Ditemukan 9775 data
284 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termasuk pula dalam pengertian yangbertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya iktikad tidak baik.Bahwa hal sama juga dapat ditemukan dalam Article 6 bis (3) KonvensiParis menentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukangugatan pembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad tidakbaik (No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or theprohibition of the use of marks registered or used in bad faith).
Termasuk dalam pengertian yangbertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.Bahwa hal ini sesuai dengan article 6 bis (3) Konvensi Paris yangmenentukan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatanpembatalan pendaftaran merek yang diajukan dengan itikad buruk ("notime limit shall be fixed for seeking the cancellation of the marks registeredin bad faith").
21 — 5
Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall
547 — 212
dari Penggugat dan Turut Tergugat;3 Bahwaadanya Surat Perjanjian Pembangunan Hotel L.J Meritus tanggal 11 Juli 2008 yang merupakansatu kesatuan tak terpisahkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket 01 : Pekerjaan Utama(Main Contract) No: 1105/SPK/GRIN/VII/2008, tanggal 11 3uli 2008;(vide Surat bukti T.1)Dalam Pasal 20.6 huruf (a) General Conditions sebagaimana telah disepakati diubahdengan SubClause 20.6 Particular Conditions, telah diatur sebagai berikut :"Unless Settled amicably, any dispute shall
The dispute shall be finally settled under the rules of arbitration of Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI)"Yang terjemahan resminya adalah sebagai berikut :Apabila tidak diselesaikan secara kekeluargaan, setiap perselisihan akandiselesaikan secara tuntas oleh lembaga arbitrase, kecuali apabila disepakatilain oleh kedua beleh pihak :a.
154 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Pasal 16 Ayat (2) dari TRIPS Agreement yang selengkapnya dikutipsibagai berikut :"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatismutandis, to service, in determining whether a trademark is weillknown, account shall be taken of the knowledge of the trademark inthe relevant sector of the public, including knowledge in that Memberobtained as a result of the promotion of the trademark.";Hal. 45 dari 57 hal. Put.
276 — 214
., sebagaimana tercantum di dalam:Halaman 37, alinea ke5, hurutf i):Regarding the Seller's indemnity obligation set forth in section 8.02 (c),the Parties agree that:ill.iv.Invoices for expenses or losses incurred in the defense will beforwarded by Seller to CPARL for further processing (i. e, billing toother Participating Interest owners, cost recovery, etc) and payment,which payment shall be made in full by CPRL to the invoicing partywithin thirty (30) days of receiving the invoice;CPRL will invoices
Seller for the amount CPRL has Incurred net ofcost recovery and payments owned or paid by other ParticipatingInterest owners; andSeller shall.
30 — 17
Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahu;Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:= 4 Fale Seta) Sie EU Gye UGH tke LY tables Aude al Glue oll Usslag 4) AMS, shall, ailed abit al basHalaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 48/Pat.P/2021/PA.BlicnArtinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antarakalian yang telah sanggup (materi!
107 — 24
Instead of recourse to ordinary courts oflaw, provisions shall be made for arbitration.
20 — 3
lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itusendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karenajika kedua hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapatdipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinansupaya tetap utuh, oleh karena itu Majelis hakim juga sependapat dengan23pendapat pakar hukum islam dalam kitab Madaa hurriyatu alzaujaini fi althalag Juz halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :Vg quad Ad abt aly Aras 5ll shall
23 — 27
tangga dankeluarga mereka, sedangkan membuat madiarat sangat bertentangan dalamajaran Islam sebagaimana sabda Rasululah SAW yang diriwayatkan olehAhmad dan lonu Majah berikut :( fabs aly oat ely) lowe Yip poe YTidak boleh membuat madiarat dan tidak boleh saling memadlaratkanMenimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ashShabuni dalamkitab Madza Hurriyyatu azZaujaini fi athThalag juz halaman 83 yang dijadikansebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :Lead adi ay aly Gans sll shall
128 — 67
Dalam Pasal 19 Ayat 2 alinea 1 Perjanjian Distribusimenyatakan sebagai berikut :In the event of any dispute among the parties in relation to, or inconnection with this agreement or a breach hereof which cannot be settledamicably shall be finally settled by arbitration to be conducted in theEnglish language and to be held in Jakarta under the Rules of Arbitrationof the Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANIIndoesian NationalBoard of Arbitration) in respect of such dispute by a panel comprised of
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
PK/PJK/201 7Bahwa atas hutang bunga kepada CDCInggris sebesar USD 7,779,167.00tersebut tidak terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 karena CDCInggrisadalah salah satu lembaga yang dikecualikan dari pengenaan pajak sesualdengan Pasal 11 ayat (3) dan (4) Perjanjian Penghindaran Pajak Bergandaantara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Inggris, sebagaimanadisebutkan dibawah ini :Pasal 11 ayat (3):Notwithstanding the provisions of paragraph (2) of this article, interest arisingin a Contracting State shall
55 — 25
danTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinanPenggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatanbatin dan komunikasi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudahterputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuaidengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalamKitab Madaa Hunyatuz Zauyain Fi thalaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alihsebagai pendapat hakim sebagai berikut:Lead ably sey aly Aang dll Shall
35 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
DaerahPabean Indonesia;Bahwa untuk memperkuat argumen Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding), maka disampaikan juga teoriteori dari para Ahli dan ketentuan yang berlaku di negara lainterkait dengan upaya untuk mengetahui bagaimanaseharusnya memaknai penyerahan jasa sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 huruf c UU PPN sebagai berikut:oBahwa berdasarkan article tiga puluh satu EU VATDirective tentang Place of Supply of Goods dinyatakanbahwa where goods are use dispatched or transported,the place of supply shall
20 — 2
No. 1108/Pdt.G/2016/PASbyUeyela gp gai NT AE yal Moe sll Llama Vea gS yacllda ll La Saudi all My Sao) dayFSM SD) shall s Alla) jlagingcall alga Nass sttbal jaa all yLeaitabell yo(sleba SIAM 5 pateijladll CusaatiArtinya :Seyogyanya jalan menuju perceraian tidak ditutup totalkarena hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya bahayadan kerusakan, diantaranya karena karakteristik manusia itusatu dengan yang lain tidak selalu ada kecocokan, makakalau dipaksa untuk tidak berpisah akan semakin menambahkeburukan
15 — 12
binti Abdul Hakim, lahir pada tanggal 2 Juli 2003,Ananda Abdullah Hakim bin Abdul Hakim, lahir pada tanggal 26 Februari2007, Putri Aida Al Hakim binti Abdul Hakim, lahir pada tanggal 18 Juni 2012,sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Relonvensi danTergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satuatap sebagai suami istri untuk mengasuh anak a quo, maka demikemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child shall
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun 2005;Bahwa berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak BergandaIndonesiaKanada, antara lain diatur:Pasal 5 ayat (1):For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment"means a fixed place of business in which the business of the enterprise iswholly or partly carried on;(Untuk tujuan persetujuan ini, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatutempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian perusahaandijalankan);Pasal 5 ayat (2) huruf i:The term "permanent Establishment" shall
62 — 11
danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagianak (the best interest of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law administrative authorities orHalaman 26 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dumlegislative bodies, the best interests of the child shall
No.112 PK/Pid/2011agreement will, at the time of rede/ivery, be free from defects inworkmanship for a period of twelve (12) month from the date of redelivery ofthe engine or of instalation of the engine or 1.000 flight Hours of operationengine wichever shall first occur....;Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut dan guna melaksanakankewajibannya PT. GMF Aero Asia melakukan pemeriksaan dan beberapaperbaikan (overhaul & penggantian bearing) terhadap kedua mesin pesawattersebut.
134 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bandingkan dengan Pasal 6 bis ayat (3)Konvensi Paris, yang menyatakan bahwa no limit shall be fixed for seekingcancellation of the mark registered in bad faith;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agarHalaman 6 dari 22 hal. Put.
21 — 4
Putusan Nomor 279/Pdt.G/2018/PA.DumIn all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislativebodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus