Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN JOMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Jbg
Tanggal 26 Agustus 2015 — -SADARESTUWATI (Penggugat) melawan: -Kancab PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM,TBK. JOMBANG;(Tergugat I); -Koperasi Tani ""BIDARA TANI''' (Tergugat II) -SRI MUNARSIH,SH.MKn. (Tergugat III); -WIWIEK HIDAJATI,SH. (tERGUGAT IV) -Ir. M. MASYKUR.MMA
42 — 13
  • Hajjah Sadarestuwati, pekerjaan :Anggota DPR RI ;Bahwa, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata dengan norma hukum yang berbunyi :untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :124Sepakat mereka yang mengikatkan diri;Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;Suatu hal tertentu;Suatu sebab yang halal10 Bahwa, terdapat fakta Penggugat sebagai anggota DPR RI pada tanggal 14 Nopember2013 berada di luar Kabupaten Jombang untuk keperluan kegiatan partai politik dankunjungan konstituen di wilayah kerja
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Penipuan
Putus : 10-01-2017 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1464/Pid.B/2016/PN.Bks.
Tanggal 10 Januari 2017 — pidana - RATU TATU SUKARSIH, S.Sos
39 — 20
  • Bks.namun janji terdakwa untuk memasukan/menjanjikan saksi dan peserta lainnyamenjadi PNS tidak terealisasi hingga saat sekarang;Bahwa yang membuat saksi korban yakin dan percaya kepada terdakwasehingga mau menyerahkan uang Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilan jutarupiah) kepada terdakwa adalah karena terdakwa menjanjikan akan turun SK(Surat Ketetapan) selama 2 (dua) bulan dan karena pada saat itu terdakwamenjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KotaBekasi dari partai Demokrat
Pengadilan PN BONTANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-12-2016 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 43/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 12 Juli 2017 — Penggugat: MOCHAMAD TOYIB Tergugat: Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
118 — 33
  • ., menerangkan: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi padatahun 2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRDKota Bontang dari Fraksi Partai Golkar; Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan2009 di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 43/Padt.G/2016/PN.BonBahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan resestersebut diserahkan kepada
Pengadilan PT MEDAN
Register : 07-01-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 10/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 12 Mei 2015 —
79 — 48
  • Wahid Rambey SH dkk tidak berhak untukitu.Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menggugat Tergugatbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan Penggugat menarik Tergugat dalam perkara ini adalahkeliru (bandingkan Putusan MA No.601 K/Sip/1975.Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut jelas ternyata gugatan yangdiajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo ini menurut hukumsepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (ontvankelijke verklaard).DALAM POKOK PERKARA
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Perjudian
Putus : 24-06-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 150/ Pid. B /2014/ PN. TG.
Tanggal 24 Juni 2014 — -NGATINO Bin JIO -MUHAMMAD TAQDIR IMAM MUSTAFA Bin RUSITA
63 — 3
  • NGATINO menyebutkan angkaangka12kepada Saksi ACHMAD BADRI, setelah melakukan penimbangan brondolan sawitsaksi duduk di dalam warung dan saksi melihat Terdakwa . dan Terdakwa Il. pergimeninggalkan warung yang saat itu katanya akan mengantarkan undanganmusyawarah partai, namun sebelum Terdakwa . dan Terdakwa Il. pergimeninggalkan warung tersebut datang mobil patroli milik kepolisian mengamankansemua orang yang ada di warung tersebutke Polsek Long kis ;Bahwa pada saat ACHMAD BADRI menjual kupon putih
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 28-06-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 25/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
1.SAFARIA FARIKI,Spd
2.PURNAWAN
3.WA ODE RIA ,Spd
Tergugat:
KEPALA DESA WAWESA
214 — 82
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atauJasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yangakan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN Bla
Tanggal 6 September 2016 — SUDJAN BIN RAJI.
66 — 10
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — Dr. DIPO ALAM, SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA 2009-2014, SEKRETARIAT KABINET VS ELMAN SARAGIH, selaku PIMPINAN REDAKSI METRO TV, DK
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Y I M I melawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
54 — 29
  • Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 27 April 2016 — DAMARDJATI UTOMO melawan EMILIA SINATRA Dkk
68 — 11
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
113 — 33
  • kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
98 — 29
  • untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-10-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Januari 2014 — BAYU SAPUTRA BIN TAHADI
112 — 76
  • TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pwt
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
  • Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Son
Tanggal 21 Agustus 2014 — Perdata RIZKI EDI melawan SITTI RAHMAWATI HS, dkk
92 — 34
  • Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 173/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 53
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-11-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 30-05-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 37/PID/TPK /2015/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2015 — WARYONO KARNO
435 — 2441
  • Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tanggal 5Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada Rapat KerjaKomisi VII DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralPada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai Tunjangan Kinerja KementerianESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23 Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai
    SURYAMAN120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125; 41 (empat puluh satu) lembar Slip ATM Mandiri126
    .10.000.000,132. 1 (satu) buku Jawaban atas pertanyaan Lisan pada Rapat Kerja Komisi VII DPR RI denganMenteri ESDM mengenai Asumsi Makro RAPBN 2014 Sub Sektor Minyak dan Gas Bumitanggal 4 September 2013133. 1 (satu) bundel Dokumen Jawaban Tertulis atas Pertanyaan dalam Rapat Dengar Pendapat :Pembahasan Awal Asumsi Dasar ICP, Lifting Minyak Bumi, LPG Bersubsidi, SubsidiBBM, Alpha dan Volume serta Besaran Subsidi BBM dalam RUU RAPBN T.A. 2014tanggal 5 Juni 2013134. 1 (satu) bundel Dokumen APBNP 2013 Partai
    4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineraldan Batubara tanggal 5 Desember 2013. 37.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Jawaban Atas Pertanyaan Lisan pada RapatKerja Komisi VIT DPR RI.dengan Menteri ESDM tanggal 18 Februari 2013. 38.1 (satu) buah buku Asli dengan judul Bahan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Pada Rapat Kerja dengan Komsi VII DPR RI Mengenai TunjanganKinerja Kementerian ESDM Dalam Rangka Reformasi Birokrasi tanggal 23Oktober 2013. 39.1 (satu) buah map merah bertuliskan Fraksi Partai
    Putusan Nomor : 37/PID/TPK/2015/PT.DKI. 120. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.000.000,121. 1 (Satu) lembar Tanda terima uang tanggal 12 Februari 2013 sebesar Rp. 30.000.000,122. 3 (tiga) lembar Surat nomor : 035/YUKIBIK57/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 besertalampiran123. 4 (empat) lembar Print Out Perincian THR 2012 Komisi VII124. 2 (dua) lembar Print Out Daftar Nama Anggota Yang Sudah Menyerahkan Uang SyukuranHut ke44 Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI125. 41 (empat
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 23 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H., M.AP, M.H Bin Alm GT. MUHAMMAD FARID
153 — 77
  • DARYATI, tanggal 3 April 2014;

    m. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;

    n. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura

    --[endif]-->32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota;

    - 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. MARYANINGSIH, SH.

    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelhalaman 14 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura
    HasilPerhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., besertadengan lampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;O. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran
    DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (Satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Rodithafull day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;o. 1 (Satu) lIembar Surat Perintah Pembayaran
    PerhitunganPerolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta denganlampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Aqg;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 10-12-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PA MAROS Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 27
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal1340 KUHPerdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepadapara pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaianperkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja.