yangberisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehinggamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdataDari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapatmenjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;Menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukumperdata.OR WNS15Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yang berpontesimenimbulkan sengketa TUN, sebagaimana dikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal5 Pebruari 2008;ii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.iii.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5 Pebruari2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Pebruari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.c.

Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYdisebutkan bahwa, Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalambidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badanatau Pejabat TUN, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perUUan yang berlaku ;Maka untuk memahami perkara ini, mulamula kita harus memastikanbahwa, Obyek Gugatan yang menjadi dasar lahirnya perkara ini adalahmerupakan KTUN.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, TUN yangdijalankan oleh Pejabat TUN mengeluarkan Keputusan TUN yangberisi tindakan hukum. INDROHARTO menyatakan bahwa, TindakanHukum Pemerintah dibedakan menjadi,a. Tindakan Hukum yang bersegi satu atau sepihak (eenzijdige),dimana tindakan ini masuk dalam ranah hukum administrasi(TUN), danb.

Mempunyai Akibat Hukum BagI Tidak Seseorang/Badan Hukum Perdata Terpenuhi Sehingga secara keseluruhan Obyek Gugatan bukanlah merupakanKeputusan TUN yang dapat digugat di Pengadilan TUN, karena ada unsurunsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat untuk bisa disebut sebagaiKeputusan TUN.

Mohon Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugattersebut ;2) Surat Gugatan Para Penggugat, Salah Sasaran Pihak YangDigugat/Tergugat (Eror In Persona) sekaligus Kurang Pihak YangDigugat/Tergugat (Plurium Litis Consortium)Dari Eksepsi No. 1 diatas, di Poin 2, mengenai Unsur Obyek GugatanDikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat TUN, disimpulkan bahwa hanyaTergugat sajalah yang merupakan Pejabat TUN, namun untuk TergugatIl dan Tergugat III bukanlah Pejabat TUN, tetapi Pejabat diatasnya yangmenunjuk merekalan

Perkara No. : 193/G/2020/PTUN.SBYPengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perpres 16/2018 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;2) Error In Persona;bahwa hanya Tergugat sajalah yang merupakan Pejabat TUN, namununtuk Tergugat II dan Tergugat III bukanlah Pejabat TUN, tetapi Pejabatdiatasnya yang menunjuk merekalah sebenarnya yang merupakanPejabat TUN.

Nama > INDRIONO ALGUNTO,SH)Halaman 1 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Nama HASTO SASMITO,SH; Kewarganegaraan Indonesia ; Pangkat/golongan Penata Tingkat (III/d) ; Jabatan Kasubag Perundangundangan padaBagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;os Nama INDRIONO ALGUNTO, SH;Kewarganegaraan Indonesia ;Pangkat/golonganJabatanPenata Tingkat (III/d) ;Kasi Evaluasi Perkembangan Desapada Dinas Pemberdayaan MasyarakatHalaman 2 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 33/G/2019/PTUN.SMG tanggal 11Juli 2019; 222222 nnn n an nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnHalaman 3 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN. SMG8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;9.

Tergugat adalah Kepala Daerah Kabupaten Tegal sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal yangmemimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadiHalaman 4 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sebelummengajukan Gugatan a guo berupa Surat Keberatan yang disampaikankepada Tergugat pada 18 Desember 2018 sebagaimana diatur dalamPasal 68 Ayat (5) Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 TentangHalaman 7 dari 110 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2019/P TUN.

Selanjutnya dalamPenjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akanmengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebuthanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugianyang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding denganmanfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata UsahaNegara tersebut;2.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

(li) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta secara objektif dapat ditentukan baik luasmaupun intensitasnya dalam hubungan dengan keputusan objeksengketa;Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tegas

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yangmendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4)huruf a UndangUndang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonanpenundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohonPenggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;Il.

Tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerimaKeputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;b.

Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihakyang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapatdigolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 diterangkan untuk pihak yang namanyatersebut dalam Keputusan TUN yang digugat maka tenggang waktu 90(sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan TUNyang digugat;Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapimerasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasakepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut.

itu harus bersifat pribadi;c. kepentingan itu harus bersifat langsung;d. kepentingan secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya;(ii) Kepentingan dalam hubungannya dengan Keputusan TUN yangbersangkutan;Berdasarkan ketentuan dan doktrin tersebut, yang menjadi tolok ukuradanya kepentingan sehingga orang atau badan hukum perdata dapatmengajukan gugatan ke PTUN adalah Keputusan TUN yangdisengketakan memiliki hubungan dengan Penggugat sendiri, bersifatpribadi dan langsung serta

Tun AbdulRazak Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya,yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasaiNarkotika Golongan bukan tanaman, percobaan atau pemufakatan jahat untukmelakukan tindak pidana Narkotika.

Tun Abdul Razak Kel. Samata Kec. Somba Opu Kab.

Ali menuju jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata,Kecamatan Somba Opu, kabupaten Gowa dan berhenti dipinggir jalankemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Harnisa dan Saksi Muh. Alliberkumpul dikursi bagian tengah dan menggunakan shabushabu, denganCara pertamatama shabu dimasukkan kedalam kaca pirex, selanjutnya kacapirex tersebut di bakar dengan korek api, lalu asapnya kemudian dihisapmelalui salah satu pipet plastik secara bergantian oleh Terdakwa, TerdakwaHarnisa dan Saksi Muh.

Ali menuju jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, KecamatanSomba Opu, kabupaten Gowa dan berhenti dipinggir jalan kemudian ParaTerdakwa bersama dengan Saksi Muh.

Alimenuju ke jalan Tun Abdul Razak, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu,kabupaten Gowa dan berhenti dipinggir jalan kemudian Para Terdakwabersama dengan Saksi Muh.

(dua ratussembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Jalan Poros/MenggigitJalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru, Kabupaten Gowa;Sertifikat Hak Milik Nomor 737/Romang Polong, luas 3.193 m? (tiga ribuseratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Poros/Menggigit Jalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru, Kabupaten Gowa;Sertifikat Hak Milik Nomor 00939/Romang Polong, luas 153 m? (seratusHalaman 2 dari 22 hal. Put.

(tiga juta rupiah) permeter;Bahwa berdasarkan surat keterangan yang Para Pelawan peroleh daribeberapa kelurahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa,menjelaskan harga jual tanah di poros Jalan Tun Ab.

Kelurahan Tombolo, menjelaskan harga jual beli yang terjadi pada lokasitanah yang terletak di Jalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru,Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 179 PK/Pdt/201714.15.16.17.Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada umumnya ratarataberkisar antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampaidengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) permeter;b.

Kelurahan Paccinongan, menjelaskan harga jual beli yang terjadi padalokasi tanah yang terletak di Jalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru,Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada umumnya adalah ratarata berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai denganRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permeter;c. Kelurahan Romang Polong, menjelaskan harga jual beli yang terjadi padalokasi tanah yang terletak di Jalan Tun Abd.

Pelawan masih tetap mempunyai kelebihan hasil lelang sebesarRp9.384.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat jutarupiah);Bahwa harga lelang yang diusulkan oleh Terlawan Il kepada Terlawan Illdengan penawaran harga limit Rp2.298.100.000,00 (dua miliar dua ratussembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan PengumumanLelang Pertama di media harian Fajar tanggal 28 Januari 2013,sesungguhnya sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga jual tanahyang terletak di Jalan Tun

PerkebunanNusantara Xl (Persero) PASA Djatiroto terhadapSTCK1 Nomor : STCK02/WBC.11/KPP.08/2008 dan SPPSANomor : S003/ WBC.11/KPP.08/SPPSA/2008 tanggal 19Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Probolinggo (untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN).Bahwa terhadap Objek Sengketa TUN, Penggugat tidakdapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta karena sesuai dengan Undang UndangNomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang UndangNomor 11 Tahun 2005 tentang

sebagaimana = yang diatur dalamketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Cukai.Bahwa UU Cukai masih memberikan kesempatan kepadapara pihak yang berkeberatan atas penetapanDirektur Jenderal Bea dan Cukai (in casu ObjekSengketa TUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 43C UUCukai yang menyebutkaan Permohonan Bandingsebagaimana dimaksud dalam Pasal 438A atau gugatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 43B diajukankepada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalamundangundang yang mengatur tentang pengadilanpajak.Halaman

51 dari 99 halaman Putusan Nomor137/G/2008/PTUN JKT.10.Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 48C UUCukai tersebut, apabila Penggugat keberatanterhadap Objek Sengketa TUN maka undang undangtelah menyediakan sarana badan peradilan yangberwenang untuk memeriksa penetapan Tergugat.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAANBahwa Tergugat menolak' petitum Penggugat dalamsurat gugatannya yang memohon Penundaan PelaksanaanObjek Sengketa TUN.

