Ditemukan 11605 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
198 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1539/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Pengadilan PN BINJAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BINJAI Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN Bnj
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
PERWIRA, SH
Terdakwa:
2.SURATMAN Als KUTIL
3.JUNA IRAWAN Als JUNA
108 — 19
  • Juna Irawan Als Juna (Berkas terpisah) pada saat itu didampingi olehPenasihat Hukum ; Bahwa antara terdakwa dengan saksi Suratman Als Kutil dan saksi Junalrawan tidak ada melakukan konfromtir keterangan ; Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan penekanan ; Bahwa surat penangkapan terdakwa sampai dan diterima oleh pihakkeluarganya ; Bahwa pihak keluarganya (Suami terdakwa) memohon penangguhanpenahanan dan saksi membantu membuatkan penangguhan penahanantersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum Penghinaan
Register : 25-06-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 372/Pid.B/2013/PN.SIM
Tanggal 13 Nopember 2013 — PANDAPOTAN HALOHO,dkk
42 — 14
  • .= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaBOING SIDEBANG dan JARESDIN SARAGIH, dilakukan di dalamruangan yang terbuka, selain saksi dan terdakwa BOING SIDEBANG57dan JARESDIN SARAGIH, juga dapat dilihat oleh orang lain dandalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan,ancaman, paksaan maupun pemukulan terhadap terdakwa BOINGSIDEBANG dan JARESDIN SARAGIHBahwa benar, pada saat rekontruksi, sebelum melakukan rekontruksipara terdakwa termasuk terdakwa BOING SIDEBANG
    jawaban dari terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diketikkan dan setelahselesai, terdakwa MARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL diberikesempatan untuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelumditandatangani Baerita Acara Pemeriksaan (BAP).Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaMARIDEN SINAGA ALS PAK RIZAL, dilakukan di dalam ruanganyang terbuka, selain saksi dan terdakwa MARIDEN SINAGA ALSPAK RIZAL, juga dapat dilihat oleh orang lain dan dalam melakukanpemeriksaan, saksi tidak ada melakukan penekanan
    terdakwa PANDAPOTAN HALOHO menjawab, lalujawaban dari terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diketikkan dansetelah selesai, terdakwa PANDAPOTAN HALOHO diberi kesempatanuntuk membaca dulu hasil pemeriksaan sebelum ditandatangani BaeritaAcara Pemeriksaan (BAP).= Bahwa benar, dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwaPANDAPOTAN HALOHO, dilakukan di dalam ruangan yang terbuka,selain saksi dan terdakwa PANDAPOTAN HALOHO, juga dapat dilihatoleh orang lain dan dalam melakukan pemeriksaan, saksi tidak adamelakukan penekanan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Militer
Register : 26-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 22-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 99-K/BDG/PMT-II/AU/X/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — Bambang Tri Arianto, Serma , dkk 1 orang
139 — 64
  • ,S.E, selaku Ketua Tim memberikan pengarahantentang pembagian kelompok tugas dan penekanan untukmenghindari perbuatan anarkis atau kekerasan, setelah Ketua Timmengambil pengarahan kemudian Letkol Pom Roni Widiyantomemberikan pengarahan tentang tugas kelompok siapa danberbuat apa sesuai dengan fungsi masingmasing dan menghindariagar jangan terjadi keributan yang akan mengakibatkan anarkis.11.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-05-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN PAINAN Nomor 28/Pid.B/2013/PN.Pin
Tanggal 22 Agustus 2013 — DEDI SUTIAWAN Pgl. DEDI Bin MAWARDI
58 — 14
  • Unsur Mengakibatkan matiMenimbang, bahwa penekanan dalam unsur ini adalah akibatdari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa oranglain;Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwatelah mengakui perbuatannya terhadap korban, bahwa Terdakwatelah memukuli wajah korban hingga korban tidak bergerak lagikemudian memasukkan korban ke dalam lubang yang digali sendirioleh Terdakwa di dalam ladang Terdakwa, dan menimbunnya sertamenutupinya dengan daun dan kayu kulit manis;Menimbang, bahwa hal
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PA WATES Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.Wt
Tanggal 2 September 2014 — PENGGUGAT - TERGUGAT
39 — 4
  • Bahwa atas permasalahan yang lain yakni KDRTsilahkan dibuktikan dalam pembuktian, karena jika melihat dari fakta haltersebut tidak pernah ada dan dalam rumah tangga ini justru yang selalumelakukan penekanan dan cenderung menang sendiri adalah TERGUGATREKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI;Bahwa jawaban TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI point3 adaiah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang nantinya akanPENGCUGAT REKONVENSITERGUGAT KONVENSI buktikan dalampembuktian;Bahwa pada prinsipnya PENCGUGAT
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 22-05-2020 — Putus : 01-09-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PA SIDOARJO Nomor 1700/Pdt.G/2020/PA.Sda
Tanggal 1 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 1
  • Bahwa sudah jelas Pemohon dalam komvensi sudah tidak ada kasihsayang kepada anak anak hanya yang ada penekanan agar anak anakmerasa ketakutan kepada Pemohon dalam Konvensi ;7.
