Ditemukan 18202 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892/B/PK/PJK/2015 Tanggal 23 Desember 2015 —
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 892/B/PK/PJK/2015yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 April2015;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Register : 02-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PA BUNTOK Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.Btk Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
32 — 6
32 — 6
Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan Agama serta ketentuan dalam Surat TUADA Agama Nomor14/TUADAAG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku Il Edisi Revisi Tahun2013, yang di dalamnya memuat ketentuan tentang /Itsbat Nikah;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dan Pemohon IItelah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Pemohon
Putus : 28-04-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 K/PID/2017 Tanggal 28 April 2017 — MUHAMMAD RIFQI IRWANSYAH alias IWAN alias ARI bin H. MUHAMMAD KUASA SAMILU
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukum Acara Pidana ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14
Putus : 14-03-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 K/MIL/2017 Tanggal 14 Maret 2017 — H A S B I L;
105 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUHAP Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitumenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer padaOditurat Militer IIl16 Makassar tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1997, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndang Nomor14
Putus : 20-11-2017 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 817 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 20 Nopember 2017 — HERMAN BANGUNAN LUBIS Alias BANGUN
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung.Bahwa dengan mengingat azas sederhana, cepat biaya ringan maka olehkarena itu putusan Judex Facti harus dibatalkan, Judex Juris akan mengadilisendiri perkara a quo sebagaimana amar putusan dibawah ini.Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biayaperkara dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) huruf b juncto Pasal 143 ayat (3)KUHAP UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor14
Putus : 12-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 461 PK/Pdt/2012 Tanggal 12 Juli 2013 — JOKO PURWADI
Melawan
NY. GIYEM, dan kawan-kawan
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: JOKO PURWADI dan kawankawan tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat harus dihukum untukmembayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan pasalpasal yang bersangkutan dari Undang UndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor14
Register : 03-01-2019 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 14/Pdt.G/2019/PA.Pyb Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 4
6 — 4
Kotanopan KabupatenMandailing Natal, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;Telah memeriksa bukti bukti yang diajukan di persidangan;Telah memperhatikan hal inwal yang terjadi di persidangan;DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telan mengajukan gugatan dengan suratgugatannya tanggal 03 Januari 2019 dan telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Panyabungan Barat register perkara Nomor14
Putus : 30-04-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 April 2014 — PT BUANA LAUTAN NAGA vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal03 Oktober 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 14-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 639/B/PK/PJK/2014 Tanggal 14 Nopember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Putus : 03-12-2015 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1317 K/Pid/2016 Tanggal 3 Desember 2015 — M. DAHLAN bin SULAIMAN
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAHLAN binSULAIMAN tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara padatingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Hal. 14 dari 15 hal. Put.
Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 151 PK/Pdt/2012 Tanggal 26 April 2013 — RAKINAH,dk ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,dk
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak Guna BangunanNomor 00445, Tahun 2001 adalah tanah negara;Bahwa, alasanalasan kasasi lainnya merupakan hasil pembuktian yangbersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan padatingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahandalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30Undang Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang Undang Nomor14
Register : 03-02-2017 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BATANG Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN Btg Tanggal 4 April 2017 — Teguh Mujiono Alias Boker Bin Waris
44 — 5
44 — 5
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017.Terdakwa dipersidangan didampingi advokat/Penasehat hukum dari YayasanLembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Putra Nusantara Kendal berdasarkanPenetapan Penunjukan Majelis Hakim secara prodeo ;Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN BtgPengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor14/Pid.Sus/2017/PN Btg tanggal 3 Februari 2017
Register : 10-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 20-07-2021
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 14/Pdt.P/2021/PA.SWL Tanggal 23 Juni 2021 — Pemohon melawan Termohon
34 — 6
34 — 6
Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telan mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il dipersidangan;Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan Pemohon Il, calonsuami dan orang tua calon suami dari anak Pemohon dan Pemohon IIdi persidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dan Pemohon II dalam surat permohonannyatertanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan Nomor14
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 665 K/PID/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — LORA MOKODASER;
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 8 Januari 2015, untuk kemudian Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini:Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankankepada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor14
Register : 09-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PT PALU Nomor 71/Pid.Sus/2020/PT PAL Tanggal 22 Oktober 2020 — Pembanding/Terdakwa : Gusman P. Palupesy
Terbanding/Penuntut Umum : TAUFIK TADJUDDIN,SH.
125 — 30
Terbanding/Penuntut Umum : TAUFIK TADJUDDIN,SH.
125 — 30
Membebankan biaya perkarakepada terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa maupun JaksaPenuntut Umum masingmasing telah mengajukan permintaaan bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 19 Agustus2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor14/AKTA.PID/2020/PN.Lwk, selanjutnya permintaan banding Terdakwa telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2020dan permintaan Banding Jaksa Penuntut
Putus : 25-11-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513/B/PK/PJK/2012 Tanggal 25 Nopember 2013 — PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
164 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh pihak lawannya telah diajukanjawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 01 Mei 2012.Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25/B/PK/PJK/2014 PT. BUANA LAUTAN NAGA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
29 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
lawannya diajukan Jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3Oktober 2012;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto UndangUndang Nomor14
Putus : 15-06-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 48/PDT/2017/PT KALBAR Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. RUDHY BACHTIAR, M.Si
MELAWAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
21 — 14
21 — 14
Bahwa perkara a quo adalah ne bis in idem, karena telah ada putusanyang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya, yaitu perkara Nomor14/G/20111/PTUNPTK jo Nomor 41/B/2012/PT.TUN.JKT jo Nomor94K/TUN/2013. Saat ini telah diajukan untuk mohon disidangkan lagi olehHalaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/PDT/2017/PT KAL BARPenggugat dengan Tergugat yang sama, pada tempat yang sama (tempusda locusdelictinya sama).
Register : 29-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan MS SABANG Nomor 14/Pdt.P/2017/MS.Sab Tanggal 13 September 2017 — Pemohon
126 — 18
126 — 18
Kota Banda Aceh;Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W1A12/256/Hk.05/5/2017, tanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa buktibukti dipersidangan;Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 18 Agustus 2017 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Sabang dengan register Nomor14
Register : 23-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2016 Tanggal 18 April 2016 — ADI RAHMAWATY VS MENTERI KESEHATAN RI;
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 16November 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh TermohonKasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartapada tanggal 30 November 2015;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14