Layang , Kota PrajaPontianak , dengan ukuran panjang 30 depan, lebar 10 depa, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara : dengan Jalan Raya Siantan Jungat sebelah Selatan : dengan Jalan Kapuas Sebelah Barat : dengan Tanah Aong Muin sebelah Timur : denganTanah Korem.5. bahwa klaim turut tergugat tersebut ditindak lanjuti dengan mengajukangugatan dipengadilan tata usaha negara pontianak, yang terdaftar dalamperkara: Nomor :38/G/PTUN.PTK/2003 Jo Nomor : 147/B/2004/PT.TUN.JKT.Jo Nomor :152K/TUN

521m2.dan kemudian oleh tergugat melalui suratnya nomor570.140241.12010 tanggal 5 Maret 2010 telah menyampaikan kepadapenggugat perihal: pemberitahuan pembatalan dan penarikan sertifikat hakmilik nomor 671/Batu layang.9. bahwa permohonan pembatalan sertifikat hak milik nomor:671/Batulayang.atas nama MASYITA dengan mendasarkan pada putusan perkara tatausaha Negara,sebagaimana putusan : nomor :38/PTUN.PTK/2003tanggal 1 Maret 2004 jo. nomor :147/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 19 Oktober 2004 jo. nomor:152K/TUN

Nomor 152 K/TUN/2006 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap ;4. Bahwa permohonan pembatalan yang di mohonkan oleh Tergugatberdasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak delam16putusan Nomor 38/G/PTUNPTK/2003 Jo Nomor 147/B/2004/PT.TUNJKT Jo.

Nomor 152 K/TUN/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap sebagaiman Penetapan Eksekusi Nomor 04/PENEKS/PT.TUNJKT/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak ;Bahwa Turut Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka12 karena bukan Penggugat yang menyatakan secara hukum putusan tidakdapat dijalankan (Non Eksekutabel) karena perkara Nomor 38/G/PTUNPTK/2003 Jo Nomor 147/B/2004/PT.TUNJKT Jo.

Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 152K/TUN/2006, tertanggal 13 Januari 2009, bermeterai cukup dansesuai dengan turunannya diberi tanda Bukti : T 4;205. Foto copy Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak, No. 04/PENEKS/PTUNPTK/2003, tertanggal 14Desember 2009, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya diberitanda Bukti : T 5 ; 6. Foto copy Surat dari BPN Kota Pontianak tertanggal 05 Maret2010 No. 570.140241.12010, ditujukan kepada sdr.

Hukum Acara Pidana, sehinggasangat jelas sekali penyitaan kendaraan milik Pemohon dalam perkara aquo bukanlah merupakan suatu objek yang dapat digugat di PengadilanTata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, karena diterbitkan untuk kepentingan proses peradilan pidanaberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan tentang HukumPidana dan Hukum Acara Pidana (vide yurisprudensi Mahkamah AgungNomor : 115 PK/FP/TUN

2. apakah Objek Permohonan ini merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang termasuk dalam jangkauan norma Pasal 2 huruf d UndangUndang Peradilan TUN?; dan3. apakah Pengadilan berwenang mengadili sengketa ini?;Menimbang, bahwa untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut akandiuraikan pertimbangan hukum sebagai berikut:1. Apakah ketentuan Pasal 2 huruf d UndangUndang Peradilan TUN berlakudalam konteks Permohonan Eiktif Positif?

dalamsistem peradilan Indonesia yang multi yurisdiksi, dan tidak terjadi salingtumpang tindin kewenangan antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya;Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2021/PTUNJKTMenimbang, bahwa untuk mewujudkan kesatuan hukum dan agar tidakterjadi saling tumpang tindih kewenangan mengadili tersebut, kompetensiPeradilan Tata Usaha Negara dibatasi oleh Pasal 2 dan Pasal 49 UU PeradilanTUN, di mana dalam hal ini Pasal 2 huruf d UU Peradilan TUN

agar terwujud kesatuanhukum, oleh karenanya ketentuan Pasal 2 huruf d UU Peradilan TUN jugaharus diberlakukan dalam pemeriksaan perkara Permohonan Fiktif Positif diPengadilan Tata Usaha Negara;2.

