. ;4 Bahwa Penggugat mengutip ketentuan Pasal 18 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaptaran Tanah yang isinya ;Penetapan bidang batas tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yangbelum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambarsituasinya atau surat ukur /gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengankeadaan yang sebenarnya, dilalukan oleh panitia ajudikasi dalam pendaftarantanah secara sistematik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaransecara

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT point 12 dan 13 adalah tidak benar,oleh karena PARA PENGGUGAT tidak pernah meminta tanah tersebutkepada TERGUGAT 1, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill, tetapi barupada tahun 2018, pada saat ada PTSL pada 17 Desember 2018, MADESUJANA mengajukan permohonan pemblokiran terhadap pensertipikatantanah objek sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT dan TERGUGATIll dalam pendaptaran tanah dengan sistem PTSL ke BPN KabupatenGianyar.Halaman 20 dari 36, Putusan Nomor 226/PDT/2021/PT DPS9.

Pendaptaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ;c. Pemberian penjelasan ;d. Pemasukan dokumen penawaran ;e. Pembukaan Dokumen Penawaran ;f. Evaluasi penawaran ;g. Evaluasi kualifikasi ;h. Pembuktian kualifikasi ;i. Pembuatan berita acara hasil pelelangan ;j. Penetapan pemenang ;k. Pengumuman pemenang ;1. Sanggahan ;m. Sanggahan banding ;n.

Pendaptaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ;q. Pemberian penjelasan ;r. Pemasukan dokumen penawaran ;s. Pembukaan Dokumen Penawaran ;t. Evaluasi penawaran ;u. Evaluasi kualifikasi ;v. Pembuktian kualifikasi ;w. Pembuatan berita acara hasil pelelangan ;x. Penetapan pemenang ;y. Pengumuman pemenang ;z. Sanggahan ;aa. Sanggahan banding ;bb.

AGUS PANCARA,SH .MHumHakim Anggota II ,RIYANTI DESIWATI, SH.MHPanitera Pengganti ,SUTARMIADI, SHOngkosongkos :Pendaptaran : Rp. 30.000,Panggilan : Rp. 315.000,HHK : Rp. 10.000,Biaya Proses : Rp. 50.000,Materai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 5.000,Jumlah Rp. 416.000, (empatratus enam belas ribu rupiah)

Penggugat,Penggugat juga tidak ada menjelaskan tentang Ukuran dan BatasBatastanah terperkara.Bahwa pada tahun 1943 Negara Indonesia masih dalam keadaanNegara jajahan, maka apabila ada surat keterangan tanah (SKT) yangditerbitkan oleh Secretrys Nederland Indieche Van Asahan tidak berlakulagi setelah Kemerdekaan RI yaitu sejak tahun 1945 apabila tanah dansurat tanah tersebut tidak didaptarkan ke Kementrian Agraria NegaraIndonesia, melalui Pemerintah Setempat atau pihak yang diberi kuasauntuk menerima pendaptaran

lembar rincian pembayaran ke BPJS ketenagakerjaan dariperusahaan; 10 lembar surat palsu kode pembayaran ke BPJS kesehatan dariBPJS kesehatan;Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Mjl 10 lembar surat palsu bukti transper ke bPJS kesehatan dari bankMandiri 81 lembar bukti pembayaran asli ke BPJS kesehatan dari BPJSkesehatan; 1lembar rekap pembayaran ke BPJS kesehatan dari perusahaan; 34 lembar rincian pembayaran ke BPJS kesehatan dari perusahaan; 2 (dua) lembar surat pernyataan komitmen pendaptaran

., M.H.Panitera Pengganii,ASEP PENILATIPANIA, SHPerincian biaya :Pendaptaran Gugatan :Administrasi :=Panggilan : Rp. 400.000.Redaksi :Materai :Jumlah : Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) 35 36

Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaptaran tanah dan pasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;6 Bahwa karena diatas tanah Penggugat telah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat HakMiliknya oleh Tergugat, maka jelas secara otomatis Objek Sengketa yang telahditerbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Kel.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah disebutkan ;Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, haknya dapatdidaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang bewenangmenurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ;4.

Perbaungan dilanjutkan denganPenerbitan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1476/2015 ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaptaran Tanah disebutkan ;Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jualbeli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumpemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, haknya dapatHal. 35 dari 60 hal Putusan No.69/Pat.G/2017/PN.Lbpdidaftarkan, jika dibuktikan

Biaya Pendaptaran ..................... Rp. 30.000,2, Biaya PrOses. 5: sccssmscsessxemmmae ow oes Rp. 50.000,3.

