Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mematuhi dan melaksanakan isiputusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Muliapemeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,(Satu. juta rupiah) per hari = atas keterlambatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan atas gugatanini;Maka berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, Penggugat

Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mematuhi dan melaksanakan isiputusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Muliapemeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan atas gugatanini;Maka berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, Penggugat

olehkelompokkelompok pengusahapengusaha Negara itu, itu yang tadi sayakatakan aturan kita belum sampai disitu, demokrasi kita belum sehat karenajuga masih setengahsetengah, sehingga orang membuat atauran itu jugasetengahsetengah hati jadi pada kita membuat peraturan kita juga terjebakdisitu Sama dengan statuta Roma misalnya ancaman pidana untuk kejahatankemanusiaan harus minimal tetapi putusan Pengadilan Ham itu kan 3 (tiga)tahun seperti Guiteres tetapi itukan sudah melanggar tetapi sampai saat initidak pernanh penekanan

berkomunikasi dengan Kapolda dan membicarakantentang tindakan tetsebut, tindakan tersebut sulit mendapat unsur Pidanadalam pengertian Anslag sebagai serangan yang di maksud apalagi denganunsur tipu daya dengan kata lain yang paling mungkin dalam kasus ini adamanufer tindak umum maka itu tidak terjadi maka tindakan para terdakwamerupakan tindakan yang merupakan tindakan yang bagian dari kebebasanwarga Negara atau kebebasan bernegara untuk mengekspresi danberkumpul serta menyatakan pendapat dan perekatan penekanan

(cetakan tebal : penekanan dari Pemohon)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonanrestrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flowusaha TERMOHON tersebut bank meyakini bahwa TERMOHON akan mampumembayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bungadan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.

adanya hubungan hukum awalyaitu hutang piutang antara Yushinta Wijayanti denganPenggugatCV.Das Papan, yang menggunakan obyek milikTergugat sebagai jaminannya.Dan secara sepihak Penggugat, untuk mengamankan posisinya sebagai pelaku tipu daya dalam perjanjiian, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalah hubungan hukum jual beliobyek tanah/bangunan dengan Turut Tergugat agar nantinya secara sepihak Penggugat mudah dalam melakukan penekanan

Dan penekanan yang terjadi ketika masihbelum mampu melunasi pembayaran hutangnya, tergugat diberi waktuhingga 3 Bulan (3 Desember 2015) sebagaimana pernyataan tertanggal3 September 2015, dengan jumlah pengebalian hutang (yang seolah olah membeli kembali obyek miliknya sendiri) dengan jumlahpembayaran Rp.412.000.000,(empat ratus dua belas juta rupiah)5.

adalah saudara.Bahwa misalkan para Penggugat tidak pernah datang bertemudengan Tergugat dan Tergugat II, lantas hubungan darah antara paraPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II menjadi terputus.Tidakkah orang yang hilang sekalipun, orang yang pergi dan tidak taukhabarnya, anak yang dalam kandunganpun tetap dihitung sebagaiahli waris apalagi para Penggugat yang jelasjelas ada hubungankeluarga dengan almarhumah RUMAYAH binti YATIM, Tergugat ,Tergugat II dan NYAK NAI.Bahwa Penggugat III melakukan penekanan

Tergugat dan Tergugat Il) secara melawan hak atau melawanhukum;Bahwa dalil bantahan para penggugat yang demikian menunjukandengan terang dimana para Penggugat tidak mengerti hukum AcaraPerdata dan proses surat kuasa untuk mengajukan gugatan, pada haldalam eksepsi terdahulu telan dengan jelas Tergugat dan II uraikansecara sistematis setentang tidak disebutnya dalam surat kuasa siapaSiapa (Subjek hukum) yang harus digugat ;Bahwa untuk pemahaman hukum, perlu Tergugat dan II uraikankembali yang bahwa penekanan

Tanda Tandakematiane Tandatandapembusukanlanjut Diyumpai lebam mayatmenyebar merata padahampir seluruh tubuhkorban dan tidak hilangpda penekanan. Tidak dijumpai kakumayat. Di jumpai telur lalatpada daerah rambut. Diyumpai kulit arimudah dilepas, kulittelapak tangan dan kakimengkriput, berwarnaputih dan mudahdilepas. Dijumpai belatunghalus ukuran ratarata0,3 cm menyebar padadaerah kepala dan leher. Dijumpai kedua bolamata memutih danmenonjol keluar(bengkak).

