• Bahwa, Laporan Hasil Penilaian Penggantian Wajar dari KJPP MBPRU &Rekan (vide alenia ke5 poin 5 halaman 4 Penetapan No. 04/Pdt.P/CONS/Halaman 11 dari 59 halaman, Nomor 1098/Padt.G/2019/PN.Jkt.Sel.2019/PN.Jkt.Sel) adalah data yang tidak Valid, yang dapat dibuktikandengan Fakta yang ada di lapangan sebagai berikut:a. Termohon Konsinyasi (Pemohon Keberatan 1) dengan TermohonKonsinyasi Ill (Pemohon Keberatan 3) adalah suami istri yang Sah dantinggal di satu rumah bersama yang beralamat di JI. DR.

  KAI, Perhubungan, Tim 9,Kelurahan, Kecamatan dan warga Rt.01 Rw.12 membicarakan ganti rugidengan nili hitungan dari KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik);Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar perhitunganKJPP untuk menentukan ganti rugi yang diberikan kepada warga, namundari ganti rugi yang diperhitungkan tersebut tidak meliputi tanahnyakarena tanah warga tersebut masuk dalam area Sertifikat Hak PakiNo.47 milik PT. KAI;Bahwa warga menolak pengakuan PT.

  Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman Kota Admiistrasi Jakarta Selatan, tanggal 28 Juni2019 (bukti T4);Foto copy Nilai Penggantian Wajar (Nilai Ganti Kerugian) untuk KegiatanPengembangan Double Track (Paket A) Area Kelurahan Manggarai,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dari Konsultan JasaPenilaian Publik (KSPP) MBPRU & Rekan, tanggal 22 Agustus 2019(bukti T5);Halaman 46 dari 59 halaman, Nomor 1098/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy penyampaian hasil penilaian KJPP

  No.709/P3/B TPWJB/IX/2019,tanggal 11 September 2019 (bukti T6);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076,tanggal 12 September 2019 (bukti T7);Foto copy Undangan penyampaian hasil penilaian KJPP No.221/076ditujukan kepada SMp.

  Olsek MetroTebet, Dan Ramil 03 Tebet dan KJPP MBPRU, tanggal 12 September 2019(bukti T8);Foto copy Notulen Rapat Kordinasi membaha hasil penilaian KJPPBangunan di Tr.01 dan Rt.02 Rw.12 Kelurahan Manggarai, tanggal 18September 2019 (bukti T9);Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.04/Pdt.P/Cons/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 10 Desember 2019 (bukti T10);Foto copy Rapat Kordinasi Penertiban Lahan di Emplasemen ManggaraiNo.1/KA.104/II/LD/2017 dari EVP DAOP 1 Jakarta PT.

• 
  Terbanding/Tergugat I : PT.SARANA YOGYA VENTURA
  Terbanding/Tergugat II : SUNARYO
  Terbanding/Tergugat III : SRI SUNARSIH
  Terbanding/Tergugat IV : Kantor Jasa Penilai Publik KJPP PUNGS ZULKARNAIN DAN REKAN
  Terbanding/Tergugat V : NOTARIS PPAT NUKMAN MUHAMMAD SH,MM,M,MKN
  Terbanding/Turut Tergugat : KPKNL YOGYAKARTA
  Turut Terbanding/Penggugat II : SAMINAH

  Nama : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) PUNGSZULKARNAIN & REKAN ; Alamat : JI. Anggrek No.49 AMaguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prop. D.I.Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III / Tergugat IVVv. Nama: Notaris / PPAT NUKMAN MUHAMMAD SH,MM,M.Kn ; Alamat: Jl. H. Agus Salim No.47 KotaYogyakarta, Prop. D.I. Yogyakarta.Selanjutnya mohon disebut sebagai Terbanding V /Tergugat V. Dalam hal ini dikuasakan oleh : 1).

