Ditemukan 19072 data
108 — 26
PUTUSANPerkara No: 06 / Pid Sus Tipikor / 2011 / PN.GTLODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Negeri Gorontaloyang mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalamperkara terdakwa :Nama : Ningsi Kude S.Pd.Tempat lahir : Gorontalo.Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 29 Maret 1970.Jenis kelamin : Perempuan.Kebangsaan : Indonesia.Tempat
Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000, (LimaRibu Rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan dalam rapat permusyawaratan majelis padahari Senin, tanggal 11 Juni 2012 oleh kami RUDI WIDODO, SH, sebagai KetuaMajelis, FERRY M.J SUMLANG, SH dan SUKATMA, SH (Hakim Ad Hoc Tipikor)masingmasing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkandalam persidangan yang terbuka untuk umum kami RUDI WIDODO, SH, sebagaiKetua Majelis, FERRY MJ.
68 — 49
Tipikor/2012/PN.
KATRINAWATY LASENA, SH;Keduanya Advokat/Tim Advokasi pada Pemda Kabupaten Pohuwato; baiksecara bersamasama maupun sendirisendiri; Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 26 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriGorontalo tanggal 28 Maret 2012 Nomor: W20U1/20/AT.03.06/III/201 2;Pengadilan Negeni tersebut,Telah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriGorontalo tanggal 19 Maret 2012 Nomor : 02/Pen.Pid.sus tipikor/2012/PN.Gtlotentang penunjukan
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp. 5000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, 18 Juli1512012 oleh kami MUSTARI, SH selaku Hakim Ketua Majelis, JUFRIYADI, SH, MH, danBANELAUS NAIPOSPOS, SH, Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakimanggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hani iniRabu anggal 25 Juli
127 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 0
55 — 12
230 — 116
puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila dendatidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)halaman 33 dari 43 Putusan PT No.6/Pid/TPK/2017/PT.BBLbulan, Majelis Hakim juga telah salah dalam melakukanpenerapan hukum oleh karena sebagaimana ketentuanpasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar iadiganti dengan pidana kurungan ;Bahwa dalam perkara ini telah dijatunkan hukuman pidanaterhadap Agus Nurjaman selaku Ketua Panitia Lelang(splitsing) dimana diterapbkan Pasal 2 UU Tipikor
memperhatikanketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentangRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, knususnyayang berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara Tindak PidanaKorupsi selayaknya memperhatikan huruf C bagian Tindak PidanaKhusus angka 5 halaman 23 yang menyatakan penjatuhan pidanadibawah minimal dan atau pidana di atas maksimal tidakdiperkenankan (ketentuan undang undang Tipikor
192 — 162
186 — 32
267 — 266
183 — 90
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiAmbon sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 7 Juni 2017sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Noija FileoPistos, S.H., M.H., Hematang Septinus, S.H., M.H., Barbalina Matulessy, S.H.
permohonan upaya hukum bandingJaksa/Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepadaPenasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana RisalahPemberitahuan Permohonan Banding Nomor 11/Akta Pid.SusTPK/2017/PN.Amb, yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita padaPengadilan Negeri Ambon ;Menimbang bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingtersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal26 Mei 2017 berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 11/AktaPid Tipikor
adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatanmelawan hukum yang bersifat general, universal dan umum oleh karenanyaperbuatan Terdakwa tersebut bisa menimbulkan akibat dikarenakankewenangan yang melekat pada jabatannya tersebut, sekaligus adanyakesempatan maupun sarana untuk melakukan perbuatan itu, maka MajelisHakim Tingkat Pertama berpendapat untuk perbuatan sedemikian itu lebihtepat dikenakan pada ketentuan yang telah mengaturnya secara spesifikyaitu ketentuan pasal 3 Undang Undang Tipikor
ketentuan sepertiyang tercantum di dalam kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah AgungRepublik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 04Tahun 2014 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012,tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilantertanggal 28 Maret 2014 Nomor 04/BUA.6/HS/SP/II/2014, yang intinyaadalah apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasidalam pasal 2 ayat 1 UU TIPIKOR
60 — 55
58 — 11
58 — 15
158 — 222
72 — 26
Tipikor/2012/PN.Gtlo.,tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini :Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 11Desember 2012 Nomor : 13/Pid.Sus.
AGUS NENTO,ST ;Hal.53 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.GtloBahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengannya ;Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan surat dari Kepala DinasPekerjaan Umum Kab.
Saluran Air Hujan 7.949.971,59 3.478.759,53 3.478.759,53Hal.85 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo 11 Pek.
Shop Drawing SMK Negeri Popayato ;Hal.111 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo15. Dokumen Gambar Rencana SMK Negeri Popayato (Ruang MejangkaPeta dan Ruang Kerja Bangku) ;16.
JUPRIYADI,S.H., M.Hum.TTDSUKATMA,S.H.Panitera PenggantiTTDMARNI USMANHal.113 s/d 98Putusan No.13/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.Gtlo
144 — 97
272 — 110
Garut atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas lA Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalamayat (1) a atau huruf b, yaitu :a. yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dengan
Garut atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas .A Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patutdiduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau
Garut atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung diBandung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran
Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah)Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung pada hari: SENIN , tanggal 15 Oktober 2018, oleh TARDI, S.H. sebagai Hakim KetuaMajelis, JUDUANTO HADI LAKSANA, S.H dan LINDAWATI, S.H., M.H., Hakimdan, Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khususmasing masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan
508 — 209
437 — 230
Tipikor/2015/PN.Ptktanggal 02 Desember 2015 s/d tanggal 30 Januari 2016 ;6.
Tipikor/2015/PN.Ptk10.
Tipikor/2015/PN.Ptkhak guna usaha seluas + 3670 ha.
Tipikor/2015/PN.Ptkb.
Tipikor/2015/PN.Ptk
54 — 0