1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021karena sakit di Kota Sabang;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Tgk Abdurrahman Bin H.Abdullah adalah sebagai berikut:

1. Asnidar Binti Budiman selaku Istri;
2. Husna Tun Ainal Yati Binti Tgk

TUN. JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : GEDE WAYAN SUDARMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan, pegawaiPT.

biaya yang timbul dalamsengketa ini, sejumlah Rp. 148.000 (Seratus empat puluh delapanribu rupiah) ;Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2010dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugatmaupun Kuasa Hukumnya ; 2920 22 none nnn nnn nnn nnn nnnBahwa Pihak Penggugat telah diberitahukan amar putusan Nomor :189/G/2009/PTUNJKT. pada tanggal 5 Mei 2010 dengan Suratpemberitahuan Nomor : W2.TUN

TUN. JKT. Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 189/G/2009/PTUNJKT. telah diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2010, dengan dihadiri oleh KuasaHukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah diberitahukan amarputusan Nomor: 189/G/2009/PTUNJKT. pada tanggal 5 Mei 2010 denganSurat pemberitahuan Nomor : W2.TUN.450/HK06/V/2010.

Saksi Arham Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan denganpenangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Tun Abdul Razak Kel.Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa; Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hariMinggu tanggal 01 Maret 2015 sekitar jam 00.30 Wita, di Jalan Tun AbdulRazak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab.

Tun Abd Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba OpuKab.

Tun Abd Razak, Kel. Paccinongan, Kec.

Tun Abd Razak Kel. PaccinonganKec. Somba Opu Kab.

Tun Abd Razak Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab.

TUN. JKTPerincian Biaya Perkara :1. Redaksi .........................088 Rp. 5.000,2. Materai.......................c cece Rp. 6.000,3. Biaya Proses Banding .......... Rp. 239.000, +Jumlah =Rp. 250.000,Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).UNTUK SALINAN naePENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARPANITERA ~WAHIDIN, S:&., MM.1958081119 1005Hal 13 dari 13 hal. Put. No. 289 / B / 2017 / PT. TUN. JKTHal 14 dari 13 hal. Put. No. 289 / B / 2017 / PT. TUN. JKTHal 15 dari 13 hal. Put.

G/ 2019/ PN Mpw dan putusan BandingPengadilan Tinggi Pontianak No. 17/ Pdt/ 2020/ PT Ptk maupun sengketaTata Usaha Negara (TUN) sesuai dengan Putusan Kasasi No. 209 K/TUN/ 2016 Jo. Putusan Banding PT. TUN Jakarta No. 210/ B/ 2015/ PTHalaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 60/PDT/2021/PT PTKTUN Jkt, Jo.

Putusan TUN Pontianak No. 42/ G/ 2014/ PTUN Ptk danputusan PK No. 123/ PK/ 2017 ;Adapun selengkapnya amar putusan Kasasi No.209 K/TUN/2016, Jo.Jo. putusan Banding PT.TUN Jakarta No.210/B/2015/PT.TUN.JKT., Jo.putusan PTUN Pontianak No.42/G/2014/PTUN.

Dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara Tata UsahaNegara putusan No.46 PK/TUN/2018 tanggal 7 Maret 2018, atasnama NORMILA Dk., (Penggugat II) selaku Pemohon PK, yang padapokoknya menyatakan "ditemukannya bukti baru/novum yang apabilasaat proses proses persidangan dijadikan bukti, maka akanmempengaruhi putusan.

K/ TUN/ 2016tanggal 16 Juni 2016 dan Putusan Banding Pengadilan Tinggi PontianakNo. 17/ Pdt/ 2020/ PT Ptk tanggal 21 Maret 2020, maka para penggugattidak memiliki ha katas tanah objek sengketa ;11.

Hasyim MA ;luas tanah > +32. 550 M2terhadap klaim para penggugat diatas tanah milik tergugat tersebut diatasdan berdasarkan putusan PTUN Pontianak nomor 42/ G/ 2014/ PTUNPtk dan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 209 K/ TUN/ 2016membatalkan alas hak bukti kepemilikan para penggugat diatas tanahmilik tergugat ;.

