Ditemukan 13261 data
12 — 2
diambil alin sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :J9rF yuapling tggri yo aby pig ain 55 dlypol le TIS: go 5Il dyArtinya Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuanmaka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan duaorang saksi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab
14 — 9
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal70 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan AgamaHal 11 dari 14 hal, Putusan.
23 — 6
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab IImu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah figihdalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambil alihsebagai pertimbangan hukum,aabaol boio pLYl 9 paiartinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilanharus dikaitkan dengan kemashlahatan.Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No. 0127/Pdt.P/2019/PA.Padg.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat
17 — 5
Hal ini telan sejalan dengan pendapat pakar hukumIslam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Figh halaman 910, yangkemudian diambil alin sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:> gl ads pl plole aire JL rags UMS arg j Aid 9 YoLgi Lgl aleArtinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai ister! seorang lakilaki, maka dinyatakan tetap sebagai suamiister!
9 — 1
tslogri cyo aby pig air 15d dl pol We cIKi sg UI dqArtinya Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuanmaka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan duaorang saksi;Halaman 9 dari 13 halamanPenetapan No. 0072/Pdt.P/2020/PA.KlaMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab
23 — 11
alin sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :orrplirs eslagri yo abog pry aire Sd dlrol le clSy s9o5Il oyJgrArtinya Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuanmaka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan duaorang saksi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab
16 — 3
Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fighi halaman 930 :Led Leith gle kha al aly al ala Loans jth ag QE yj ADE Ge YoArtinya : Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorangperempuan itu sebagai istri seorang lakilaki makadisaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnyanikah);Menimbang, bahwa faktafakta tersebut juga telah memenuhiketentuan peraturan sebagai berikut:1.
16 — 3
syaratperkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinanPemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidakdilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yangberwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi HukumIslam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dariPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
11 — 8
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitalb UshulalFighi halaman 930:giles leHal. 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 0116/Padt.P/2017/PA.BicnBarang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itusebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetapadanya hubungan suamiistri selama tidak ada bukti yangmenentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islammenyatakan bahwa:itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatasmengenai halhal yang berkenaan
51 — 15
(Abdul Wahhab Khallaf, limu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);11Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, makaPengadilan Agama Nunukan sebagai bagian dari Pemerintah, demikemashlahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anakPemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 ayat (2) huruf e PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim
182 — 87
(Abdul Wahhab Khallaf, /imu Ushul alFigh, 1977,halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanPemohon
16 — 12
(Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul alFigh, 1977,halaman 208);Hal 11 dari 14 hal, Putusan.
84 — 40
kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30 KompilasiHukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab lanatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alin menjadi pendapat Hakim yangberbunyi sebagai berikut:Artinya: Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harusdapat menyebutkan kesahan dan syaratsyaratnya, seperti adanyawali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitabUshul Figh, Abdul Wahhab
19 — 15
alin sebagai pendapat Hakim sebagaiberikut :ne Qpaaldiy Gly ga5 Gus leg phy dine 83 al yal le CIS ig ge ill ayArtinya: Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuanmaka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan duaorang saksi;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah memberikanpernyataan yang sama dimuka persidangan tentang adanya hubunganpernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il, hal ini sudah sejalan denganketentuan hukum islam seperti termaktub dalam kitab Fathul Wahhab
11 — 7
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFighi halaman 930:Artinya :LgilgiiBarang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuanitu sebagai istri seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumimasih tetap adanya hubungan suamiistri selama tidak ada buktiyang menentukan lain (putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakanbahwa: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatasmengenai halhal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalamrangka
14 — 4
(Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul alFigh,1977, halaman 208), dan sejalan pula dengan satu kaidah figih dalam Kitab AlAsybah Wa alNadzair halaman 128 yang diambilalin sebagai pertimbanganhukum sebagai berikut:Artinya: Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencarikeadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumdiatas, Majelis Hakim menilai bahwa syaratsyarat untuk melakukan pernikahantelah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk
8 — 8
(Abdul Wahhab Khallaf, //mu Ushul alFiqh, 1977, halaman 208).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohontentang dispensasi nikah sudah beralasan dan tidak melawan hukum dan jugatelah sesuai dengan peraturan yang berlaku;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonanpara
17 — 5
syarat perkawinansebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampaidengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohontersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakandibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenangsebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehinggadiperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari PengadilanAgama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangandalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab
36 — 3
(Abdul Wahhab Khollaf, Ilmu Ushul AlFigh, 1977,halaman 208);Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan bahwa Penggugat sudahsangat membenci Tergugat, hal ini terbukti dengan diajukannya perkara ini danjuga dibuktikan dengan tidak mau lagi Penggugat membina rumah tanggadengan Tergugat meskipun Majelis hakim telan berusaha semaksimal mungkinmendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
11 — 8
Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul alFiqhi halaman 930 yang berbunyi :les ale alo al pis al plate aired b rgd u U8 arg) a B5E OsleBarang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagaiist) seorang lakilaki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada bukti yang menentukan lain(putusnya nikah);Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakanbahwa : itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatasHal 10 dari 13