Bahwa Obje Sengketa TUNditerbitkan adalah dalam rangka menjalankanketentuan perundangundangan di bidang cukai dandiperuntukkan bagi kepentingan umum.Bahwa apabila Majelis Hakim PTUN Jakartamengabulkan permohonan Penggugat mengenai penundaanpelaksanaaan Objek Sengketa TUN maka = akanmengakibatkan kerugian bagi negara karena telahmengurangi penerimaan negara berupa cukai yangseharusnya dibayarkan oleh Penggugat.

Tun Mukminah,S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpahadirnya Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Ade Ahmad Hanif, S.H.I Ahmad Saprudin, S.Ag, M.HUswatun Hasanah, S.H.IPanitera Pengganti,Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No.1174/Pat.G/2017/PA.GsgPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,2. Biaya Proses : Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,4. Redaksi :Rp. 5.000,5.

489 K/TUN/2012

PUTUSANNomor 489 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), tempatkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi, Nomor56, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh AZWAR ABUBAKARpekerjaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku KetuaBadan Pertimbangan Kepegawaian;Yang memberi kuasa kepada EKO SUTRISNO

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012Negeri Sipil, karena telah memuat tulisan Salinan dan tidak ditandatanganilangsung oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yangberwenang, yakni Walikota Singkawang melainkan hanya oleh PejabatSekretaris Daerah yang bukan menjadi kewenangannya dengan mencantumkanuntuk salinan yang sah sesuai aslinya.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012berwenang diterbitkan adalah di luar kemampuan, kewenangan dan kesalahan dariPenggugat beban kesalahan tersebut berada pada Walikota Singkawang.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2012Disiplin atas nama Penggugat dinyatakan ditunda pelaksanaannya hinggaputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;Dalam Pokok Sengketa:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor 061/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atasnama Penggugat;3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Nomor 061/KPTS/BAPEK/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Penguatan

Putusan Nomor 489 K/TUN/20121414

Nomor : 27 K/TUN/2015, salah satu amarnya berbunyi, Bahwasesual dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor : B.471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991 jo. Nomor : 115/M.PAN/4/2003tanggal 9 April 2003 jo.

Nomor : 27K/TUN/2016 yang telahberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan sesuai suratKeputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan PerdaganganHalaman 28 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIBebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 522 Tahun 2017Tentang Penggunaan Bagian Tanah Tertentu.

No. 27K/TUN/2015;e Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam akan melaksanakan keputusan apabilaHimpinan Pengusaha Kecil Pribumi (HPKP) pada saat kamimengajukan permintaan untuk ditebitkan Gambar Peta Lokasi (PL),Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan (UWT), surat keputusan dandokumen lainnya.

BuktiP15 : Putusan Mahkamah AgungNomor 27 K/TUN/2016 Tanggal 14 April2016.................00.002++.+..

No. 27K/TUN/2016 (Bukti T1); Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor 217040010 pertanggal 13 Juni2017 atas nama perkumpulan Pengusaha Kecil Pribumi (Bukti T12 ); Surat Keputusan Kepala BP Batam No. 522 Tahun 2017 tanggal 13 Juni2017, Luas lahan 26.360 M?

Jakartadalam perkara gugatan Nomor : 21/G/2012/ PTUNJKT tanggal 20 Pebruari2012 berbunyi sebagai berikut : MENETAPKAN1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima; 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah): 2 Bahwa, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mendasarkanpenetapannya atas pertimbanganpertimbangan antara lain sebagai berikut : 1 Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Vide PutusanMA RI No. 62 K/TUN

/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang berbunyi bahwaAkta PPAT adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 1 sub 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 sehinggatidak dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara, namun dalamhal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidangperdata; 2 Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 302 K/TUN/1999tanggal 8 Pebruari 2000 bahwa Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPATbukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena bersifatbilateral

(fotocopy sesuai dengan asli);5 Bukti P5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 418K/TUN/2002 tanggal 23 Maret 2006 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia). (fotocopy sesuai dengan fotocopy); 6 Bukti P6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 536K/TUN/2003 tanggal 12 Maret 2007 (print dari direktori situs resmi MahkamahAgung Republik Indonesia).