Ecogreen Oleochemicals sesuai kesepakatan jual bell,selanjutnya pada tanggal 05 April 2019 Mohammad Jasa Abdullahmenugaskan Saksi Saw Tun Als Alamsah Als Alam menunjuk SaksiDedy Supriadi Als Dedy dan Saksi Dwi Buddy Santoso Als Dwi AlsBuddy untuk melakukan pekerjaan pemotongan terhadap crane noelltersebut, Saksi Saw Tun juga ditugaskan oleh Mohammad JasaAbdullah untuk mengawasi proses pemotongan. Sedangkan SaksiKasidi Als.

Ecogreen Oleocimicas Saksi Saw Tun dan Saksi DedySupriadi bertanya kepada Saksi Purwanto sebagai orang yangdipekerjakan oleh Saksi Dedy Supriadi untuk melakukan pemotongancrane noell apakah ada yang mau beli scrap ? dijawab oleh SaksiPurwanto ada, saya telpon dulu, selanjutnya pada tanggal 20 April2019 Saksi Purwanto bertemu dengan Saksi Haryono mengatakan adayang mau jual besi scrap di gudang PT.

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor 472/PID.B/2021/PT PBRRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg

Ecogreen Oleochemicalss Terdakwa dan Saksi Haryonomenemui Saksi Purwanto selanjutnya oleh Saksi Purwantodipertemukan dengan Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun untukmembicarakan penjualan besi scrap crane noell, Kemudian Terdakwa,Saksi Dedy Supriadi dan Saksi Saw Tun sepakat penjualan besi scrapcrane noell sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 440.000.000, (EmpatRatus Empat Puluh Juta Rupiah) atau Rp. 4.400, (Empat Ribu EmpatRatus Rupiah) per kg dan pembayarannya melalui transfer ke rekeningBNI nomor

yang selanjutnya didaftarkan dalam perkaraa quo pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritertanggal 26 Februari 2016, sehingga masih dalam tenggat waktu 90(Sembilan puluh) hari dan karenanya masih memenuhi ketentuanpasal 55 UU No.5 Tahun 1986 000nnanenenann nnBahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalahpenetapan tertulis yang Dersifat 2 messsnnernnnceeninmnnnncmmmimnnennKONKRET, berarti jelas tidak Abstrak tetapi berwujud, tertentuatau dapat ditentutkan yaitu Keputusan TUN

HUSNI) ; INDIVIDUAL, yaitu dalam OBJEK SENGKETA yang diterbitkanoleh TERGUGAT tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelasditujukan kepada PENGGUGAT ; 22 no ne eneHal. 3 dari 46 halaman Putusan Perkara No.08/G/2016/PTUN.Kdi2.0.FINAL, karena OBJEK SENGKETA tidak memerlukanpersetujuan/kelanjutan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negaralainnya, sehingga berlaku definitif ; MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM, artinya Keputusan TUN telahmenimbulkan akibat hukum ~ yakni = hilangnya =hakhakPENGGUGAT sebagai Kepala

SMK Negeri 1 Mawasangka sejakKepuldsan TUN GIKGIUAIKAM 5 ~~~~~~n nnn nnn nnn mnn nnn nnnDari uraian diatas, maka OBJEK SENGKETA telah memenuhi kriteriasebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka (9) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 sebagaimana di rubah dengan UndangUndangNomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya PTUN Kendari berwenangmengadili perkara Ini ; Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat diterbitkannya ObjekSengketa oleh TERGUGAT yakni : a.

TUN MUKMINAH, S.H., M.H. sebagai PaniteraPengganti tanpa hadiri oleh Penggugat dan Tergugat;Ketua MajelisTtdAZIZ MAHMUD IDRIS, S.HIHalaman 3 dari 4 halaman perkara No. 0011/Pdt.G/2017/PA.GsgHakim Anggota Hakim AnggotaTtd TtdAHMAD SAPRUDIN, S.Ag SOBARI, SHI.Panitera PenggantiTtdHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya : Biaya Pendaftaran ..........eeeeeee : Rp. 30.000.Biaye PrOS@S conensmnscnemunmneneeum : Rp. 50.000.Biaya Pemanggilan............. : Rp. 875.000,Biaya RedakSi ..........

No. 86/B/2013/PT TUN Mks.Kelimanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan KotaMakassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 847/SK.600137371/X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 ; Yang selanjutnya disebut sebagai.. TERGUGAT/PEMBANDING;2. M. IDRIS BUYUNG, SH., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDosen, bertempat tinggal di Jalan Sunu Raya No.

