Ditemukan 490357 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-08-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 07-08-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2141/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr Tanggal 19 Desember 2011 —
6 — 0
6 — 0
Pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dandapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan bukti P. 1terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi, maka dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat sejak bulan Januari tahun 2011, meskipun dahulu pamit ke NusaTenggara
Register : 27-04-2010 — Putus : 14-05-2010 — Upload : 13-12-2012
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1362/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr Tanggal 14 Mei 2010 — Penggugat Melawan Tergugat
10 — 0
10 — 0
MISBACHUL MUNIR,M.H. namun gagal, sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi diPengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan denganbukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinanyang sah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,telah ternyata diakui oleh Tergugat dan telah pula dikuatkan dengan keterangansaksisaksi, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhipasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakimdan pihak keluarga tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yangtetap pada gugatanya karena sudah tidak mencintai Tergugat
Register : 15-05-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 15-01-2013
Putusan PTA KUPANG Nomor 5/Pdt.G/2012/PTA.Kp Tanggal 4 Desember 2012 — Pembanding vs Terbanding
83 — 36
83 — 36
Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan dalamkonvensi majelis hakim tingkat pertama dapat dikuatkan, namun perludiperbaiki dalam amarnya.Dalam Rekonvensie Menimbang bahwa putusan majelis tingkat pertama ditambahkanpertimbangan sebagai berikut.e Menimbang bahwa untuk mutah perlu ditambah hingga menjadi Rp.5.000.000, walaupun menurut ketentuan Pasal 159 KHI mutah tersebutbersifat sunnat karena menurut Pasal 158 KHI mutah itu wajib bila belumditetapkan mahar bagi isteri bada dukhul
dikabulkan sebagian,dan tidak menerima selebihnya.Dalam Konvensi/Rekonvensi Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 maka biaya untuk tingkat pertama dibebankan kepada pemohon/terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada termohon/pembanding.e Menimbang bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut makaputusan majelis hakim tingkat pertama dikuatkan
Register : 01-03-2010 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 17-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 71/Pdt.G/2010/PTA.Sby Tanggal 12 April 2010 — Pembanding v Terbanding
17 — 9
17 — 9
No.71/Pdt.G/2010/PTA Sby.a quo tidak perlu dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut putusanPengadilan Agama Dalam Konpensi harus dikuatkan ;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa dalam rekonpensi, kedudukan Termohon adalah sebagaiPenggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding, sedangkan Pemohon adalahsebagai Tergugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Terbanding, maka untuk singkatnyadalam pertimbangan ini Termohon akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Pembanding
No.71/Pdt.G/2010/PTA Sby.bersama berupa rumah yang terletak di KABUPATEN SIDOARJO, ternyata merupakangugatan baru yang diajukan pada pemeriksaan perkara tingkat banding, maka sesuai denganketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR, gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas putusanPengadilan Agama Dalam Rekonpensi tersebut dapat dikuatkan, dengan perbaikanseperlunya sehingga amarnya berbunyi seperti tersebut di bawah
Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-08-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1962/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr Tanggal 20 Februari 2012 —
5 — 1
5 — 1
, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut d i atas ;Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut tidak hadirdan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwaketidak hadiranya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR jo.Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidakhadir dan dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan
terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, maka dalil GugatanPenggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerusdan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telahpergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun telah dikuatkan
Register : 19-03-2009 — Putus : 29-07-2009 — Upload : 12-10-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0757/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr Tanggal 29 Juli 2009 —
4 — 0
4 — 0
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan buktiP. 1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi, maka dali Gugatan Penggugat yang menyatakan telah terjadiperselishan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah
Register : 29-05-2012 — Putus : 08-10-2012 — Upload : 15-10-2012
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1757/Pdt.G/2012/PA.Kab.Kdr Tanggal 8 Oktober 2012 — Penggugat Melawan Tergugat
8 — 3
8 — 3
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan buktiP. 1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, maka dalil GugatanPenggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telahterbukti dan
memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan telah dikuatkan denganketerangan saksisaksi serta sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 huruf
Register : 26-07-2010 — Putus : 27-09-2010 — Upload : 27-10-2011
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2179/Pdt.G/2010/PA.Kab.Kdr Tanggal 27 September 2010 — -
8 — 0
8 — 0
MISBACHUL MUNIR,M.H. namun gagal, sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR jo Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No.1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan denganbukti P.1 telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinanyang sah;22Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang padapokoknya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan
untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga,telah dikuatkan dengan keterangan saksisaksi, oleh karenanya dalil gugatanPenggugat telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakimdan pihak keluarga tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yangtetap pada gugatanya karena sudah tidak mencintai Tergugat, dapat disimpulkanbahwa perselisihan
Register : 16-03-2011 — Putus : 01-08-2011 — Upload : 25-11-2011
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 859/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr Tanggal 1 Agustus 2011 —
8 — 0
8 — 0
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugatnamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil secara patut tidak hadirdan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwaketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR.Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan
dengan buktiP.1, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinanyang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangansaksisaksi, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergimeninggalkan Penggugat selama sekitar 8 tahun tanpa izin dan tanpa alasan yang sahserta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayahRepublik Indonsia telah terbukti dan memenuhi pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor
Register : 14-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 161/PDT/2020/PT PBR Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : PT TPE INDONESIA
Terbanding/Penggugat : PT IKM INDONESIA
51 — 7
Terbanding/Penggugat : PT IKM INDONESIA
51 — 7
berdasarkan seluruh pertimbangan hukumtersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum dan putusan Majelis HakimTingkat Pertama, maka pertimbanganpertimbangan hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasarpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutusperkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batam,tanggal 8 Nopember 2017 Nomor 123/Pdt.G/2017/PN Btm dapatdipertahankan dan dikuatkan
;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan ditingkatPertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yangdikalahkan maka dalam tingkat banding maka harus dihukum membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat bandingakan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Memperhatikan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, RBg,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danperaturanperaturan lain yang bersangkutan;Hal 5 dari 6 hal Putusan Nomor
Register : 07-07-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 07-08-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1931/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdr Tanggal 28 Nopember 2011 —
9 — 1
9 — 1
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan buktiP. 1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, maka dalil GugatanPenggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telahterbukti dan
memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugattelah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun telah dikuatkan denganketerangan saksisaksi serta sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnyayang jelas dan pasti didalam dan diluar wilayah Republik Indonsia telah terbukti danmemenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal116 huruf (b)
Register : 06-02-2018 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT GORONTALO Nomor 5/PDT/2018/PT.GTO Tanggal 14 Maret 2018 — ADOLOF SURUSA alias OTJE, DKK
71 — 11
71 — 11
paraTerbanding/para Tergugat secara sah adalah sudah tepat dan benar.Keberadaan putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara Perdata No.226/P 1/1978 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T2) secara hukumharus dianggap benar sesuai asas dan doktrin hukum res judicata pro veritatehabetur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusanPengadilan Negeri Tilamuta Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Tmt. tanggal 14Desember 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan olehkarenanya haruslah dikuatkan
;Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor07/Pdt.G/2017/PN Tmt tanggal 14 Desember 2017 dikuatkan, makaberdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara UntukDaerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura / RBg.)
Register : 11-06-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 323/PDT/2015/PT.DKI Tanggal 26 Agustus 2015 — DEDY FERIANDY >< TOMMY THAMRIN THAMSIR CS.
42 — 14
42 — 14
serta tidak bertentangan dengan hukum dan undangundang, sehinggapertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan selanjutnya diambilalin dandijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalammengadili perkara a quo ditingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 123/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan pemeriksaan dalamtingkat banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan
;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 123/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. tanggal 29 April 2014 dikuatkan,maka Pembanding berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;Mengingat, HIR dan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 1947 sertaperaturanperaturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1.