• Demikian pula limit appraisal yang dibuat tahun 2010 oleh KJPP(Kantor Jasa Penilai Publik) yang dijadikan patokan Terbading II/dahuluTergugat Il untuk melakukan pelelangan padahal diketahui secara umumbahwa tanah bangunan yang menjadi objek sengketa nilainya semakin tinggisehingga wajar ketika terjadi pelelangan Pembanding/dahulu Penggugatmemohon kesediaan appraisal yang diajukan juga sehingga ada perbandinganyang adil antara para pihak.

  Demikian pula limit appraisal yang dibuat tahun 2010 oleh KJPP (Kantor JsaPenilai Publik) yang dijadikan patokan terbanding II/dahulu Tergugat II untukmelakukan pelelalangan padahal diketahui secara umum bahwatanahbangunan yang menjadi objek sengketa nilainya semakin tinggi sehingga wajarketika terjadi pelelangan Pembanding/dahulu Penggugat memohon kesediaanHal. 13 dari 28 Putusan No.296/Pdt/2016/PT.Mksappraisal yang diajukan juga sehingga ada perbandingan yang adil antara parapihak.

  bahwa proses lelang yang dilakukan oleh TurutTergugat atas permohonan Tergugat II telah terjadi cacat hukum dan adaperbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang diajukan oleh TergugatIl yang mematahkan dalil gugatan Penggugat dengan adanya bukti TIl14 s/dTIl15 berupa suratsurat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta bukti TII19 s/dbukti TIl21 berupa pengumuman sebanyak 3 (tiga) kali disurat kabar harianTribun Timur dan bukti Til13 tentang harga limit dari Appreisal KJPP

  Pengumuman pada surat kabar harian di Makassar yaitu Surat Kabar HarianTribun Timur tanggal 06 Nopember 2014 dan Surat Kabar Harian Tribun Timurtanggal 21 Nopember 2014;Bahwa Terbanding II/ Tergugat II telan melakukan apprisal atau penafsiranharga yang dilakukan oleh lembaga appraisal independen KJPP. Syarif,Endang & Rekan yang menafsir harga jaminan yang akan dilelang sekaligussebagai dasar dalam penentuan harga limit jaminan yang akan dilelang;.

• Triyoto, M.M
  Tergugat:
  1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
  2.Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional
  Turut Tergugat:
  1.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Toto Suharto dan Rekan
  2.Walikota Surakarta

• MULIA WALET INDONESIA
  Tergugat:
  1.AGUS SARYOKO
  2.LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK)
  Turut Tergugat:
  1.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) DAMIANUS AMBUR DAN REKAN
  2.KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) ROMULO CHARLIE DAN REKAN
  3.PT.

• Kendal yang terkena proyek jalan Tol ruas Batang Semarang yang ditetapkan oleh Appraisal Toto Suharto & Rekan PublikConsultants jauh berbeda dengan tanah maupun tanaman paraPemohon yang ditetapkan oleh Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) Pung Zulkarnain & Rekan. Sebagai contoh untukperbandingan yaitu sebagai berikut :a. Untuk di Desa Blorok Kec. Brangsong Kab.

  Kendal yangditetapbkan oleh Appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Pungs Zulkarnain & Rekan yaitu :hal 14 dari 81 hal Putusan No.14/Pdt.P/2017/PN.KdlBahwa Harga tanah disekitar lokasi Pemohon1 danPemohon2 sesuai harga pasaran dan keterangan KepalaDesa Sumberejo Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal dalampersidangan di bawah sumpah antara Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) permeternya.

  Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten KendalNomor Lembar 3, selanjutnya diberi tanda T dan TT8;Fotocopy Daftar Hadir Bentuk Musyawarah Ganti Kerugian DesaSumberejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, selanjutnya diberitanda T dan TT9;Fotocopy Surat Pernyataan dari Markus Bogiman tanggal 30 Nopember2016 yang berisi antara lain menyatakan setuju menerima ganti kerugian,selanjutnya diberi tanda T dan TT10;Fotocopy Daftar Musyawarah Nilai Penggantian Wajar Desa Sumberejodari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  dan tanggal 30 Januari 2017 yang diundangyang setuju saja dan pakai surat undangan; Bentuk pembayaran kepada para warga dalam bentuk uang yang sudahdimasukan dalam amplop;Menimbang bahwa selanjutnya Termohon dan Turut TermohonKeberatan dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi atas namaAndi Iswitardiyanto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah,yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut dibawah ini : Bahwa saksi adalah Appraisal pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

