Ditemukan 9446 data
170 — 34
Hari raya;e Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten MamujuUtara tahun anggaran 2011;e Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana Honororium sebagai buktipendukung diperlukan SPM, SPPLS, SK Bupati dan daftar namanamaSatuan Polisi Pamong Praja;e Bahwa saksi tahu terdakwa bertugas selaku PPK Pejabat Penatausahaankeuangan yang bertugas melakukan verifikasi atas permintaan danadalam SPPLS dan setelah itu membuat Disposisi untuk penerbitanSPM;e Bahwa saksi jugat tahu untuk Menerbitkan SPM sarat
101 — 34
Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal Patroli BC15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan Selat Singapurakemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim Patroli BC 20009bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yangdicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatanMMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian Tim Patroli BC 15041 langsungmenuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 685 PK/Pdt/2017menurut hukum;17.Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atastanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian Hak GunaBangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atauBadan
604 — 427
hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kKembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
323 — 527
., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidanganberlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatanhukum tetap.Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yangmenjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaanpelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai KetentuanPeraturan PerundangUndangan berlaku serta sarat politik sehingga apabilatidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akanmenimbulkan akibat hukum yang
472 — 151
dari hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
288 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perlakuan Tidak Adil dan Pelanggaran Hak Membela Diri Dikurangi.Bahwa mengingat proses perkara ini mulai dan tingkat penyidikan hinggaputusan Hakim Judex Facti sarat dengan intervensi dan kepentingan, makatidak dapat menyembunyikan kekhawatiran atas nasib Terdakwa.
92 — 47
.3.091.000, untuk pembayaran belanja penggandaan dan penjilidan PandanganUmum FraksiFraksi DPRD, Nota Jawaban, Pendapat Akhir FraksiFraksi DPRDdan Pendapat Akhir Walikota pada Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah untuk kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 sesuaidengan Surat Pesanan (SP) No: 51/SP/PPKANGG/DPPKAD/X/2011 tanggal 14Oktober 2011.1 (satu) berkas Fotocopy Nominatif Uang makan (ULP) Triulan IV TahunAnggaran 2010 dan sarat
56 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 821 K/Pdt.Sus/201 1merupakan para pekerja pada Perusahaan Tergugat dan tidak terikatPerjanjian Kerja dengan manajemen Perusahaan Tergugat , sehingga tidakmemiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan Perusahaan Tergugat I.Oleh karena itu sangat jelas sekali bahwa motif dan tujuaan Para Penggugat(Suladi dkk) dalam Perkara No. 245/PHI.G/2010/PN JKT.PST. dan ParaPenggugat (Entah Tahma dkk) dalam Perkara No. 246/PHI.G/2010/PNJKT.PST. mengajukan gugatangugatan tersebut sarat dengan muatanitikad tidak
322 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 29 PK/Pdt.SusKPPU/2017Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, fair dan konsisten sertakemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan padaketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi TermohonKeberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuanPasal 29 Undang Undang Nomor 5/1999 juncto Pasal 5 Peraturan PemerintahNomor 57/2010;Putusan KPPU Nomor 1/2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalamperspektif yuridis maupun cara/metode
198 — 47
Artinya, Rekruitmen yang dilakukan oleh PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI sarat dengan tipu muslihat dansematamata menyimpan dan mengandung tujuan jahat untuk menyingkirkan danmembuang PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI tanpa dasar hukum yang jelas.Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI / PARA PENGGUGATREKONVENSI menolak dengan tegas dalil GUGATAN PENGGUGATKONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI pada Butir 8 halaman 6, faktanyaHalam 34 dari 101 halaman, perkara Nomor 37/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg26
ANIPA
Tergugat:
1.KEPALA RSUD KOTA BAUBAU
2.KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA BAUBAU
244 — 135
Baunormal, namun Penggugat tetap menolaknya bahkan terjadi adu mulutdengan perawat RSUD Baubau, barulah setelan adu mulut tersebutpasien (Penggugat) dimasukkan di ruangan bersalin RSUD Kota Baubaudan akhirnya keesokan harinya Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul13.00 Wita Penggugat melahirkan bayinya secara normal dengan selamat;Berkait dalil tersebut di atas kami bantah dengan tegas, jika apa yangdiuraikan dalam bentuk dalildalil tersebut sangat tidak sesuai denganfakta hukum yang ada bahkan sarat
93 — 16
TanjungRaya perihal akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kemajuan fisik yang ada yangdiketahui oleh terdakwa, namun terdakwa tetap saja menandatangani kwitansi yangmerupakan sarat dari pembayaran sehingga dengan ditandatangani kwitansi olehterdakwa maka Safrudin Fanani dapat mencairkan uang proyek tersebut padahalpekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;halaman 85 dari 101 Putusan Nomor:19/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg86Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaku KPATerdakwa
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Angga Kurniawan
98 — 39
Pada angka 9 (Sembilan)Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang namun Terdakwamenyangkal dengan mengatakan, hanya teknis Terdakwa caraTerdakwa agar Saksi2 Karmila dan Saksi3 Samsul percayadengan Terdakwa, lagilagi pernyataan penasehat Hukummenyesatkan, sarat dengan tipu muslihat, dalam melakukanPembelaan Hukum berasumsi berdasarkan uraiaan penasehathukum sendiri dan tidak satupun keterangan Saksi2 Karmiladan Saksi3 Samsul serta alat bukti dijadikan fakta hukum,Penasehat Hukum hanya mendengar keterangan
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUTTERLAWAN (Camat Sambaling Pemerintah Kabupaten Berau) sesuaidengan hukum yang berlaku, dengan demikian suratsurat tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna;Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah merapkanhukum dan telah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutusperkara a quo, oleh karena penilaian pembuktian oleh Judex Facti dalamperkara a quo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Pembanding/Pelawan terkesan sarat
154 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 321 K/PID /2017Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak Penyidik tidakmempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL ALAM HITIMALA
Terbanding/Terdakwa II : USMAN TUHUITU
183 — 92
dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat
133 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putra Persada yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaipemenang dalam pelelangan pekerjaan pembangunan dampengoperasian SIAK secara terpadu di Dinas Kependudukan dan CatatanSipil tahun anggaran 2011 tidak memenuhi sarat yang ditetapkan didalamdokumen pengadaan karena berbeda antara kontrak dengan dokumenpenawaran, oleh sebab itu CV.
54 — 26
Kusmirah;Bukti tersebut menjelasakan bahwa Transaksi yang dilakukan olehTergugat ke Rek Ibu Dewi Kusmirah tidaklanh sebanyak yangdikatakan oleh Tergugat, karena sebagian besar dari Transaksitersebut adalah untuk membayar cicilan barang yang diambilsecara Kredit oleh Tergugat melalui lbu Dewi Kusmirah, dan jugaada beberapa kali transferan dari saudaranya Ibu Dewi Kusmirahyang juga nominalnya cukup besar ke Tergugat untuk diberikankepada Dewi Kusmira, dan juga ada beberapa Transferan yang diduga sarat
124 — 57
hukum agarMajelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat Menyatakangugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nomor4/PDT.G/2017/PA.TR adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) danmenurut hukum harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;Gugatan Para Penggugat PrematurBahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian hartawarisan namun jika disimak secara saksama semua posita GugatanPara Penggugat, tidak ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi.Bahwa untuk memenuhi sarat