Pengadilan PA SUMENEP Perdata Agama
Register : 05-08-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA SUMENEP Nomor 1064/Pdt.G/2020/PA.Smp
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
TAUFIKUR RAHMAN Bin AHMAD
Termohon:
FINA MARLINDA Binti SUHERMAN
14 — 2
  • penentuan pemberian mutah harus berlandaskan dan ditegakkandi atas asas kebajikan, asas itikad baik, asas kepatutan dan asas sesuaikemampuan;Menimbang, bahwa dalam konteks menentukan besarnya jumlah mutah makaasas yang sangat urgen untuk diperhatikan dan ditegakkan adalah asas kepatutandan asas sesuai kKemampuan;Menimbang, bahwa dilihat dari sisi nilai jumlah mutah harus patut mempunyalhubungan yang erat dengan asas sesuai kemampuan yang bisa diketahui menurutsyariat, adat dan akal, akan tetapi penekanan
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2012 — Upload : 14-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2012/PN.Sda
Tanggal 31 Mei 2012 — LILY YUNITA
205 — 456
  • sebagaiperbuatan berlanjut ; Selanjutnya akan dibuktikan unsurunsur tersebut sebagai berikut : Tentang unsur Barang siapa:Menimbang bahwa, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalamketentuan pasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindakpidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 11-08-2006 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN AMBON Nomor 163/Pdt.G/2016/PN. Amb
Tanggal 7 Nopember 2017 — ABRAHAM ZADCHKA SITANALA, bertempat tinggal di Jl. Teluk Langsa 4 Blok C7 No. 14 Kav. AL Duren Sawit Jakarta 13440. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. A. H. TAHAPARY, S.H,M.H dan CAROLINA TAHAPARY, S.H, Masing-masing Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M.A.H. TAHAPARY, SH.,MH dan Rekan yang berkantor di alamat Kompleks Perumahan Dosen Unpatti Poka, Jl. Martha Alfons, Kec. Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 15 Juli 2016 . Selanjutnya disebut sebagai : ------- PENGGUGAT ----- ; Lawan : 1. ALEXANDER DONALD SITANALA, bertempat tinggal di Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; 2. ANDRE JEFRREY SITANALA, bertempat tinggal di Hotel Mutiara, Jalan Pattimura No. 90, Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT I ------ ; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H dan AKMEN OLYES MARCO NOIJA, S.H, kedua-duanya Advokat/Penasihat hukum dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Penasihat dan Konsultan hukum NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H, di Kelurahan Wainitu RT.002/RW.004 samping Sualayan Planit 2000 Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Agustus 2016 ; 3. PT. ASTRINA MUTIA, berkedudukan DI Kota Ambon, Hotel Mutiara, Jalan. Pattimura No. 90 Kota Ambon ; Selanjutnya disebut sebagai : -------- TERGUGAT III ------ ;
348 — 166
  • Amb10.11.ASTRINA MUTIA masih ditangan Nyonya CORNELIA CHRISTIENASITANALA dalam kedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Penggugatsebagai Direktur, sesuai Akta NotarisNomor 4 tanggal 6 Desember 1984.Selanjutnyaperlu juga untuk mendapat penekanan pada dalil gugatanPenggugat butir ke8 (delapan) dan butir ke12 (dua belas) yaitu secarakelembagaan Tergugat Ill adalah Penggugat sendiri yang tidak pemahmelaksanakan undangundang, baik semasa Presiden Ridektur NyonyaCORNELIA CHRISTIENA SITANALA masih hidup
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Penipuan
Putus : 20-10-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1033/Pid.B/2016/PN.Bks
Tanggal 20 Oktober 2016 — pidana - NURDIN Als. TENGKU Bin SUWITA
77 — 12
  • Jadi penekanan unsur ini terletakpada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah iaTerdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanyaakan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan yangdipertimbangkan;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama NURDIN Als.