  ) Pung Zulkarnain & Rekansebagaimana bukti T dan TT 11 dikuatkan dengan keterangan saksi AndiIswitardiyanto yang telah memberikan keterangan bahwa saksi sebagai timPenilai pembebasan lahan proyek ruas tol Batang Semarang dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain & Rekan, sebelum dilakukanganti rugi terhadap pemilik lahan, pihaknya telah melakukan penilaianterhadap tanah yang akan dilakukan pembebasan lahan dan setelah itudibuat laporan kepada BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

• Nomor 3523 K/Pdt/2016Progo dan; Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah) dan; Saksi Eko Prasetyo Nugroho, S.Hut., dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon Keberatan 1);Serta telah pula diperlinatkan: Alat bukti surat (bukti tertulis) yang diakui sah di persidangan;Ternyata bahwa tidak cukup bukti yang

  ,M.Si selaku Kepala Seksi Pelayanan Perijinanpada Badan Penanaman Modal dan Perijinan TerpaduKabupaten Kulon Progo dan;Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah);Saksi Eko Prasetyo Nugroho,S.Hut., dari Bappeda Kulon Progo(saksi yang diajukan Pemohon Kasasi /sebelumnya TermohonKeberatan 1);serta telah diperlihatkan pula alat bukti surat (bukti tertulis) yangdiakui

  Ilnya, yang pada intinya menyebutkan bahwa Tidak semualokasi di Desa Jangkaran termasuk sub Zona Tambak karenadalam lampiran Il PERDA Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tercantum bahwa khusus Desa Jangkaranzonasi peruntukan tambak hanya berada di Dusun PasirMendit dan Dusun Kadilangu sedangkan untuk DesaBanaran hanya berada di Dusun Trisik;Kemudian keterangan para saksi tersebut di atas dilengkapidengan keterangan:Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP

  ) Muttaqin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan, yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqgin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses tender resmi) dan ditetapkan olehKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiD.

  Nomor 3523 K/Pdt/2016bukanlah ahli dibidang tambak udang dan tidak mempunyailatarbelakang sebagai Penilai Pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangka Pembangunan

• KJPP Nanang Rahayu Sigit Paryanto & Rekan, dengan alamat JI. DanauMahalona No. 98 Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, KotaMakassar, selanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING semula TERGUGAT II;3.

  Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan penelitian dan penelusuran dari aspeklegal formal dan materil pengajuan lelang eksekusi oleh Bank BRI Kantor CabangMakassar Maros/TERGUGAT dan KJPP Nanang Rahayu Sigit Parwanto &Rekan/TERGUGAT II serta KPKNL Makassar/TURUT TERGUGAT telah terjadiPerbuatan Melawan Hukum (PMH) secara Perdata, dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa Ketentuan Pasal 1365 KUHPdt menjelaskan ...tiap perobuatan yangmelanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang

• yangditawarkan nilai penggantian wajar sebesarRp/43.846.429,00 (tujuh ratus empat puluh tiga jutadelapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus duapuluh sembilan rupiah) sebagaimana penilaian yangdibuat oleh KJPP Pungs Zulkarnain & Rekan dalam NilaPenggantian Wajar bidang per bidang tanah denganNomor Bidang 00287, lokasi di Bandar Rejo;MUHAMMAD ILHAM, bertempat tinggal di Huta IlBandar Rejo, Kelurahan Bandar Rejo, KecamatanBandar Masilam, Kabupaten Simalungun, ProvinsiSumatera Utara;AMAT SUKANDAR

  Katamso Nomor45, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10Januari 2020;Termohon Kasasi:danKANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) PUNGSZULKARNAIN & REKAN, berkedudukan di Gedung DanaGraha Lantai 1R.101, Jalan Gondangdia Kecil 1214,Jakarta, dengan alamat Kantor Cabang di Jalan PermataNusa Nomor 8, Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,Kota Medan, Sumatera Utara;Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini

• Dalam acaramusyawarah tersebut, Penggugat bersama pemilik tanah dan tanamanmenyatakan sepakat untuk menerima pembayaran ganti kerugiantanaman sesuai hasil penilaian KJPP.

  Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian yang timbul.Bahwa pengadaan tanah seluas 10.000 m2 untuk pembangunan GarduInduk PLN diawali dengan proses identifikasi dan Klarifikasi,penilaian/perhitungan KJPP dan musyawarah bentuk ganti kerugian.

  dan bangunan diberikan langsung kepada pemilik tanaman danbangunan tanpa melewati masyarakat adat.Penggugat dan pemilik tanah serta tanaman lainnya juga telah membuatpernyataan bahwa akan ikutbertanggung jawab dan siap dituntut serta tidakakan melibatkan PLN dalam gugatan maupun tuntutan dari pihak manapun.Ternyata penggugat sendiri yang mempermasalahkan lokasi/tanah objeksengketa tersebut dengan mendalilkan bahwa ia adalah pemiliknya, padahalsemenjak proses identifikasi, klarifikasi, penilaian KJPP

  Kegiatan pengadaan tanah seluas 10.000 m2tersebut diawali dengan proses identifikasi dan Klarifikasi,Halaman 17 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pat.G/2018/PN Sonpenilaian/perhitungan KJPP dan musyawarah bentuk ganti kerugiandengan pemilik tanah dan tanaman.Dalam kegiatan identifikasi dan klarifikasi terungkap bahwa lokasi tanahseluas 10.000 m2 tersebut adalah tanah adat keluarga Malaseme,sedangkan diatas lokasi tanah tersebut ada beberapa orang yangmelakukan garapan diantaranya adalah Penggugat

  tersebut telah melalui prosesidentifikasi dan klarifikasi di lapangan serta telah memperhitungkan nilai dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan musyawarah ganti rugi dengan pemiliktanah dan tanaman di atas tanah objek sengketa, sedangkan untuk Tergugat Ilmenyatakan bahwa Penggugat bukan pemilik tanah adat melainkan Tergugait IIdan terkait dengan ganti rugi tanah kepada Penggugat, Tergugat Il telahberupaya untuk menyelesaikannya akan tetapi Penggugatselalu menghindar ;Menimbang, bahwa berdasarkan

• Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pelaksana Pengadaan TanahNomor: 122/SK64.04/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 TentangPenetapan Pemenang Penilai Pertanahan dalam Rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan diKabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Penilai yang digunakanadalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi & Rekan sebagaiPenilai Pertanahan untuk menilai/menaksir besarnya ganti kerugian atasobjek pengadaan tanah dalam rangka pengadaan tanah untukPembangunan

  Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012, Penilai KJPP Sih Wiryadi & Rekan telah melaporkan danmenyampaikan hasil penilaian kepada Ketua Pelaksana PengadaanTanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan yangdituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Penilaian PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Belanja JasaAppraisal Pengadaan Tanah Untuk Pelabuhan Pesawan Nomor:063/SK/SIH/IX/2020 tanggal 16 September 2020;e.

  Bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 34 Undangundang Nomor 12Tahun 2012, Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh KJPP Sih Wiryadi &Rekan menjadi dasar musyawarah penetapan ganti kerugian.5.

  Bahwa besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh Penilai KJPPSih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP SihHalaman 33 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN TjsWiryadi & Rekan telah melaporkan dan menyampaikan

  berdasarkan jawaban Termohon keberatan yang menyatakan besarnya ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh PenilaiHalaman 41 dari 45 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PN TjsKJPP Sih Wiryadi & Rekan yang tertuang dalam Laporan Penilaian PropertiPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan AppraisalPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan yang Terletak di Kelurahan TanjungSelor Timur dan Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor KabupatenBulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan dalam hal ini Penilai KJPP

• Fotocopy Hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP/MBPRU & Rekan) Nomor :Halaman 3 dari Penetapan Nomor 3/Pdt.PKons/2021/PN Blg00156/2.002706/PI/11/0303/1/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020, diberitanda P5;6. Fotocopy Notulen Rapat Musyawarah Hasil Penilaian (Appraisal)tanggal 10 September 2020, diberi tanda P6;7. Surat Keterangan Nomor : 508/SOO/SK/VIII/2021 Tanggal 31 Agustus2021 yang ditandatangani oleh Lurah Siogungogung, diberi tanda P7;8.

• KANTOR PENILAIAN JASA PUBLIK (KJPP) TOTOSUHARTO, berkedudukan di Perum City Park Blok RC. 49,Jalan Medoho Nomor 27, Semarang, Kota Semarang;Para Termohon Kasasi:DanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (BPN)KOTA SEMARANG, berkedudukan di Jalan Ki MangunsarkoroNomor 23, Semarang Tengah, Kota Semarang;Turut Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat

• ., selaku Kepala SeksiProduksi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo;= Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttaqgin Bambang Purwanto Rozak Uswathundan Rekan di Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah), dan;= Saksi Eko Setya Nugroho,S.Hut., dari Bappeda Kulon Progo (saksiyang diajukan Pemohon Kasasi I/sebelumnya Termohon Keberatan );Serta telah pula diperlinatkan:= alat bukti surat

  Kulon Progo, dan;e Saksi Handoko selaku warga Desa Jangkaran, KecamatanTemon, Kabupaten Kulon Progo; Maupun saksisaksi dari Pihak Pemohon Kasasi II terdiri dari:e Saksi Agus Proklamanto, S.E., dari Kantor Pakualaman (Staf/Abdi Dalem KGPAA Pakualaman X Yogyakarta);e Saksi R.Wakhid Purwosubiyantara, STP., M.M., selaku KepalaSeksi Produksi Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo;e Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP

  Nomor 231 K/Pdt/2017dengan keterangan:= Saksi Rio Jakatama selaku Penilai Pertanahan dari Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan, yang pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta adalahsebagai penilai pertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihakAngkasa Pura selaku Instansi yang memerlukan tanah(berdasarkan proses

  Nomor 231 K/Pdt/2017dikarenakan Saksi Handoko bukanlah ahli dibidang tambak udang dantidak mempunyai latar belakang sebagai penilai pertanahan;Sementara Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sama sekali hasilpenghitungan/penilaian dari Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekandi Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilai pertanahan yangsah dan mempunyai legalitas secara hukum dalam melakukan penilaianterhadap objek Pengadaan

• HADI SISWANTO ;

• Photo Copy Akte Perjanjian Kredit No. 92 tanggal 20 Juni 2017 ;
• Photo Copy Akta Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 7 Juni 2018 ;
• 1 (satu) bendel dokumen laporan penelitian asset KJPP Satria Iskandar dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  Bank Danamon Indonesia terletak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor: R-PPC/SISCO-SBY/SW/260718.02 tanggal 26 Juli 2018 ;

• 1 (satu) bendel dokumen laporan penilaian asset KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  Bank Danamon Indonesia terletak Jalan Siwalankerto Tengah Nomor 57 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur Nomor: R-PPC/SISCO.SBY/SBY/SW/130418.01 tanggal 13 April 2018 ;

• 1 (satu) bendel dokumen laporan penilaian asset KJPP Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) untuk kepentingan PT.

  SETIAWAN ;

• 1 (satu) lembar Photocopy legalisir tanda daftar perusahaan nomor 09.02.5.74.35328 tanggal 4 Desember 2014 ;
• 1 (satu) bendel Photocopy legalisir NPW Kantor Jasa Penilai Publik Satria Iskandar dan Rekan ;
• 1 (satu) bendel Photocopy laporan pekerjaan KJPP Iskandar Setiawan dan Rekan bulan April dan bulan Juli 2018 ;
• 1 (satu) lembar Photocopy legalisir alur kerja penilai ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

• KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) NANANG RAHAYUSIGIT PARYANTO & REKAN, yang diwakili olehHalaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3461 K/Pdt/2020Pemimpin Rekan dan Manajer Administrasi & Umum, Ir.Nanang Rahayu, M.Ec., Dev., dan Danny Taufik Hidayat, S.H.

