Ditemukan 43387 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-03-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 51/Pdt.G/2021/PN Ptk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
LIM TJIU KUI alias HERIYANTO YANTO
Tergugat:
PT BANK PANIN Tbk KCU PONTIANAK
Turut Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
8130
  • Tergugat dengan sengaja dan tanpa alasanapapun tidak memberikan satu rangkap pun fotocopy perjanjian kredittersebut kepada Penggugat.Bahwa selama Penggugat menjadi DEBITUR pada Tergugat, Penggugattelah melakukan pembayaran Kredit dan oleh karena kegiatan usahaPenggugat mengalami gangguan dan terkena dampak pandemi covid19sehingga pembayaran Angsuran Kredit dibulan berikutnya belumterbayarkan hingga saat ini.Bahwa sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor.11/POJK.03/2020 tentang Kebijakan
Register : 17-06-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 103/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 28 Juni 2019 — Pemohon melawan Termohon
81
  • memberikan dispensasinikah yang akan menimbulkan kemudaratan yakni kemungkinan terjadinyahubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehatterkait dispensasi kawin, akan tetapi para Pemohon, menyatakan tetap padapermohonannya;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi normahukum dalam kitab Al Asbah wa al Nadzoir : 128augaaJlorxLall))Artinya : Kebijakan
Register : 05-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 22-10-2019
Putusan PA CIMAHI Nomor 4659/Pdt.G/2017/PA.Cmi
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
92
  • Pasal 3Kompilasi Hukum Islam, dan membiarkan suasana rumah tangga yangdemikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, olehkarena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagikeduanya;Menimbang, bahwa perselisinan tidak selalu harus berwujud salingberbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula sudah tidak salingtegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan sesuatu hal kebijakan rumahtangga, sudah tidak dilakukan secara bersamasama, oleh karena itu
Register : 24-02-2014 — Putus : 16-07-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA TANGERANG Nomor 329/Pdt.G/2014/PA.Tng
Tanggal 16 Juli 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
101
  • Selalu berselisin pendapat dalam membuat kebijakan untuk menjalankankehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi keributan;d.
Register : 23-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 879/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
135
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 31-01-2013 — Putus : 13-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PA SANGGAU Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Sgu
Tanggal 13 Februari 2013 — MASDAWATI binti ABANG DJAFAR
172
  • pasal 7 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 InstruksiPresiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (2)huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan, dansejalan pula dengan kaidah fighiyah yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapatMajelis yang berbunyi sebagai berikut :a>Loolll boie ac ll le ploYl 9 posArtinya : Kebijakan
Register : 25-09-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 248/Pdt.P/2020/PN Bpp
Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
HAMID AR ROSYID
144
  • Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenaipendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secaraakurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagiperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, dan;5.
Register : 04-11-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 807/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
93
  • No 807/Pdt.P/2020/PA.PwdArtinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*Menimbang, bahwa oleh karena itu. permohonnan Pemohondipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat(1), (2) dan (8) Undangundang Nomor 1 Tahun
Register : 18-11-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 855/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 25 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
104
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 27-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 783/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
83
  • hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :artooll lagio at JI de ploVl a j.05Artinya : Kebijakan
Putus : 03-12-2019 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3898 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 3 Desember 2019 — TINUS, SE anak dari SAMUEL NGAMPUN Alm
10670 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016;) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.305/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Pengangkatan Direksi PerusahaanDaerah Witeltram Periode 20092014:Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3898 K/Pid.Sus /201910) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 539/ K.835/2014 tanggal 22 April 2014 Tentang Pengangkatan Dan PerpanjanganDireksi Perusahaan Daerah Witeltram Periode 2012019:11) 1 (satu) bundel Payroll gaji tahun 2015 beserta lampiranya;12) 1 (satu) bundel Kebijakan
Register : 03-11-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 794/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
133
  • sangat mendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 20-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 753/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
83
  • No 753/Pdt.P/2020/PA.Pwddengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat ,Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VIIhalaman 32 yang artinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorangyang khawatir teyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinanMenimbang, bahwa oleh karena itu). permohonnan
Register : 02-09-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PA PURWODADI Nomor 173/Pdt.P/2019/PA.Pwd
Tanggal 16 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
81
  • 9, aaugadloaclall))Artinya : Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi padakemaslahatan rakyat";Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi normahukum pada Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan Jo.
Putus : 09-09-2009 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1656 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 9 September 2009 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU ; ARIZUL MURPHY bin SOEKARNA
3120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbarubelum memenuhi ketentuan *% dari tuntutan JaksaPenuntut Umum sehingga hal tersebut tidak sejalandengan kebijakan internal yang telah ditetapkandalam penanganan perkara perkara penting ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebutMahkamah Agung berpendapatmengenaialasan alasan ke 1 dan 2: Bahwa alasan alasan tersebut dapat dibenarkan, olehkarena Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidakmemberikan pertimbangan yang cukup untukmengurangi masa hukuman
Register : 11-10-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 10-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 160 / Pdt.P / 2012 / PA Wsp
Tanggal 22 Oktober 2012 — PEMOHON
205
  • negative dari masyarakatdan memalukan kedua keluarga masingmasing, dan bahkan mempermalukanmasyarakat.Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum(kaidah figih) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yanglebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat maudlaratsebagai berikut :Wool da ae prio swleoll s 59Artinya : Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnyamaslahah .arboodb bois acid le pLYl 9,05Artinya:" Kebijakan
Register : 29-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 667/Pdt.P/2020/PA.Pwd
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
169
  • sangatmendesak ;Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalahuntuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlumenjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untukmemberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencarikeadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalandengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadipendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :Artinya : Kebijakan
Register : 16-04-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 489/Pdt.G/2019/PA.Kra
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
181
  • seharihari Penggugat bekerja sendiri ;> Bahwa, Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat denganTergugat namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untukmendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakanmenerima dan membenarkannya ;Bahwa, selanjutnya atas nasehat Majelis Hakim kemudian Tergugatmenyetujul dan menyanggupinya akan memberikan nafkah hadlonah kepadaPenggugat, selanjutnya Tergugat menyerahkan jumlah nominalnya sepenuhnyakepada kebijakan
Putus : 25-11-2008 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2008
Tanggal 25 Nopember 2008 — H.E. IRWADI SAYUTI, Drs. NGADIRAN, ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
8942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon sebagai ASOSIASI PEDAGANG PASAR SELURUHINDONESIA (APPSI) yang secara langsung memilki dampak baiksecara yuridis formal maupun sosiologis atas kebijakan PemerintahRepublik Indonesia dalam mengeluarkan Peraturan Perundangundangan yang berupa PERATURAN PRESIDEN NOMOR 112TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASARTRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.2.
Register : 07-09-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-08-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 161/Pdt.P/2016/PA.Mr
Tanggal 28 September 2016 — Pemohon melawan Termohon
185
  • Bertakwalah kamu kepada Allahdan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakanSerta doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Kebijakan Imam (Pemerintah) terhadap rakyat (masyarakat) disesuaikandengan kemaslahatanMenimbang, bahwa dengan adanya alasan dan dalil tersebut,permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukansehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yangdilakukan oleh Pemohon (XXX) alamat di Dusun Madyopuro RT 01 RW 01Desa Kalipuro Kecamatan