Nomor 3375 K/Pdt/2017Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 junctoPutusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDNjuncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei 2013 dengan perincian sebagai berikut :a. Tanah Kebun Kepunyaan Sarmidi bin Masayo seluas 2 (dua) hektarberdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor 03/111/SKHUAT/02/2004 tanggal 21 Pebruari 2004/Pademaran;b.

PLG, tertanggal 21 Desember 2012juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2018/K/PDT/2013,tertanggal 20 November 2013 yang amarnya pada pokok perkaranyaberbunyi sebagai berikut : Menyatakan tanah seluas 24 (dua puluh empathektar) yang berada dalam satu hamparan yang terletak di Desa MulyaGuna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunyaKecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);Putusan Kasasi TUN Mahkamah Agung Membatalkan dan Mencabut SertifikatHak Atas Tanah Milik

Nomor 3375 K/Pdt/2017Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUN.PLG, tanggal 2 Mei2013 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor98/B/2013/PT.TUNMDN juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 490/K/TUN/2013 yang amar putusan selengkapnya berbunyisebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:1. Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya;2.

Bahwa Sarmidi bin Masayo, dkk., bukanlah pemilik tanah objekeksekusi dan tidak ada satu kalimatpun baik dalam pertimbanganmaupun dalam amar didalam Putusan Pengadilan Putusan MahkamahAgung dalam tingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto PutusanPengadilan Tinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN junctoPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG yang menyatakan Sarmidi bin Masayo, Dkk adalah Pemiliktanah objek eksekusi oleh karena itu Sarmidi bin Masayo, dkk., tidakmempunyai

Bahwa pada dalil angka (1), dalam surat perlawanan eksekusi tanggal 6Maret 2015 yang diajukan Para Pelawan, yang mendalilkan ParaPelawan adalah Pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak diDusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering lliryang dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalamtingkat kasasi Nomor 490/K/TUN/2013 juncto Putusan PengadilanTinggi TUN Medan Nomor 98/B/2013/PT.TUN.MDN juncto PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 38/G/2012/PTUNPLG, adalah

149 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 149 K/TUN/2013.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :EDISAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mantanAnggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Arbes RT. 004 RW. 006,Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci,Kabupaten Pelalawan;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat ;MELAWAN :KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.IBahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :Surat Keputusan No.Pol. : Skep/164/V1I/2009 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Dari Dinas Polri tertanggal 12 Juni 2009 atas nama Edi Saputro NRP.85100799;II.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10112009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum TataUsaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa Penggugat

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.hukuman disiplin yang lebih berat sampai dapat diberhentikan dari dinas Polribaik secara dengan hormat atau tidak dengan hormat, tetapi apakah Tergugattelah melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan,sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 poin a hingga f PP No. 2 Tahun 2003Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia danPP. No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia ?19.

Putusan Nomor 149 K/TUN/2013.10Eksepsi Relatif (Pasal 77 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);1.

dikeluarkannya produk hukum berupa IzinMendirikan Bangunan oleh Walikota Bekasi, dan yang kedua berkaitan dengan tidakdilaksanakan sebagaimana mestinya ketentuan perundangundangan yangmenyangkut perijinan untuk mendirikan sebuah bangunan (pelanggaran mengenaiperizinan) oleh para Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama adalahmenyangkut sah tidaknya IMB yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi, seperti telahkita ketahui bahwa Bupati/Walikota adalah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN

).Keputusan TUN (beschiking) in cassu IMB yang merupakan salah satu instrumentyang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN adalah merupakan Penetapan Tertulisyang berisi Tindakan Hukum TUN dilapangan hukum TUN berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan Final (KIP).Pembatalan dan atau menyatakan tidak syah dan tidak berlakunya Keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat/Badan TUN yang merupakan organ penyelenggaraurusan pemerintahan bukanlah wewenang Pengadilan

terhitung 30 hari sejaktanggal dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Pemerintah Daerah Bupati/Walikota dapat melakukan pembongkaran atas bangunan tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian kedua permasalahan hukum tersebut diatas,sudah jelas bahwa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi untuk menilai sahtidaknya suatu proses tata kerja administrasi Negara yang eksistensinya merupakanKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), pembatalan dan atau menyatakan tidaksyah dan tidak berlakunya Keputusan TUN

Tentang Risalah Lelang atau Kutipan Risalah Lelang Bukan MerupakanObyek Tata Usaha Negara (TUN); a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah KutipanRisalah Lelang Nomor: 190/14/2018 Tentang Lelang Eksekusi HakTanggungan Atas Sebidang Tanah Seluas 4.750 M* BerikutBangunan dan Segala Sesuatu Di Atasnya Sesuai Sertifikat HakMilik No. 1092 Tanggal 14 September 2007, Surat Ukur No.466/Sungai Lilin/2007 Tanggal 05 September 2007 Atas Nama EkoAmrullah Bin Abastomi, Terletak di JI.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 47K/TUN/1997 tanggal26 Januari 1998 disebutkan bahwa : RISALAH LELANG bukanmerupakan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, tetapimerupakan Berita Acara hasil penjualan barang, sebab tidak adaunsur bes/lissing maupun pernyataan kehendak dari KantorLelang; 29222 on nnn nnn nen nn nnn nnn nen nn nnn cnn nen een ee cence neeh. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Risalah Lelangatau Kutipan Risalah Lelang bukan merupakan objek Tata Usaha3.

Tentang Pejabat Lelang Bukan Merupakan Pejabat NegaraPengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa produkhukum yang dikeluarkan Pejabat lelang, karena Pejabat lelang bukanPejabat TUN, hal ini di dasarkan pada: a.

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 disebutkan bahwa:Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yangbersifat kKeperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TataUsaha Negara... (vide Putusan Mahkamah Agung RI No.245KTUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 150K/TUN/1994tanggal 7 September 1991); d.

Bahwa sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepadaKetua Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenanmemutuskan bahwa gugatan a quo ditolak atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima karena bukan merupakanobyek TUN sesuai dengan UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNo. 51 Tahun 2009; 5. Eksepsi Kurang Pihak; a. Bahwa dengan adanya gugatan ini tidak menarik PT.

tahun 10 bulan; ;4 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergguat telah berhubunganlayaknya suami istri / ba'dadukhul dan sudah dikaruniai anak orang, bernama : 1.XXXX, umur 5 tahun sekarang ikut Penggugat;5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akantetapi sejak bulan Oktober 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaigoyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugattelah berselingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) bernama TUN

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan;bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

pernikahan sudah dikaruniai orang anak bernama :XXXX, umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat ;e bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suamiisteri dirumah Penggugat selama 6 tahun 10 bulan; bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyahidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak kurang lebih padabulan Oktober 2011 mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

dihubungkan denganbuktibukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan dipersidangan telah menemukan fakta sebagai berikut: bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah diTanjunganom, Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Maret 2008 dan sudahdikaruniai 1 orang anak; bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sekurangkurangnya sejak bulan Oktober 2011 disebabkan Tergugattelah terpengaruh dengan wanita lain bernama Tun

PA.Ngj.Menimbang, bahwa unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatudengan mengaitkan faktafakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat danTergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangansaksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh dengan wanitalain bernama Tun

Cbn tanggal 02 Maret 2010;10) Fotocopy Putusan Nomor 132/G/2013/PTUNBDG tanggal 1 April 2014;11) Fotocopy Putusan Nomor 204/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Oktober2014;12) Fotocopy Putusan Nomor 126 K/TUN/2015tanggal 21 Mei 2015;Tetap terlampir dalam berkas perkara.1) Fotocopy Legalisir Surat Nomor 146.2/33/V1I/2013 tanggal 4 Juni 2013,yang dikeluarkan oleh Kades Sukamaju Kecamatan Jonggol KabupatenBogor, yang isinya Desa Sukamanah pemekaran dari Desa Sukamaju danLeter C 391 an.

Nomor 94 PK/TUN/2016gugatan pembatalan SHM Nomor 360, 364 dan 367/DesaSukamanah oleh Terdakwa, dan dalam upaya melakukan GugatanTUN di Pengadilan Tata Usaha Negera Bandung Terdakwa telahmenggunakan buktibukti diantaranya bukti Surat Surat KeteranganNomor:146.2/33/V1/2013 tanggal 462013 dan fotocopy Girik tanahC.391 persil 55, 56, dan 57 SI, SII dan III atas nama Naidin bin Jeandan kedua bukti surat tersebut adalah bukti surat palsu karena GirikC.

Nomor 391 Persil 55,56 dan 57 S.1, Il dan III atas nama Naidin bin Jean oleh TerdakwaHal. 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 481 K/PID/2017selaku salah satu Ahli waris dari Naidin bin Jean dalam melakukanGugatan TUN di Penggadilan Tata Usaha Negara Bandung melaluikuasa hukumnya, sementara Girik C tersebut tidak tercatat di BukuC.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maybrat Nomor: 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo.

Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05 Agustus 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor: 18/G/2014/PTUN.JPR tanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap; 5.

Pasal 420 ayat (2) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMPR, DPR, DPD dan DPRD;Sehingga AMAR Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015tanggal 18 Februari 2016 secara lengkap, sebagai berikut:MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PELAKSANATUGAS BUPATI MAYBRAT, dan Para Pemohon Kasasi II: ANTONIUSRANYABAR, S.Sos., M.Si., 2.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Februari 2016;d. Surat Ketua PTUN Jayapura Nomor W4TUN4/1036/HK.06/X1/2016tanggal, 01 November 2016, Perihal: Pengawasan PelaksanaanPutusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yangditujukan kepada Plt. Bupati Maybrat in casu Tergugat II a quo dansalah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat Ill a quo;e.

untuk melaksanakan Putusan Mahkamah AgungRl, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal O05 Agustus 2015 Jo. PutusanHalaman 17 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Nomor 18/G/2014/PTUN.JPRtanggal 01 April 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap;6.

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Kepala BPKAD (Badan PengelolaKeuangan Dan Aset Daerah) Kabupaten Maybrat berdasarkan SuratKeputusan Bupati Maybrat Nomor 821.2/02/2012 tanggal 20 Maret 2012dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681 K/TUN/2015 tanggal 18Halaman 19 dari27 Putusan Perdata Nomor 65/PDT/2019/PT JAPFebruari 2016 Jo.

aquo, dan salah satu tembusan ditujukan pula kepada Penggugat aquo,adalah sah menuruthukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 681K/TUN/2015 tanggal 18 Februari 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, Nomor 76/B/2015/PT.TUN.MKS tanggal 05Agustus 2015 Jo.

396 K/TUN/2011

PUTUSANNomor 396 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :1 GAPENSI PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Drs.Lukman, CM (selaku Ketua Badan Pimpinan Daerah),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat diJalan Teungku Imum Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, KotaBanda Aceh ;2 INKINDO PROV. ACEH, Dalam hal ini diwakili oleh Ir.Azhar Arif, Mt.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201110.11.12.13.14.18 Tahun 2001 yang kemudian telah dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal272 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006tentang Pemerintah Aceh menegaskan Setiap pelaku Usaha Aceh dapatmembentuk organisasi Assosiasi profesi dan Assosiasi bisnis yang berbasis lokaldan mandiri.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111020%26.2d;28.Tahun 2009, demikian halnya Tergugat II dalam melakukan Klarifikasi danmemberikan Rekomendasi harus mempedomi normanorma yang dikeluarkan olehLPJK Nasional dalam dua Peraturan Lembaga yang dikeluarkan oleh Tergugat Itersebut.

Putusan Nomor 396 K/TUN/20111212merupakan Lembaga Swasta yang berdiri sendiri secara Otonom dan Mandiri,dengan kata lain LPJKN / LPKJD bukan merupakan Lembaga Pemerintah,sehingga kebijakan dan perbuatan Hukum dilakukan oleh LPJKN / LPJKDbukan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah atau Pejabat Tata UsahaNegara.

Putusan Nomor 396 K/TUN/201122PRO. ACEH, 5. APBI PROV. ACEH, 6. AKSI PROV. ACEH, 7. AKSINDOPROV. ACEH, 8. APAKSINDO PROV. ACEH, 9. ASKUMINDO PROV. ACEH,10. AKAINDO PROV. ACEH, 11. ASKONI PROV. ACEH, 12.

TENGGANG WAKTU GUGATAN 5220220ccnncennnccennnccnnnccnnnnnennnncennncnnnnsMengingat objek sengketa ini baru diketahui Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2015 danPenggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 25 Januari 2016 maka oleh karenanya Gugatana quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 UU no 51 tahun 2009 tentangPeradilan TUN (pasal 55 UU no 51. tahun = 2009 tentang PeradilanA.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 47K/TUN/1997 tanggal 26 Januari 1998 yangmenyatakan demikian; Bahwa pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Tangerangadalah atas permintaan PT. Bank Pembangunan Daerah JawaBarat Banten (BJB) Cabang Tangerang, sehingga pelelanganyang dilakukan KPKNL adalah sebagai tindak lanjut dari suratpermintaan PT.