• Besar II yang berlokasi di Kelurahan Seputin Jaya,KecamatanGunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang dibuat Oleh KJPP FirmanAzis & Rekan (TURUT TERGUGAT IV) tertanggal 27 Mei 2016 denganSurat No : 51.B/KJPPFA&R.BDG/SP/5/2016 No Nominatif 27 dan NIB00027 An Muslim AR,BA ( TERGUGAT ) terkena Jalan tol KelurahanSeputin Jaya Kecamatan Gunung Sugih Lampung tengah.7.

  Menyatakan Surat Berita Acara Penyerahaan Hasil perhitungan GantiKerugian ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung tengah(TURUT TERGUGAT II ) yang dibuat Oleh KJPP Firman Azis & Rekan(TURUT TERGUGAT IV) Tertanggal 27 Mei 2016 dengan No : 51.B/KJPPFA&R.BDG/SP/5/2016 No Urut 27 dan NIB 00027 An Muslim AR,BA( TERGUGAT ) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT6.

  Menyatakan surat Berita Acara Penyerahan hasil perhitungan gantiKerugian ke Badan pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah(TURUT TERGUGAT Il) yang dibuat oleh KJPP Firman Azis & Rekan(TURUT TERGUGAT IV) Tertanggal 27 Mei 2016 dengan No 51. B/KJPPFA & R. BDG/SP/5/2016 No urut 27 dan NIB 00027 An Muslim ARBA(TERGUGAT) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT.(6).

  Monginsidi No. 220Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Cq PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG, berkedudukan dijalan Wolter Monginsidi No. 69, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung.Hanya TURUT TERGUGAT Ill, KJPP FIRMAN AZIZ dan REKAN, yangberkedudukan di jalan Srigadis No. 30 Bandung, Jawa Barat, Indonesia40253, hanya TURUT TERGUGAT V.18.

  Bahwa dengan hanya menarik pihak di atas sebagai Turut Tergugat,secara fakta dari kantor KJPP FIRMAN AZIZ dan REKAN, yangberkedudukan di jalan srigandis No. 30 Bandung, Jawa Barat, Indonesia40253, TURUT TERGUGAT V tldak pernah hadir, namun datam petitumangka 5 meminta Menyatakan surat berita acara penyerahanhasilperhitungan ganti kerugian ke Badan Pertanahan Nasional KabupatenLampung Tengah (Turut Tergugat II) yang dibuat oleh KJPP Firman Aziz &rekan (Turut Tergugat IV) tertanggal 27 Mei 2016 dengan

• Nomor 2596 K/Pdt/2018Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan oleh karena dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanahPembangunan Trase dan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, prosespenilaian ganti kerugian telah meliputi tanah, bangunan, tanaman,premium, solatium, waktu tunggu dan biaya transaksi yang dinilai olehPenilai Pertanahan yang bersifat independen yaitu Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) MPBRU & Rekan berdasarkan SPI 306, yang pada akhirnyatelan menetapkan

• BANK ICBC INDONESIA
  2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
  3.KJPP Firmansah & Rekan
  Turut Tergugat:
  3.Suardi Asmin
  4.Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Administratif Denpasar

• Supratman Mustafa BinAndi Mustafa dan laporan penilaian aset tanah dan bangunan yangdibuat dan dikeluarkan oleh KJPP Guntur Eki, Andri dan Rekan adalahbagian dari nilainilai yang hidup di masyarakat sehingga sangat jelaspara Penggugat mampu membuktikan kerugian yang diderita denganpelelangan yang dilakukan oleh Tergugat dan para turut Tergugat denganharga yang murah..

  Supratman Mustafa Bin AndiMustafa dan laporan penilaian aset tanah dan bangunan yangdibuat dan dikeluarkan oleh KJPP Guntur Eki, Andi dan Rekanadalah bagian dari nilainilai yang hidup di masyarakat sehinggasangat jelas Para Penggugat mampu membuktikan kerugianyang diderita dengan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugatdan para Turut Tergugat dengan harga yang murah. karena dalilkeberatan yang diajukan Para Pembanding (Semula ParaPenggugat) sangat tidak tepat dan keliru ;7.