Ditemukan 43387 data
LIM TJIU KUI alias HERIYANTO YANTO
Tergugat:
PT BANK PANIN Tbk KCU PONTIANAK
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
81 — 30
Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasanapapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredittersebut kepada Penggugat.Bahwa selama Penggugat menjadi DEBITUR pada Tergugat, Penggugattelah melakukan pembayaran Kredit dan oleh karena kegiatan usahaPenggugat mengalami gangguan dan terkena dampak pandemi covid19sehingga pembayaran Angsuran Kredit dibulan berikutnya belumterbayarkan hingga saat ini.Bahwa sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.11/POJK.03/2020 tentang Kebijakan
8 — 1
memberikan dispensasinikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinyahubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatterkait dispensasi kawin, akan tetapi para Pemohon, menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaaJlorxLall))Artinya : Kebijakan
9 — 2
Pasal 3Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yangdemikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, olehkarena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagikeduanya;Menimbang, bahwa perselisinan tidak selalu harus berwujud salingberbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula sudah tidak salingtegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan sesuatu hal kebijakan rumahtangga, sudah tidak dilakukan secara bersamasama, oleh karena itu
10 — 1
Selalu berselisin pendapat dalam membuat kebijakan untuk menjalankankehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi keributan;d.
13 — 5
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
17 — 2
pasal 7 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 InstruksiPresiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2)huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, dansejalan pula dengan kaidah fighiyah yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapatMajelis yang berbunyi sebagai berikut :a>Loolll boie ac ll le ploYl 9 posArtinya : Kebijakan
HAMID AR ROSYID
14 — 4
Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenaipendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;5.
9 — 3
No 807/Pdt.P/2020/PA.PwdArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*Menimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (8) Undangundang Nomor 1 Tahun
10 — 4
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
8 — 3
hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio at JI de ploVl a j.05Artinya : Kebijakan
106 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
2016;) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.305/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Witeltram Periode 20092014:Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3898 K/Pid.Sus /201910) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.835/2014 tanggal 22 April 2014 Tentang Pengangkatan Dan PerpanjanganDireksi Perusahaan Daerah Witeltram Periode 2012019:11) 1 (satu) bundel Payroll gaji tahun 2015 beserta lampiranya;12) 1 (satu) bundel Kebijakan
13 — 3
sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
8 — 3
No 753/Pdt.P/2020/PA.Pwddengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu). permohonnan
8 — 1
9, aaugadloaclall))Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat";Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi normahukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbarubelum memenuhi ketentuan *% dari tuntutan JaksaPenuntut Umum sehingga hal tersebut tidak sejalandengan kebijakan internal yang telah ditetapkandalam penanganan perkara perkara penting ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatmengenaialasan alasan ke 1 dan 2: Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, olehkarena Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidakmemberikan pertimbangan yang cukup untukmengurangi masa hukuman
20 — 5
negative dari masyarakatdan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukanmasyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum(kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yanglebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat maudlaratsebagai berikut :Wool da ae prio swleoll s 59Artinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah .arboodb bois acid le pLYl 9,05Artinya:" Kebijakan
16 — 9
sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
18 — 1
seharihari Penggugat bekerja sendiri ;> Bahwa, Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untukmendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakanmenerima dan membenarkannya ;Bahwa, selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim kemudian Tergugatmenyetujul dan menyanggupinya akan memberikan nafkah hadlonah kepadaPenggugat, selanjutnya Tergugat menyerahkan jumlah nominalnya sepenuhnyakepada kebijakan
89 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemohon sebagai ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA (APPSI) yang secara langsung memilki dampak baiksecara yuridis formal maupun sosiologis atas kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berupa PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.2.
18 — 5
Bertakwalah kamu kepada Allahdan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakanSerta doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Kebijakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyat (masyarakat) disesuaikandengan kemaslahatanMenimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukansehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yangdilakukan oleh Pemohon (XXX) alamat di Dusun Madyopuro RT 01 RW 01Desa Kalipuro Kecamatan