Apakah Objek Permohonan ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang termasuk dalam jangkauan norma Pasal 2 huruf d UndangUndangPeradilan TUN?

Sihombing; Bahwa dalil gugatan Penggugat yang demikian itu adalah merupakangugatan yang tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, karenaPenggugat menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai pemilik yang sahatas tanah dan bangunan obyek terperkara berdasarkan kekuatanSertifikat Hak Milik Nomor 816/Pasar Baru tanggal 15 April 2003 denganSurat Ukur Nomor 38/Pasar Baru/2002, padahal faktanya Sertifikat HakMilik tersebut telah dinyatakan batal berdasarkan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 45/PK/TUN

Hutabarat telah dinyatakan batal oleh MahkamahAgung Nomor 45 PK/TUN/2007. Oleh sebab itu Penggugattidak memiliki atas hak atas objek sengketa. PertimbanganPengadilan Tinggi sudah benar; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyataputusan Judex FactiPengadilan Tinggi Medan yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan Kasasi yang diaukan oleh Pemohon Kasasi IvanJerry H.

Nomor 610 PK/Pdt/20166.Bahwa hal mana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 45PK/TUN/2007 tanggal 21 Agustus 2008 yang membatalkanSertifikat Hak Milik Nomor : 816/Pasar Baru atas nama Ivan JerryH.

Nomor 610 PK/Pdt/2016pertimbagan hukum hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Medanyang memberikan Pertimbangan Hukum dalam Putusannyaberdasarkan Putusan Mahmakah Agung Nomor : 45 PK/TUN/2007tanggal 21 Agustus 2008, hanya membatalkan Sertifikat Hak MilikNomor 816/Pasar Baru atas nama lvan Jerry H.

Novum tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor14 Tahun 1985, lagipula tidak ada bukti Berita Acara penyumpahan Novumsebagaimana yang ditentukan oleh UndangUndang sehingga Novum tersebuttidak dapat dipertimbangkan;Berdasarkan fakta hukum dapat difahami bahwa alas hak Penggugatasal sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 816/Pasar Baruatas nama Jerry Hutabarat telah dinyatakan batal oleh Mahkamah AgungNomor 45 PK/TUN/2007 oleh karena itu Penggugat tidak memiliki alas

Djayadi Sunandar itu terdapat kesalahan ukurdan kekeliruan dalam penetapan tanda batas tanah sehingga merugikanPenggugat, maka kesalahan ukur dan kekeliruan penetapan batas tersebutharus menjadi tanggung jawab Pejabat TUN yang menerbitkan sertipikat hakmilik a quo.

Setiap keputusanPejabat TUN yang dikeluarkan / diterbitkan harus didasari alasan dan alasanitu harus jelas, terang, benar, obyektif dan adil. Motivasi perlu dimasukkanagar setiap orang dapat dengan mudah mengetahui alasan alasandikeluarkannya keputusan Pejabat TUN, terutama bagi pihak yang terkenalangsung keputusan tersebut.

Bagi orang yang tidak puas dengan keputusantersebut dapat mengajukan keberatan atau banding dengan menggunakanalasan atau motivasi dikeluarkannya keputusan Pejabat TUN sebagai titikawal pembahasannya j 22 oon nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nen nn nen ne nee neeIntisari dari azas Motivasi ini adalah seseorang yang terkena keputusan TUNdan merasa dirugikan oleh keputusan TUN tersebut berhak untuk memperolehalasan atau pertimbangannya.

Berdasarkan alasan atau pertimbangan yangterdapat dalam keputusan TUN tersebut Majelis Hakim Peradilan TUN akandengan mudah memberikan penilaian atau suatu keputusan TUN yangdisengketakannya itu dengan membaca motivasi / alasannya. Motivasi harustercantum dalam bagian konsiderans atau bagian menimbang dalam setiapkeputusan Pejabat TUN, karenanya dimasukkan sebagai bagian dari azasformal; 510.

Azas itikad baik ;Setiap tindakan atau perbuatan Pejabat TUN harus dilandasi dengan itikadbaik untuk mewujudkan masyarakat yang adil, menghormati hak azasimanusia, dan menghargai hak orang lain.

Olehkarenanya Pejabat TUN harus memberikan keterangan atau informasi yangjelas, adil, tidak berat sebelah dan akurat ;.Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 418 tahun 2009,tanggal 28 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, tentangPersetujuan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.

UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU TUN) disebutkan bahwagugatan hanya dapat diterima dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ;Pasal 55 UU TUN : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha

Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 2 UU TUN,yang menyatakan : Pasal 1 butir2 UU TUN: Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakanurusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku;.

Oleh karena itu tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak,sehingga dengan demikian tidak diperlukan penundaan pelaksanaan IUPEksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI guna mencegah kerugian yanglebih besar IUP Eksplorasi TERGUGAT II INTERVENSI tersebutdilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU TUN yangterkutip sebagai berikut ini ;Pasal 67 ayat (4) UU TUN : * (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak

Berdasarkan asas ini, maka gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT tidak dapat menunda pelaksanaan JIUP EksplorasiTERGUGAT II INTERVENSI yang digugat sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 ayat (1) UU TUN yang terkutip sebagai berikut ini :Pasal ... ke halaman 28Pasal 67 avat (1) UU TUN: 30(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;.

14 K/TUN/2012

NOMOR 14 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK, tempat kedudukandi Jalan Kartini Nomor 19, Pancoran Mas, Kota Depok;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding;melawan:PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURAKOTA DEPOK, dalam hal ini diwakili oleh:1 SYAMSUL MARASABESSY;2 WAWAN ERAWAN;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia

Surat KuasaKhusus Nomor 20/SK.ESL/III/2011 tertanggal 07 Maret 2011;Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dimuka persidangan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalildalil:Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN

Dan Pemohon Kasasisependapat tanggal 18 Juli 2010 adalah hari Minggu, tetapi apabila surat dukunganditandatangani tanggal 18 Juli 2010 jam 12.00 malam, maka sekirakiranya sudahberubah menjadi tanggal 19 Juli 2010 jam 00.00 atau jam pada hari Senin.Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/201216Berdasarkan bukti otentik yang diperlihatkan dalam persidangan/ pembuktian sesuaigabungan dukungan partaipartai pendukung pasangan calon Drs. H. Badrul Kamal,MM dan Ir. H.A.

VIII/2010 tanggalHalaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/201225 November 2010, dan gugatan yang diajukan oleh Drs. Gagah Sunu Sumantri,MPd. dan Derry Drajad berdasarkan nomor perkara 199/PHPUD.VIII/2010tanggal 25 November 2010, semua gugatan ditujukan kepada Komisi PemilihanUmum Kota Depok sebagai pihak Termohon.

Biayabiaya: Untuk salinan1 Meterai Rp. .000, MAHKAMAH AGUNG RI2 Redaksi Rp. .000, atas nama PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,3 Administrasi KasasiRp. .000.Jumlah Rp. .000Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 14 K/TUN/2012ASHADTI, SH.NIP 220000754

Tinggi TUN Jakarta No.239/B/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 19 Oktober 2015 Jo.

Bahwa sertifikat merupakan suatu Keputusan tata Usaha Negara(KTUN) yang diterbitkan oleh Pejabat TUN ic.

PutusanKasasi Mahkamah Agung Perkara No.44 K/TUN/2016 tertanggal 14 April2016 jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung perkara No. 46 K/TUN/2016tertanggal 7 Maret 2016, jo.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara No.44K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 jo.

PUTUSANNomor 49 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :MAO KUNU, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Polri,tempat tinggal di Desa Kapota, Kecamatan WangiWangi Selatan, KabupatenWakatobi, selanjutnya memberi kuasa kepada : Muh. Natsir Haris, S.H.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanTata Usaha Negara In casu Surat Keputusan No. Pol.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku ;7 Bahwa tindakan menerbitkan Surat keputusan In Litis oleh Tergugat yang tidakdidasarkan pada rekomendasi yang diajukan oleh Kepala Kepolisian ResorWakatobi selaku Pejabat Ankum adalah merupakan tindakan sewenangwenangdan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)oleh karena sesuai dengan tata urutan penjatuhan hukuman seorang anggotaKepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.menyebabkan batalnya keputusan; (vide ketentuan Pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI) ;3.

Putusan Nomor 49 K/TUN/2011.10Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dandibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak ;Anggota Majelis : Ketua Majelis,ttd./ ttd./Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A.Biaya biaya : Panitera Pengganti,1.Meterati..............0.

untuk diperhatikan oleh semua pihak in casupihak Penggugat antara lain:2 Mengenai persoalan apa yang terjadi antara kedua belah pihak sebagai objek6S CSS aa eae Pihak yang menggugat maupun yang digugat; Dimana persoalan tersebut diajukan ;2 2c enn none ennDan semua unsur tersebut akan bermuara pada pertanyaan apakahPengadilanNegerimemiliki Kewenangan memeriksa dan menyelesaikan perkara aMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwauntukmenentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN

Rapat Pleno MahkamahAgung RI tanggal 11 s/d 13 April 2012, Himpunan SEMA dan PERMA RI Tahun2000 2014, Mahkamah Agung RI , 2014 hal 359) yaitu:e Apabila yang menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahanKeputusan TUN, maka merupakan sengketa TUN (Tata Usaha Negara);e Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan,keabsahan, prosedur penerbitan Keputusan TUN (Tata Usaha Negara),maka termasuk sengketa TUN; 2 nn nnn ene merce nen cnn nn ncnHal21dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G

mencederai warga masyarakat Desa Tarubatang pendukungKepala Desa Terpilin yang diwakili forum Masyarakat Peduli Tarubatang sertaperbuatan Panitia Pilkades dengan jajaran perangkat desa BPD yang akanmengundurkan diri tapi ternyata dilanggar sendiri sehingga warga masyarakatDesa Tarubatang pendukung Kepala Desa Terpilin telah dirugikan baik secaramateriil dan moril /immmiaterialHal23dari29 Putusan Perdata Nomor:22/Pdt.G/2016/PN BylMenimbang, bahwa Majelis juga perlu merujuk Yurisprudensi MARINo.151K/Tun

/1999 tanggal 26 Maret 2002 = jo.Yurisprudensi MARINo.47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 maka unsur kehendak sepihak(beslissing) dan pernyataan kehendak (willsvorming) menjadi sangat fundamentaldan elemental untuk memenuhi syarat materiil sebagai keputusan TUN daripejabat yang berwenang mengeluarkan surat Keputusan TUN, sebagai contohPutusan No 1280K/Pdt/2010 antara Apung Wijaya melawan 1 panitia Pemilihankepala desa.2.

Kabupaten Boyolali) Nomor:005/01/2016 yang ditandatangani Ketua PanitiaSARBINI dan Surat Bupati Boyolali Nomor 141/0356/02/2016 tanggal 30 Maret2016 oleh Tergugat (incasu Bupati Boyolali dan Panitia Pemilinan Kepala DesaTarubatang Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali), maka oleh karena kerugian ataudasar gugatan yang didalilkan oleh pihak Penggugat adalah timbul sebagai akibatdari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut dan bukan menyangkut kepemilikanatau hak (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN

Tun Setijaningsih binti Hadi Sudjanto) di depan sidang Pengadilan Agama Serang ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka, Kota Serang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

Tun Setijaningsih binti Hadi Sudjanto, umur 40 tahun, Agama Islam,pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JalanPerum Taman Sejahtera Desa Jawilan, Kecamatan JawilanKabupaten Serang, selanjutnya disebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2016,mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Tun Setijaningsih bintiHadi Sudjanto);Hal. 2 dari 11 hal Putusan No. 1249/Padt.G/2016/PA. Srg3.

Tun Setijaningsih binti Hadi Sudjanto) karena saksisebagai saudara Pemohon;bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikahpada tahun 22 Desember 1996 dan selama pernikahan telah dikaruniai1 orang anak bernama: Ghifari Taufiqurrahman (L) umur 19 tahun :bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Perumahan TamanCiruas Permai blok i7 No. 6 Kelurahan Pageragung, KecamatanWalantaka, Kota Serang;bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis,namun sejak 1 Oktober 2012 sudah

Tun Setijaningsih bintiHadi Sudjanto) di depan sidang Pengadilan Agama Serang ;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkansalinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo dan kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Walantaka, KotaSerang serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJawilan Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;4.

., dan diperbaiki dalam sidangPemeriksaan Persiapan tanggal 10 Nopember 2009, yangmengemukakan alasan alasan sebagai berikutKeputusan TUN = yang menjadi Obyek SengketaKeputusan Direktur Jendral Perhubungan Laut NomorKN.42/1/8/DJPL.09 tanggal 15 Juli 2009 tentangMekanisme Pembayaran Tarif Pelayanan Jasa Tally diPelabuhan (selanjutnya disebut Obyek Sengketa).Putusan TUN yang menjadi Obyek Sengketa dikeluarkanpada tanggal 15 Juli 2009 dan diketahui oleh Penggugatpada tanggal 14 Agustus 2009 melalui

Semen Indonesia ASI Asosiasi Produsen The Indonesia ATI Gabungan Perusahaan Karet Indonesia GAPKINDO Indonesia Sawmill & Wood Working ManufactureAssosiation ISA Asosiasi Aneka Keramik Indonesia ASAKI Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia APKI GAFEKSI Asosiasi Produsen Garmen Indonesia Asosiasi Sarung Tangan Karet Asosiasi Produsen Ban Indonesia APBI Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia GPEIlBahwa pada tanggal 15 = Juli 2009, Tergugatmenerbitkan Putusan TUN

yang selama ini bekerjasama dengan Penggugat adalah perusahaan Tally yangtelah terakreditasi Internasional sehingga Penggugatmerasa lebih bisa mempertanggungjawabkan dalampenghitungan tally sesuai dengan standarInternasional sehingga hal tersebut memudahkan dalammenjalankan bisnis dalam lingkungan regional danInternasianal ; Bahwa karena Obyek Sengketa bertentangan denganPeraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2007 danAsas Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka ObyekSengketa termasuk Putusan TUN

SAEAN ; 11 Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Majelis No.20.HK/PEN.TUN/1999/PTUN.SBY. tanggal 22 Pebruari 1999,tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tersebut(schorsing) tetap dipertahankan danDEPIAKU fo omen mn i i se ne me me ee ee2 MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk membayar biayayang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negaraini secara tanggung renteng sebesar Rp.212.500, (Dua ratus Dua Belas Ribu Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh putusanPengadilan Tinggi TUN Surabaya No93/B.TUN/1999

/PT.TUN.Sby. tanggal 16 September 1999 joPutusan Mahkamah Agung No : 02/K/TUN/2000, tanggal 14Maret 2000 =; ( kode P2 dan P3);Bahwa sejak putusan Mahkamah Agung diterima oleh paraTergugat, maka sejak saat itu pihak Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat Ill tidak pernah maumelaksanakan putusan tersebut secaraSUKGMEIA fe as ons ome come e ame e aes eae @ eosBahwa beberapa waktu terakhir ini malah pihak12penggugat dilaporkan ke polisi oleh seorang bernama : DWIBIJANTO.

TUN/ 1999 / PTUN. Sby tanggal 1 Juni1999 yang diperkuat di dalam amar putusun tingkat bandingNo. 93 / G.TUN / 1999 / PT.TUN. Sby tanggal 16 September151999, maka pejabat lelang tidak berhak untuk melelangyang menjadi obyek sengketa dalam perkara int. ;Bahwa dengan diterbitkannya tujuh SHM tersebut di atasoleh Tergugat, dan menjadi obyek sengketa dalam perkaraini menyebabkan Penggugat sangat dirugikan kepentingannyasecara materiil.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNo. 20/G TUN/1999/PTUN.SBY. ;b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 93 / B. TUN / 1999 / PT. TUN SBY.;31c. Putusan Mahkamah Agung No. O2K / TUN / 2000;d. Penetapan No. 20 HK / PEN. TUN / 1999 / PTUN.Yang mana bukti bukti tersebut dapat dilinat dalam putusanPengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 71 / Pdt.

No. 02/40K/TUN/2000, tanggal 14 Maret 2000, (fotocopy sesuaidengan aslinya ) j ~n

414 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 414 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1Hj. PATNIAH BINTI H. JAPERI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalJalan S.Parman Gg.Purnama RT.25 No.144 A Kelurahan Pasar Lama,Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,pekerjaan mengurus Rumah Tangga;Hj. SAPNAH BINTI H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: AL AKHMASY MUSYADAD, S.H.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012tanggal 26 Oktober 2010 juga telah melanggar Pasal 30, Pasal 39 dan Pasal 40Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintelah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2011/PTUN. BJM, Tanggal 9November 2011 yang amarnya sebagai berikut:I. DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Il.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah mengenai penerbitanan AktaHibah. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru mengujikeabsahan Akta Hibah yang diterbitkan oleh pihak yang bukan Tergugat dalamperkara ini.

Putusan Nomor 414 K/TUN/2012

36 K/TUN/2011

red0;;P U TUS ANNomor 36 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :MOHAMMAD DAWOED, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KaumanNomor 50, Lawang Malang, Jawa Timur ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;Melawan:1.

Nomor 36 K/TUN/2011merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;.

Nomor 36 K/TUN/2011a. ASaS umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksuddalamUndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme, antara lain :1.

Nomor 36 K/TUN/201116tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ;Bahwa sebagai pendukung kebenaran gugatan Penggugat/Pemohon Kasasiadalah Bukti P1 dan Bukti P3 yang isinya adalah permohonan pembatalanpungutan dana sumbangan insidental/pengembangan sekolah yang dilakukanoleh Tergugat III/Termohon Kasasi III ;4.

Nomor 36 K/TUN/2011

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20132. M.Sjamsul Arifin, S.H.,3. Windiyanto Yudho Wicaksono, S.H.,Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat yangtergabung pada Kantor Advokat (Law Firm) Setijo Boesono,S.H.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20134 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Gondang Legi Wetan,seluas 30 M2 atas nama DEWI FARDILA;10.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013161718Bahwa, karena menurut amar putusan perkara pidana tingkat KasasiMahkamah Agung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005tersebut terdakwa Drs. SUPOTO, SH.

Putusan Nomor 27 K/TUN/20131011121314151617181920212dSertifikat Hak Milik No. 247/Gondang Legi Wetan, seluas 30 m2atas nama FARIS DIAN MUSTOFA;Sertifikat Hak Milik No. 248/Gondang Legi Wetan.

Putusan Nomor 27 K/TUN/2013Peradilan Umum yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen atau KompetensiAbsolut (atribusi kekuasaan) sebab terdapat sengketa pihak ketigatentang pemecahan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan PeningkatanHak Milik serta sebagian telah dijaminkan kepada PT. Bank CentralAsia Tbk. Kantor Cabang Utama Malang.

cacat formil dan materiil sehingga surat kuasa khusus tidaksah dan mengakibatkan gugatan Penggugat adalah gugatan yangmelawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU Peradilan TUN besertaperubahannya, diatur yaitu).

peradilan TUN, keputusan deklaratif ini telahdipersoalkan.

Bahwa dari segi subjek gugatan dalam perkara ini, gugatandialamatkan kepada pejabat TUN yang tidak memiliki kapasitasuntuk digugat (error in persona) dalam mengajukan gugatan,sebab objek gugatan adalah bersifat Keputusan Deklaratif danyang bertanggung jawab atas keputusan TUN objek sengketaadalah pejabat/badan TUN yang mengeluarkan keputusankonstitutif;Sebagaimana telah dijelaskan dalam poin 4, oleh karenaKeputusan Bupati Nomor 188.46/235/DPMD/2021, Tanggal 29Juni 2021, tentang Perubahan Atas Keputusan

KeputusanHalaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor: 10/G/2021/PTUN.BJMyang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab PejabatPemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifatkonstitutif, maka yang seharusnya menjadi Subyek gugatan dalamperkara ini adalah keputusan pejabat/obadan TUN yang bersifatkonstitutif sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat adalahgugatan TUN yang error in persona;6.

Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa Bukan MerupakanObjek Gugatan TUN;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objeksengketa bukan objek gugatan TUN sebab merupakan keputusan deklaratifyang menindaklanjuti keputusan konstitutif dari pejabat/obadan TUN di bawahBupati Tanah Bumbu dan merupakan pencatatan atau peresmian semata yangmerupakan perintah Pasal 12 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten TanahBumbu Nomor 11 Tahun 2018;Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata UsahaNegara

Selain Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.103 K/TUN/1998, hal tersebut juga sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 318 K/TUN/2000, dimana Mejelis Hakimmempertimbangkan bahwa Tergugat mengetahui Surat KeputusanMenteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yang membatalkansertifikat sertifikat hak milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II sedangdisengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 072/G.TUN/1998/PTUN.JKT. Jo.

/1998 dan Yurisprudensi MARI No. 318 K/TUN/2000, makajelas tentang pelaksanaan sebuah putusan PTUN adalah harus menunggusebuah obyek perkara memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara hukumjelas keputusan Tergugat No.

Nomor: 149 K/TUN/2008tanggal 08082009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(Inkracht Van Gewijsde), sedangkan terhadap perkara Nomor: 338/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST dimana Tergugat ic.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal08082009, sdr. Dindin Maulani dan Firyamanzuri, SH., selaku kuasahukum PT. Permorin mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat HakGuna Bangunan No.355/Gambir atas nama PT.

Nomor: 149 K/TUN /2008 tanggal 08082009, dimana PT. Djabesmen selaku Tergugat IIIntervensi dipihak yang dikalahkan, maka harus mematuhi amar putusantersebut.

) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehBadan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum2 Bersifat, individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum,tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 9 UndangUndang PERATUNkarena tidak bersifat individual, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;B Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkaraa quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum BersifatFinal Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha1Bahwa, sebagaimana telah diuraikan pada huruf A angka1 tersebut Keputusan Tata Usaha Negara (TUN

) adalahsuatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, dan final, sertamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukumperdata; Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum.

atas, maka obyek sengketa a quo yaituLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyalahgunaanAnggaran Operasional Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2008 s.d. 2010 tanggal 6Mei 2013 (LHPKKN) merupakan keterangan Ahli yang merupakanrangkaian proses pidana dan akibat hukum sesungguhnya baru timbulapabila ada hasil akhir dari pemeriksaan pidana, sehingga bukan merupakanKeputusan TUN

;+Dengan demikian, LHPKKN Tergugat bukanlah merupakan Keputusan TUNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN karena belumbersifat final, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.; C Pengadilan TUN Bandung Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo KarenaObyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk DalamPengertian Keputusan TUN Sebagaimana~ diatur dalam UUPERATUN .3 nne1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo yaitu LaporanHasil

6 PK/TUN/2013

PUTUSANNomor 06 PK/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara :JAHJA MACKMUR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tidak bekerja,bertempat tinggal di Jalan Dharmahusada V Nomor : 14 RT. 04 RW. 01Kelurahan Pacarkembang Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasakepada : SUSILO, SH.

No. 06 PK/TUN/2013Bahwa, Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan bangunan dalam bentukapapun kepada pihak lain sejak menempati/menghuni bangunan yang terletak di JalanDharmahusada V No. 4 RT. 04 RW.

No. 06 PK/TUN/2013ZLTergugat, yang kemudian memberikan penjelasan dan atau keterangan sebagaimanaSurat Nomor : 593/4427/ 436.6.18/2011 tanggal 31 Oktober 2011, yang menerangkanbahwa persil yang terletak di JI. Dharmahusada V No. 14 telah terbit Izin PemakaianTanah Nomor : 188.45/2861P/436.6.18/ 2011 tanggal 6 September 2011 atas namaDrs H. Arif Afandi, Msi a.n.

No. 06 PK/TUN/2013Gambar Situasi No. : Gambar DTKD : 458/PTR/IV/2005.1740 33 Th. 2000, seluas :333,50 M2 Atas nama Drs H. Arif Afandi, Msi a.n.

No. 06 PK/TUN/2013perundangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali yangseharusnya memperoleh prioritas mendapatkan IZIN PEMAKAIAN TANAH bukanPT. PANCA WIRA USAHA JAWA TIMUR/TERMOHON PENINJAUANKEMABLI II/TERGUGAT IIntervensi/TERBANDING yang tidak pernah ada dantidak pernah menempati pada persil Jalan Dharmahusada V No. 14 RT. 04 RW.