2199/176/Kebon Jeruk/1983 tanggal 30Nopember 1983, tidak diterima; Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Jakarta No. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012yaitu karena Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan berita acara hasilpenjualan tanah antara penjual dan pembeli yang bersifat perdata yaitu jual beli, sertatidak ada unsur pernyataan kehendak (Willsvorming) dari PPAT itu sendiri, denganmerujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 62 K/TUN

Unilateral maka bukanlah merupakantindakan hukum Tata Usaha Negara yang selalu memiliki karakter sepihak; Menimbang, bahwa dengan demikian Akta PPAT tidak memenuhi unsurtindakan hukum Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, karenanya Majelis Hakim sependapat denganseluruh pertimbangan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNo. 21/G/2012/PTUNJKT, tanggal 20 Februari 2012; Menimbang, bahwa adapun putusan Mahkamah Agung RI No. 418 K/TUN

TUN. SBY

TUN. SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;1. PT. ESA SUWARDHANA THANI, Badan Hukum Indonesia berkedudukan diEsa Sampoerna Center Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor : 198,Surabaya. Berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara RapatUmum Luar Biasa Nomor : 17, tanggal 14 Agustus 2008 jo.

Keputusan Tata Usaha Negara dapatmengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenangyang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yangdisengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat didalam surat gugatan pada angka 4 dan 5 sebagaimana telah dikutif secara utuhdan lengkap tersebut di atas, dinubungkan dengan teori hubungan kausal antaraKeputusan TUN

dalan sengeta Tata Usaha Negara dalam hukum administrasisebagai hubungan langsung dan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dibuat suaturagaan/gambaran hubungan antara obyek sengketa ( bukti bukti T Il Intervensi 10 = T1) dengan kerugian yang didalilkan oleh Terbanding/Penggugat sebagai berikut; 222222 > nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nee nen neeKeputusan TUN KerugianKeputusan

TUN. SBY. berkesimpulan dan berpendapatTerbanding/Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atasditerbitkannya objek sengketa (bukti T Il Intervensi 10 = T 1);Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mempunyaikepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa bukti T IlIntervensi 10 = T 1, maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 86/B/2017/PT. TUN.

TUN.

Tersebut didasari denganadanya 3 (tiga) putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lainyaitu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/GITUN/19991P.TUN JO Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya no. 1431B/TUN/2000/PT.TUN.Sby Jo.

PutusanMahkamah Agung no. 150 K/TUN/2001 Jo No. 33 PK/TUN/2006 sertaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 16/G/TUN/2000/P.TUN JO Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 145/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby Jo Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/TUN/2001Jo No. 34 PK/TUN/2006 serta putusan Peninjauan Kembali No. 111 PK/Pdt/2006 dan pemohon merasakan bahwa : Terdapat putusan yang bertentangan satu dengan yang lain mengenaisoal yang sama atas dasardasar yang sama oleh pengadilan yang sama

Bahwa putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 143/B/TUN/2000/PT.TUN. Sby. Tanggal 11 Desember 2000 denganamar putusan: Menerima permohonan banding dari Tergugat IIPernbanding ,Tergugat II/Pembanding IT dan Tergugat IntervensilPembanding Ill; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/G.TUN/1999/P.TUN.

No. 209 PK/Pdt/2011Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohonperunjauan kembali : HERA WIJAYA atau WONG HERA WIJAYA,(dlh WONGHEE FOE), tersebut;Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 150 K/TUN/2001tanggal 29 Mei 2002 dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya NO.143/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY. tanggal 11 Desember 2000 yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 141/GITUN/19991P.TUN.SMG. tanggal 7 Juni 2000;MENGADILI KEMBALI :DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNo. 145/B/TUN/2000/PT.TUN.Sby. tanggal 11 Desember 2000 denganamar Putusan: Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding danTergugat Intervensi I/Pembanding II Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNo. 16/G/TUN/2000/PTUN.Smg. tanggal 7 Juni 2000 yangdimohonkan bandingDENGAN MENGADILI SENDIRI :Dalam Eksepsi; Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding!

Bahwa Penggugat TELAH memberikan pengakuan hak milik atasObjek Sengketa TUN in litis yang dinyatakan secara tegas olehPenggugat berdasarkan SURAT PERNYATAAN tertanggal 04 Maret1990 dibuatoleh Penggugat dengan tanpa adanya paksaan, dalamkeadaan sadar dan kondisi sehat wal afiat yang menyatakan bahwastatus kepemilikan tanah atas Objek Sengketa TUN a quo adalahHAK MILIK SAH SECARA HUKUM dari TERGUGAT dan tidak dapatdiganggu gugat oleh siapapun dengan disaksikan danHal. 28 dari 85 hal.

Putusan Nomor : 29/G/2017/PTUN.BDG2.4.2.0%kurang lebih 55 (lima puluh lima) tahun atau sejak tanggal 26Januari 1963, Penggugat selama masa hidupnya ketikadalam kondisi yang sadar dan sehat yang mana tinggalbersamasama dengan Tergugat Il Intervensi 1 TIDAKpernah melakukan upaya hukum apapun atas ObjekSengketa TUN in litis;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi diatas,pengakuan hak milik atas Objek Sengketa TUN in litisdilakukan sendiri secara tegas oleh Penggugat berdasarkanSURAT PERNYATAAN

tertanggal 04 Maret 1990 dibuat olehPenggugat dengan tanpa adanya paksaan, dalam keadaansadar dan kondisi sehat wal afiat yang menyatakan bahwastatus kepemilikan tanah atas Objek Sengketa TUN a quoadalah HAK MILIK SAH SECARA HUKUM dari TERGUGATdan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Abdul Kadir (Alm.) yang juga SuamiPenggugat untuk cakap melakukan suatu perjanjian (debekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan) sesuaiketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dengan maksudmemindahkan hak atas Obyek Sengketa TUN in litisdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh danHal. 34 dari 85 hal.

Bahwa pengajuan Pendaftaran atas Penerbitan Keputusan ObyekSengketa TUN in litis sebagaimana telah disebutkan di atas telahmemenuhi ketentuan perundangundangan, halmana demikiandengan terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara(beschikking) berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor:1092/Kelurahan Cihapit, Kota Bandung, Luas 2.053 M?

Berdasarkan putusan Pengadilan TUN No.46/G.TUN/1995/PTUN.

Nomor 46/G/TUN. U.Pdg.

PutusanKasasi Nomor: 164 K/TUN/2012 jo. Putusan Permohonan KembaliNomor : 155 PK/TUN/ 2013 dalam perkara antara Peter David selakuPenggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dkkselaku Para Tergugat dan Dr.

Nomor: 146 PK/TUN/2010 tanggal 15 Juni 2011 ;BuktiP11 : Foto copy sesuai asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ujung Pandang Nomor : 08/G.TUN/1998/P.TUN. U.

asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 38 PK/TUN/2002 tanggal 27 Januari14 Bukti P.uIntv14 Foto copy sesual ash Salinan PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 103/B.TUN/2011/P.TUN Mks tanggal 12 Desember 201 1;15 BuktiP.IlIntv15 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 164K/TUN/2012 tanggal 31 Mei2012; 16 BuktiP.IlIntv16 : Foto copy sesuai asli Salinan PutusanMahkamah Agung R.I Nomor : 155PK/TUN/2013 tanggal 24 Pebruari17 BuktiP.IlIntv17 : Foto

tersebut tanpa kehadiranPenggugat Il sebagai pemilik sah sertifikat SHM No.2119/Batu Layang sehingga putusanPTUN membatalkan sertifikat Sertifikat Milik Nomor 2119/Kelurahan Batu Layang, tanggal Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor 104/PDT/2020/PT PTK14 September 2000, Gambar Situasi Nomor 797/1995, tertanggal 1 November 1995 seluas12.145 M2 atas nama Penggugat II;Bahwa dengan adanya putusan TUN yang membatalkan SHM No.2119/Batu Layangseluas 12.45 M2 tersebut, sangatlah merugikan Para Penggugat yang

Batu Layang seluas 12.145 meterpersegi atas nama dokter Hajja Ani Rochani ( Penggugat II) telah dibatalkanberdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 12/B/2004/PT.TUN.JKT tanggal 03 Maret 2004 danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 14/G/PTUNPTK/2003tanggal 20 Agustus 2003 yang telah mempunyai hukum tetap.Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 2119/Kel.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor: 358 K/TUN/2004 tanggal 4 Mei 2006 yang telahberkekuatan hukum tetap;. Bahwa terhadap tanah objek perkara dimana di atas tanah tersebuttelah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 5125/Kel. Batu Layangtanggal 23 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 03280/BatuLayang/2009 tanggal 18 Agustus 2009 seluas: 12.394 M2 yang semulatercatat atas nama J.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 358 K/TUN/2004tanggal 4 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, makadilaksanakan pembatalan sebagaimana sesuai Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan BaratNomor: 02 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang PembatalanSertipikat Hak Milik Nomor 2119/Batu Layang atas Nama dr. Hj.

Kalinda/ Steafast MarineTermasuk didalamnya SHM No.2119/Batu Layang dengan luas 12.145meter persegi milik Terbanding Il ( vide bukti P.1) yang telah dibatalkanberdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 358 K/TUN/2004tanggal 04 Mei 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.Oleh sebab itu sudah sepatutnya pertimbangan Judex Factie diatasdinyatakan tidak berdasar dan harus ditolak..

Dengandikeluarkannya keputusan Objek Gugatan TUN menimbulkankerancuan kaidah Hukum baru, sebab Objek Gugatan TUNbertentangan dengan peraturan perundangundangan tersebut diatas;Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.Objek Gugatan TUN melanggar asas tertib penyelenggara negara,maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaranegara.

Dengan diterbitkannya Objek Gugatan TUN yangbertentangan dengan beberapa peraturan perundangundanganyang berlaku maka Tergugat telah mengeluarkan sebuahKeputusan Tata Usaha Negara yang tidak tertib dan bertentangandengan keteraturan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.Dengan demikian Objek Gugatan TUN layak dinyatakan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan AsasTertiod Penyelenggaraan Negara;Asas Kepentingan Umum.Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yangmendahulukan

Bahwa keberadaan KeputusanObjek Gugatan TUN membuktikan bahwa Tergugat telah tidakproporsional dalam menjalankan kewenangannya, sebab hinggasaat gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negarabaik Tergugat maupun Aparatur delegatifnya tidak pernahmemberikan pencerahan dan informasi yang transparan danproporsional atas penerbitan Objek TUN;Asas Profesionalitas;Objek Gugatan TUN melanggar Asas Profesionalitas adalah asasyang mengutamakan keahlian yang berlandaskan profesi dan kodeetik profesi

Faktualisasi Kronologis yangMelatar Belakangi Diterbitkannya Objek Gugatan TUN adalahnyatanyata yang dilakukan Tergugat, sehingga Tergugat telahbertindak tidak profesional dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN;Asas Akuntabilitas.Penjelasan Pasal 3 angka 7 UndangUndang Nomor 28/1999menentukan bahwa yang dimaksud dengan asas akuntabilitasadalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

Ada pun Objek Gugatan TUN telah melanggarAsas Kecermatan Formal karena menurut doktrin tersebut, Tergugatpada waktu mempersiapkan Keputusan Objek Gugatan TUN harussudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua faktayang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut terhadapHalaman 16 dari 56 halaman Putusan No. 24/G/2018/PTUNPBRkepentingan masyarakat sipil yang terkena impas dalam Tugas,Pokok dan Fungsi Dinas Dinas Komunikasi, Informatika danPersandian Kabupaten Kampar;Berdasarkan halhal

TUN. SBY. tanggal 11 April 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor117/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 117/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 4 Maret 2019 ;2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 117/G/2018/PTUN. SMG. seluruh isidan lampirann yaj 22 2n= 2on een nnn nnn nnn nnn nnn noe non non noe nee nee3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 117/B/2019/PT. TUN.

TUN. SBY.tanggal 29 Mei 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkarasebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraHal. 2. Put. No. 117/B/2019/PT.TUN.SBY.Semarang Nomor : 117/G/2018/PTUN.SMG. tanggal 23 Januari 2019, yangamarnya berbunyi sebagai berikut : 22+ 922ne nemo nnn. Dalam Eksepsi :Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il intervensi tidak diterimaLU FEN SS TN gm nm nn nentil.

518 K/TUN/2014

PUTUSANNomor 518 K/TUN/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LESTIN SITORUS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan GelatikVII No. 140 Kenangan Baru Percut Sei Tuan Medan, Sumatera Utara, PekerjaanPNS Bidan pada UPT Puskesmas Situmeang Habinsar Sipoholon Tapanuli Utara,Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Jonri Simanjuntak,S.H., 2.

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Keempatnya beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, No. 12 Cililitan, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 012/G.TUN/ SET.BAPEK/2014tertanggal 23 Mei 2014;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014diterima ditempat kerja Penggugat.

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Nomor: 376 Tahun 2012 adalah keliru atau salah sebab yang bersangkutanmenjalani perawatan kesehatan keberbagai rumah sakit;Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil makaakan membawa akibat pada kehidupan ekonomi keluarga dan masa depan anakanakPenggugat sehingga mohon kepada Ketua Majelis Hakim menunda pelaksanaan Obyeksengketa sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2014Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Kamis, tanggal 26 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi S.H., MHum. Hakim Agungyang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,S.H., M.H. dan H. Yulius, $.H., M.H. HakimHakim Agung sebagai Anggota Majelis,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisbeserta HakimHakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.