No. 86/B/2013/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yangterbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta tanpadihadiri oleh Kuasa Tergugat ;Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 telahdiberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tentangdictum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 16April 2013 Nomor 67/G.TUN/2012/PTUN Mks.

No. 86/B/2013/PT TUN Mks.pokoknya telah melanggar Peraturan Perundangundangan dan melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004jo.

No. 86/B/2013/PT TUN Mks.perkara dalam putusannya tersebut telah tepat dan dapat diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dalam memeriksa dan mempertimbangkan sengketa iniberpendapat bahwa Memori Banding dari Tergugat dan Tergugat IIIntervensi tidak melemahkan pertimbangan tersebut, maka Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sepatutnya memutuskanbahwa putusan Pengadilan Tata Usaha

No. 86/B/2013/PT TUN Mks.Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 86/B/2013/PT.TUN.MKSIL: MISTS se carnsimt area se smsce seat na tet arma satu oe na ie a emaoes me nmmnes ERs6.000,2. Redaksi...... 0... e cece cece eee eee cent eee e estes eee aetsseseaseeeeee RD.5.000,3. LOQOS 0... eee ce ene cence eee ne eee ete e enna ee eneee eens sttstseteieeee De5.000, 4. Biaya proses penyelesaian perkara.....................Rp. 234.000,Jumlah Rp. 250.000,( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992tanggal 21 Januari 1993 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah AgungK/TUN/1994...RI Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, juga menyebutkan tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN dihitung sejak pihak yangdirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa dan sudah mengetahui secaranyata Keputusan Objek Sengketa tersebut ;4.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 134 K/TUN/2007ditegaskan tentang pihak ketiga yang dituju oleh Keputusan Tata UsahaNegara, maka pihak ketiga tersebut cukup hanya mengetahui adanyaKeputusan Tata Usaha Negara;5.

Tentang pertimbangan hukum yang mengabaikan bukti Tergugat/Pembanding dan mengbulkan dalil Penggugat/Terbanding yang tidak dapatdibuktikan, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti yangdiajukan Tergugat/Pembanding dimana menurut bukti tersebut ternyataPenggugat/Terbanding telah mengetahui keputusan TUN sejak diterimanyasurat dari Pimpinan Maha Vihara Vidya Maitreya No.08/MVVM/12 bulanoktober 2012, karena surat tersebut ditujukan kepada kuasa hukumPenggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

83 K/TUN/2013

Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.141516Pemagarsari dahulu Desa Parung, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yangberasal dari tanah milik adat C. No.1115 Persil 76a DII seb.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.18AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan danKetelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.3232pewaris telah meninggalkan sebagian harta peninggalan (obyek sengketa) yangbelum pernah dialihkan/diperjual belikan kepada pihak lain, termasuk juga tidakpernah memberikan kuasa untuk menjual kepada Toegiono Bc.K.N.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.46atas nama Ny. Eilen Widjojo, Sertifikat Hak Milik Nomor 92 atas nama LucasKustarjo, Sertifikat Hak Milik Nomor 95 atas nama Bujung Achmadsyah,Sertifikat Hak Milik Nomor 101 atas nama Irma Tatyana, Sertifikat Hak MilikNomor 102 atas nama Ny.

Putusan Nomor 83 K/TUN/2013.5656101112131415berasal dari tanah milik adat C. No.1114 Persil 76a D.I seb.

Putusan Mahkamah Agung RI diTIngkat Kasasi No.330 K/TUN/2005 tanggal 7 Pebruari 2006. Bahwa yang menjadi ahii waris dari Almarhumah NY. ENTJIH adalah : Ny.ENANG BINTI MARHAPI, Ny. AAH KARYATI, dan Ny. MAMAHSALAMAH sedangkan Ny. Ening Sumarni bukan ahli waris dari alm. Ny.

PutusanMahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi No.330 K/TUN/2005 tanggal 7Pebruari 2006, bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah NY. ENTJIHadalah : Ny. ENANG BINTI MARHAPI, Ny. AAH KARYATI, dan Ny.MAMAH SALAMAH.Namun faktanya Penggugat dalam hal ini Ny.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/TUN/2005 tanggal 7 Februari 2006",Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar dan bersifatmengarahkan dengan maksud untuk membentuk opini dan hal itu merupakan bentuknyata "Kebohongan publik'' yang seolaholah Sertifikat Hak Milik No. 726/Kel.Sukawarna, GS No. 2020/1982 tanggal 11 Juni 1982 luas : 548 M2, tercatat milikdan atas nama Ny.

PutusanMahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi No.330 K/TUN/2005 tanggai 7 Pebruari 2006,banyak pihakpihak yang tidak bertanggung jawab datang kelokasi dan mengakungaku sebagai ahli waris dan berupaya mengambil alih dengan berbagai cara terhadapobjek a quo , yang kemudian diketahui hal tersebut dilakukan oleh Tergugat dR/Penggugat dK;.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor330 K/TUN/2005 tanggal 7 Februari 2006",Dimana dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan mengadaada sehinggamerugikan dan melanggar hak subjektif Penggugat dR/Tergugat dK, bertentangandengan kewajiban hukum serta menimbulkan kerugian bagi Penggugat dR/TergugatdK baik secara materiil maupun secara moriil;.

(Obscure Libel);Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan eksepsi tentang gugatanPara Penggugat telah lewat waktu (Verjaring) sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar pada pokoknya mempertimbangkan bahwa *Majelis Hakimmemperoleh kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi serta dijadikan sebagaisalah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa a quo, antara lain:Yurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, yang padapokoknya berbunyi: Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yangtidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistissejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan itu.

16 Mei 2016, diperoleh fakta hukumbahwa saudara Bunaim Subair, Sm., Hk., dengan nomor Surat 01/AMPERATE/B/V/2016, tanggal 06 Mei 2016 perihal pengaduan dan juga surat dariAliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Menara Telekomunikasi(AMPPERATE) yang diterima tanggal 07 Mei 2016 oleh Saudara Iqbal yangbertugas di Polres Palopo(vide bukti P13); Bahwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta kaidah hukum dalamYurisprudensi Nomor 5 K/TUN

/1992, tanggal 21 Januari 1993, JunctoYurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, JunctoYurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 dihubungkandengan bukti P1, P13, T1=T.llIntv14, dan T19=T.lLIntv15, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan pihakyang tidak dituju secara langsung oleh keputusan objek sengketa a quo,halaman 11 dari 17 halaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tempo 90 hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 5/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 menyatakan jangkanalaman 13 dari 17 halaman.

Tun Mukminah, S.H., M.H. Panitera Sidang dan dihadiri olehPemohon dan Termohon)9 220222 oon nnn n nee ennKetua Majelis,dtoYOPIE AZBANDI AZIZ, S.AgHakim Anggota l, Hakim Anggota Il,Hal 3 dari 4 hal Put. No. 0282/Pdt.G/2014/PA.GsgdtoAZIZ MAHMUD IDRIS. S.H.I.dtoABDURRAHMAN RAHINM., S.H.I., M.H. Panitera Pengganti,dtoHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : 1. BiayaPendaftaran ...........ee ee ee ee AP. 30.0002. BiayaPOSES tit ooo es Te A ~=O0003.

TENTANG DALIL GUGATAN YANG MENYANGKUT TENGGANGWAKTUBahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal 14Desember 2018, sementara itu obyek TUN yang digugat adalahKeputusan Kepala Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah,Kabupaten Demak, Nomor : 141/08 Tahun 2018, Tentang PengangkatanSdr.

MASRONI sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan KaurKeuangan Desa Sampang, Kecamatan Karangtengah, KabupatenDemak, tertanggal 10 Maret 2018,beserta lampirannya,yang telahHalaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor : 176/G/2018/PTUN.Smg.melewatibatas waktu untuk diajukan gugatan TUN yaitu 90(sembilan puluh) hariseperti yang diatur pada pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

TENTANG OBYEK GUGATAN TUN YANG TIDAK MEMILIKIUNSUR BESLISSINGBahwa obyek Gugatan menurut Penggugat adalah Penetapantertulis (beschiking) berupa : Keputusan Kepala Desa Sampang,Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Nomor : 141/08 Tahun2018, Tentang Pengangkatan Sdr.

Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsurBeslissing ;Bahwa penerbitan Objek sengketa dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda No. 1 Tahun 2018, bukan kemauandari Tergugat atau adanya unsur Beslissing (putuSan) maupunpernyataan kehendak dari Tergugat;3.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yangmemiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) haripengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata UsahaNegara yang sedang digugat;Menimbang, bahwa objek sengketa a quo, bukan ditujukan kepadaPara Penggugat.

