Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 26-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 34/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
Ir. YAKOBUS BULU, MMA
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
16158
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Register : 04-04-2014 — Putus : 25-09-2014 — Upload : 04-11-2015
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2014/PTUN.JBI.
Tanggal 25 September 2014 — SUPARIYAH vs. BUPATI BUNGO
15277
  • Menjadi pengurus partai politik ;b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembagakemasyarakatan 7= 270 202 ono een nnn enn eeMerangkap jabatan sebagai anggota DPRD $;d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, danpemilihan kepala daerah ; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain ; f.
Putus : 23-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 453 PK/Pdt/2008
Tanggal 23 April 2010 — BOB ADOLF TANGKUMAN vs TOMMY LANTANG
5432 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghilangkan jejak setelahadanya pengusutan dari pihak Kepolisian Polresta Manado,pada bulan Maret 1992.Dalam upaya Penggugat untuk menjajaki dan mencari buktiperbuatan yang tidak manusiawi tersebut, Penggugatsecara kebetulan mendapat informasi, bahwa TurutTergugat 1 Wellem Marthen Wuwungan tersebut,sesungguhnya bukan Pegawai lagi karena sudah dibebastugaskan karena ternyata mempunyai' indikasi terlibatPartai terlarang G30 SPKI.Dan dengan informasi tersebut, mengingkatkan Penggugatatas praktek perbuatan Partai
Register : 27-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 19/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 7 Nopember 2017 — Penggugat:
ZAKARIA, S.P.d
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
12486
  • Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Halaman 18 dari 31 HalamanPutusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.BNAb. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;Cc. menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik atau;d. dihukum penjara berdasarkan Putusan
Register : 31-07-2018 — Putus : 07-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 437/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 7 September 2018 — Drs.PAULUS SAMUEL PUTTI LEIHALAT CS >< PEMERINTAH R.I CQ KEMENDAGRI
5829
  • Bahwa ketika Penggugat bersama Tergugat Ill dan Tergugat IV sebagaipaket pasangan calon berikut pasangan calon lainnya mendaftarkan dirisebagai pasangan calon pada Kantor Tergugat Il, semua persyaratan calondan persyaratan pencalonan telah diserahkan oleh masingmasingpasangan calon bersama partai politik pengusung dan tim sukses untukdiverifikasi kelengkapan administrasi pasangan calon sesuai denganpersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang Pilkada dan PeraturanKPU dan KPU Kabupaten/Tergugat Il
Putus : 10-08-2016 — Upload : 05-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 10 Agustus 2016 — PROF. DR. OTTO CORNELIS KALIGIS, S.H., M.H
471357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
    (Ketua Mahkamah Partai);a. 1 (satu) buah amplop putin merk Anchor Envelopes yangbertuliskan ibu Evie USD900,00 Rp (USD 40);b. 1 (satu) lembar Boarding Pass Business Class atas namaOC/KALIGIS MR, GA 196, dari Jakarta ke Medan Boarding Time19:25 WIB tanggal 01 Julidengan Nomor Seat 8H;c. 1 (satu) lembar asli kartu nama dari OCK & Associates Advocates& Legal Consultants atas nama ARYANI NOVITASARI, S.E.;1 (satu) lembar copy Payroll Gaji Karyawan OCK Bulan Juni & THRmelalui BCA tertulis tanggal 30/6.2015
    KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.
    KALIGIS;c. 1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas nama Prof.Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Partai);122.a. 1 (satu) buah amplop putih merk Anchor Envelopes yang123.124.125.126.127.bertuliskan ibu Evie USD 900 Rp.
    KALIGIS;1 (satu) lembar asli Kartu nama Partai NasDem atas namaPROF.DR. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
Putus : 12-11-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1647 K/PID.SUS/2014
Tanggal 12 Nopember 2014 — ASMADINATA, S.H., M.Hum.
10267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor: B110/GOLKARIIII/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
    No. 1647 K/Pid.Sus/2014selaku Ketua dan lIdrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung Rl yang diterima
    ,selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor: B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor:B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty;1 (satu) bundel
Putus : 26-09-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor No.02/Pid.Sus.TPK/2013/PN.Gtlo
Tanggal 26 September 2014 — MOHAMMAD FAISAL MOODOETO, S.Sos. M.H
9928
  • Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk
    Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnyatidak ditemukan nama UP dalam manifestpenerbangan sebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk
    166Putusan No. 02/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GtloBahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang melaluibendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluar daerahtetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sebelum berangkat;Bahwa saya menerima uangnya dari bendahara;Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas anggota dewan memakaipendamping;Bahwa saksi mengetahul adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai
    ;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai,biaya yang saya pakai bukan dari biaya perjalanan dinas, perjalanan sayadibiayai oleh Ketua DPD PAN FERIYANTO MAYULU;Bahwa BKU dipegang oleh bendahara pengeluaran;Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;13. Hj. NELLY MARJUN, S.
