Ditemukan 1178 data
220 — 173
NamaKewarganegaraanTempat, tanggal lahirJenis KelaminAgamaPekerjaanAlamatENDANG SYAHRUDIN;Indonesia ;Kutai Lama , 17 08 1958 ;Laki Laki ;Islam ;Mantan Kepala Desa;Kutai Lama RT.001/ Kel/Desa Kutai LamaKecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;Yang dibawah sumpah dan yang pada pokoknya telah memberikanketerangannya sebagai berikut:e Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desadi Kutai Lamae Bahwa saksi tahu di Kutai Lama ada hutane Bahwa saksi tidak tahun terbitnya izin PT Sinar Kumala Nagae Bahwa saksi
Avinda Purwoko, S.Pd
Tergugat:
Kepala Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
121 — 53
ini sebetulnyasudah standar di dalam pemahaman hukum administrasi negara ; Bahwa tanggapan Ahli mengenai fairplay, Ahli kira jikapelaksanaan seleksi itu dilakukan menurut peraturan perundangundangan maka itu adalah fairplay, kemudian pengumuman itudilakukan dalam waktu yang singkat Ahli kira itu adalah bentuktransparasi, jadi menurut Ahli fairplay dan transparasi ini sangatpenting dan tentu bagus kalau itu memang tercermin di dalam perdakemudian di dalam seleksi yang dilakukan terhadap perangkat desadi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUKHSIN, S.E. Bin HAMUDDIN Diwakili Oleh : MUHAMMAD ARIFIN, SH
80 — 41
ratus rupiah) dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.333.903.600, (tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu enam ratusrupiah) yang ditransfer melalui atas nama Rekening Desa Tungka pada BankSulselbar dengan Nomor rekening : 1212020000012556 sesuai dengan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01565/SP2D/2016/LS/XII/2016tertanggal 15 November 2016.Bahwa saksi Zaenal Bin CAMI (Terdakwa dalam berkas terpisah)selaku Bendahara Desa Tungka , melakukan penarikan/pencairan Dana Desadi
1.H.ABD.MUIN
2.H.MUH.ABBAS. AT
3.HJ. SINGKE Binti TIBE
4.ABD. SAPA
5.RAODAH
6.H.LATTEH
7.SAKKA
8.AMBO TANG
9.SAIDA
10.SABIKE
11.ALIMUDDIN
12.ABD. SAMAD
13.H. ABD. RAUF
14.Hj. P.TOU
15.NABRIA
16.HJ. SALMIA
17.FATMAWATI
18.ASIS,B
19.SITTI AMINAH
Termohon:
1.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal BPN Kab.Pangkep
2.Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur
150 — 52
perumahaan dan tanaman yang diajukan oleh Para Pemohon, MajelisHakim berpendapat buktibukti tersebut tidak terdapat kKesamaan dari masingmasing daerah Kelurahaan atau Desa, sehingga terhadap buktibukti ini akandikesampingkan ;Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa tanah sawah dari ParaPemohon, setelah diteliti secara seksama telah ternyata ada beberapa tanahsawah Para Pemohon sudah terdapat kesamaan artinya bahwa nilai tanahtersebut sudah yang paling tertinggi, sedangkan ada di suatu Kelurahan atau Desadi
89 — 15
yang berhubungan dengan jabatannyaatau menurut pikiran orang yang memberi hadiahatau janji tersebut ada hubungan denganjabatannya;Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara NegaraDalam unsur ini yang dimaksud adalah orang yang menerimagaji atau upah dari keuangna Negara atau daerah.Atau orangyang menerima gaji atau upah dari korporasi' lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara ataumasyarakat, dimana di dalam perkara pidana ini yangdijadikan terdakwa adalah Sampurno,SPd seorang kepala desadi
67 — 29
ARDINA RANGKUTIyang dibuat/digunakan dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desadi Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, antaralain yaitu:e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TET!
49 — 15
Menimbang, bahwa sesuai faktafakta yang terungkap dipersidanganterdakwa Husin R Akuba telah terbukti memperoleh atau mendapatkan uangdari pencairan dana PNPM Tahap dan Tahap Il, sesuai dengan SuratPernyataan terdakwa yang diputuskan Dalam rapat Musyawarah Antar Desadi Kecamatan Batudaa Pantai tahun 2012, dimana terdakwa sanggupmengganti uang yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut , maka Majelis8586Hakim berpendapat terhadap terdakwa harus dibebani membayar uangpengganti sebesar Rp.
1.MAIZAL EFENDI
2.TORIAL
Tergugat:
BUPATI KERINCI
268 — 136
Sehingga ada 16 orang yangmendaftarkan diri menjadi Daftar Pemilin Tambahan(DPTb) dan tidak ada lagi orang yang mendaftarkan dirisebagai Daftar Pemilih Tambahan;Bahwa setelah dilakukan pengumuman daftar pemilihanKepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa BintangMarak telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)sebanyak 650 Orang untuk pemilihan Kepala Kepala Desadi Desa Bintang Marak Tahun 2019, yang merupakanHalaman 9 dari 74 halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.JBI.10.Gabungan antara Daftar Pemilih
165 — 39
dimana atas Redaksi Surat Keterangan Jual Belltersebut yang membuat adalah Pihak Desa Karangmalang KecamatanKarang Sembung Kabupaten Cirebon;Bahwa identitas saksi atas nama Tata Sukmanarasa dalam Jual Belidalam Akta Jual Beli Nomor: 52/2005 dengan identitas saksi atasnama Tata S.lp. dalam Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 13Mei 2014, adalah merupakan orang yang sama;Bahwa menurut keterangan Warsono selaku Perangkat Desa KarangMalang (Perangkat Desa Tergugat IV) bahwa buku induk Tanah Desadi
113 — 34
BerdasarkanPeraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara PengalokasianDan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gunung MasTahun Anggaran 2017 yaitu besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesarRp. 290.902.000, dan Berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana DesaDi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017 besaran Dana Desa(DD) yaitu sebesar Rp. 783.538.000, sehingga jumlah total APBDes DesaBereng Jun pada T.A 2017 adalah sebesar
198 — 57
JailoloSelatan ; ~~ ~ T11Foto copy sesuai dengan Asli nya Surat dari Pemerintah Kecamatan JailoloSelatan Nomor: 140/60/2016 tanggal 06 September 2016 Perihal UsulanPengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada 11 (sebelas) Desadi Kecamatan Jailolo Selatan yang ditandatangani oleh Camat Jailolo Selatan T12Foto copy sesuai dengan Asl nya Keputusan Bupati Halmahera BaratNomor: 167/KPTS/X Tahun 2016 tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Terpilih pada 11 (Sebelas) Desa di Kecamatan Jailolo
174 — 36
satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana dimana setiap orang menunjuk padasubyek hukum tertentu selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampumempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidanganperkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan bernama PUJONO .SPd BinSANGKRAHdan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitasnya selaku kepala desadi
70 — 36
Lembaga PerkreditanDesa) seharihari, dan melaporkan kepada Kelian Desa Adat selakuBadan Pengawas dan PLPDK (Lembaga Perkreditan DesaKecamatan) Wilayah Timur sebagai Pembina LPD)); Menyetujui realisasi kredit; Membuat laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan LPD(Lembaga Perkreditan Desa) bersama Tata Usama (TU);Bahwa LPD Desa Sinabun berdiri sejak tanggal 30 April 1992,berdasarkan atau sesuai dengan SK (Surat Keputusan) dari Gubernur BaliNomor : 144 tahun 1992 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desadi
52 — 16
Halaman 65 dari 82Putusaan Perkara No. 01/PIDSUS/20 14/PNPLGdirumuskan dalam praktek peradilan pidana dimana setiap orang menunjuk padasubyek hukum tertentu selaku penanggungjawab hak dan kewajiban yang mampumempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidanganperkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan bernama PUJONO .SPd BinSANGKRAHdan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitasnya selaku kepala desadi
66 — 35
ARDINA RANGKUTIyang dibuat/digunakan dalam pengajuan pengangkatan PNS sebagai Sekretaris Desadi Desa Bintuas tersebut adalah palsu/tidak benar isinya, antaralain yaitu:e 1 (satu) lembar Surat Pernyataan TET!
Joko Mulyono
Tergugat:
Kepala Desa Papingan
147 — 65
.; (vide bukti T10);bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, kembali warga menandatanganiSurat pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Desa Papringan danBPD Desa Papringan, yang pada intinya menuntut kepada Kepala Desadan BPD segera merekomendasikan agar Sdr.Joko Mulyono dan Sari.Suparmi diberhentikan/dicopot dari jabatannya; (vide bukti T12);bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, telah dilakukan Musyawarah Desadi Balai Desa Papringan yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah DesaHalaman 85 dari 100 hal Putusan
Pembanding/Penggugat : ABULIPAH Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NUH RUSMANTO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NATALI DESE Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : GADUNG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : STEVANUS HERI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MANGGAU Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JARAWADI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : DEDI ASENG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : ENGKALEK Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : SIMON EKO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : KADIR Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MOSES Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JONI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH<
101 — 58
Para Penggugat tidak memiliki kKapasitas atau kedudukan sebagaiPenggugat / Disqulificatoir.Bahwa diantara Para Penggugat terdapat empat Penggugat yang menjabatsebagai Kepala Desa, Perangkat Desa/Sekretaris Desa, BadanPermusyawaratan Desadi Desa Semunying Jaya Kabupaten Bengkayangyaitu Penggugat Momonus' menjabat sebagai Kepala Desa(KADES),Penggugat II Abulipan menjabat sebagai Sekretaris Daerah(SEKDES), Penggugat III Nuh Rusmanto menjabat sebagai Ketua BadanPermusyawaratan Desa (Ketua BPD) dan Penggugat
97 — 45
wilayahnya masuk dalamkegiatan pengembangan usaha panas bumi tidak dimasukkan dalam areal atauwilayah studi Dokumen Amdal SOL adalah tidakBahwa penentuan batas wilayah studi Andal yang dilakukan di lokasipengembangan lapangan panas bumi dan pembangunan PLTP Sarulla termasuk6323dalam dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pahae Julu dan Pahae Jae dan desadesa yang diperkirakan terkeda damping kegiatan =yaitu di Kecamatan PahaeJulu yaitu Desa Sibaganding, Desa Lumban Jaean dan Desa Simataniari dan desadi
HARTONO, SH
Tergugat:
BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
EFFENDY
336 — 275
TergugatHalaman 59 dari 82 halaman PUTUSAN No. 43/G/2021/PTUN.SBY.3.5.23.5.3Bahwa Keputusan Bupati yang menjadi objek sengketa harusPenggugat pahami ditetapbkan setelah semua tahapantahapan, termasuk didalamnya permasalahanpermasalahanyang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa telah selesaiditangani oleh pihak pihak yang mempunyai kewenanganberdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 11Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desadi
1.HENDIKO MEISAN, P, S.H
2.GOGO NUGRAHA. S.H
3.RHENDY AHMAD FAUZI, SH
Terdakwa:
Dasewan Husien Bin Iming
152 — 50
metode penghitungankerugian keuangan negara, sebagai berikut:Prosedur audit yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasantersebut diatas, meliputi langkahlangkah sebagai berikut :1) Meminta ekpose dan penjelasan dari Penyidik atas perkara dimaksud;2) Mengumpulkan dan menelaah Peraturan Perundangundangan yangberkaitan dengan Keuangan Desa ,Dana Desa , Pengadaan Barang/Jasa dan Bumdes;3) Mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dokumen/ dataadministrasi, data keuangan, data pelaksanaan kegiatan Dana Desadi
April 2018 sebesar Rp. 139.113.963 Tahap II diterima pada tanggal 08 Juni 2018 sebesar Rp. 278.227.928 Tahap Ill diterima pada tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp.278.227.928Bahwa dana desa tersebut masuk kerekening kas desa Cikopo di bank BJBdengan nomor rekening 0013375267100 atas nama pemerintah desacikopo.Bahwa mekanisme penyaluran dana desa dari Rekening Daerah kepadaDesa berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2016Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desadi