merupakan obyeksengketa Tata Usaha Negara sehingga pembatalan lelangyang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding bukanmerupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara(vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 245K/TUN/1999tanggal 30 Agustus 2001 dan No. 15O0K/TUN/1994 tanggal 7September 1991);e Bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka dikarenakanRisalah Lelang maupun perbuatan yang berkaitan denganpelaksanaan lelang merupakan bersifat keperdataan, makasecara yuridis formal Pejabat lelang sebagai Pejabat

TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah AgungNomor 150K/TUN/1994 tanggal 7 September 1991 dan Putusan Peninjauan Kembali No.100PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008 sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1angka 3 dan angka 4 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaEksepsi Gugatan Obscuurlibel.Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, dalildalil gugatan Penggugat tidakdisertai hubungan hukum yang jelas dan tidak dilandasi dasar peraturan yang kuat,sehingga

Lebih lanjutmenurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001,Putusan Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan PutusanMahkamah Agung Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidahhukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataanyang bukan merupakan obyek Sengketa Tata UsahaMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa adalah KeputusanTergugat yang pada intinya menetapkan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Idham Khalid bin Akhmad) terhadap Penggugat (Risna Handayani binti Idham Khalid);
3. Menetapkan anak yang bernama
   1. Reva Kamalia binti Idham Khalid umur 11 tahun;
   2. Raisha Tun Azkia binti Idham Khalid umur 10 tahun;

berada di bawah hadhanah Tergugat;

4.

., dan yang terakhir atas nama Swandono Adijanto (Tergugat).Dimana pertimbangan hukum putusan tersebut karena penerbitan SertifikatHak Milik Nomor 1347 mengandung cacat yuridis;Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak sebagaimana posita 6 di atas, kemudian Tergugat mengajukanupaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimanadalam putusan banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 92/B/2007/PT TUN

Kemudianatas putusan banding tersebut, Penggugat mengajukan kasasi kepadaMahkamah Agung RI, dan putusan kasasi tersebut pada tanggal 7 Oktober2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, tanggal 6 Agustus 2007,serta mengadili sendiri: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima, dengan pertimbangan hukumnya terdapat masalah kepemilikanyang harus diselesaikan lebih dulu melalui pengadilan negeri;Bahwa atas dasar dan alasan tersebut

Nomor92/B/2007/PT TUN JKT, Jo. Nomor 184 K/TUN/2009., yang diajukan olehsuami/ayah Para Penggugat selaku Penggugat melawan SwandonoAdijanto (yang kemudian digugat lagi dalam perkara a quo) selakuTergugat serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pontianak selakuTergugat (bukti T3);2. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo setelahsuami/ayahnya meninggal dunia, dimana objek dan materi serta pihakyang digugat adalah sama sehingga merupakan pengulangan;3.

Nomor 2569 K/Pdt./2014Tergugat Konvensi sebagai miliknya padahal bukan, sebagaimana ternyatadalam Perkara Nomor 23/G/2006/PTUN Pik;Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartasebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT,tanggal 6 Agustus 2007 gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para PenggugatKonvensi telah ditolak, kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah AgungNomor 184 PK/TUN/2009., gugatan Para Tergugat Rekonvensi/ParaPenggugat Konvensi juga dinyatakan tidak

Nomor 92/B/2007/PT TUN JKT, Jo.

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 303/Pdt/2021/PT MDNBahwa kemudian ketentuan pasal 62 ayat 2) UU No. 5 tahun 1986 tentangPengadilan TUN menegaskan:a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalamrapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan denganmemanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;b.

UU RI NO. 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TUN;Bahwa dalam pertimbangannya halaman 25 dari 27 alinea 7, 8 dan9 JudexFactie tertulis :Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 62 UndangUndang No. 5 tahun1986 yo Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata UsahaNegara bermakna bahwa Ketua Pengadilan tata Usaha Negara melakukanproses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yangdiajukan penggugat layak diajukan atau tidak.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 1 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidakmempertimbangkan apakah gugatan MANUMPAK TONGGO OLOANSIMORANGKIR diajukan sebelum waktunya atau sudah lewat waktu;Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;3.

Bahwa terbukti TERBANDING melanggar ketentuan pasal 62 ayat 2 UUNo. 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN dengan tidak memanggil keduabelah pihak termasuk PEMBANDING untuk didengarkan sebelummenerbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020tersebut; Fakta ini sama sekali tidak dibantah oleh TERBANDING;4.

Bahwa terbukti TERBANDING tidak memberikan salinan atau fotocopyPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor194/PENDIS/2020/PTUN.MDN bertanggal 9 Nopember 2020 kepadaPEMBANDING meskipun telah dimohonkan secara resmi melalui suratPEMBANDING sebagaimana Bukti P10 berupa Surat berkop KantorHukum Marwan, SH & Rekan No. 198/KHMR/XII/2020 tanggal 10Desember 2020 tentang Mohon Salinan/Fotocopy Penetapan Dismissalditujukan kepada Ketua Pengadilan TUN Medan (ic.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1999 tertaggal 2 Juli 1999, Yang telahMenyatakan batal Surat Keterangan Tanah No.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 2 Juli2002 No. 197 K/TUN/1997 (Bukti Surat dengan tanda P9 dalamHal. 19 dari 27 hal. Put. No. 2284 K/Pdt/2009perkara ini) Yo.

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 Yo.Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 PK/TUN/2002,tertanggal 17 Juni 2004;Bahwa keberadaan atau eksistensi Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Oktober 1998 No. 16/G/1998/PTUN.MDN.tersebut, telah diajukan Penggugat atau Pemohon Kasasi dalam perkaraini sebagai Bukti Surat dengan tanda P8, dan keberadaan ataueksistensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 197K/TUN/1997, tertanggal

Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 197 K/TUN/1997, tertanggal 2 Juli 2002 yangmerupakan Bukti Surat dengan tanda P9 dalam perkara ini Yo.

Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 197 K/TUN/1999, tertanggal 2 Juli 2001, (buktiP9) jo.

TUN baru;Halaman 42 dari 169 halaman.

Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg118/B/1998/PT.TUN.JKT tertanggal 16 September 1998 Jo.Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No.158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo. Putusan PeninjauanKembali Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/PK/TUN/2001,yang di dalam Amar Putusannya menyatakan:1.

Putusan Kasasi PengadilanTata Usaha Negara No. 158 K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari2000 Jo.

Putusan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara No. 158K/TUN/1999 tertanggal 17 Februari 2000 Jo.

(Sesuai dengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 158 K/TUN/1999 Tanggal 17 Februari 2000. (Sesuaidengan salinan resmi);Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PerkaraNomor 13 PK/TUN/2001Tanggal 7 Maret 2002.

Bahwa akan tetapi, dalam tingkat banding dan kasasi putusanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut yang menurut hematPenggugat sudah tepat dan benar dibatalkan dan gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan: "Bahwa sengketa tentangpenolakan untuk pendaftaran merek bukan merupakan kewenangan PERATUN,melainkan harus diajukan ke Komisi Banding Merek" (halaman 11 dan 15Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011);11.

Bahwa atas dasar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 September2011 Nomor 221 K/TUN/2011 yang menyatakan perkara ini merupakankewenangan Komisi Banding Merek (halaman 15), maka Penggugatmengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal15 September 2012;14.

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 September 2011Nomor 221 K/TUN/2011 baru disampaikan secara resmi kepada Penggugatpada tanggal 26 Juli 2012, sehingga permohonan banding kepada KomisiBanding Merek telah diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan terhitungsejak tanggal 26 Juli 2012, analog dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001;15.

Direktorat Merekmaupun oleh Komisi Banding Merek termasuk dalam lingkup hukum TataUsaha Negara (TUN) yang bersifat knusus dan umum, sehingga tundukkepada dan dikuasai oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001tentang Merek sebagai /ex specialis dan Undang Undang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai /exgeneralis sejauh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai /exspecialis tidak mengaturnya:Bahwa gugatan

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28September 2011 Nomor 221 K/TUN/2011 (surat bukti P10) yang tidakdiatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek danPeraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2005.

Individual, karena Keputusan Pejabat TUN/ Terlawan (dahulu Tergugat)dimaksud ditujukan secara khusus terhadap Pelawan, bukan untukumum,;c.

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak mempersoalkan tentang sengketaperpajakan dan karenanya gugatan Nomor : 141/G/2015/PTUNJKT,tertanggal 24 Juni 2015 sama sekali tidak meminta Pengadilan TUN Jakartauntuk menguji tentang substansi Keputusan TUN melainkan prosedur dan/atau tindakan dalam lahirnya Keputusan TUN a quo yang menurutkeyakinan Pelawan bertentangan dengan ketentuan menyangkut prosedurpenerbitannya, (asasasas umum pemerintahan

yang diterbitkan olehPejabat TUN secara tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangandengan ketentuan dan peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Bukti P17Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 200 K/TUN/2011.

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 9ditambah Pasal 9 A bahwa di lingkungan Peradilan TUN ditambahPeradilan Khusus, contohnya Pengadilan Pajak.

Selain itu putusantentang kepemilikan dan perintah pengosongan dengan hanyamendasarkan satu bukti berupa putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN.2003/PTUN.SBY. yang isinya sebatas menyatakanbatal sertifikatnya, bukan batal kepemilikannya, juga merupakankekeliruan yang nyata;Untuk itu cukuplah bagi Yth. Majelis Hakim Peninjauan Kembalimenyatakan batal putusan Judex Juris Kasasi dan Judex FactiPengadilan Negeri Surabaya;2.

Pradahkalikendal, tersebut;Bahwa dicermati kembali vide bukti P1 tersebut ternyata merupakanSertifikat Hak Guna Bangunan yang masa berlakunya telah berakhir sejaktanggal 8 Maret 2001., Tentang berakhirnya hak ini, sebagaimanadikuatkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya vide bukti P6 berupaputusan TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN /2003/PTUN.SBY;.

Darmo Permai dengan mendasarkan bukti berupaputusan TUN Surabaya:a. Bahwa guna menyatakan kepemilikan lahan sengketa selainmendasarkan pada sertifikat hak guna bangunan yang telah habismasa berlakunya, Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya danJudex Juris Kasasi juga mendasarkan pada putusan TUN Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY vide bukti P6;b. Bahwa sengketa TUN Surabaya Nomor 80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, merupakan sengketa antara PT.

Sehingga otomatis PemohonPeninjauan Kembali tidak mengetahui sama sekali tentang adanyaputusan TUN Surabaya tersebut;c. Bahwa putusan TUN tidak bisa digunakan sebagai dasarmenyatakan kepemilikan tanah karena wewenang menyatakankepemilikan berada pada peradilan umum, bukan peradilan TUN.Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman tetap sehinggamenjadi Yurisprudensi, antara lain:(1).

Baidowi yang sebatas Perjanjian Kerjasamavide bukti T5 yang kemudian dibatalkan vide bukti T6.Sedangkan keabsahan kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1741, Surat Ukur Nomor 583/S/1992 tanggal 28Maret 1992 vide bukti P1 dan putusan TUN Surabaya Nomor80/G.TUN/2003/PTUN.SBY, vide bukti P6 sama sekali tidak bisadiuji karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menarik sebagaipihak Sdr.

Tjaturono,MMT, (dalam perkara ini selakuPENGGUGAT 1), Ahmad Afsali (dalam perkara ini selaku PENGGUGAT II),serta Elisabet Natalia, S.E (yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan);Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomer : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomer : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, Keputusan MeniriHukum dan Hak Azzsi Manusia nomer : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran

(yang saat itu mengaku selaku bendaharaYayasan).Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 01K/TUN/2019 dikuatkan Putusan Peninjauan KembaliNomor : 141 PK/TUN/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHUAH.01.0600005869tertanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan PemberitahuanAnggaran Dasar dan Data Yayasan ...........::0:0e , telah dinyatakanbatal.

Denganadanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.: 01 K/TUN/2019 yangkemudian ditinjau dengan Pasal 32 Ayat (1) Undang undang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 16 tahun2001 tentang Yayasan Jo.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (T.II.4);5.

Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat website tersebut,bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori Putusan MahkamahAgung RI. tanpa aslinya (TT.II.1);2. Print out Putusan kasasi Nomor 1 K/TUN/2019, tanggal 19Pebruari 2019 dari hasil scan yang merujuk pada alamat websitetersebut, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut dari Direktori PutusanMahkamah Agung RI. tanpa aslinya (TT.III.1);3.

102 K/TUN/2016

PUTUSANNomor 102 K/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:YAJI HADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaaan Swasta, beralamatdi Jalan Tanjung Raya 2, Rt.003/Rw.007, Kelurahan Tambelan Sampet,Kecamatan Pontianak Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, yang dalamhal ini memberikan kuasa kepada :1. EDWAR L. TAMBUNAN, SH, MH,2.

TAMSIL SJOEKOER & REKAN, beralamat di Jalan NuraliNo. 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 51/SK.TUN/X11/2015 tanggal 11 Desember 2015;Termohon Kasasi I, Il, dahulu sebagai TerbandingPembanding I,ll/TergugatTergugat Il Intervensi 1, 2;Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telahmenggugat

Tanggal 24Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 102 K/TUN/2016April 2014 dan ijin pemindahan Hak Nomor 41026412014, tanggal 4 April2014;3.

TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 TentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :167/B/2020/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 167/B/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 11 September 2020 ;Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 4/G/2020/PTUN. SMG. seluruh isi danJAMPILAN NYaj +o =