Pengadilan PN WAIKABUBAK Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 28-07-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 75/Pid.B/2016/PN Wkb
Tanggal 17 Oktober 2016 — - MARKUS MUDA KONDO - PETRUS MANDERA KANDA
77 — 26
  • atasperintah dari atasan saksi yaitu Kapolsek dan pada waktu pemeriksaanKapolsek berada di ruangannya dan pada waktu pemeriksaan Kapolsekmengetahuinya;Bahwa dari keterangan Para Terdakwa saksi mencatatnya dalam laptopdan pada waktu memberikan keterangan Para Terdakwa dalam keadaanduduk dan jaraknya dengan saksi adalah sekitar 2 (dua) meter;Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwatidak ada orang lain dan pada waktu melakukan pemeriksaan saksi tidakmelakukan pemaksaan, penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1319/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. VICTORINDO ALAM LESTARI
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lain halnyadibidang impor dimana UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006memberikan penekanan berimbang antara pelayanan danpengawasan, sementara dibidang ekspor lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008mengatur untuk dilayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi PasalHalaman 34 dari 40 halaman.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 12-12-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 422/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 27 Februari 2020 — Pembanding/Tergugat : Abd.Latif Bin Ladama
Terbanding/Penggugat : Hj.Munirah Binti Saruna
61 — 42
  • Pasalini dapat dijadikan tolok ukurnya, meskipun perselisihannya tidak berjalan dilembaga peradilan, tetap dapat dinyatakan sebagai tanah sengketa;Pendaftaran hak baru, secara mutlak harus bebas dari sengketadengan siapapun, dan ini menjadi penekanan agar tidak menimbulkanpermasalahan hukum di belakang hari. Jika terdapat sengketa makapenerbitan sertifikat harus ditangguhkan sampai sengketa dinyatakan selesai.Halaman 23 dari 40 hal.
Pengadilan PN BOGOR Pidana Khusus
Putus : 03-03-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 216/Pid.Sus/2014/PN.Bgr
Tanggal 3 Maret 2015 — MUTY SITUMORANG
138 — 53
  • rumah Terdakwa tanpasengaja menumpahkan bumbudari Tupperware, terdakwa yang melihatkejadian tersebut langsung marah dan menampar pipi kanan dan kiriFITRAH TARISA NUR berulangulang dengan menggunakan tangankanan Terdakwa serta mengenai telinga kiri FITRAH TARISA NUR.Akibat perbuatan Terdakwa yang kerap kali menampar FITRAH TARISANUR apabila melakukan kesalahan kecil dalam bekerja, FITRAHTARISA NUR mengalami pembengkakan di daerah pelipis kiri yangmelebar ke arah telinga dan belakang telinga dengan penekanan
    rumah Terdakwatanpasengaja menumpahkan bumbudari Tuppelware, Terdakwa yang melihatkejadian tersebut langsung marah dan menampar pipi kanan dan kiriFITRAH TARISA NUR berulangulang dengan menggunakan tangankanan Terdakwa serta mengenai telinga kiri FTTRAH TARISA NUR.Akibat perbuatan Terdakwa yang kerap kali menampar FITRAH TARISANUR apabila melakukan kesalahan kecil dalam bekerja, FITRAHTARISA NUR mengalami pembengkakan di daerah pelipis kiri yangmelebar ke arah telinga dan belakang telinga dengan penekanan
    tidak digaji dan lainlain ;Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah terdakwa, tetapi menurutketerangan Jemi yang ikut masuk ke dalam rumah mengatakan kepadasaksi harus ada 6 juta baru bisa menjumput Yuliana ;Bahwa yang ikut di dalam rumah terdakwa dalam rangka penjemputanYuliana adalah Jemi, Usman, Moses, Robi dan Pak RT ;Bahwa saksi menjemput Yuliana ketika Yuliana sudah berada di rumahRT ;Bahwa ketika di rumah RT, saksi melihat Yuliana ada bekas cakarankuku di pipi, terlihat jelas ada tindakan penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 18-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2015
Tanggal 18 Januari 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
228 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata UsahaNegara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepatdengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakanpada hakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuan utamadari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhanakan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalam menggalakanfungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengenaisengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) danHalaman 132 dari 144 halaman.
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education espect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1027/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. Gunung Melayu vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
296 — 463 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.
    Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN RENGAT Nomor 471/Pid.Sus/2018/PN Rgt
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
ILHAM alias JUNTAK bin SIHANIPAR SIMANJUNTAK
92 — 8
  • sebagai berikut :Ad. 1 Tentang Unsur Setiap OrangMenimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwadalam tuntutannya menyatakan pada pokoknya bahwa unsur setiap orang telahterpenuhi oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkanunsur setiap orang sebagai berikut : Bahwa Setiap Orang adalah orang perorangan atau individu yangmerupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dan kepadanya dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Umum Pencurian
Putus : 02-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 91 / Pid. Sus / 2013 / PN. Amt.
Tanggal 2 Juli 2013 — - MUHAMMAD IBNU PADLAN Als PADLAN Bin SYAMSUDIN
59 — 9
  • Penyidik pun mengatakan pemeriksaanterhadap Terdakwa tidak ada penekanan dan atau paksaan, dan keterangan PenyidikTersebut tidak dibantah oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga Hakimberpendapat pencabutan keterangan Terdakwa dalam perkara ini tidak beralasan dan tidakdapat diterima dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam menentukan bersalah atautidaknya Terdakwa dan ini merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa didalammemberikan keterangan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung