Ditemukan 1511807 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kejaksaan negeri ambon Kewenangan pengadilan negeri Melawan pegawai negeri Pegawai negeri sipil Pengadilan negeri kabupaten kediri Pembatalan penetapan pengadilan negeri Keputusan menteri dalam negeri Cerai gugat pegawai negeri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK ; NY. IMUK RATNA
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT cq. BUPATI KABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEY cq. KEPALA DESA CIWIDEY, DK ; NY. IMUK RATNA
    MENTERI DALAM NEGERI cq.GUBERNUR PROPINS JAWA BARAT cq. BUPATIKABUPATEN BANDUNG cq. CAMAT KECAMATAN CIWIDEYcq. KEPALA DESA CIWIDEY, berkedudukan di Jalan OtongKardana Nomor 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung diwakili olehKepala Desa Ciwidey, H.
    Putusan Nomor 825 kK/Pdt/2014apabila Tergugat II lalai atau enggan membongkar dan memindahkan KantorRW 10 serta mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan bersih maka terhadap Tergugat II dibebankan uang paksa(dwangsom) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitungsejak adanya putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini sampai dengandikembalikannya tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik danbersih;12.
    Bahwa, oleh karena halhal yang berkaitan dengan permohonan hak atas exTanah Negara merupakan wewenang Turut Tergugat, maka adalah beralasandan berdasar hukum apabila Pengadilan menyatakan agar Turut Tergugatuntuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;13.Bahwa, agar gugatan ini tidak menjadi siasia (illusoir), maka Penggugatmemohon agar Pengadilan Negeri Klas. IA Bandung berkenan melakukan SitaJaminan (conservatoir beslag) ternadap: sebidang tanah seluas + 1262 m?
    A Bale Bandung memerintahkanagar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun, baik, perubahan,pembongkaran, pengalinan hak dan tindakan lainnya terhadap tanah danbangunan GOR Ampera tersebut;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Hal. 7 dari 16 hal.
    Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;10.Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng membayarseluruh biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp2.246.000,00 (dua jutadua ratus empat puluh enam ribu rupiah);11.Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para TergugatPutusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 174/PDT.G/2011/PN.BB.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-02-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/PID/2009
Tanggal 2 Februari 2010 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu ; DIAMIN alias AMIN BIN KASIP ; ANIS ZAINAL ABIDIN MUNAWAR, ST. ; Alias ANIS BIN MUHAMMAD MUNAWAR ; ADE RAMELAN BIN AKI MARYAT.
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu ; DIAMIN alias AMIN BIN KASIP ; ANIS ZAINAL ABIDIN MUNAWAR, ST. ; Alias ANIS BIN MUHAMMAD MUNAWAR ; ADE RAMELAN BIN AKI MARYAT.
    No. 1231 K/Pid/2009.Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa mereka Terdakwa I Diamin alias Amin Bin Kasip, Terdakwa II. AnisZainal Abidin Munawar, ST Bin Muhammad Munawar dan Terdakwa III.
    No. 1231 K/Pid/2009.Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal372 KUHPidana juncto Pasal 56 ke2 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriIndramayu tanggal 11 Maret 2009 sebagai berikut :Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa I. Diamin Alias Amin Bin Kasip, Il Anis Zainal AbidinMunawar, ST.
    2009 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2009 dan Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2009 serta memori kasasinyatelah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Mei 2009dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang.Menimbang, bahwa
    Bahwa oleh karena unsur barang siapa dalampenggelapan tidak terbukti dengan demikian unsur penggelapan dalam Pasal 374KUHPidana tidak terbukti dengan pertimbangan tersebut juga pasal dalam dakwaanSubsidair melanggar Pasal 372 KUHPidana juncto Pasal 56 ke2 KUHPidanamenjadi tidak terbukti.Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan paraTerdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair.Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah salah tidak menerapkanatau
    No. 1231 K/Pid/2009.Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dalam pertimbangannyamengabaikan keterangan saksi tersebut diatas dengan lebih mempercayai keteranganpara Terdakwa secara sepihak.Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah salah tidakmenerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal253 ayat (1) huruf a KUHAPidana yaitu dalam putusannya Majelis HakimPengadilan Negeri Indramayu sama sekali tidak mempertimbangkan adanya barangbukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-06-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/PDT/2010
Tanggal 21 Juni 2010 — MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU ; 2. PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA WETAN, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, ; . SUKARTA, H. CARLIM,
96 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU ; 2.PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI., Cq. GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWU DESA SUKRA WETAN, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, ; . SUKARTA, H. CARLIM,
    No. 595 K/PDT/2010Bahwa oleh karena gugatan berdasarkan atas alas hak yang sah danperaturan yang berlaku, maka Penggugat dan Penggugat Il mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, agar sebelum menjatuhkanputusan akhir, terlebih dahulu menjatuhnkan putusan sela dalam bentuk putusanprovisi yang amarnya berbunyi :a. Mengembalikan penguasaan/pengelolaan dan hak lelang tanah Pangonanseluas 80,680 Ha kepada Pemerintah Desa Bogor ;b.
    surat kuasa khusus tanggal 24 November2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 November2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.39/Pdt.G/2008/PN.Im. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu permohonantersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 Desember 2009 ;Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal07 Desember 2009 telah diberitahu tentang
    No. 595 K/PDT/2010Tergugat Il dan Ill masih diberi kKesempatan untuk menjawab gugatanpara Penggugat tersebut dengan memanggil Kuasa Tergugat Il dan Illmelalui Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu (Sebagaimana bukti relaaspanggilan Jurusita Pengadilan Negeri Indramayu Sdr. Wahyono tanggal16 Januari 2009 yang diterima oleh Sdr. Kariman selaku Kuasa Tergugatll dan Ill pada tanggai 19 Januari 2009 untuk hadir dalam sidang padahari Rabu tanggal 21 Januari 2009).
    MENTERI DALAM NEGERI RI, Cq. GUBERNUR PROVINSIHal. 10 dari 12 hal. Put. No. 595 K/PDT/2010JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cg.
    MENTERI DALAM NEGERI RL, Cg. GUBERNUR PROVINSIJAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMAT SUKRA, Cq. KUWUDESA SUKRA, KECAMATAN SUKRA, KABUPATEN INDRAMAYU, 2.PEMERINTAH NEGARA RI, Cq. MENTERI DALAM NEGERI RI, Ca.GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT, Cq. BUPATI INDRAMAYU, Cq. CAMATSUKRA, Cg.
Pengadilan PN Dataran Hunimoa Perdata
Register : 01-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Dth
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURBIA LATUMAHINA
Tergugat:
1.Muhamad Siwasiwan
2.Rohila Siwasiwan
3.Sudarwin
4.LA ANE
5.NUR AWAL
6.BASRI
7.RUSTAM
Turut Tergugat:
1.Kepala Pemerintah Negeri Bula
2.Kepala Pemerintah Negeri Administratif Kampung Wailola
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR Seram Bagian Timur
218 — 105
  • Penggugat:
    NURBIA LATUMAHINA
    Tergugat:
    1.Muhamad Siwasiwan
    2.Rohila Siwasiwan
    3.Sudarwin
    4.LA ANE
    5.NUR AWAL
    6.BASRI
    7.RUSTAM
    Turut Tergugat:
    1.Kepala Pemerintah Negeri Bula
    2.Kepala Pemerintah Negeri Administratif Kampung Wailola
    3.Kepala Kantor Pertanahan ATR Seram Bagian Timur
    Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perusah hasil bongkar hutansejak tahun 1978 yang terletak dalam petuanan Desa Bula dahuluKabupaten Maluku Tengah sekarang Negeri Bula Kabupaten Seram BagianTimur tepatnya sebidang tanah perusah milik Penggugat sekarang terletakdi Negeri Administratif Kampung Wailola (Wailola Kecil) yang merupakankampung bawahan dari Negeri Bula Kecamatan Bula Kabupaten SeramBagian Timur;2.
    Bahwa sebidang tanah perusah milik Penggugat sesuai SuratKeterangan Pelepasan Hak Tanah Nomor : 593.3/65/III/2018 tertanggal 28Maret 2018 dari Pemerintah Negeri Bula yang terbaring diatas petuananNegeri Bula tepatnya pada Kampung bawahan Negeri Bula yakni NegeriAdministratif Kampung Wailola(Wailola Kecil) seluas + 60.000 m?
    Bahwa setelah konflik kemanusian Maluku di Desa/Negeri Bula mulaiberangsurangsur pulin maka Penggugat kembali ke Desa/Negeri Bulatahun 2007 untuk kembali menjalani kehidupannya sebagai wargamasyarakat Desa/Negeri Bula yakni dengan kembali menggarap tanahperusah miliknya yang ditinggalkannya selama selama berada di KotaSorong Papua dalam keadaan aman dan tanpa gangguan dari siapapununtuk memenuhi kehidupan Penggugat dan keluarganya dengan damai,tentaram dan tanpa halangan dari siapapun;8.
    objek sengketa yang masuk dalam pembukaan jalan baru olehPemerintah Desa/Negeri Bula adalah miliknya berdasarkan pembelian darikeluarga Taner namun atas konfirmasi komunikasi langsung pemerintahDesa/Negeri Bula dengan keluarga Taner yang berdiam di Kota SorongPapua oleh Keluarga Taner menerangkan bahwa mereka benar mempunyaitanah di Wailola Kecil Desa/Negeri Bula namun tidak pernah menjualnyakepada Muhamad Siwasiwan (Tergugat 1) dan tanah mereka tidakbersinggungan atau berbatas dengan tanah perusah
    Meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas obyeksengketa yang terbaring di petuanan Desa/Negeri Bula, pada kampungbawahannya yakni Negeri Administratif Kampung Wailola KabupatenSeram Bagian Timur;21. Bahwa Gugatan ini didasarkan dengan buktibukti yang autentikmaka patutlah Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimua C.q.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-03-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 16-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 38/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 30 April 2015 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : SYAHRUL, SH
Terbanding/Penggugat : H. NURDIN PAINO
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
20 — 14

  • ME N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II;
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 01 Oktober 2014 Nomor 44/Pdt.G/2014/PN-Bna yang dimohonkan banding tersebut ;

    MENGADILI SENDIRI

    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : SYAHRUL, SH
    Terbanding/Penggugat : H. NURDIN PAINO
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata Tanah
Upload : 29-09-2014
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 29/PDT.G/2013/PN.BLK.
BACO Bin LAMBENG Melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cq.Pemerintah Kabupaten Bulukumba Cq.Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba
66 — 19
  • BACO Bin LAMBENGMelawanPemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq.Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Cq.Pemerintah Kabupaten Bulukumba Cq.Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bulukumba
    HAM) beralamatdi Jalan Pallantikang No.87/91 Kelurahan Katangka KecamatanSomba Opu Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khususbertanggal Bulukumba, 16 Oktober 2013 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 25Oktober 2013 No.: 61/Daf.SK.Pdt.G/2013/PN.BLK, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANPemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Cq.Pemerintah Provinsi Sulawesi SelatanCq.Pemerintah Kabupaten Bulukumba Cq.Kepala
    (Staf Perundangundangan), berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 688.1/Dishutbun/XI/2013 bertanggalBulukumba, 11 November 2013 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba bertanggal 18November 2013 di bawah Nomor 64/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini;Setelah mendengar para pihak yang berperkara berserta saksisaksi yang diajukan dipersidangan;Setelah
    melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2013 yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal itu juga di bawah registerNomor 29/Pdt.G/2013/PN.BLK telah mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan sebagaiberikut :1.
    Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 237/Pid.B/2011/PN.BLK tanggal08 Mei 2012 atas nama Baco bin Lambeng, yang diberi tanda T.1 ;2. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 01/Pid.Praperadilan/ 2013/PN.BLK tanggal 23 Januari 2013 dalam perkara Praperadilan antara Baco Bin Lambengmelawan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Kementerian Dalam Negeri RepublikIndonesia Cq.
    Foto Copy Salinan Risalah Lelang Nomor 418/2013 tanggal 12 Juni 2013, Pejabat LelangOnding dan Penjual Kejaksaan Negeri Bulukumba., yang diterbitkan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Makassar, yang diberi tanda T.3;4.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 57/Pdt.G/2018/PN SON
Tanggal 19 Februari 2019 — Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
74 — 26
  • Perdata : NURMAN TUNDY melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Walikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala Kelurahan Klawalu Kota Sorong, dk
    PUTUSANNomor 57/Pdt.G/2018/PN SonDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:NURMAN TUNDY, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, beralamat JL.
    Jin.Jenderal Sudirman Rt 002/Rw IV Kelurahan Malabutor Distrik SorongManoi Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/AXR/SKP/Pdv/ll/2018 tertanggal 28 Maret 2018, yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Sorong dengan Reg. No: 131/SKU.PDT/V/2018/PN.Son,selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWAN1.
    Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia CqWalikota Sorong Cq Kepala Distrik Sorong Timur Cq Kepala KelurahanKlawalu Kota Sorong, tempat kedudukan Jalan Malibela Km. 11,5Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pat.G/2018/PN SonKelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT ;2.
    Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia CQ Walikota Sorong PapuaBarat , selanjutnya di sebutsebagai Tergugatll;Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu HarisNurlette, SH.MH., Advokat/Penasehat Hukum sebagai Legal ConsultanPemerintah Kota Sorong , yang beralamat di Jalan Angsa No. 27 RT.004/RW.002 Kelurahan Malaengkedi Distrik Malaimsimsa Kota SorongProvinsi PapuaBarat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Juni 2018, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong.Pengadilan
    Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSorong pada tanggal 30 Mei 2018 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PNSon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;1.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-03-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 16-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 50/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 17 Juni 2015 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
Terbanding/Penggugat : ASWIN SUHERI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CITRA BUNDA
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
27 — 0

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Tergugat II tersebut ;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 11 September 2014, Nomor: 25/Pdt.G/2014/PN-BNA, yang dimohonkan banding tersebut ;
    • Menghukum Pembanding / semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
    Terbanding/Penggugat : ASWIN SUHERI, SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. CITRA BUNDA
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 27-01-2023 — Putus : 28-02-2023 — Upload : 28-02-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 28 Februari 2023 — MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
63 — 23

  • M E N G A D I L I :

    • Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
    • Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bkn, tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
    • Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).
    MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR Cq. KEPALA DESA RANAH BARU
    Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR RIAU Cq. BUPATI KAMPAR Cq. CAMAT KAMPAR
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 23-02-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-05-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 30/PDT/2015/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2015 — MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
Terbanding/Penggugat : HANAFI BEN TGK. YAHYA, SELAKU DIREKTUR PT.MURFIDO
Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
20 — 0

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat II ;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 September 2014, Nomor: 35/Pdt.G/2014/PN-BNA, yang dimohonkan banding tersebut
    • Menghukum Pembanding/semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,-
    MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH Diwakili Oleh : M.NURDIN,SH.
    Terbanding/Penggugat : HANAFI BEN TGK. YAHYA, SELAKU DIREKTUR PT.MURFIDO
    Turut Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
    Turut Terbanding/Tergugat : PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 83/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 2 Februari 2021 — KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
58 — 47
  • KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
    2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
    Tergugat:
    1.BUPATI MALUKU TENGAH
    2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
    3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
    4.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
    Sirimau Kota Ambon ;Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor108/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 20 Mei 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim yang akan mengadili perkara tersebut ; Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor108/Pdt.G/2020/PN.Amb. tanggal 20 Mei 2020 tentang Hari siding ; Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan keterangan
    saksisaksi yang diajukan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 20 Mei2020 dengan Register Perkara Nomor : 108/Pdt.G/2020/PN Amb, pada pokoknyatelah mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
    Rizal Riski Kailul, SH ;berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 80.APDT/SKK/FB & A/V/2020 tanggal 11Mei 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor :398/2020 tanggal 3 Juni 2020 ;Tergugat, hadir didampingi kuasa hukumnya :1. SAMRIN SAHMAD, SH ;2. HASAN UMAGAP, SH ;3. RONALDO MANUSIWA,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/AdvSs/V1I/2020 tanggal 4 Juni 2020terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 406/2020tanggal 3 Juni 2020 ;Hal.7 dari 37 hal.
    Foto copy, surat keputusan Nomor 08/SK/SNPem.Neg.BtM/2010 DewanAdat Saniri Negeri Batu Merah dan Raja Negeri Batu Merah tentangPemberhetian dan Pengangkatan Dati Lebeharia, tanggal 10 Desember2010 (fcfc), diberi tanda P.2.3. Foto copy, surat Keterangan Nomor : 590/01/NegBTM/Sket, tanggal 02Maret 2011, diberi tanda P.3.4. Foto copy, Surat perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 08 Mei 2008, diberitanda P. 4.Hal.18 dari 37 hal. Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Amb5.
    Batu Merah tentang Hasnawati/Penggugat benar menguasaisebidang tanah dati Negeri Batu Merah ukuran luas 48 m?
Pengadilan PN LHOK SUKON Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 11/Pdt.G/2019/PN LSK
Tanggal 30 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD ALI ABBAS
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Plt Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara
2.Pemerintah R I cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh
3.PT. Rayusi Utama
Turut Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Lhokseumawe Merdeka
102 — 15

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk atas diri para pihak tersebut di atas;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk atas diri para pihak tersebut di atas dalam buku register
    Penggugat:
    MUHAMMAD ALI ABBAS
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Plt Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Utara
    2.Pemerintah R I cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh
    3.PT. Rayusi Utama
    Turut Tergugat:
    PT. Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Lhokseumawe Merdeka
    PENETAPANNomor 11/Pdt.G/2019/PN.LSKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara antara:Muhammad Ali Abbas, tempat /tanggal lahir Blang Reuling / 1953,jenis kelamin lakilaki, kKewarganegaraan Indonesia, pekerjaanpetani, alamat Gampong Blang Reuling, Kecamatan Sawang,Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaMuslim A.Gani,
    Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c/q Plt.Gubernur Aceh c/q Bupati Aceh Utara, di Jalan Mayjend T. HamzahBendahara, Simpang Empat, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe,sebagai Tergugat I;2. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c/q Pit.Gubernur Aceh c/q Kepala Dinas Pengairan Provinsi Aceh, diJalan Ir. Mohd. Taher No. 18 Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaiTergugat Il;3. PT. Rayusi Utama, di Jalan Prof. A.
    Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Lhokseumawe Merdeka,di Jalan Merdeka No. 1 Simpang Empat, Banda Sakti, KotaLhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai Turut Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara gugatan ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatanterhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan surat gugatannyatertanggal 28 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lhoksukon pada tanggal 10 Juli 2019 dibawah Register Nomor11
    2019/PN.Lsk.Tergugat, maka untuk pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan daripihak Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonanpencabutan Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk. oleh KuasaPenggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan tanpapersetujuan Para Tergugat dan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata Nomor11/Pdt.G/2019/PN.Lsk dikabulkan, maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon atau bilaberhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri untukmencatat pencabutan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Lsk atasdiri para pihak tersebut di atas dalam buku register perkara perdatagugatan dalam tahun yang sedang berjalan;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-12-2008 — Upload : 09-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030K/PDT/2008
Tanggal 23 Desember 2008 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, dkk
29 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA BARAT, dkk
    Ngiri RT. 01 RW. 02,Kelurahan Karangawen, Kecamatan Karangawen,Kabupaten Demak;14.SUCIPTO, beralamat di Karangawen RT. 02 RW. 07,Kelurahan Karangawen, Kabupaten Demak;Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang bahwa, dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugatsekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
    hak atas upahkepada buruh, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan permohonanburuh, maka demi tegaknya supremasi hukum dan sesuai dengan Pasal 108UndangUndang No. 2 Tahun 2004, Para Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untukmengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipunputusannya diajukan perlawanan atau kasasi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
    Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini lebih dahulu,meskipun diajukan perlawanan atau kasasi;ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusanNo. 105/G/2008/PHI.SMG. tanggal 2 Desember 2008 yang amarnya sebagaiberikut :1.
    kepada Negara sebesar Rp. 309.000,(tiga ratus sembilan ribu ruplah);Menimbang. bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Tergugat pada 10 Desember 2008 kemudian terhadapnya olehTergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 28 Oktober 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 24 Desember 2008 sebagaimana ternyata dari Akte PermohonanKasasi No. 58/Kas/XII/2008/PHI.Smg. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 20-09-2022 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PN AMBON Nomor 230/Pdt.G/2022/PN Amb
Tanggal 3 April 2023 — Penggugat:
JERRY LIMBA
Tergugat:
1.MAGDALENA MANUSAMA
2.JOHANIS LATULETTE
3.PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
Turut Tergugat:
PEMERINTAH NEGERI RUMAH TIGA
139 — 61
  • Penggugat:
    JERRY LIMBA
    Tergugat:
    1.MAGDALENA MANUSAMA
    2.JOHANIS LATULETTE
    3.PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH NEGERI RUMAH TIGA
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Upload : 09-12-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 01/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)
Nama lengkap : NURUL IKSAN, S.Pi Bin FIRMAN Tempat lahir : Mukomuko Umur / Tgl lahir : 49 tahun / 04 Mei 1964 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia Tempat Tinggal : Kel. Bandar Ratu Kec. Mukomuko Kab. Mukomuko Agama : Islam Pekerjaan : PNS
108 — 49
  • 01/PID.B/TIPIKOR/2014/PN .BKL(pengadilan negeri bengkulu)
    Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkanKuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2014 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Bengkulu No. 03/SK/I/2014/PN.BkI tanggal 15 Januari 2014.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.Setelah membaca ;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasIA Bengkulu Nomor 1/Pen.Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 06 Januari 2014 tentangpenunjukan Majelis Hakim.2.
    Pegawai Negeri yang melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karenajabatan atau kedudukan ;2.
    (Sepuluh ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Bengkulu padahari Senin tanggal 5 Mei 2014, oleh H. SULTHONI, SH.,MH selaku Hakim Ketua,RENDRA YOZAR DP, SH.,MH dan H. TOTON, SH.
    ,MH hakim ad hoc PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Bengkulu masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 6 Mei 2014 oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim Anggota205RENDRA YOZAR DP, SH.,MH dan H. TOTON, SH.
    ,MH dan dibantu oleh ROSNANI,Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Bengkulu serta dihadiri oleh BENI WIJAYA, SH Penuntut Umum dan terdakwadidampingi Penasihat HukumnyaHAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS1. RENDRA YOZAR DP, SH.,MH H. SULTHONI, SH.,MH2. H. TOTON, SH.,MHPanitera PenggantiROSNANI206
Pengadilan PN SIGLI Perdata
Register : 25-10-2023 — Putus : 22-04-2024 — Upload : 22-04-2024
Putusan PN SIGLI Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Sgi
Tanggal 22 April 2024 — Penggugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati pidie Cq Camat Batee Cq Keuchik Gampong Dayah
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati pidie Cq Camat Batee Cq Keuchik Gampong Mesjid Calong
32 — 14
  • Penggugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati pidie Cq Camat Batee Cq Keuchik Gampong Dayah
    Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Aceh Cq Bupati pidie Cq Camat Batee Cq Keuchik Gampong Mesjid Calong
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1187 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI BENGKULU Cq. BUPATI BENGKULU UTARA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN BENGKULU UTARA
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI DALAMNEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI BENGKULU Cq. BUPATIBENGKULU UTARA Cq. KEPALA DINAS KESEHATANBENGKULU UTARA
    ., Para Advokat, beralamat diJalan Mayor Salim Batu Bara Nomor 39, Arga Makmur, BengkuluUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada pokoknya
    tidak nyaman dan merasa tertekansehingga mengganggu aktivitas Penggugat seharihari, bila dihitung denganuang akibat hal ini Penggugat dirugikan secara immateriil sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepadaPenggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari setiap dialalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampaidilaksanakan;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri
    Muhammad Yusuf/Tergugat Rekonvensi dalamperkara ini, maka Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan merasaterganggu, sehingga merasa dirugikan secara immateriil yang jika dinilaidengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa berdasarkan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensimenuntut kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur supaya memberikan putusansebagai berikut:Dalam Rekonvensi:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Menghukum Tergugat Rekonvensi
    No.1187 K/Pdt/2015perhitungan ini ditambahkan dengan perhitungan kerugian materiil setiapbulannya sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Dan kerugian immateriil yang jika dinilai dengan uang sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi: Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untukmembayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Ex aequo et bono;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telahmemberikan
    Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 9/Pdt.G/2013/PN Am. yang dimintakan banding tersebut;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi dari Tergugat/Terbanding;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/TerbandingHalaman 7 dari 11 hal. Put. No.1187 K/Pdt/2015untuk sebagian;2.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN SURAKARTA Nomor 150/Pdt.G/2013/PN.Ska
Tanggal 9 Juli 2013 — Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
57 — 15
  • Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta
    DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :1 Utomo Kurniawan SH. tempat tanggal lahir Banda Aceh, 03 November 1983,Pekerjaan Pelajar, No. Induk KTP : 3372020311830003, Alamat Jl. Sukoreno No.28 Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;2 Dwi Nurdiyansyah Santoso, SH. tempat tanggal lahir Surakarta, 07 Agustus1985, Pekerjaan Pengacara, No.
    Sk1304/0.3.11/Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 10 Juni 2013 dalam register Nomor : 150/Pdt.G/2013/PN.Ska telah mengemukakan halhal sebagai berikut :ITENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PE ATBahwa sebelum menyampaikan alasan alasan faktual diajukannya gugatan
    kelompok.Bahwa Gugatan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur Gugatan PerwakilanKelompok sudah diakui dalam peraturan perundangundangan di Indonesia, yaituProsedur Gugatan dimana pihak wakil kelompok bertindak tidak hanya untuk dirinyaHal ini sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal butir (a) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilankelompok.Disamping itu Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) juga pernah dilakukan padaPengadilan Negeri
    Jakarta Pusat yaitu :a Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Perkara Nomor : 493/Pdt.G/2000/Pn.jkt.Pst, yaitu keterwakilan 8 masyarakat miskin kota mewakilimasyarakat miskin kota dari unsur Pengemudi Becak, Pengamen dan PenghuniPemukiman miskin;b Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor 181/Pdt.G/2007/PN.Smg, yaitu keterwakilan mayarakat Kota Semarang No.
    Harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugianyang diderita ;Bahwa para penggugat merasa dirugikan dengan tidak dilimpahkannya perkara aquo ke pengadilan Negeri Surakarta oleh Tergugat, karena Pajak dan retribusiyang selau dibayar oleh Para Penggugat dan masyarakat kota Surakarta telahdikorupsi oleh 19 mantan anggota DPRD Surakarta dan hingga saat ini tidak adakelanjutan dari perkara a quo.B DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN1 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan negeri
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 18-03-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 15-09-2022
Putusan PN CILACAP Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Clp
Tanggal 15 September 2022 — Penggugat:
SITI SONDARA
Tergugat:
1.MUHAMAD DEDEN HILMI FIRDAUS Bin PRAPTO
2.YANTO Bin DARSUN
Turut Tergugat:
KEJAKSAAN NEGERI CILACAP
72 — 23
  • Penggugat:
    SITI SONDARA
    Tergugat:
    1.MUHAMAD DEDEN HILMI FIRDAUS Bin PRAPTO
    2.YANTO Bin DARSUN
    Turut Tergugat:
    KEJAKSAAN NEGERI CILACAP
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 14-02-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 16-05-2020
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sim
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
HUMALA SIREGAR
Tergugat:
1.JEPRI GULTOM
2.KEPOLISIAN RI DAERAH SUMUT RESORT SIMALUNGUN SEKTOR TANAH JAWA
3.KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
60 — 12
  • Penggugat:
    HUMALA SIREGAR
    Tergugat:
    1.JEPRI GULTOM
    2.KEPOLISIAN RI DAERAH SUMUT RESORT SIMALUNGUN SEKTOR TANAH JAWA
    3.KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN