Ditemukan 9444 data
72 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat) di Jakarta, biaya pengamananpersiapan sampai dengan Pelantikan Gubemur dan Wakil Guberaur Provinsi IrianJaya Barat (Papua Barat), bantuan dana kepada KONI Irian Jaya Barat (PapuaBarat) dalam rangka Kejumas, bantuan dana untuk kegiatan Kepramukaan diManokwari, Makassar dan Jakarta serta bantuanbantuan dana lainnya untukkegiatan kemasyarakatan telah disalurkan oleh Terdakwa ketika itu dalamkapasitasnya selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi Irian Jaya Sarat
102 — 186
No. 37/PDT/2014/PT.AMBHetharion, dan tidak pernah tahu / diundang / dilibatkan apalagi ikut menandatangani bukti P 4 ;Bahwa dalam penanda tanganan bukti P 4 tidak dilampiri fotocopy KTPmasing masing sehingga penanda tanganan bukti P 4 tidak dapatdipertanggung jawabkan secara hukum ;9 Bahwa bukti P 12 berupa Geslacht Regiater van Datty Schop van deNegeri Lilibooi volgens Opgavy Van Den Rippliant Paulus Hetarikun ( 23Desember 1807) yang ditulis tangan dengan asalasalan dan sarat kerancuan,diduga berasal
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
1.ADE ANDRIANSA
2.ADRIANUS BUTAR BUTAR
74 — 40
Bahwa sarat kerja sama tersebut di buat diJakarta Utara di Mall Kelapa Gading, dibuat pada pada bulan Februaritanggal 19 Februari 2018, pada tanggal 22 Februari 2018, pada tanggal20 Maret 2018, dan Pada tanggal 19 April 2018, dan yang hadir dalampembuatan surat kerja sama tersebut adalah ADE ANDRIANSA,ANDRIANUS BUTAR BUTAR, AANG HANAFI, dan, OSAYYIDINAH ALFATH yang bekerja di CV SINAR TEHNIK MANDIRI Bahwa yang di bicarakan oleh adalah ADEANDRIANSA, ANDRIANUS BUTAR BUTAR, AANG HANAFI, dan,OSAYYIDINAH
112 — 47
., menguasai dan memilikiUniversitas PGRI NTT secara melawan hak dan melanggar hukum; danperbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan merampas milikpihak/orang lain;Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakanditolak, karena selain Penggugat tidak mempunyai lagal standing sebagaiPenggugat, Pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara a quo sarat denganniat buruk utnuk menguasai serta memiliki Universitas PGRI NTT secaramelawan hak serta melanggar hukum;PENERBITAN OBJEK
Pembanding/Tergugat II : VALENTINUS ASTEN
Pembanding/Tergugat III : BONAFASIUS BERE
Pembanding/Tergugat IV : JONI SIUS SASI
Pembanding/Tergugat V : BALTHASAR KOLO
Pembanding/Tergugat VI : ARNOLDUS NUSIN
Pembanding/Tergugat VII : DOMINIKUS MANU
Pembanding/Tergugat VIII : ANDREAS FOBIA
Terbanding/Penggugat I : PETRUS TEU
Terbanding/Penggugat II : MARSELINUS FAHIK
Terbanding/Turut Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala BAdan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq.Kepala BAdan Pertanahan Kabupaten Belu di Atambua
100 — 40
DALAM POKOK PERKARA :Bahwa pada prinsipnya para Pembanding/para Tergugat sangat berkeberatanterhadap seluruh Pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan NegeriAtambua Nomor 3/PDT/2020/PN.ATB tanggal 4 Agustus 2020, karenapertimbanganpertimbangan tersebut, sarat/ penuh dengan PELANGGARANHUKUM dan REKAYASA Majelis Hakim serta Majelis telah LALAIHalaman 40 dari 77 halamam Putusan No. 125/Pdt/2020/PT.KPGmemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan undangundang yang dapat paraPembanding/para Tergugat urai dan
127 — 100
No. 09/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bglmengikuti aturan pasal hukum yang berlaku sebagaimana Peraturan MenteriTenaga Kerja tersebut di atas.Begitu pula dengan PKWTT yang beserta pemanggilan yang dimaksudkan didalam Gugatan Rekonvensi sudah dibuktikan adalah tidak sah secara hokumdikarena melanggar ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku,hal mana memberlakukan PKWTT yang diakui dibuat pada tahun 2013 akantetapi diberlakukan pada tahun 2009 dan pemanggilan I dan II belummemenuhi sarat atau unsurunsur
240 — 158
dari BAP sehingga terkesan hukum ditegahkan hanya berdasarkankehendak JPU bukan kehendak hukum, hal ini merupakan pelanggaran hukumatau penyalagunaan kewenangan dalam jabatan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Bahwa ternyata surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut justru dijadikansebagai dasar bagai Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan NegeriMaumere dalam memeriksa dan mengadili serta menjadikan sebagai bahanmerekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan, sehinggaakibatnya putusan a quo sarat
Pembanding/Tergugat II : SURYA HERMAN BARUS Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Pembanding/Tergugat III : MOGA HERLINA BR BARUS Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Pembanding/Tergugat IV : AMARDI PETRUS BARUS, SH Diwakili Oleh : RIMTA BR BARUS
Terbanding/Penggugat I : Sentosa Tarigan
Terbanding/Penggugat II : Pengalamen Tarigan
Terbanding/Penggugat III : Rosalina Br Tarigan
Terbanding/Penggugat IV : Megawati Br Tarigan
Terbanding/Penggugat V : Darta Br Kaban
Terbanding/Penggugat VI : Rastina Br Karo
Terbanding/Penggugat VII : Dapetten Kaban
Terbanding/Penggugat VIII : Penungkunen Br Kaban
Terbanding/Penggugat IX : Malem ateta Br Karo
Terbanding/Penggugat X : Nomen Purba
Terbanding/Penggugat XI : Asamta Purba
Terbanding/Penggugat XII : Rosmalemta Purba
Terbanding/Penggugat XIII : Rasmamana Purba
Terbanding/Penggugat XIV : Asiah Br Sembiring
Terbanding/Penggugat XV : Tison Purba
Terbanding/Penggu
191 — 300
Bahwa PARA PEMBANDING merasa keberatan terhadap pertimbanganMajelis Hakim pada halaman 31 Alinea ke5, 6, dan 7 sebab jika dicermatigugatan para Terbanding dahulu Penggugat dalam konvensi sarat dengankepentingankepentingan hal tersebut dapat diketahui berdasarkananalisis sebagai berikut :a.
44 — 19
Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sarat formil ;4. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijk Verklaard) :5.
87 — 30
Permata Baloi, Blok C2, No. 128, Baloi Indah, Lubuk BajaKota Batam, sehingga sangat diragukan kedudukan dan kapasitasPara Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perselisihan hakterhadap Tergugat (satu), karena sesuai dengan Hukum AcaraPerdata yang menjadi sarat formil dari Gugatan adalahkelengkapan identitas Para pihak, sehingga Gugatan ParaPenggugat yang diajukan kepada Tergugat (satu) adalah GugatanError In Persona (Cacat Formil) karena Identitas tergugat (satu)salah bukan identitas yang sebenarnya
117 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nyatnyono,Kecamatan Ungaran Sarat, Kabupaten Semarang;Menimbang,...., Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenatindakan Tergugat dalam melakukan audit terhadap pelaksanaanruilslag Tanah Hak Pakai Nomor 5/Nyatnyono telah terbukti tidakdilakukan menurut pedoman atau tata cara menghitung nilai kerugianNegara sebagaimana mestinya;(vide Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 196/G/2013/PN.Smg. halaman 71 sampai dengan 74):.
H. ANDI HARAHAP, S.SOS, dk
Termohon:
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara
198 — 77
saksi sebagai Panwascam dan dalam 1 Kecamatan ada 3 orang, SKnya dari Panwas Kabupaten, berlaku sampai Pilpres;Bahwa dalam pemilihan Bupati PPU saksi melakukan pengawasan dengancara rolling karena ada 3 orang dan satu orang mengawasi 7 sampai 8 desa;Bahwa selama saksi melakukan pengawasan tidak ada hasil temuan;Bahwa Panwascan juga memberikan bimbingan teknis pelaksanaanpemungutan suara;Bahwa yang diawasi saksi meliputi Ketua KPPS nya, Penyelenggaranya,pemilinnya sesuai DPT atau tidak, memenui sarat
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Spesifikasi Teknis Kapal Latin SMKN 2 Bontang : Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter; Lebar Max (B) : 4,60 meter; Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter; Sarat Air (T) : 1,20 meter; Mesin Utama (M/E) : 150 HP; Mesin Bantu (A/E) : 20 Kva; Kecepatan : 89 Knots;Dengan daftar kuantitas dan harga, analisa harga satuan serta spesifikasisebagai berikut :DAFTAR KUANTITAS DAN HARGAPENGADAAN KAPAL LATIH SMK NEGERI 2TAHUN ANGGARAN 2010 No Nama Barang Vol Satuan Merk/Type Harga Satuan Jumlah1 2 3 4 5 6 7A Kas/Body 1
No.934 K/PID.SUS/2015+~ 929 5 Harga PekerjaanSpesifikasi Teknis Kapal Latin SMKN 2 Bontang :Nama Paket PekerjaanTanggal Mulai KerjaWaktu PenyelesaianMetode Kontrak: Pengadaan Kapal Latin SMKN 2 Bontang;: 14 September 2010;: 103 hari (tanggal 14 Sept s/d 27 Des 2010);: Kontrak Lump Sump;: Rp1.6969.745.600,00;Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max (B)Tinggi Geladak (D)Sarat Air (T)Mesin Utama (M/E)Mesin Bantu (A/E)Kecepatan: 4,60 meter;: 1,80 meter;: 1,20 meter;: 150 HP;: 20 Kva;: 89 Knots;Dengan
421 — 301
PUTU GEDE KONTHEN pernah membuatSURAT WASIAT TANGGAL 30 AGUSTUS 2008 ditulis tangan sendiri,memberikan wasiat kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill,TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI;Bahwa Hukum Adat Bali tidak mengenal surat wasiat, hukum adat Balimenganut asas terang dan tunai/kontan, ketika ada persoalan pemberiansecara sembunyisembunyi (Sarat wasiat), maka yang dipakai pedoman adalahketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Ny. LESLY WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat IV : WILLY PAULUS WIELIGMANS
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : DEDDY WIELIGMANS
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG KUPANG
Terbanding/Penggugat I : CORNELIA JOSIANE A. WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat II : CASTER CHERRY WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat III : VERA LYDIA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat IV : JASON PAUL WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat V : FRANSISCA ELSA WIELIGMANS
Terbanding/Penggugat VI : GETRUIDA MARIE WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat II : FRENGKY F. WIELIGMANS
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang
152 — 105
Ajpakah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / ParaTerbanding memenuhi sarat formil dan materiil?;b. Ajpakah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / ParaTerbanding mencapai batas minimal alat pembuktian???;c. Dalil gugat apa saja yang terbukti???;d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki olehPara Penggugat / Para Terbanding???
142 — 11
bahwa di dalam dakwaan maupun tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum,telah mendakwa dan menuntut terdakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke le KUHP dalam kualifikasisebagai Orang yang turut serta melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa didalam Arrest Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934 yang dikenaldengan istilah ARREST HOOI dan kemudian telah diikuti oleh Mahkamah Agung danselanjutnya dijadikan yurisprudensi tetap Indonesia telah membahas tentang unsur turut sertamelakukan (mede Pleger) harus terpenuhi 2 sarat
Mereka yang terlibat ada kerja sama yang erat dan mempunyai kesadaran/keinsafan yangsama akan tindak pidana yang dilakukan ;Menimbang, bahwa tentang tindak pidana tersebut telah terjadi dan dilakukan olehlebih dari satu orang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum sebelumnya telahdisimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah terjadi dan dilakukan olehterdakwa dan saksi Ismail, S.Pd. sehingga sarat pertama unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa tentang Mereka
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Listrik Negara UIP Jawa Bagian Tengah I
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengadaan Tanah Kab Bandung barat
Terbanding/Tergugat III : Mumun
Terbanding/Tergugat IV : Samsudin
Terbanding/Tergugat V : Saepuloh
Terbanding/Tergugat VI : Obur
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung barat
90 — 45
saat ini sebagian telahdi jual oleh TERBANDING III, IV, V, VI Sebelumnya TERGUGAT Ill, IV, V, VIKepada TERBANDING sebelumnya TERGUGAT I.Bagaimana bisa terjadi peralihan berdasarkan pewarisan apabila antara MADHOMI, DADI, dan SANUSI tidak ada hubungan darah dan tidak ada ikatanwaris, sedangkan dasar peralihan dalam SHM, No 1/ Desa Cibitung dariMADHOMI ke DADI dan SANUSI berdasarkan Surat Keterangan Waris, danperalihnan dari DADI dan SANUSI ke SANUSI berdasarkan Surat Pembagianwaris, sehingga sangat sarat
PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri
Tergugat:
Bupati Malinau
342 — 463
tidak, kemudian apa yang di putuskannya itudalam rangka melaksanakan fungsi jabatannya atau tidak, ketika ituya, itu bisa mengarah semacam keputusan tata usaha Negara ;Bahwa pembatalan itu dapat di lihat, jika perbuatan itu dalam rangkajabatan kemudian jabatan membawa pengaruh dalam bentuknya itusuatu. keputusan maka itu sebenarnya bisa di klasifikasikanmerupakan perbuatan jabatan, kalau pembatalan itu sifatnya melihatpada konsep hukum perdata maka tentu kita melihat pada kaidahhukum perdata apa sarat
50 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa melihat dan mempelajari dari perjalanan perkara suamiPemohon Peninjauan Kembali dari awal sampai akhir yang diputusoleh Mahkamah Agung, perkara ini sangat sarat dan kental nuansapolitisnya, terbukti dengan adanya Surat dari Menteri Dalam NegeriNomor : X.131.24/21/SJ tanggal 6 April 2004 yang ditujukan kepadaGubernur Riau (Surat terlampir) yang kesimpulannya menyatakandari permasalahan tersebut telah terjadi Korupsi, Kolusi, danNepotisme (KKN), untuk itu diminta agar Gubernur Riaumelimpahkan
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
94 — 165
membuat ke7 (tujuh) unit kapal Inkamina" adalah gambar danspesifikasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiKepulauan Bangka Belitung;Bahwa ukuran dalam spesifikasi teknis yang menjadi acuan PT.Mina Muara Emas dalam pembuatan 7 (tujuh) kapal Inkamina adalahdengan spesifikasi umum bahan utama Kasko kapal kayu, Panjangkeseluruhan (LOA) 18.55 meter, Panjang geladak (LDK) 16.75 meter,Panjang Garis Air (LWL) 15.00 meter, Lebar kapal (B Max) 4.83 meter,Tinggi geladak (H) 2.25 meter dan tinggi sarat