Biaya pendaptaran Rp. 30.000.2. ATK Rp 50.000,3. Biaya panggilan pihakpihak Rp1.815.000.4. Biaya pengiriman surat Rp 10.320,5. Pemeriksaan setempat.... Ro 450.000.,.6. Materai Rp 6.000,7. Redaksi RP 9.000..JUMIAN 200... e cece eee eeee eens Rp.2.366.320,(dua juta tiga ratus enam puluh enam r ibu tiga ratus duapuluh rupiah)

Bahwa sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan Panitia Pemilihan RektorUSI masa Pendaptaran Bakal Calon dibuka mulai 8 Oktober 2012 dan berakhirtanggal 22 Oktober 2012 dan jumlah bakal calon yang mendaftar sebanyak 8(delapan) orang termasuk Penggugat ; .

2012 karena jabatan Rektor UniversitasSimalungun akan berakhir tanggal 24 Desember 2012 ; Bahwa setelah panitia terbentuk dan selanjutnya panitia mengumumkantahapantahapan dan syaratsyarat untuk menjadi bakal calon Rektor UniversitasSimalungun melalui surat kabar dengan syaratsyarat berdasarkan StatutaUniversitas Simalungun Pematang Siantar Tahun 2012 Pasal 54 yaitu tentangPersyaratan menjadi Bakal Calon Rektor ;Bahwa sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan Panitia Pemilihan RektorUSI masa Pendaptaran

Pendaptaran ...... eee ceeecesseeeseecsnecsseeeseeesaeecsaeeneesseeesneeenaeens Rp. 30.000,PAN TRIAGMUNISUESH ccsceszscccuneemecccsscemnarammaneemenenereumwes Rp. 50.000,3..Panggilanpanggilan........ ce. c cece cece cece cence eee e cence nee easereaes Rp. 1.050.000,4.PNBP Panggilan ......... ccc eeeccceesseceeneeceeececeeeeeceeeeeceeeeeeseeeeesteeeees RP. 5.000,S.MEteral .....ccccccccccccccsessssececccsccessssescecccsscssussaescsccesesseueeaeecessesees Rp. 6.000,6.Redaksi Putusan 0.0... eee eee

Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pendaptaran Hak atassebidang tanah seluas 3100 m2 diajukan oleh Nenek Tergugat yaitu NiDesak Made Seroja (almh) sebagai Pewaris yang Sah atas tanah tersebutdan telah diproses oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gianyarsesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, maka hasil ukur yangdiperoleh dengan luas 3080 m2 tercatat atas nama Pemohon yaitu NiDesak Made Seroja, sebagai hasil dari proses Pendaptaran Hak yangdiajukan dan diproses sesuai dengan prosedur

pihakpetugas keamanan (SATPAM) BPN Ciamis nama saksi, kemudianditunjukan oleh satpam ke ruangan saksi, kemudian saksi DINDINSAMSUDIN berkonsultasi atau menanyakan tentang proses peralihanhak yang melalaui lelang, kKemudian saksi jelaskan mekanismenyaberikut persyaratanya yang harus dilengkapi dan waktu itu adakekurangan persyaratan yaitu berupa KTP atas nama INA HERLINA,kemudian saksi menyarankan kepada saksi DINDIN SAMSUDINapabila persaksiratan sudah dilengkapi silahkan untuk didaftarkan dibagian pendaptaran

selanjutnya sampai sertifikat tersebut selelsaisaksi tidak mengetahui apaapa karena dalam penerbitan sertifikattersebut tidak ada kaitan secara langsung dengan tugas saksi ;Bahwa dari konsultasi pengalinan hak sertifikat dari atas namaterdakwa ke saksi INA HERLINA saksi tidak mendapatkan imbal jasakarena semua proses pembayaran segala biaya peralihan haktersebut dilaksanakan di loket pendaptaran ;Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor : 57/Pid.B/2017/PN.Cms.Bahwa untuk lokasi tempat nya saksi tidak mengetahui

membertimbangkan sebagai berikutMenimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat), P.2 dan T.1 (Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat danTergugat), P.3 (Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong), buktibukti tersebut relevan dengan gugatan a quo, oleh karenanya dapat diterimasebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 10992 Surat Ukur Nomor 994/Bojongkulur/2004 atas nama Prayogo),P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Pendaptaran

PeraturanMenteri Agraria No. 10 Tahun /1961 tentangpenunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 19PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanahserta hak dan kewajibannya .Pasal 3,4 dan5Peraturan menteri Agraria No. 10/1961.Pasal 25Akta untuk memindahkan hak, memberikan hak baru,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengantanggungan ha katas tanah yang belum dibukukan dibuatoleh pejabat jika kepadanya dengan menyimpang dariketentuan dalam pasal 22 ayat 1 sub a diserahkansurat keterangan Kepala Kantor Pendaptaran

Penuntut Umum;

Pendaptaran Gugatan2. Administrasi3. Panggilan4. Redaksi5. MateraiJumlah Biaya PerkaraRp.Rp.Rp. 600.000,Rp.Rp.Rp. 600.000, (Enam ratus ribu rupiah).2)

Pendaptaran Gugatan Rp. 30.000,2. Administrasi Rp. 50.000,3. Panggilan Rp. 480.000,4. Redaksi Rp. 10.000,5. Materai Rp. 6 .000,Jumlah Biaya Perkara Rp. 576.000, (Lima ratus tujuh puluh enamribu rupiah).Halaman 29 dari 29 Putusan 258/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg

SHE omBahwa Keputusan Tergugat tersebut diatas bertentangandengan Peraturan Perundang Undangan yang berlakudikarenakan berdasarkan fakta kenyataan ParaPenggugat telah menguasai secara fisik atas bidangtanah yang dimohonkan kepada Tergugat tersebut lebihdari 30 tahun secara berturut turut, sehingga dengantidak diprosesnya permohonan Para Penggugattersebut, maka Tergugat telah melanggar PeraturanPerundang Undangan yang berlaku yaitu PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 24 ayat (2)tentang Pendaptaran

Bahwa Penggugat bisa duga lalai, jika merasa memiliki sebidang tanahdengan bangunan atau rumah diatasnya yang diakui dengan dasarperolehan atau kepemilikan oleh Surat Kutipan Nomor 12/IMS/1969,seharusnya dengan berlakunya UndangUndang Nomor 50 Tahun 1960tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaptaran Tanah, seharusnya Penggugat melakukan pendaftara tanahtersebut ke Badan Pertanahan setempat sebagaiaman ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaptaran

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah, dinyatakan Dalam halsuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orangatau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baikdan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyalihak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebutapabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidakmengajukan keberatan

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT point 12 dan 13 adalah tidak benar,oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta tanah tersebutkepada TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, tetapi barupada tahun 2018, pada saat ada PTSL pada 17 Desember 2018, MADESUJANA mengajukan permohonan pemblokiran terhadap pensertipikatantanah objek sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT dan TERGUGATIll dalam pendaptaran tanah dengan sistem PTSL ke BPN KabupatenGianyar.Halaman 20 dari 36, Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT DPS9.

nomorijin edar dan kontra indikasinyaHalaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Dps Bahwa sediaan farmasi berupa pil warna putin yang berisikan tulisan /logo seperti huruf Y yang hanya dikemas dengan plastik, disita olehPetugas Kepolisian Sat Narkoba Polresta Denpasar dari terdakwa atasnama DAVID HERMANTO, FEMBI YOGA PRATAMA dan HENDRAWAHYUDI tersebut tidak boleh, karena obat warna putin yang berisikanlogo seperti huruf Y tidak boleh diedarkan secara bebas karena belummempunyai nomor ijin pendaptaran

,Panitera Pengganti,d.t.oIDA MARYAM HASIBUAN, S.H.Perincian biaya :1 Pendaptaran Rp. 30.000,2 Materai Rp. 6.000,Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2014/PN.LP3 Panggilan Rp. 600.000,4 Redaksi Rp. 5.000,5 ATK Rp. 75.000,Jumlah Rp. 716.000, (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah disebutkan ;Halamal 15 dari25 Putusan Nomor 351/Padt/2018/PT MDNPeralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, haknya dapatdidaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang bewenangmenurut ketentuan peraturan

No. 2031/Pdt.G/2015/PAJrpokok dan obyek sengketa , Il dalam rekonvensi dalam perkara pokok, haldemikian ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 32 ayat (2)Peraturan Pemerintah No.24 tahn 1997 Tentang Pendaptaran Tanah,karenanya para Penggugat Intervensi mengajukan gugat Intervensi dalamperkara a quo;Bahwa penguasaan para Penggugat terhadap separuh bagian dibagian sebelahbarat tanah sengketa Ill dalam Konvensi dalam perkara pokok dan obyeksengketa , Il dalam dalam rekonvensi dalam perkara

dikeluarkan dari perkaragugatan pokok dalam perkara a quo;Bahwa untuk tanah obyek sengketa dalam rekonvensi dalam perkara pokokpara Penggugat Intervensi memperoleh dengan cara membeli berdasarkan AktaJual Beli No: 77/WlIh/2001 , tanggal 16 Pebruari 2001 atas nama Masduki;Bahwa para Penggugat Intervensi dalam membeli obyek sengketa dalamrekonvensi dalam perkara pokok tersebut dilakukan dihadapan Pejabat PPATyang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) PeraturanPemerintah No.24 tahn 1997 Tentang Pendaptaran

Bahwa untuk tanah obyek sengketa II dalam rekonvensi dalam perkara pokokpara Penggugat Intervensi memperoleh dengan cara membeli berdasarkan AktaJual Beli No: 1080/W1Ih/2001 , tanggal 16 September atas nama Masduki;Bahwa para Penggugat Intervensi dalam membeli obyek sengketa Il dalamrekonvensi dalam perkara pokok tersebut dilakukan dihadapan Pejabat PPATyang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (2) PeraturanPemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaptaran Tanah.

megetahui adanyaHalaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 673 K/TUN/2015Sertipikat Hak Guna Bangunan No.571/Kutajaya milik Pemohon Kasasi,Terbanding/Tergugat II Intervensi.Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam memberikan pertimbanganhukum dapat dilihat pada halaman 44 alinia 3, yang merupakanpertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum, dari persidanganjelas Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sejak Tahun 2011,sebagai mana di atur di dalam pasal 32 ayat 2 PP nomor 24 Tahun1997 tentang pendaptaran

Pendaptaran ........eeeeeeeeee : Rp30.000,00;5. PANnQQilan occ eeeeeeeeeeeeeees : Rp580.000,00;6. PNBP Panggilan : Rp20.000,00;Jumlah : Rp721.000,00;(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN. Tte

Abu Hanifah bin H.Riduan tahunya dari pihak Kepolisian; Bahwa Iskandarsyah punya lahan ada 3 paket (6 hektar) yaitu atas nama Bunlily, ZainalArifin dan Mulkan;Bahwa dasar Iskandarsyah puya kapling adalah Sertipikat dimana Sertipikat tersebut berdasarkan dari Ali Soelaiman dan Dola; Bahwa dasar Iskandarsyah bertindak sebagai peserta adalah karena Sertipikat susulan, sebabpada waktu pendaptaran pertama Sertipikatnya tidak disetor; Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 nama Bunlily diserahkan kepada pihak