Ditemukan 10921 data
PT. CITILINK INDONESIA
Tergugat:
IPUNG PURWANTORO
135 — 56
., ACINTYA PARAMITA, S.H.,M.H., HAIKAL HANIFAH,S.H.,M.H. dan ASEP ARIF HIDAYAT, S.H., Para Advokat padaKantor Hukum NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower , Lantai 26,Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD), Jl.
PT. Sinar Mutiara Sempurna
Tergugat:
Indrawati
Turut Tergugat:
Ariesta Turisia
86 — 37
., Trias Widya Paramita, S.H., M.H., Yudha Prasetya, S.H.
206 — 145
Supomo, SH. penerbitPradnya Paramita, cet. Keenam 1986, hal. 4950). c. Ridwan Syahrani, SH. berpendapat :Menurut pasal 136 HIR/162 RBg semua eksepsi, kecuali tentang tidakberwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harusdiperiksa dan diputuskan bersamasama dengan pokok perkara. Dengan katalain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan,maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut.
Pembanding/Tergugat II : FAHMI IDRIS
Terbanding/Penggugat I : PONTJO SUTOWO
Terbanding/Penggugat II : JAN DARMADI
Terbanding/Penggugat III : SYARIFAH NULY NAZLIA
551 — 2031
., Para Advokat dari KantorHukum Aga Khan & Paramita, Corporate Law & Litigation,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019,untuk selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai PARATERBANDING ;Pengadilan Tinggi tersebut.Setelah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 11 Februari2020 Nomor 73/PEN/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkatbanding ;2.
196 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dalam bukunyaHukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke 11, 1995,halaman 15, menyatakan :"Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalahmasalah pembagian beban pembuktian.
113 — 46
Pradnya Paramita Jakarta, Cet. VII,1985, hal.7) ;Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H,Hanya peristiwa yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan,Hakim terikat pada peristiwa yang menjadi sengketa yang diajukan olehpara pihak. Para pihaklah yang diwajibkan untuk membuktikan dan bukanHakim.
Pradnya Paramita Jakarta, Cet. VII,1985, hal.7) ;Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. No.864 K/Sip/1973 tanggal 13Mei 1975 antara lain disebutkan :mengenai tuntutan ganti rugi, karena penggugat tidak dapat membuktikandalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebutharus ditolak ; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi II, 1977, hal.232) ;Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I.
299 — 118
Hal ini sejalan denganDoktrin Hukum M.A Moegni Djojodirdjo, dalam Bukunya yang berjudulPerbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta,Halaman 117 dan 118, sebagai berikut :Ayat pertama dari Pasal 1367 KUHPerdata yang dengan demikianadalah mengenai pertangggungjawaban atas perbuatan orang laintidak lain hanyalah merupakan pendahuluan umum terhadap ayatayat berikutnya.Ketentuan, bahwa orang bertanggung jawab atas kerugian yangditimbulkan oleh lain orang atas siapa orang tersebut bertanggungjawab
Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Halaman115 & Pasal 116:Ajaran yang dianut umum menyatakan bahwa susunan golonganorangorang dalam pasal 1367 KUHPerdata tersebut adalahmerupakan penyusunan yang limitatip (limitatieve opsomming).Pasal 1367 KUHPerdata tersebut membedakan 3 (tiga) golongan orangyang harus bertanggungjawab atas perbuatan orang lain yangmenimbulkan kerugian pada lain orang, yaitu :1.
61 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Subekti, S.H. dalam bukunya "HukumPembuktian", Cetakan ke11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995,halaman 2 (Bukti PK6), ketidakpastian hukum dan kesewenangwenanganakan timbul apabila Hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk mengadilidiperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya,biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof R. Subekti, S.H. menyatakankeyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapnya,pendapat Prof. R.
Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Pembuktian",Cetakan ke11, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, halaman 2 (BuktiPK6), ketidakpastian hukum dan kesewenangwenangan akan timbulapabila Hakim dalam melaksanakan' tugasnya untuk mengadilidiperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya,biarpun itu sangat kuat dan murni. Prof R. Subekti, S.H. menyatakankeyakinan Hakim harus didasarkan pada alat bukti. Selengkapnya,pendapat Prof. R.
304 — 1051
Subekti dalam bukunya HukumPembuktian penerbit Pradnya Paramita Jakarta tahun 1987 halaman 27, yangmenyatakan:Hal. 44 dari 107 hal Putusan No. 658/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Secara prnsip, notaris bersifatpasif melayani para pihak yangmenghadap kepadanya.
Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian penerbitPradnya Paramita Jakarta tahun 1987 halaman 27, yang menyatakan:Secara pnnsip, notarisbersifatpasif melayani para pihak yangmenghadap kepadanya.
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soepomo juga menjelaskan tentang Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak, dalam bukunyayang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, yang padaintinya mengatakan bahwa pihak Tergugat berhak mengajukan bantahan atas perkara yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan perkaraitu telah pernah diputus oleh Hakim (Soepomo, Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri, Pradnya Paramita Jakarta, cetakan ke 14, halaman4852) ;Dari pendapat kedua ahli hukum tersebut di atas dapat disimpulkanbahwa Majelis Hakim harus
41 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
,Nila Pradjna Paramita, SH.,Sigit Darmawan, SH.,Supriyadi, SH.,Kabul Pujianto, SH.,Waldus Situmorang, SH.MH.,Kuncoro Adhi Prakosa, SH., Para Advokat dan AssistenSonera sa & bhAdvokat dari Kantor Hukum Soesilo Ariwibowo & Rekanberalamat di Graha Deka Jin. TB.
JOHAN SOLOMON
Tergugat:
PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
227 — 87
A.Hal 7 dari 44 halaman Putusan No. 936/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan,(Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hal. 544.
Terbanding/Terdakwa : BAHARI alias BAHAR
102 — 44
Andi Hamzah, SH dalambukunya Sistem Pidana dan Pemidanaan,Pradnya Paramita,Jakarta,1993, hlm. 2425, mengatakan:tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjuruske arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (revenge)atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakatsendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.
28 — 2
Pradya Paramita, cetakan kedua, hal51).Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dibedakan atas tigagradasi :1 Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.2 Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya.3 Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan mengenai tujuan atau akibatperbuatan.Menimbang, bahwa Menurut Prof PAF.
89 — 32
Menjatuhkan pidana terhadap Anak TERDAKWA ANAK denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Anak berada dalamtahanan dan Pelatihan kerja selama 10 (Sepuluh) bulan di Panti SosialMarsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram JI. TGH Saleh Hambali No.339Bengkel Labuapi Lobar, NTB ;3. Memerintahkan Anak TERDAKWA ANAK tetap berada dalamtahanan ;4.
81 — 25
Hukum Pembuktian, Cetakan Keenambelas, 2007, diterbitkan olehPradnya Paramita, halaman 27 dan 28, sebagaiHal 18 dari 47 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/201 4/PN.Jkt.Selberikut:"Akte otentk itu merupakan suatu buki yang "mengikat', dalam arti bahwa apayang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya oleh Hakim, yaitu harus dianggapsebagai benar ...
564 — 773 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bagi badan hukum privat/publik dalam praktikmaka yang berhak mewakilkan adalah direktur badan hukum dapatlangsung mengajukan gugatan (Pasal 1 angka 4 juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1995) disertai nama badan hukumnya, tempatkedudukan, dan alamat kantornya (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor440 K/Pdt/1986 tanggal 29 Agustus 1988); 2 Soepomo,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,Pradnya Paramita,Jakarta,1993,hlm24.
PT. CITILINK INDONESIA
Tergugat:
TEDDY FERNANDIANSYAH
118 — 40
., ACINTYA PARAMITA, S.H.,M.H., HAIKAL HANIFAH,S.H.,M.H. dan ASEP ARIF HIDAYAT, S.H., Para Advokat padaKantor Hukum NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS,beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26,Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD), Jl.
86 — 37
(Vide :R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undangundang Hukum Perdata, Pradnya Paramita,Jakarta Cetakan 25, hal 419);Menimbang, bahwa Azas Audi et Alteram Partem atau asas kedudukanprosesuil yang sama dari para pihak di persidangan pengadilan pada dasarnyamerupakan asas pembagian beban pembuktian.
Terbanding/Penggugat : Agusril Bin Kumani
Turut Terbanding/Tergugat II : PT Bintang Selatan Agro
91 — 52
(Vide: R.Subekti,R.Tjitrosudibio, Kitab Undangundang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta Cetakan25, hal 419);Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat pada pokoknya disangkal oleh ParaTergugat, maka menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajibanuntuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya dan selanjutnya Para Tergugat harusmembuktikan dalil sangkalannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat bertanda P1 sampai dengan