, akan tetapi tidakjelas uang tersebut dari mana dan siapa yang menyetorkannya;25 Bahwa pengeluaran yang menimbulkan Kerugian

bahwa terhadap alasan Penasihat Hukum terdakwa yangmenyatakan pada pokoknya : telah ada hasil audit BPKP yang memberikanopini Wajar Tanpa Pengecualian, Jaksa Penuntut Umum tidak memilikikewenangan dalam menghitung dan menetapkan kerugian negara..., terhadappendapat tersebut, Majelis hakim tidak sependapat dan oleh karenanya alasanPenasihat Hukum tersebut dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Direktur Utama PDAM TirtaMayang Kota Jambi Nomor: 900/509

AGUSSUNARA Direktur Utama telah terbukti menimbulkan kerugian KeuanganNegara sebanyak Rp.84.500.000,(delapan puluh empat juta lima ratus riburupiah), yang harus dibebankan kepada Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal18 ayat (1) huruf (b) yang jumlahnya haruslah sebanyakbanyaknya sama denganharta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Direktur Utama PDAM TirtaMayang Kota Jambi Nomor: 900/509/umum tanggal 18 Februari 2013 Perihal:Pemberitahuan