Tanda Tandakematiane Tandatandapembusukanlanjut Diyumpai lebam mayatmenyebar merata padahampir seluruh tubuhkorban dan tidak hilangpda penekanan. Tidak dijumpai kaku Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 521/Pid.B/2013 /PN Rap mayat. Di jumpai telur lalatpada daerah rambut. Diyumpai kulit arimudah dilepas, kulittelapak tangan dan kakimengkriput, berwarnaputih dan mudahdilepas. Dijumpai belatunghalus ukuran ratarata0,3 cm menyebar padadaerah kepala dan leher.

Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilinat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan

sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)

Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Letkol InfAnjuanda Pardosi sebagai Danyon untuk pengecekan danmemberikan pengarahan dan penekanan yaitu "bahwa kitabergerak ke Merek mengamankan pos polisi dan amankananggota kita dari amukan masyarakat serta jangan bergerakmasingmasing semua atas perintah Komandan".5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.50 WIB berangkatdari Mayonif 125/SMB menuju Desa Merek denganmenggunakan 4 (empat) kendaraan yaitu mobil Sdr. Letkol InfAnjuanda Pardosi sebagai Danyon Mitshubishi Strada warnahijau, mobil Sdr.

Mayor Inf Inwansyah)melaporkan "Anggota kita atas nama Pratu Billy dikeroyokoleh warga masyarakat di SPBU Merek, sekarang diamankandi Pos Polisi Merek" kemudian Saksi memerintahkan Saksi11 "siapbkan anggota 2 (dua) regu berpakaian lengkap 15(lima belas) menit sudah ada di depan Mako" kemudian Saksimengganti pakaian Dinas dan menuju Rumah jaga.Bahwa sekira Pukul 21.45 WIB Saksi tiba di depan Rumahjaga kemudian Saksi mengambil apel untuk mengecek danmemberi pengarahan maupun penekanan terhadap personilyaitu

Dian Retno Minarti dansdr.Achmarudin melakukan penekanan kepada Penggugat hanya melunasisaja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkan aliran listrik dan air.Pada tanggal 1 November 2015 jam 14.30 WIB Penggugat mencari PakSandy pemilik kios Tower A yang dapat informasi bahwa kiosnya jugadiputus listrik dan air di kiosnya oleh sdr.

Diah Retno Minarti dan Sadr.Achmarudin melakukan penekanan kepada Penggugat hanya melunasisaja tagihan iuran tersebut dan nanti akan dihidupkan aliran listrik danair. Pada tanggal 1 November 2015 jam 14.30 WIB Penggugat mencariPak Sandy pemilik kios Tower A yang dapat informasi bahwa kiosnyajuga diputus listrik dan air oleh Sdr.

., M.Si) mencabut semua keterangan yang diberikandi BAP, karena pada saat dimintai keterangan olehPenyidik Pomdam XVI/Pattimura ditekan olehHalaman 46 dari 72 Nomor:30K/PMTII/AD/V1/2018MenimbangMenimbangDanpomdam XVI/Pattimura atas nama Kolonel Cpm Eka,dimana tujuan penekanan tersebut adalah agarketerangan yang diberikan Terdakwa harus sesuai (tidakboleh keluar) dengan keterangan yang telah diberikanpada saat diperiksa oleh Staf Intel Kodam XVI/Pattimura.Agar diketahui bahwa Terdakwa (Mayor Arm Eri

Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentanglarangan penyalahgunaan Narkotika, baik dari mediamaupun penekanan dari komando, namun Terdakwatidak pernah peduli dengan program pemerintah yangsedang giat giatnya memberantas peredaran narkotikatetapi malah sebaliknya terdakwa ikut menyuburkanperedaran narkotika.3.

Bahwa keterangan Terdakwa di luar sidangberalasan hukum untuk diabaikan dan dikesampingkan denganpertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membacakeseluruhan isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut oleh Penyidik; Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan berlalutanpa didampingi Penasihat Hukum; Bahwa sebelum Terdakwa diperiksa di tingkat penyidikan Terdakwamengalami penekanan baik fisik maupun psikis yang dilakukan olehPolisi

Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurmateriil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa padapersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat DakwaanPenuntut Umum, faktafakta yang terungkap di persidangan baik dariketerangan SaksiSaksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yangdiajukan

martil pada mulut korban sehinggi giginya lepas dan jatuh kelantai, dan pada pipi korban dan teman Samsuddin Alias Dukdin yang bernama Piimemukul kepala korban dengan menggunakan batu gilingan cabe;Bahwa terdakwa mencabut semua keterangannnyayang tertuang dalam BeritaAcara Penyidikan dengan alasan terdakwa dipaksa, ditekan, dan dibujuk serta diimingimingi dalam memberikan keterangan;Bahwa saksi verba lisan telah diperiksa di persidangan dan di bawah sumpahmenyatakan tidak ada melakukan pemaksaan dan penekanan

diberikannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidikan denganalasan bahwa terdakwa dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan;Menimbang, bahwa saksi verba lisan telah dihadirkan di persidangan yangmenerangkan di bawah sumpah bahwa terdakwa tidak melakukan pemaksaan danpenekanan kepada terdakwa sewaktu memberikan keterangan, dan saksi Ahmad Yunus,SH selaku penasehat hukum yang mendampingi terdakwa pada pemeriksaan penyidikmenerangkan di persidangan bahwa terdakwa tidak mengalami penekanan

Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksiSuwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV. DwiHal. 12 dari 104 hal. Put.

Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar saksiSuwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, memberikan Kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. Dwi Mutiara F.M., yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.

GeloraMegah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agarsaksi Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera,memberikan kuasa kepada saksi Jamal Muinzi, selaku Direktur CV. DwiMutiara F.M., yang didukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yangdidukungnya (CV.

sebagaimana dalam jawaban Tergugat I, draftkesepakatan yang diberikan oleh Kuasa Penggugat (vide bukti T1.5) tersebutdidalilkan disetujui oleh Tergugat karena adanya tekanan dari Penggugatkepada pihak Tergugat I, namun sebagaimana fakta, dalam surat tertanggal 20Mei 2019 tersebut, kenyataannya telah ditandatangani oleh Tergugat sehinggahal tersebut menunjukkan bukti persetujuan dari Tergugat sedangkan tidaksatu satu orang saksipun yang dihadirkan oleh Tergugat dan Tergugat II yangmengetahui adanya penekanan

Mimpi Nyata Bali serta adanya penekanan ataupemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiagar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat danmenandatangani surat kesepakatan tanggal 20 Mei 2019 yang hanya dicatatkan di Notaris MADE KRISTINA YUSTIKA RINI SH.MKn yang isinya agarPenggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi membayar ganti kerugian sekitarHalaman 89 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 436/Padt.G/2019/PNSgrRp. 600.000.000, ( enam ratus juta rupiah), sehingga tuntutan

. ; Bahwa saksi tahu proses terbitnya objek sengketa padaawalnya sebelum terbit objek sengketa, ada surat dari KepalaBKN nomor K 2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 dan surattersebut masuk melalui bidang Pengendalian Kepegawaian danHalaman 59Putusan No.24/G/2019/PTUN.TPIisi dari surat tersebut yang menjadi penekanan untukdilaksanakan sesuai point nomor 2 (dua) huruf c dibunyikanbahwa, diminta bahwa, apabila pada surat tersebut tidakdilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasanbersama yang

akan dilakukan oleh BKN dan KPK dan surattersebut disampaikan oleh saksi kepada pimpinan saksi danatasan dari pimpinan saksi, bahwa ada surat penekanan dariBKN Nomor:K2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 perihalKoordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, sesuai pada bukti T1, setelah itu saksi membuat telaah staf dari isi surat tersebutdan disampaikan kepimpinan melalui Sekda ke Bupati dansurat hasil

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function)..

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsipenerimaan Negara (budgetair function

Aceh Timurdan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalah perubahan dukunganOperasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.Bahwa sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melaluiHandphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan Bang saya Komando yangkemarin pergi sama bang Guntur, lalu Terdakwa jawab Ya, ada apa?

Aceh Timur dan penekanan agar tidak terjadi lagi di Pos lain, yang kedua masalahperubahan dukungan Operasi dan yang ketiga masalah rencana pergantian Danpos.Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB ada seseorang yang menghubungi Terdakwa melaluiHandphone dan memperkenalkan diri namanya dan menanyakan Bang saya Komando yangkemarin pergi sama bang Guntur, lalu Terdakwa jawab Ya, ada apa?

Bahwa......Bahwa Terdakwa dan Saksi 1 dalam penggunaanNarkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihakyang berwenang dan sudah ada penekanan daripimpinan TNI AD maupun dari Dansat dan seringdisampaikan melalui apel maupun Jam Komandansetiap anggota INI tidak boleh terlibatlangsung masalah Narkoba maupun Narkotika danbila ada akan diberikan hukuman yang seberatberatnya.Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukumsecara tanpa hak membeli dan menerimapenyerahan dari Sdr.

sudah seringmenggunakan Narkotika jenis sabu secarabersamasama dengan Saksi 1, Koptu Junaidi(Saksi 4), Kopda Edison (Saksi 5), Serka IsraSusanto (saksi 6) dan Serda Heri MRudiantolebih kurang sebanyak 12 (dua belas) kali danterakhir pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010sekira 01.00 Wib di ruangan Ajudan Dan Yonif133/Ys saat Terdakwa sedang melakukan JagaMenimbang11Plangton Yonif 133/YsBahwa Terdakwa dan Saksi 1 dalam penggunaanNarkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihakyang berwenang dan sudah ada penekanan

Banjarsari Kota Surakartaadalah perbuatan yang dilarang Oleh Pimpinan TNI maupunpara Dansat dan sering diberikan penekanan oleh Pimpinannamun Terdakwa tidak mengindahkan larangan tersebut.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalamPasal 127 Ayat (1) hurufa UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi olehPenasihat Hukum yaitu Mayor Chk Hariono,SH

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatankarena adanya masalah rumah tangga Terdakwa yangmenyebabkan Terdakwa menjadi tidak labil dan memilihmengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu kembali walaupunTerdakwa mengetahui tentang ketentuan tentang laranganmaupun penekanan baik dari pemerintah maupun Panglima TNdan terkhusus Dandenpom IV/4 Surakarta yang mengharuskanprajurit untuk menjunjung tinggi hukum dan peraturanperundangundangan serta melarang keras bagi setiap prajurituntuk tidak terlibat

(dua belas juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah).HIm 38 dari 99 Hlm Putusan Pidana Perk No. 105/Pid.B/2013/PN.YkBahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas adalahsudah benar semua dan selama saksi memberikan keterangansaksi tidak merasa ada penekanan, ancaman atau diarahkanketerangannya baik oleh pemeriksa maupun oleh pihak manapun.Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan keberatan terhadap seluruh keterangan selain yang bersifatpersyaratan formil dan akan

Tetapi hingga saat ini tidak ada pemberitahuan apa apa dari tersangka.HIm 40 dari 99 Hlm Putusan Pidana Perk No. 105/Pid.B/2013/PN.YkBahwa Saksi menjelaskan bahwa dengan adanya peristiwatersebut diatas. pihak LPK Indo Crew mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 203.100.000, (dua ratus tiga juga seratus riburupiah).Bahwa Saksi menjelaskan bahwa keterangan saksi diatas adalahsudah benar semua, selama saksi memberikan keterangan saksitidak merasa ada penekanan, ancaman atau diarahkanketerangannya