Asas Kepastian Hukum.Dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 danPutusan MA RI No. 99/PK/2010. Bahwa Hakim Agung memberikanmakna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badanatau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan Keputusan Tata UsahaNegara (KTUN) wajib mengutamakan landasan hukum yangdidasari oleh Kepatutan dan Keadilan.

Asas Kecermatan.Yurisprudensi Makamah Agung yang memberikan arahan yangjelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam PutusanMA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007dan Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014.

Bahwa indikator asaskecermatan adalah Badan Administrasi Negara senantiasabertindak secara berhatihati, Untuk mempertimbangkan secaracermat pada waktu membuat keputusan TUN, dengan terlebihdahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukumrelevan, serta peraturan perundangundangan yang mendasarinyadan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidakmenimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;Namun pada kenyataannya apa yang telah dilakukan Tergugat telahmenimbulkan kerugian yang besar

Asas tidak menyalahgunakan Kewenangan.Menurut Yurisprudensi Putusan MA RI no 34 K/TUN/1992 danPutusan MA RI no. 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam Putusantersebut memberikan arahan bahwa Badan atau PejabatPemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak bolehuntuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenangtersebut.Dengan dilakukannya pemblokiran Sertifikat No. 1217/KelurahanDukuh Pakis milik Penggugat maka Tergugat telah menodai AUPBAsas Tidak Menyalahgunakan Wewenang itu sendiri.d.

Asas Keterbukaan.Berdasarkan asas keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat TUN wajibMemberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakanHalaman 15 dari 32 Putusan Nomor : 155/G/2020/PTUN.Sby.11.12.haknya menyampaikan tanggapan atau penilaian yang dapatditemui pada Putusan No. 14/G.TUN/2007/PTUN.Dps dimanaPejabat TUN ketika membuat KTUN tidak mengkaji danmenggunakan tahapantahapan pendahuluan dalam melakukanevaluasi, sehingga dinyatakan melanggar asas keterbukaan;Dengan dilakukannya pemblokiran atas

202 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 202 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1 JAMUNG BIN PANJUL, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya,Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang ;2.

Putusan Nomor 202 K/TUN/2013111213NY. EMBOT BINTI RIBIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, KabupatenKarawang ;NY. NIMAH BINTI RIBIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Desa Kalidungjaya, Kecamatan Cibuaya, KabupatenKarawang ;NY.

Putusan Nomor 202 K/TUN/20137 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 298/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998,Surat Ukur No. 40/Cikesudik/1998, tanggal 11 Juli 1998, Luas 770 M2, atas namaPT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA ;Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998,Surat Ukur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT.

Putusan Nomor 202 K/TUN/2013Luas 770 M2, atas nama PT. BUMI MAHLIGAI SEJAHTERA, dan SertifikatHak Guna Bangunan No. 299/Cikeas Udik, terbit tanggal 27 Juli 1998, SuratUkur No. 41/Cikeas Udik/1998, Luas 2.200 M2, atas nama PT.

Putusan Nomor 202 K/TUN/2013ba1Bahwa PT.

Tun Mukminah, S.H, M.Hsebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnyaTergugat; Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No. 1061/Pdt.G/2018/PA.GsgHakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.I Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H, M.HPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 680 .000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5. Materai :Rp. 6.000,Jumlah Rp. 771.000.

Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;Ketua Majelis,dtoYOPIE AZBANDI AZIZ, S.AgHakim Anggota l, Hakim Anggota ll,dto dtoABDURRAHMAN RAHINM, S.H.1., M.H AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.1I. Hal 3 dari 4 halaman Put. No. 0146/Pdt.G/2014/PA.GsgPanitera Pengganti,dtoHj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara : 1.

137 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 137 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :PT SAWIT MURNI SEJAHTERA, beralamat di KompleksPerkantoran Duta Merlin Blok A Nomor 32, Jalan Gajah MadaNomor 35, Jakarta Pusat, Jakarta, dalam hal ini diwakili olehHanan Lukitanto, Direktur Utama, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di Jalan Graha Raya Bintaro RB. 3/6, RT. 002/008,Kelurahan Pondok Jagung

No.137 K/TUN/20123)5.

No.137 K/TUN/20125. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat KeputsBahwa oleh karena belum juga mendapat jawaban dari Tergugat,Penggugat mengirimkan lagi Surat Permohonan jawaban atas PerpanjanganIzin Lokasi Nomor 008/SMS/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010.

No.137 K/TUN/20125. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keput10penyelenggaraan negara.

No.137 K/TUN/2012