Ditemukan 36805 data
PT KNN KONSTRUKSI INDONESIA
Tergugat:
1.JULIZAR ABDILLAH
2.ADI
103 — 38
Tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat2 untuk mengambil keputusan maupun untuk melakukan perbuatan hukumyang menyangkut Penggugat;Bahwa Surat Kesepakatan 20 Mei 2020 tersebut nyatanya menimbulkandampak buruk berupa kerugian yang nilainya cukup besar bagi Penggugatkarena SEOLAHOLAH Penggugat menjadi memiliki beban tanggung jawabhukum kepada Tergugat1 (quod non).
57 — 5
saksi tersebut diatas, di persidangantelah pula dibacakan keterangan saksi Eva Sofia Binti Ismail, dimana keterangansaksi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam BAP Penyidikan perkara ini;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, sebagaimana tercantumdalam BAP Perkara ini yang dibacakan di persidangan, terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketetntua pasal 162 KUHAP, maka keterangansaksi didepan penyidik yang sudah disumpah dibacakan dipersidangan makaketerangannya disamakan nilainya
32 — 4
dipersidangan, akan tetapi Berita Acara Pemeriksaan(BAP) saksisaksi oleh Jaksa/Penuntut Umum dibacakan pada saat pembuktian denganberpedoman pada Pasal 162 KUHAP;Menimbang, bahwa alasan dibacakannya keterangan saksi dipersidangan adalahdisebabkan pihak Jaksa/Penuntut Umum berpendapat telah melakukan panggilan secarapatut dan sah terhadap para saksi, akan tetapi tidak sekalipun para saksi hadirdipersidangan;1011Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 162 ayat (2) bahwa keterangan tersebutdibawah sumpah maka nilainya
44 — 2
Termohon,Termohon keberatan, karena menurut Termohon masalahnya sangatsepele dan masih bias diperbaiki lagi, tetapi bila Pemohon tetap mau ceraiTermohon akan mengajukan tuntutan Yaitu; Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepadaPenggugat selama 2 tahun, Termohon menuntutnya yang nominalnyaTermohon serahkan kepada Pemohon; Bahwa setelah Penggugat diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akanmenjalani masa iddah selama 3 bulan karena itu Penggugat menuntutnafkah selama masa iddah tetapi nilainya
30 — 14
Propinsi Riau dalam keadaan damai dan tidakdipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM.Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuaiketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir, makaketerangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikyang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya
36 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga sisa hutang seluruhnya adalah sebesarRp.69.768.500, Rp.39.755.000, = Rp.30.013.500, + Rp.420.000, (nilaibarang dagangan yang dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi )+Rp.19.982.500, = Rp.50.416.000, ;Bahwa atas semua sisa hutang tersebut ditambah bunganya Rp.4.537.440,oleh Penggugat Rekonpensi kemudian dilunasi dengan menggunakan Giroyang nilainya sebesar Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) sehinggaatas pelunasan hutang tersebut Penggugat Rekonpensi mempunyai sisapembayaran sebesar
Terbanding/Tergugat : Direktur Utama PT Angkasa Pura I Persero
Terbanding/Turut Tergugat : TIM PANITIA PENGADAAN TANAH
145 — 58
Bahwa apa yang didalilkan Pembanding (Semula Penggugat) didalam memoribanding bukanlah merupakan tanggapan terhadap pertimbangan putusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut, melainkan materi yangsecara umum sudah disampaikan Penggugat didalam gugatannya terhadapkeberatankeberatan nilai ganti kKerugian yang nilainya tidak sesuai keinginan ;3.
9 — 1
Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkar ini ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebutPemohon memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan tidaksanggup membayar dan lagi pula kewajiban sebagai seorang suamitelah Pemohon laksanakan meskipun nilainya tidak sesuai dengankeinginan Termohon ;Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab, replikduplik yang selengkapnya sebaimana dalam berita acara persidanganperkara ini yang dianggap termuat dan merupakan bagian takterpisahkan dari putusan
125 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
biayabiaya yang telah dipergunakanoleh Penggugat untuk membeli saranasarana pembuatan jalan (bahanbangunan berupa besibesi untuk tulang beton, semen, pasir, batu kerikil,goronggorong tempat saluran air, aspal dan IainIain) dan untuk upah pekerjaserta jaminan kesejahteraan para pekerja yang melaksanakan pembangunanjalan di "jalan ban" atau "jalan pengganti" yang terletak di dekat MesjidAssalam RT. 003 004, RW. 002, yang telah selesai dibangun oleh Penggugat,akan tetapi kemudian "disiasiakan dan tidak ada nilainya
52 — 18
Farid Bin Musdir mengalamikerugian sebesar Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya nilainya lebih dari Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)Ke4 KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmenghadirkan saksisaksi yang memberikan keterangan dipersidangan
194 — 59
$442,629.91 kepada PT Bank Internasional Indonesia ( US $ 218.914.58) dan PT BankNiaga (US$.223,708.33), sedangkan dari nilai US$3,034,057.78 tersebut terdapatpembayaran bunga sebesar US$438,182.49 kepada Bank Internasional Indonesia ( US $216,718.42) dan PT Bank Niaga ( US$.221,464.07);bahwa untuk pembayaran bunga kepada PT Bank Internasional Indonesia, berdasarkanRekening Koran Pemohon Banding tanggal 10 Juli 2007 dan 11 Oktober 2007 diketahuiterdapat transfer masingmasing senilai US $.431,004.13 yang nilainya
54 — 6
Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai denganperkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupabarang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lainlain;Menimbang, bahwa nilai ekonomis tidak harus diukur nilainya terhadap semuaorang secara umum, tetapi cukup apabila dianggap bernilai terhadap orang tertentusaja misal, pemiliknya;Menimbang, berdasarkan fakta hukum barang yang dimaksud dalam perkaraini berupa 1(satu) Unit Sepeda motor Honda Revo tanpa
33 — 9
berturutturutselama 85 (delapan puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangansecara sah sesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir,maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sofyan Abdurrachman) dari pihakTergugat I, sehingga merugikan keuangan Para Penggugat yang tidaksedikit nilainya, termasuk kerugian moriel (immateriel) yang tidak dapatdiukur dengan nilai uang atau suatu benda yang berupa apapun, dan jualHalaman 2 dari 14 hal. Put.
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 33/VII/2010tanggal 9 Juli 2010, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa secara formal sesuai dengan UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Tahun 2000 Pasal 1 angka 15 penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Nomor 00040/207/07/445/09 cacat hukum karena tidak mencantumkan:e Jumlah pokok pajak terutang (pajak keluaran yang masih harus dipungut/dibayar: tarif x penyerahan yang pajak pertambahan nilainya
38 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
T.Il9, yang telahdibayarkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak satupun yangdinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti dan dalamamar putusannya nilainya sama. Sehingga secara logika matematissangat tidak rasional;.
80 — 3
, (Sembilan puluh lima juta Rupiah)karena yang Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah) untuk menebussertifikat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sekayu.Bahwa benar yang Rp.40.000.000, (empat puluh juta Rupiah) dibayarkanke Bank BRI Cabang Sekayu dalam 2 minggu setelah pembayaran yang Rp.95.000.000, ( sembilan puluh lima juta Rupiah).Bahwa benar yang pegang Sertifikat adalah Penggugat.Bahwa benar Pembayaran uang tersebut dilakukan di Rumah saksi.Bahwa benar hutang sudah lunas, ada 2 Kwitansi yang nilainya
10 — 0
Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan tidak mengajukan tambahan keterangan ; Menimbang, bahwa Termohon membenarkan keterangan para saksidan mengajukan tanggapan yaitu : bahwa benar Pemohon menitipkan uangkepada para saksi : namun nilainya tidak lebih dari Rp. 400.000, ( Empatratus ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mengajukan alatalat bukti tertulis sebagai berikut:Foto copy surat perjanjian Pemohon tanpa tanda tangan bermeteraicukup cocok dengan aslinya
174 — 59
janji, Sebagaimana dalam Pasal 1, 2, 3 dan 4(bukti P.2), Surat Perjanjian Pembiayaan AlMurabahahNo. 005/BMT/IJR/I/2013 yang dibuat pada Hari Selasa Tanggal08 Januari 2018 ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 PeraturanMahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana perubahan keduaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata CaraPenyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pemeriksaanperkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkaraekonomi syariah yang nilainya
Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematangsiantar
Terbanding/Penggugat : Heryanto
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
142 — 89
Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyal hubungandengan pokok gugatan yang diajukan.7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.angka 7Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilaibarang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.angka 9Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secarasungguhsungguh
hendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguhmemperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran MahkamahAgung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta(Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitandengan pelaksanaan putusan serta merta(Uitvoerbaar bij Voorraad)tersebut.Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar BijVoorraad) harus disertal penetapan sebagaimana diatur dalam butir7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:Adanya pemberian jaminan yang nilainya
sama dengan nilaibarang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian padapihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yangmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan sertamerta.11) Merujuk pada ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 dan SEMA 4 Tahun2001, permohonan provisi yang boleh dijatuhkan hanyalah dalam halhal tertentu dan terbatas serta setiap kali akan melaksanakanPutusan Serta Merta harus ada jaminan yang nilainya
mengambil langkah tindakan terhadapPejabat yang bersangkutan sehingga semua Hakim haruslahmelaksanakan ketentuan SEMA 3 Tahun 2000 tersebut.13) Berdasarkan uraian di atas, karena alasanalasan PetitumPenggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 34ayat (1) UUPSP, pasal 180 HIR, SEMA No.1/2000 dan oleh karenapetitum Penggugat tidak termasuk dalam halhal yang boleh dijatuhkanputusan provisi sebagaimana diatur dalam SEMA 3 Tahun 2000 sertakarena Penggugat juga tidak memberikan jaminan yang nilainya