Bahwa Penggugat pada tanggal 8 September 2019, Penggugatmengajukan PTSL/Prona di Kantor Desa Selat melalui ProgramPemerintah Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, hal manaPenggugat telah mengisi formulir permohonan pendaptaran tanah pertamakali (Penegasan kompersi Pengakuan hak), pada saat pengukuran yangdilakukan oleh tugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem,yang disaksikan pula, Kepala Desa Selat, serta penyanding danpengukuran tersebut telah berjalan baik dan tanpa adanya halangan;6

UGUN warga Tanjung Jaya.Bahwa Pada wakiu itu saya belum mendapatkan keuntungan dariPermaian Judi dengan menggunakan Buah Kemiri tersebut sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) karena pada awalnya saya membelibuah kemiri tersebut seharga Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) kemudiansaya jual kepada peserta adu buah kemiri tersebut seharga Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah) namun penjualan ataupun harga buah kemiri tersebutsaya satukan dengan biaya pendaptaran judi adu buah kemiri tersebutsehingga setelah permaianan

Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang TataCara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan PerubahanAnggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Bahwa dalam Eksepsi Pembanding pada Point 6 menyatakan bahwaKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia tidak mengeluarkan Produkhukum apapun, selain menerima pendaptaran

Sukabumi sehingga alokasi Dana BOSberalih penerimaan dari Pontren NURUL HUDA kepada SIROJULATFAL.e Bahwa benar Syaratsyarat dan tatacara pendaftaran Pondok pesantren,disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat bahwa Kepala kantor menugaskanKepala Seksi untuk meneliti berkas permohonan pendaptaran PondokPesantren dan mengacu pada pasal 5 ayat 3 permohonan harus diketahui/disetujui oleh unsurunsur Perangkat Desa/ Muspika setempat yaitu :Kades/Lurah.MUI Kecamatan.=>=>= Pengawas Pendidikan Agama Islam.= Cabang

Drs.H.A.Sukandar,M.Ag pada tanggal 26 Juni tahun 2006.Bahwa benar Saksi mengetahui Pontren Nurul Hudaberalamat di Kp.Ciherang Rt.07 Rw.03 Desa HegarmanahKec.Sagaranten Kab.Sukabumi bisa menjadi Pontrenpenyelenggara Program Wajar Dikdas sehingga Kasie PKPontren menandatangni atas nama Kandepag Kab.Sukabumidengan menerbitkan piagam dan Surat Keputusan KandepagNo.Kd.10.02/5/PP.03.2/ 6052/2006 dari berkas permohonanpersetujuan pendaptaran Pontren salafiyah Wajar Dikdasyang diusulkan oleh Pontren Nurul

Sukabumi Nomor Kd.10.02/5/PP.03.02/3400/2004 yang ditandatangni olehDrs.H.Djamaludin, M.S pada tanggal 29 September 2004tentang Syaratsyarat dan tatacara pendaptaran Pondokpesantren, disebutkan dalam Bab III pasal 6 ayat bahwaKepala kantor menugaskan Kepala Seksi untuk menelitiberkas permohonan pendaptaran Pondok Pesantren danmengacu pada pasal 5 ayat 3 permohonan harus diketahui/disetujui oleh unsurunsur setempat yaitu :Kades/Lurah.MUI Kecamatan.=>=>= Pengawas Pendidikan Agama Islam.= Cabang Dinas

Nomor 24Tahun 1997 tentang pendaptaran tanah dan pasal 53 ayat 1 dan 2 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; 6. Bahwa karena diatas tanah Penggugat telah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat HakMiliknya oleh Tergugat, maka jelas secara otomatis Objek Sengketa yang telahditerbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 106/Kel.

UGUN warga Tanjung Jaya.Bahwa Pada wakiu itu saya belum mendapatkan keuntungan dariPermaian Judi dengan menggunakan Buah Kemiri tersebut sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah) karena pada awalnya Saksi membellibuah kemiri tersebut seharga Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) kemudiansaya jual kepada peserta adu buah kemiri tersebut seharga Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah) namun penjualan ataupun harga buah kemiri tersebutSaksi satukan dengan biaya pendaptaran judi adu buah kemiri tersebutsehingga setelah permaianan

Bahwa nama kakek Tergugat, 1, dan 7, yang tertulis dan terbacaTanda pendaptaran Sementara tanah milik indonesia di berbeda /Tidak Sama dengan apa yang ada dalam Gugatan Para penggugatadalah:Menurut Tergugat, TERGUGAT 1 (AMAQ ALP!)

Pendaptaran Rp. 30.000,002. Biaya Proses Rp. 50.000,003. Panggilan Rp. 750.000,004. Redaksi Rp. 5.000,005. Meterai Rp 6.000.00 +Jumlah Rp 841.000,00 ( delapan ratus empat puluh saturibu rupiah);Halaman 43 dari 35 hal. Puts. No. 0398/Pdt.G/2012/PA.Dpk.44

Desa Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing Kabupaten AcehTengah atas nama Pemegang hak M.Anshari;Bahwa merujuk pada penjelasan Hukum sebagaimana diuraikan diatas ,bahwa para Penggugat telah melayangan surat Pemberitahuan bersifatmengugatkan kepada Tergugat untuk tidak menerima pendaptaran danatau peralihan hak , Surat Sertipikat atas objek tanah sengketa tersebut ,sesuai berita acara Juru Sita Mahkamah Syariyah Takengon No. 352 /Pdt.G / 2006 / MS Tkn tertanggal 9 April 2007 yang belum pernahdicabut

Sertifikat Hak Milik Nomor 271 atas namaHENDARTO/ Tergugat Intervensi masingmasing diterbitkanpada tanggal 13 September 1990 dan memperoleh hak tersebutdengan itikad baik dan secara nyata telah menguasainya makaPenggugat hanya diberikan hak dan wewenang menggugatpembatalan Sertifikat Hak Milik tersebut paling lama 13September 2002 maka, gugatan Penggugat memenuhi syaratuntuk dinyatakan sebagai gugatan yang telah Kadaluarsa, haltersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 Tentang Pendaptaran