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
7016
  • LPJ terpaksa dibuat penuh;12.SAKSI SJ, Anggota DPRD, S1 pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah anggota DPRD dari partai PANperiode 20092014 sampai sekarang dapil Pataruman diFraksi PAN dan Komisi B;Bahwa tugas dan kewenangan :a. Membentuk perda bersama Walikota Banjar;b. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenaiAPBD yang diajukan Walikota;c.
    harus masuk Tahun 2012 sebelumpenetapan APBD dan jika masuk pada tahun 2013 makaproposal itu akan diusahakan untuk tahun 2014 atautahun 2013 pada perubahan Anggaran prinsipnyaanggaran hibah harus dipormulasikan dalam RKAbagian sosial dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan APBD;Bahwa Pada tahun 2013, aspirasi masyarakat langsungdisampaikan pada bagian sosial setda Kota Banjar;Bahwa Saya mengenal DA staf Desa Batulawang,perkenalan dengan DA sejak tahun 2009 dalamkapasitas Kader Partai
    golkar dan kemudian beliaumenjadi sekretaris pimpinan Kecamatan Partai GolkarKecamatan Pataruman, hubungan sampai sekarangdengan DA dalam kapasitas sesama kader partai Golkardan merupakan orang yang saya percaya dalam rangkamenjaga hubungan saya dengan konstituen saya yangberada di Desa Batulawang;e Bahwa Benar saya mengenalkan saudara DA denganDW.
Putus : 19-08-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 72 /PID.B/2010/PN.SGU
Tanggal 19 Agustus 2010 —
4073
  • Abdullah dan Rizma ke Pontianak bertemu dengan orang yang mengakubernama FANJUNG yang dikenalkan oleh terdakwa kepada saksi ;Bahwa yang dibicarakan pada saat pertemuan dengan FANJUNG tersebut adalahmasalah pengadaan dan penyaluran semen, dimana setelah saksi mengetahui dariterdakwa bahwa FANJUNG tersebut ditunjuk untuk pengadaan dan penyaluransemen, kami menganjurkan kepada FANJUNG supaya tidak melaksanakan kegiatantersebut, namun FANJUNG mengatakan tetap mau melaksanakannya dengan alasankarena beli partai
    enakkepada Bupati kalau menolak, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan YOHANESKITENG memaparkan bahwa penyaluran semen tersebut hingga sampai ke desadesasangat sulit dan akan memakan biaya yang tinggi sedangkan untuk harga semen bantuantersebut sudah dipatok dengan harga Rp.50.000, per sak hingga sampai ke tempatsedangkan harga pasar di Sanggau pada waktu itu adalah antara Rp.48.000, s/dRp.49.000, tapi FANJUNG mengatakan tidak apaapa karena dia mempunyai armadauntuk mengangkut dan kalau membeli partai
    Aminin sedang berada di Cafe Alila di Pontianak, didatangi Fanjung / EpyFranky dan dikenalkan terdakwa, lalu terdakwa menelepon Bupati untuk mendapatkonfirmasi apakah Epy Franky alias Fanjung yang akan melaksanakan pengadaansemen, namun tidak diterima dan terdakwa lalu SMS dan mendapat jawaban auk (bahasa Melayu ), yang artinya ya ;Bahwa saat itu Fanjung dianjurkan untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaansemen karena harga yang ditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Fanjungmemberi alasan beli partai
    saksi Rizma Aminin dengan Epy Franky alias Fanjung dan dalampertemuan itu telah dianjurkan / diingatkan oleh terdakwa ataupun saksi yang lain kepada EpyFranky alias Fanjung untuk tidak melaksanakan kegiatan pengadaan semen karena harga yangditentukan sama dengan harga pasar, tetapi Epy Franky alias Fanjung memberi alasan beli partaibesar lebih murah dan ia memiliki armada pengangkutan untuk mendrop ke Desa Desa ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dari Epy Franky alias Fanjung bahwa membelidalam partai
Register : 21-06-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — NAZARUDIN S.Sos
13315
  • Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai
    ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai
    .215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai
    adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 10/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 30 September 2015 — HARAPAN WAHAI, S.SOS, MH, Melawan KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
14983
  • Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan
    Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.
Register : 18-08-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 29-08-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 31/G/2011/PTUN-Pbr
Tanggal 4 April 2012 — ERWINTA MARIUS, Ak.MM Dkk Melawan KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
184193
  • = ene cen eeFotokopi Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor:06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dalamPerkara Gugatan Tata Usaha Negara antaraJohanis Richard Riwoe, ST, MA. sebagai Penggugatmelawan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebagai Tergugat, denganObyek Gugatan Surat Tergugat Nomor: S3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009434445.Bukti T43Bukti T44Bukti T45astentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negaraatas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai
    Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007.
Register : 02-04-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 15-K/PM.III-13/AD/IV/2019
Tanggal 11 April 2019 — Oditur:
Sutrisno,SH
Terdakwa:
M. Heri Susanto
9442
  • meningkat, disamping itu ada kebanggaantersendiri bagi sesama anggota Yonif 328/Dirgahayuapabila ada mantan anggota Yonif 328/Dirgahayumenjadi Presiden.Bahwa selama Terdakwa membantu = Saksi2membagikan dan menyebarkan kaos bergambarpasangan calon prsiden dan wakil presiden nomer 2tidak ada orang lain ataupun pimpinan Terdakwa yangmemerintahkan Terdakwa semua atas inisiatif Terdakwadan Terdakwa lakukan dengan sadar tanpa adapaksaan dan perintah dari orang lain dan Terdakwatidak pernah diajak oleh partai
Register : 14-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PN PADANG Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN Pdg
Tanggal 21 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.BUDI SASTERA, SH.MH
2.AWILDA, SH
3.SURYADINATA LBN GAOL, SH
4.YOSSI HARISA, SH
Terdakwa:
DEAN ASLI CHAIDIR
120129
  • Surat Tugas Pengawasan Nomor 031/PM.00.01/K.SB-14.01/01/2024 tanggal 26 Januari 2024;
  • Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.02/SB-14-01/01/2024 tertanggal 27 Januari 2024;
  • 1 (satu) buah Softcopy Rekaman Video yang tersimpan didalam Flashdisk bermerk SanDisk berwarna Hitam Merah ukuran 64 GB yang berdurasi 1 (satu) menit 56 (lima puluh enam) detik, dalam hal ini menggambarkan kondisi Dean Asli Chadir selaku Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil 1 (satu) Sumatera Barat dari Partai
Putus : 05-05-2014 — Upload : 19-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 171/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — ELISIR TAMBA Als. BAPAK DOSMA
385
  • 2013/PN.Sdke Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi; Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelas yangmenjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;e Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    ditangkap oleh BRIMOB saatkerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Register : 12-07-2012 — Putus : 21-11-2012 — Upload : 03-04-2014
Putusan PN MANDAILING NATAL Nomor 145/Pid.B/2012/PN.Mdl
Tanggal 21 Nopember 2012 — HELMI,SE
7236
  • hukum yang tetap, karena melakukan suatutindak pidana kejahatan.e Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atautidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri ini ataudiberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawaiswasta.e Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai negeri.e Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lainyang ditentukan oleh Pemerintah.Tidak menjadi anggota atau pengurus partai
    Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.e Bahwa saat pengusulan TET! ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabat sebagaiSekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab. Madina, saki tidak tahu pasti dimana domisili/tempat tinggal TET! ARDINA RANGKUTI tersebut namun sepengatahuan saksisuaminya yang bernama HAMID bertempat tinggal/berdomisili di Kec. Panyabungan.e Bahwa berkasberkas pengusulan TET ARDINA RANGKUTI menjadi PNS menjabatsebagai Sekdes di Desa Bintuas Kec. Natal Kab.
Register : 12-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 8/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
OSTIM
Tergugat:
BUPATI SIJUNJUNG
16674
  • , UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimanadikutip : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; b. dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum ; c. menjadi anggota dan/ataupengurus partai
    2014 tentang Aparatur Sipil Negara,menyatakan :Pasal 87 ayat (4)PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Putus : 05-05-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 164/Pid.B/2013/PN.Sdk
Tanggal 5 Mei 2014 — PARASIAN MATANARI
456
  • adalah minggu tenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium kemudian membagibagikan suarat suara tersebut tidak memiliki izin daripihak KPUD Dairi;Bahwa massa berada di kantor KPUD Dairi karena menurut mereka terdapat suatumasalah pendistribusian surat suara, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara jelasyang menjadi latar belakang aksi massa di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di sekitar kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
    ditangkap oleh BRIMOBsaat kerusuhan itu terjadi;Bahwa kegiatan yang dilakukan massa di sekitar kantor KPUD Dairi tidak memiliki izindari pihak yang berwenang;Bahwa massa yang masuk ke dalam kantor KPUD Dairi dan mengambil kotakalumunium tersebut tidak memiliki izin dari pihak KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas yang menjadi latar belakang aksi massatersebut di kantor KPUD Dairi;Bahwa saksi tidak melihat massa yang berada di halaman depan kantor KPUD Dairimenggunakan suatu atribut partai
Putus : 04-08-2010 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2276 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 4 Agustus 2010 — ALLAN FERDINAND BAMBANG TUTUKA, SE Bin SARDJO SADJAD, DK
8237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/ kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasarCash/ kredit sd jangka waktu 14 hari: Tingkat penjualan yang dicapai per 30.04.02sebesar Rp. 879,6 jt atau meningkat 22,5% dariperiode sebelumnya. Target periode 31.12.2002yang diharapkan naik sebesar 24,95% dariperiode April 2001Target penjualan pada periode berikutnyaHal. 5 dari 70 hal. Put.
    No. 2276 K/Pid.Sus/2009& keterampilan)c.PemasaranoOoOoOoOSaluran distribusiSyarat penjualanRealisasi penjualanDibandingkan dgn targetRencana/ targetDimasa mendatangLuas/ Daerah pemasaran :Pembeli dominanPosisi persaingan Suami bsk sebagai pengelola/administrator Pegawai toko sebanyak 8 orang Penjualan kanvas sebanyak 5 orang.: Langsung kepada konsumen akhir Melalui pedagang/ pengecer di desa/kecamatan Pembelian partai oleh pedagang kios pasar: Cash/ kredit sd jangka waktu 14 hariTingkat penjualan