Register : 03-06-2013 — Putus : 25-07-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 76/B/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 25 Juli 2013 — LISWANI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Cs
35 — 19
35 — 19
di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadipertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;coon Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 40/G/2012/ PTUNPBR tanggal 19 Maret 2013 harus dikuatkan
; ===== Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 40/G/2012/PTUNPBR tanggal 19 Maret 2013 tersebutyang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding danpihak Penggugat/Pembanding, tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, makaharus ...harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yangditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;onan Mengingat UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara
Register : 12-06-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 202/PDT/2020/PT MKS Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Penggugat : INDRAWATI CHANDRA Diwakili Oleh : DONALD DUOCIPTO NAPANG
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. PUPUK SRIWIJAYA PT. PUSRI
Terbanding/Tergugat II : PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA
Terbanding/Tergugat III : PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ASKRINDO Swasta BUMN
Terbanding/Tergugat IV : PT. ASURANSI JASA TANIA, Swasta BUMN
Terbanding/Tergugat V : RUDY YAURY
Terbanding/Tergugat VI : NY. DIAH
49 — 24
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. PUPUK SRIWIJAYA PT. PUSRI
Terbanding/Tergugat II : PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA
Terbanding/Tergugat III : PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA ASKRINDO Swasta BUMN
Terbanding/Tergugat IV : PT. ASURANSI JASA TANIA, Swasta BUMN
Terbanding/Tergugat V : RUDY YAURY
Terbanding/Tergugat VI : NY. DIAH
49 — 24
telah memuat dan menguraikan dengantepat dan benar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbanganpertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15Oktober 2019 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding, danoleh karenanya haruslah dikuatkan
;Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan NegeriMakassar Nomor 296 / Pdt Bth / 2018 / PN Mks, tanggal 15 Oktober 2019, yangdimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka kepada Kuasa Pembanding semulaPenggugat / Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkarayang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat bandingditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat, UndangUndang RI No. 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang
Register : 27-05-2014 — Putus : 26-11-2013 — Upload : 27-05-2014
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 1056/Pdt.G/2013/PA Bpp. Tanggal 26 Nopember 2013 — Pemohon dan Termohon
8 — 7
8 — 7
Peradilan Agama, majelis hakimtelah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut olehPengadilan Agama Balikpapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menuruthukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harusdinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnyatermohon;Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohonyang dikuatkan
permohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalildalil permohonannyadengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan,dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalildalilpermohonan pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanyapermohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerimaataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalildalil pemohontelah dikuatkan
Register : 01-10-2012 — Putus : 10-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 373/Pdt.P/2012/PN.Ktb Tanggal 10 Oktober 2012 — SYAKRANI
29 — 3
29 — 3
SULAIMAN dan KHAIRUDDIN;Menimbang, bahwa alatalat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkanmenurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untukitu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari bukti P1 s/d P3 yang dikuatkan denganketerangan saksi H.
Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang PersyaratanDan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;Menimbang, bahwa dari bukti P1 s/d P3 yang dikuatkan denganketerangan saksi H.
Register : 08-10-2009 — Putus : 21-10-2009 — Upload : 15-08-2012
Putusan PA SUMEDANG Nomor 169/Pdt.P/2009/PA.Smdg. Tanggal 21 Oktober 2009 — SAPNASIH binti SARWI
43 — 2
43 — 2
PENDI bin AHRIP, sebagai penduduk KabupatenSumedang, telah dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) ;Meninbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai istri dari OJOM PENDI binAHRIP, maka berdasarkan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 Pemohonberhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan OJOM PENDIbin AHRIP pada tanggal 05 Mei 1946 di Kantor KUA Kecamatan ConggeangKabupaten Sumedang menurut tata cara Agama Islam, telah dikuatkan
pula denganSurat bukti P.3, dan P.4 tersebut di atas, dikuatkan pula oleh keterangan dua orangsaksi maka pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1)Undangundang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing Agamanya dan Kepercayaannya itu, olehkarena itu perkawinan Pemohon SAPNASIH binti SARWI dengan OJOM PENDI binAHRIP, tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 UndangUndang
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 80/Pid.Sus/2018/PT BGL Tanggal 29 Nopember 2018 — NAPOLION Alias YOYON Bin YAFAN EFENDI
53 — 26
53 — 26
., tanggal 17 September2018 dikaitkandenganmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriBengkulu tersebut telah tepat dan benar serta tidak ada kekeliruan dan kehkilafandalam pertimbangan tersebut karena telah didasari dengan pertimbanganpertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusantersebut harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap penyidikan, penuntutan, danpemeriksaan persidangan
baik dalam tingkat pertama maupun tingkat bandingTerdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena sampai saat ini Terdakwa ditahan, maka harusdiperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu382/Pid.Sus/2018/PN Bgl., tanggal 17 September 2018 dikuatkan danTerdakwadipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar
Register : 06-12-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 141/B/2019/PT.TUN.MKS Tanggal 18 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : CAMPA
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO
152 — 51
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JENEPONTO
152 — 51
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebutmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwapertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor18/G/2019/PTUN Mks. tanggal 25 September 2019 telah tepat dan benar makadengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan
ditingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar tersebut dikuatkan ditingkat banding maka kepadaPembanding dahulu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimanaditetapkan dalam amar putusan;halaman 4 dari 6 halaman.