Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12Maret 2020;4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17Maret 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei2020;6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;9.

didakwasebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Kembali/Terpidana tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidanapada pokoknya mengenai adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yangnyata dalam putusan judex facti / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri:Bahwa salah satu unsur pokok (bestande/) yang harus dipenuhi dandibuktikan untuk menerapkan Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnyadisebut UndangUndang Tipikor

No. 1 PK/Pid.Sus/2019yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperansebagai perantara, tidak relevan untuk menyatakan bahwa PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana telan melakukan sesuatu dalam jabatannyayang bertentangan dengan kewajibannya, karena Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan memutusperkara, sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf aUndangUndang Tipikor adalah pejabat yang mempunyai kewenangan(otoritas) dan karena

Tipikor/2013/PN.Smda, yang dibuat oleh Etmi Susilowati, Juru Sita Penggantipada Pengadilan Negeri Samarinda.

Tipikor.01.6/IV/2014 tanggal 29 April 2014, yang35ditandatangani oleh E. Adriana Parapat, S.H., Wakil Panitera Pengadilan NegeriSamarinda;Menimbang, bahwa setelah Akta Permintaan Banding Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa diteliti dan dihubungkan dengan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pid.

Tipikor/2013/PN.Smda, yang diucapkan pada tanggal 15 April 2014, makapermintaanpermintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dantata cara menurut undangundang.

tersebut;e Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara inipada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesarRp.5.000,00 (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi KalimantanTimur pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTARBUTAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., HakimAd Hoc Tipikor

No. 2555 K/PID.SUS/2016Tingkat Banding halaman 99 sampai halaman 100 dari 106 halaman(hanya 2 halaman), sebagai berikut:Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan atau menimbulkankerugian negara/daerah , Pengadilan Tipikor Tingkat Bandingberpendapat bahwa, berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksisaksiternyata saksisaksi tidak ada yang secara tegas dan spesifikmenyatakan

Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapatadalah hak setiap anggota DPRD tersebut termasuk pimpinan untuksetuju atau tidak setuju terhadap Rancangan APBD Tersebut dan tidakada kewajiban hukum dari Terdakwa . YOHANNES ELUAY,S.H. sebagaiKetua DPRD dan Terdakwa II. Drs. GIDION DODOP, MM. sebagai WakilKetua Il DPRD Kabupaten Jayapura untuk menyampaikan keberatanatau menolak atas usulan besaran Anggaran Sekretariat DPRDtersebut pada saat sidang paripurna Penetapan APBD dansedangkan Terdakwa Ill.

No. 2555 K/PID.SUS/2016dikeluarkan berdasarkan APBD difinitif yang sah adalah sah, apalagiAPBD tersebut tidak pernah dibatalkan, oleh karena itu menurut hematPengadilan Tipikor Tingkat Banding segala tindakan untuk melaksanakanPeraturan Daerah tersebut tidak dapat dipidana.Menimbang, bahwa hal yang sangat penting dalam pembuktian unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalahperbuatan tersebut sudah pasti dan harus dilakukan dengan sengajamencari keuntungan yang menimbulkan

,Sos,M.Siselaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura periode Oktober 2011sampai Desember 2011 (diputus bebas oleh pengadilan Tipikor pada PNJayapura dan sementara dalam proses kasasi) yang baru menggantikanHal. 146 dari 173 hal. Put.

Bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tipikor Jayapura) tidakterbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidakterbukti Judex Facti telah menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya, lagi pula tidak ternyata Judex Facti telah melampauiwewenangnya dan tidak terbukti pula telah melanggar undang dan/atausalah dalam cara mengadili perkara;2.

Bahwa karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadiliTerdakwa, dan karena permohonan kasasi Terdakwa tidak didukungoleh alasan pengurangan / peringanan pidana yang relevan secarayuridis, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakimagar berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan TinggiAmbon dan mempertahankan putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon tidak dapat dibenarkan sehinggadinyatakan ditolak.d.

Penunjukan Plh Panitera Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassartanggal 21 Desember 2018 Nomor 645/PID.SUS/2018/PT MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu MajelisHakim;3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umumtanggal 1 Agustus 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM538/R.4.10/Euh.2/07/2018Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:PertamaBahwa ia terdakwa MUH.

S.H.M.HPANITERA PENGGANTId.t.oNurul Bariah,.S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya olehPengadilanTinggi/Tipikor Banda AcehPaniteraH. SAID SALEM, SH.MHNip.19620616 198503 1006. Halaman 11 dari hal.11 Putusan Nomor 85/PID/2017/PT Bnas

ROHAEDIuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/TIPIKOR/2017/PT.BDG. tanggal 4September 2017 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:' Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umumtersebut;' Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bandung Nomor : 11/Pid.SusTPK/2017/PN.Bdgtanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut mengenalkualifikasi

Panitera Muda Tipikor,Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKSH. SYAHRIR DAHLAN, SH.NIP.19652011 198903 1 004Halaman 12 dari 11 Halaman Putusan Perkara Nomor : 348/ PDT/ 2020/ PT.MKS

merupakan satukesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;Bahwa oleh karena Laporan Hasil Penghitungan Kerugian KeuanganNegara (objek sengketa a quo) merupakan pendapat ahli yang merupakansatu kesatuan dengan Berita Acara Penyidik, maka Tim Auditor/T ergugatIl juga telah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perakmelalui surat Nomor B441/0.5.42/Fd.2/02/2015 tanggal 9 Februari 2015hal Bantuan Memanggil Saksi Ahli, yang dilakukan guna melaksanakanpenetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriSurabaya;Bahwa pemanggilan tersebut ditujukan untuk Tim Auditor/Tergugat Ilsebagai ahli dalam rangka menerangkan kembali isi Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Para Tergugat (objek sengketaa quo) di hadapan Majelis Hakim persidangan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya yang sedang memeriksa dan mengadili perkara dugaanTipikor dalam perkara a quo;Bahwa Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (objeksengketa a quo) bukanlah keputusan tata usaha negara

Bevi Takarini, S.E.)sebagai pemberi keterangan ahli di depan Penyidik;Bahwa selanjutnya, guna melaksanakan penetapan Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Peraktelah meminta bantuan memanggil Saksi Ahli kepada Tergugat melaluisurat Nomor B441/0.5.42.4/Fd.2/02/2015 tanggal 9 Februari 2015 dansurat Nomor B12/0.5.42.4/Fd.1/02/2015 tanggal 9 Februari 2015, yangmenunjuk Tergugat Il (Saudari R.R.

Halaman43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP (Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan) Nomor PER1314/K/D6/2012);Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yangada dalam objek sengketa a quo tersebut sepenuhnya menjadikewenangan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Jaksa PenuntutUmum, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan danHalaman 45 dari 107 halaman.

Jadi ini sebenarnyaperkara apabila perkara yang dimaksud ke wilayah peradilan Tipikor inijelas, yakin akan menilai apakah Rekomendasi Surat Tugas yangditerbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan inihanya sekedar dijadikan salah satu alat bukti dalam perkara Tipikornyaatau kalau dilihat juga di sekitarnya apakah Jaksa menghitung sendirikerugian negara, kita harusnya didalam perkaranya yang terkait,apabila Jaksa tidak menghitung sendiri misalnya dia mengambil begitusaja, copy paste begitu

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriPUTUSANNomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESATanjungkarang diBandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : 1. Nama Lengkap Purnomo BinSanwiraji (Alm)2 Tempat lahir Purwokerto3. Umur/tanggal lahir 50 tahun / 28 Agustus19644. Jenis Kelamin Lakilaki;De Kebangsaan Indonesia;6.

Tamat) Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1Penyidik Cabjari Kota Agung di Talang Padang Sejak tanggal 09 Desember 2014sampai dengan 28 Desember 2014 dengan jenis penahanan kota.Perpanjangan oleh Penuntu Umum Cabjari Kota Agung di Talang padang sejak tanggal29 Deaember 2014 sampai dengan tanggal 6 February 2015 dengan jenis penahanankota..Penuntut Umum Cabjari Kota Agung di Talang Padang tanggal 16 Maret 2015 sampaidengan tanggal4 April 2015 dengan jenis penahanan RutanHakim Tipikor

mencukupi untuk membayaruang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana dengan pidanapenjara lamanya (3) (3).tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuaidengan ketentuan dalam Undangundang ini dan lamanya pidana tersebut sudahditentukandalam putusan pengadilanMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwatelah meperoleh keuntungan sebesar Rp.26.100.000,(dua puluh enam juta seratus riburupiah) ,maka berdasarkan pasal 18 UU Tipikor

(Adhoc Tipikor) masingmasing sebagaihakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan, tanggal tersebut diatas, pada sidangyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang dengan didampingi HakimhakimHalaman 99 dari 100 Putusan Nomor 20Pid.SusTP K/2014/PN. Tjkanggotanya, dengan dibantu oleh SURMANUDDIN SH.Sebagai Panitera Pengganti, sertadihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari CABJARI KOTA AGUNG di TALANG PADANGserta TerdakwaHakim Hakim Anggota , Hakim Ketua Majelis.SUTAJI, SH.

MH NELSON PANJAITAN, SH.JAINI BASIR, SH,( Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSURMANUDDIN SH100

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkanpasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengantanggal 8 Oktober 2021;11.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkanpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengantanggal 7 Desember 2021;Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Akhmad BumiS.H, Rizal Simon Thene, S.H., M.Hum., Ahmad Aziz Ismail, S.H., dan AbdulHamid, S.H., kKesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat dijalan JI.

Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg., tanggal 3 September 2021, Majelis HakimPengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakanbahwa Terdakwa Yohakim Yuvenalis B.

puluh empat rupiah), denganketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilanmemperoleh kekuatan tetap Terdakwa tidak membayar kerugian keuangan negaratersebut maka harta benda Terdakwa akan disita oleh Jaksa yang selanjutnyadilakukan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, namun apabilaTerdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka diganti denganpidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka oleh karena alasanalasanpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Tingkat Pertama sudahtepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum baik dalam kualifikasimaupun pidana penjara yang dijatunkan kepada terdakwa, maka Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagaipertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tipikor TingkatBanding dalam pertimbangannya sependapat dengan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang

tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai asli);: Putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 Tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai asli);Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRBukti T.4Bukti T.5Bukti T.6Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11: Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Nomor :250.6/KR.IX/X/2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan jabatan, Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dariFotokopi);: Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor024/SKPP/BUP/ASMAT/2019, Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuaiasli);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (Fotokopi dari Fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor

Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor

ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang

menguasainya, maka Pihak lainyang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yangbersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan diatas, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi /Tipikor

membuktikan dalildalil gugatannya sementara Para Pembanding dahulu sebagai Tergugat danTergugat Il dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka sesuai denganYurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 yang menyatakan : dalam hal buktikepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka GugatanHarus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolakMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor

Rp.139.000,JUMIAN .......seeeeeeeeees Rp.150.000,PANITER, Usman .S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.F PANITERANIP: 19620616 198503 1 (H. SAID SALEM, S.H., M.HNIP:19620616 198503 1 006Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006Halaman 51 dari 51 putusan Nomor 16/PDT/2018/PT BNA

,SH.MH.PANITERA PENGGANTI,Dto.M.HusinUntuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARMULI,S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 9 dari 9 hal. Put. No. 40 /PID/2018/PT.BNA

SALEH, dalam perkara ini ditahan oleh :1Penyidik : sejak tanggal 05 Pebruari 2015 sampai dengan 24 Pebruari 2015 denganstatus Tahanan Rumah Tahanan Negara ;Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Pebruari 2015 sampai dengan 05 April 2015 denganstatus Tahanan Rumah Tahanan Negara ;Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Maret 2015 sampaidengan tanggal 22 Maret 2015 dengan status Tahanan Rumah Tahanan Negara;Putusan No. 48 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman dari 1274 Hakim Pengadilan Tipikor pada

Pengadilan Negeri Surabaya : sejak tanggal06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 dengan status Tahanan RumahTahanan Negara ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya : sejaktanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015 dengan status TahananRumah Tahanan Negara ;6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke 1 : sejaktanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 dengan status TahananRumah Tahanan Negara ;7 Perpanjangan

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya ke 2 : sejaktanggal 04 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2015 dengan status TahananRumah Tahanan Negara ;Terdakwa MOH.

ARIF BUDI PRASETIJO, SH., MOHAMMAD FAISAL,SH dan SISWANTARA, SH, Para Advokat dan Legal Consultant ORGANISASIBANTUAN HUKUM TIARA YUSTISIA JAWA TIMUR berkedudukan di Jalan BendulMerisi Selatan Gg. 9 No. 18 A Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret2015 yang telah di daftar pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28Maret 2015 ;Setelah membaca :1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SurabayaNo 48/PID.SUS/TPK/2015/PN.SBY, tanggal

SALEH untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Lima Ribu Rupiah) ;Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya pada hari : SENIN, tanggal : 10 JULI 2015, oleh kamiMARATUA RAMBE, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, TAHSIN, SH., MH, danAHMAD, SH selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari : SENIN, tanggal :10 JULI 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh INTIANA HERNIWATI,

Tinggi Pengadilan TindakPidana Korupsi dan EDI SUPARTA, SH Hakim AdHoc Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, putusan mana pada hari dantanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdibantu oleh NUSIRWAN ANAS Panitera Pengganti Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh PenuntutUmum dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota Tipikor

, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1.

EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti Tipikor,NUSIRWAN ANAS38

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDUNGJL. LAKS.RE.MARTADINATA NO.7480BANDUNGPUTUSANNomor : 63/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acarapemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwaNama : TARDIAN, S.Pd,M.Si BINH.

Tasikmalaya.Agama : Islam.Pekerjaan : PNS (Kasi Kesra Kecamatan Cisayong).Pendidikan > = 2.Terdakwa ditahan di Rutan sebagai berikut1.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06Oktober 2012;Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26 September 2012sampai dengan tanggal 25 Oktober 2012;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 26Oktober 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012;Terdakwa dipersidangan

Sarolangun, berdasarkan Surat Kuasa KhususNo. 09/SKK/TIPIKOR/LBHKBPPP/VI1/2016, tertanggal 28 Juni 2016;Pengadilan Tinggi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 14 Desember 2016 Nomor15/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding, berkasperkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

,MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masingmasingsebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada Hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut,dengan dihadiri oleh RINA SINAR P sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadirioleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA1. BETTY DESNITA, SH, MH. Dr. P.H. HUTABARAT, SH, MH.2. ARONTA, SH.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 05 Mei 2017;.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 06 Mei 2017 s/d tanggal 04 Juli 2017;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 05 Juli 2017 s/d tanggal 03 Agustus 2017;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah sejak tanggal 04 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September.2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 10 Agustus 2017 s/d 8 September 2017

;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;Halaman 1 Pts.No.17/Pid.SusTPK/2017/PT SMG.PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca:1.

Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan Memori Banding tertanggal Agustus 2017 yangtelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Agustus 2017, dan memoribanding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana relas pemberitahuanNomor 12/Banding/Pid.SusTPK/2017/PN Smg. jo Nomor 34/Pid.SusTPK/2017/PN Smg;Menimbang, bahwa sebagaimana pemberitahuan yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor