Ditemukan 9446 data
171 — 53
hukum karena petitum bertentangandengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterimaBerdasarkan yurispudensi di atas, terbukti bahwa Mahkamah AgungRepublik Indonesia juga telah memiliki sikap yang tegas untuk gugatanperdata yang tidak memiliki kesesuaian antara posita dan petitumgugatan sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat dalamperkara ini.Para Tergugat dan Para Turut Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim yangTerhormat adalah hakimhakim yang memiliki pengetahuan hukum yang luasdan sarat
165 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
./201617.18.dipenuhi, harus ditetapbkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hakatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian HakGuna Bangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
716 — 454
TBL/2287/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimumtanggal 25 April 2018 (Bukti T7) dengan dugaan adanya tindakpidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam aktaotentik dan/atau pemalsuan sesuai dengan Pasal 266 KUHPdan/atau Pasal 263 KUHP.Pemohonan PKPUini sarat dengan rekayasa / permainan /penyelundupan pajak / pelanggaran UU Pajak dan pelanggaranTax Treaty, sehingga terdapat dugaan tidak memenuhi ketentuandalam hukum pidana.Hal. 27 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.2.5SEJALAN
PT. Indah Hari Sanda
Tergugat:
1.Muhammad Abdul Hakim
2.PT. BANK TABUNGAN NEGARA
3.Lili Suriani
4.Hermanto
5.Emmy Yunita
6.Siti Eliza
7.Muhammad Nur
8.Fitra Mardiati
9.Murliati
10.Okto Firman, A. Md
11.Siti jamilah
12.Eriani
13.Agustaruddin
14.Syamsul Akbar
15.Hastrida yanti
16.Nazaruddin
17.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
85 — 19
diPekanbaru tanggal 27 Agustus 2008.3) Bahwa dalam proses pembangunan rumah tersebut, Penggugatselaku Pengelola telan meminta bantuan Tergugat II untukmemfasilitasi konsumen dalam melakukan kredit atas setiappembelian Perumahan Villa Selecta Mas.4) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil gugatanPenggugat pada point 6 yang menyatakan pada pokoknya jikaselama Penggugat melakukan peminjaman kepada Tergugat II tidakpernah ada masalah dalam pembayaran adalah merupakan dalilyang tidak benar dan sarat
69 — 7
harus ditolak untuk seluruhnya ;36.Bahwa mengenai peletakan Sita Jaminan yang dilakukan harus dinyatakandicabut, sebab Pelatakan Sita Jaminan tidak bisa diletakkan terhadap Harta MilikOrang lain, yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak11pihak dalam suatu Perkara, dimana barangbarang yang di sita Jaminan tidakada hubungan dengan Pelawan atau dengan kata lain bukan milik Pelawan ;37.Bahwa Peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan NegeriTanjung Pinang di duga sarat
95 — 15
, sampaisekarang yang berkubur di kuburan tersebut adalah keturunan Sarah dan PikAnting (kaum Penggugat);Saksi 2 Tergugat A, Zakarman menerangkan bahwa seluruh keluargaAmsar berkubur di kuburan yang terletak di sebelah Utara tanah perkara,namun ada juga sebagian keturunan Sarah yang berkubur di kuburan tersebut;Sedangkan saksi 3 Tergugat A Fauril Umar menerangkan bahwakuburan tersebut adalah punya Sarah di mana anggota keluarga Sarah yangberkubur di situ adalah Sarah, Kartini, Abi, Maimunah dan Sarat
211 — 66
maupulang kampung, ada juga yang mau pindah bekerjanya ; Bahwa mengenai PKWT tidak ada yang sampai 3 (tiga) tahun, semuanyaharus dibawah 3 (tiga) tahun ; Bahwa mengenai kontrak dipercepat seharusnya s/d bulan Maret 2018,menjadi Pebruari 2018 itu tidak dipercepat, memang kontraknya sudahberakhir di bulan Pebruari 2018, pembayaran upah sampai dengan bulanPebruarei 2018, dan masih ada gaji dan sudah dibayarkan ; Bahwa yang membuat PKB adalah Serikta Pekerja dan manageman ; Bahwa saksi menerangkan sarat
128 — 46
sudahdilakukan semuanya tinggal persyaratan administrasi ini yang belum,karena deputi V Lalu Wildan sudah paraf.Bahwa saksi membenarkan dan menerangkan terkait barang bukti berupa:1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
untuk tiketdimaksud.Bahwa saksi tidak mengakui ada menerima uang 3 M dari Rino Lande diAditya Mension jaksel.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidanganberupa;1) No 10, berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaipenjaminan dengan isi pokoknya saksi joko pekik menjamin akanbertanggung jawab secara pribadi apabila penyedia wan prestasi.Terhadap dokumen tersebut saksi mengakui menanda tangani padaakhir desember 2011 karena diserahkan oleh terdakwa brahmantorysebagai sarat
1.IDAM KHOLID DAULAY SH
2.MHD. HENDRA DAMANIK, S.H., M.H.
Terdakwa:
Edi Suhendri, SKM Bin M. Nasir Barat
172 — 176
Dalam Yurisprudensi tersebutdijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang apabila Jaksa/PenuntutUmum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalamkedudukannya sebagai Terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkaradengan Terdakwa yang diberikan kesaksian, dan dalam Yurisprudensi tersebutHalaman 74 dari 90 halamanPutusan Nomor 2/JN/2019/MS.Susjuga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, "teman terdakwa yangmelakukan tindak pidana bersamasama diajukan sebagai saksi untukmembuktikan
1.ARNOLDUS KAKI
2.AGUSTINA BEO
3.YULIANA LUNA
Tergugat:
1.SIMON LENGI
2.BERNADUS WAWO
3.PAULUS DHEO
4.MARTINUS LOZA
5.MARIA WASO
6.AMBROSIUS MEZE
7.DONATUS SILA
8.PETRUS LAKO
88 — 46
Bahwa dalam menyusun suatu gugatan harus memenuhiketentuanketentuan yang telah diwajibkan oleh Hukum Acara Perdatamengenai syarat formil dan sarat materil dari suatu gugatan.Sesunggugnya Gugatan para Penggugat sudah tidak sempurna danHalaman 11 dari 64 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjwcacat hukum.
97 — 16
Sehingga, perjanjian Pengikatan maupunJualBeli yang terjadi dalam perkara ini tidak memenuhi syaratsyarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu sarat adanyakesepakatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13820 KUHPerdata.. Secara fisik, tanahtanah milik Penggugat tersebut masih tetapdikuasai oleh Penggugat dari dulu sampai sekarang, dansebaliknya Tergugat tidak pernah menguasai fisik tanah milikPenggugat tersebut, karena memang tidak pernah beralihkepada Tergugat dan tidak pernah terjadi jualbeli.
171 — 78
diberikan 2 tahun kemudian UU no 4 keluar tentujangka waktu yang telah diberikan harus dimasuk ke situBahwa menurut UU Nomor 4 tahun 2009, ekplorasi meliputi kegiatan umum Ujikelayakan dan sebagainya ;Bahwa pengertian ekplotasi menurut UU Nomor 4 tahun 2009 sudah mencapaiproduksi ;Bahwa dalam hal izin ekplorasi dinyatakan oleh pemerintah tidak bisa diperpanjanglagi lalu perusahaan izin ekplotasi sesuai UU Nomor 4 tahun 2009 maka kalaumereka sudah ekplorasi maka dimungkinkan untuk ekplotasi dengan sarat
175 — 56
trafficking);Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai teknik penyidikan undercover buy;Bahwa apabila dilihat dari peraturan perundangundangan, dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaundercover buy diperbolehkan untuk perkara narkotika, hanya undangundang tersebut yang mengatur hal tersebut, selebihnya tidak ada;Bahwa para pembuat undangundang telah memikirkan alasan mengapaundercover tidak diperboleh dalam dalam human trafficking, tentunyakarena menyangkut manusia yang sarat
135 — 23
keterangan di persidangan terhadap BeritaAcara Pememeriksaan dan Berita Acara Rekonstruksi Penyidik yangdilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenapencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpadisertai adanya alat bukti yang kuat hanya didasarkan keterangan saksiHalaman 63 dari 79 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN.DmkSaimun yang merupakan terdakwa dalam kasus yang sama dalam berkasyang terpisah, sehingga keterangan yang diberikan sangat subjektif sekalidan sarat
I MADE ECA MARIARTHA, S.H.
Terdakwa:
M NASIR ABDUL WAHAB
126 — 48
Ol September Rp 2.100 Rp .350) Rp, 3 250 NMOSSE 25G33/200 2005 = 100 liter (Wot Liter550, Tanigal 0 l Ry Sept 2005, kepada 4 250.10), I HENKY 12, Sarat No. O September Rp. 2 100 Rp 450, Rp 1.250%LOS4VETSG3 5/200) DOOS = 1.000 fiter 1.000 Liter =&SO. Tanegal 01 Rp Sept 2005, kepada 3.250 OU). HENDRA a 13.) Surat No Mi September Rp 2 100~ Rp S284.
68 — 35
waktulama bergantung kepada keberhasilan Penggugat dalam memasarkanbarang;Bahwa pada awalnya Penggugat sangat yakin dan optimis bahwa kerjasama bisnis yang terjalin dengan Tergugat tersebut akan dapat memberimanfaat keuntungan bagi Penggugat maupun Tergugat, meski demikianPenggugat juga menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjual danmemasarkan barang berupa minyak goreng kemasan merek Palmyrayang baik harga maupun kualitasnya belum dikenal masyarakat konsumentersebut bukan suatu hal yang mudah dan sarat
23 — 17
Dan angka tersebutmerupakan sarat akan makna secara filosofis semoga Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensiagarbisa dapat mendapatkan rezeki yang tidak akan terputus dan mendapatkanjodoh yang terbaik bagi masingmasing;9. Bahwa dalam REPLIK pada dalil poin 8 terkait Nafkah Anak.
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
212 — 169
8.7 KontrakAwal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (readyforinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIRPENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkaitan dengan penghitungan dan penentuan nilai kerugian Negara,sangat penting dilakukan sesuai rumusan pemeriksaan dalam Pasal 1 ayat(1) UndangUndang No. 15/2004, yang substansinya adalah melalui prosesidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen,obyektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan mengenaipengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi pertanyaanapakah mungkin hasil audit yang sumber informasinya hanya dari satu pihakyang sangat sarat
87 — 31
Desa Lubuk Pauh yang mendapatkan sertifikat hanya 24 orangyang terdaftar pada dinas kependudukan dan catatan sipil KabupatenMusi Rawas dan itupun bukan penduduk Desa Lubuk Pauh, pesertalainnya tidak terdaftar dan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga(KK) palsu yang dibuktikan oleh Laboratorium Forensik ; Bahwa 118 sertifikat hak milik yang belum selesai digantikan dengancover note yang dikeluarkan terdakwa dan di jadikanangunan/jaminan ke PT BRI (persero) Tbk Cabang Lubuk Linggausebagai salah satu sarat