Bahwa di samping itu selama hidupnya almarhum suami Pemohonmeninggalkan hutang yang belum dilunasi pada Bank Rakyat Indonesiadengan nominal Rp. 125.000.000, (Seratus dua puluh lima juta rupiah);6. Bahwa sampai saat ini hutang yang berada pada Bank Rakyat Indonesiaharus dilunasi oleh para ahli warisnya;6. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi dengan lakilaki lain;7.

alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalahbukti (P.1, P.2, P3, P.4, P.5 dan P.6), semuanya bermeterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat buktitertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal

No 187/Pdt.G/2019/PA.KtbBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Olehkarena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabaru;Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yangmerupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isibukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan hukum antara Penggugat denganTergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materiil.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, isi bukti tersebutmenjelaskan bahwa Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana dalamgugatan Penggugat dan tidak diketahul lagi keberadaannya (ghaib);Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orangsaksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil saksisebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175

dudukperkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik dengan nilaikekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Jo.Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P.2 tersebut dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II adalahorangorang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secaraterpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksisaksi tersebut telahmemenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formilHal. 8 dari 13 hal. Put.No: 0087/Padt.G/2019/PA.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alatbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Saksi 1 danSaksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan halhal sebagaimana yangterdapat dalam

terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudaraDenny Sirajudin alias Deni ( terdakwa dalam berkas perkara lain ) ditangkap oleh pihakkepolisian karena telah melakukan permainan judi berupa Bola Guling dengan menggunakanuang sebagai taruhan ; Bahwa benar permainan judi yang terdakawa lakukan adalah dengan cara :Memasang angka yang terdapat pada terpal yang sudah disediakan oleh Bandar yang disitusudah tertulis angka atau nomor dari 1 sampai dengan angka 12 sesuai dengan keinginan daripemasang dengan nominal

Angga (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saudaraDenny Sirajudin alias Deni ( terdakwa dalam berkas perkara lain ) ditangkap oleh pihakkepolisian karena telah melakukan permainan judi berupa Bola Guling dengan menggunakanuang sebagai taruhan ; Bahwa benar permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara :Memasang angka yang terdapat pada terpal yang sudah disediakan oleh Bandar yang disitusudah tertulis angka atau nomor dari 1 sampai dengan angka 12 sesuai dengan keinginan daripemasang dengan nominal

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Xxxxxf Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meteral),sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Pasal 2 Ayat(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea XxxxxfMeterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan BeaMeterai, bukti P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung buktiP.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juni 2002Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2564/Pat.G/2020/PA.

adalah perceraian dan gugatan harta bersama ini tidak puladiajukan dalam tahapan jawaban Termohon/Pembanding pertama, sehinggapertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenaiharta bersama ini tetap dipertahankan dan keberatan Termohon/Pembandingharuslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,mempelajari dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan Termohon/Pembanding mengenaijumlah nominal

uang mutah yang dibebankan kepada Pemohon/Terbandingyang harus dibayarkan kepada Termohon/Pembanding, Majelis Hakim TingkatBanding tidak sependapat dengan jumlah nominal yang ditetapkan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ituterlalu rendah dilihat dari lama pernikahan antara Pemohon/Terbanding denganTermohon/Pembanding dan dari sudut kemampuan Pemohon/Terbanding danjumlah nafkah iddah biasanya dengan rumus 12 x nafkah iddah perbulan, makaoleh sebab itu

kedepan karena sekarang tidak memungkinkan Pembanding untuk kembali menjadi Pramugari lagi sejak wabah Covid19 dan nafkah anak kebutuhan dan keperluan sekolah, pemeliharaan anak dan keperluan dasar anak;Menimbang,bahwa Pemohon/Pembanding II dalam memori bandingnya ,menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama a quo , karena .menurut Pembanding II bahwa apa yang terkait tentang pembebanan kewajiban Mutah , Nafkah ddah dan Nafkah Anak karena ketidakmampuan Pembanding untuk membayarnya karena nominal

(lima belas juta rupiah), karena dipandang patut dan layak untuk kebutuhan seharihari apalagi saat ini Termohon belum mempunyai rumah tempat tinggal yang tetap;Menimbang, bahwa mengenai besarnya nominal mutah yang harus diberikanPemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasakepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang oleh Majelis Hakim Tingkatbanding diambil alin menjadi pertimbangan hukumnya sebagaimana

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangDikenakan Bea Meterai, bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formilHal. 8 dari 13 hal.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alatbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikanketerangan di depan sidang di bawah sumpahnya yang pada

mempertimbangkannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai sertadistempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Oleh karenanya, dinyatakanterbukti Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah;Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa Asli Surat Keterangan Ghaib atasnama Tergugat, telah diberi meterai serta distempel oleh kantor possebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan BesarnyaBatas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meteral, oleh

Jumlah nominal tersebut tidak seimbangdengan gaji dan penghasilan yang diterima Terbanding tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yangmenyatakan bahwa terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkantelah pisah tempat tinggal lebin kurang delapan bulan lamanya tanpa adakomunikasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan

orang tua pemegang hak asuh (hadhanah) wajibmemberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untukbertemu dengan anakanaknya, sesuai dengan rumusan hukum KamarAgama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun2017;Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas jumlah nilai nafkahuntuk tiga orang anak yang diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertamasejumlah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dari gugatan sejumlahRp.4.000.000, (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal

Pasal 2 Ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan BeaTarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal YangHal. 8 dari 13 hal. Put.No: 0381/Padt.G/2019/PA.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas PengenaanHarga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alatbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan juga telahmenghadirkan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama EkaSetiawati binti Sugio dan Sri Rahwani binti Saimo di bawahSumpahnya menerangkan halhal

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai),sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Sry.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebutdapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.2yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Januari 2011dan hingga sekarang tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohonmempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namunsejak awal bulan Mei tahun 2013 keadaan Penggugat dan Tergugat mulaiterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:a) Tergugat sering bermasalah dengan pekerjaannya, berulang kali Tergugatmenggelapkan uang perusahaan, hingga Tergugat sering berurusandengan perusahaan Tergugat dan Kepolisian, Tergugat ketika itu bekerjasebagai sales sekaligus penagih angsuran di sebuah perusahaan celluler;jumlah nominal uang yang digelapkan mencapai

Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah karena sejak awaltahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus yang disebabkan disebabkan Tergugat seringbermasalah dengan pekerjaannya, berulang kali Tergugat menggelapkan uangperusahaan, hingga Tergugat sering berurusan dengan perusahaan Tergugatdan Kepolisian, Tergugat saat bekerja sebagai sales sekaligus penagihangsuran di sebuah perusahaan celluler, dengan jumlah nominal

(Dua milyar tiga ratus empatpuluh delapan empat ratus empat puluh juta lima ratus empat puluhjuta lima ratus empat puluh ribu rupiah).Bahwa adapun pihakpihak yang melakukan pengiriman dana/transaksike rekening terdakwa periode 10 Desember 2007 sampai denganmaret 2013 adalah sebagai berikut: No Nama Nasabah Jumlah Jumlah nominal (Rp)1. A YUSPIRAH 60 250.945.02. AAHMAD MUHAMMAD DRS 5 43.000.003. AAKHMAD PANGURISENG 1 3.000.0004. AANDI YUSRAN T SKOM 3 3.400.0005. AANDRY MAY LOA 130 157.950.06.

0255844895 dibuka pada tanggal 18 Juli2012.Bahwa jumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomorHal. 7 dari hal. 14 Put.No. 172/PID.Sus/2016/PT.Mks0255463051 periode 10 Desember 2007 sampai 15 Maret 2013 adalahsebesar Rp.0 dan jumlah uang keluar total sebesar Rp.0 sedangkanjumlah total dana yang masuk kedalam rekening nomor 1710209746 periode 17 Januari 2003 sampai 4 April 2013 adalah sebesarRp.2.348.698.926.41 dan jumlah uang keluar total sebesarRp.2.348.440.540.49.No Nama Nasabah Jumlah Jumlah nominal

Pasal 2 Ayat (1) PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai DanBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materal),sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangHalaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 78/Pat.G/2019/PA.Sry.Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti P.2 tersebutdapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung buktiP.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22 Juni 2008 dan hinggasekarang tidak pernah bercerai, oleh karenanya maka Penggugat mempunyailegal

Bahwa besarnya nominal dalam dalildalil Permohonan PKPUyang diajukan oleh PEMOHON PKPU berbeda dengan nominalsebagaimana dalam Perjanjian tanggal 7 November 2011 antaraPEMOHON PKPU dengan TERMOHON PKPU adalah senilai Rp.5.000.000.000. (/ima milyar rupiah);5. Bahwa dalam pelaksanaan atas Perjanjian tanggal 7 November2011 uang yang diterima oleh TERMOHON PKPU dari PEMOHON PKPUhanyalah sebesar Rp. 400.000.000. (empat ratus juta rupiah);6.

Bahwa fakta hukumnya adalah nominal jumlah utang piutangadalah berbeda dengan nilai nominal dalam Permohonan PKPU yangdiajukan oleh Pemohon;26. Bahwa seharusnya Pemohon PKPU harus terlebin dahulumengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan Negeri untuk mencari danmembuktikan fakta hukum berapanilai nominal sebenarnya utang piutangantara Pemohon dan Termohon;Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan Nomor 80/Pat.SusPKPU/2019/PN. Niaga. Jkt. Pst27.

Jumlah nominal yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuaidengan jumlah uang yang disebutkan dalam Perjanjian HutangPiutang tanggal 7 November 2011 ;Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan Nomor 80/Pat.SusPKPU/2019/PN. Niaga. Jkt. Pstc. Bahwa masih memerlukan pemeriksaan perkara yang memakanwaktu antara Pemohon dengan Termohon terkait kebenaran jumlahhutang dan bunga serta waktu pembayaran;d. Bahwa penghitungan tersebut masih rumit dan bertentangan dengansyarat PKPU yakni penghitungan yang sederhana ;e.

Jumlah Nominal Permohonan berbeda dengan nominal dalamPerjanjian Hutang Piutang tanggal 7 November 2011 ;b. Pemohon tidak dapat menghadirkan Kreditur Lain terhadapTermohon, sehingga tidak memenuhi syarat PKPU ;c. Bahwa isi perjanjian, bunga, dan masa waktu, masih memerlukanpemeriksaan yang tidak sederhana ;d. Bahwa para pihak sepakat menyelesaikan melalui Badan ArbitraseNasional Indonesia (BANI) ;4.

sebagianpembelian tanah, kKemudian Pemohon telah melakukan penagihan dengan surattertanggal 11 Juli 2017, surat tertanggal 7 Agustus 2018 dan tanggal 18 Agustus2018, Termohon PKPU tidak melunasi seluruh hutangnya, selain kepadaPemohon, Termohon juga memilki hutang kepada Kreditur Lain yaitu Tuan IwanPrawira, ST.sebesar Rp. 5.00.000.000, (lima ratus juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Termohon PKPU didalam jawabannya menyatakanmengakui adanya hutangnya sebesar Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah)berbeda dengan nominal

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaMeterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal301 ayat (2) RBg jo.

Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan BeaHal 14 dari 23 hal Penetapan No. 75/Pdt.G/2020/PA.MS.Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal301 ayat (2) RBg jo.

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.4, Majelis Hakim menilaibukti tersebut merupakan catatan informasi elektronik yang dapat digunakansebagai alat bukti di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo.Pasal 44 Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik, namun dalam prakteknya penggunaan alat bukti

denganmemperhatikan usia anak yang masih berada di bawah umur mumayyiz (11Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0804/Pdt.G/2021/PA. kItbulan) dan sangat membutuhkan biaya yang layak untuk tumbuh kembangnya,maka terhadap petitum 7 patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugatuntuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa pembebanan biaya pemeliharaan anak tersebutkepada Tergugat hanya jumlah minimal, yang sewaktuwaktu dapat berubahkarena nilai rill dan nilai nominal

uang yang mengalami perubahan danpenyusutan dari waktu ke waktu, sehingga selanjutnya apabila nilai batasminimal layak hidup perkapita mengalami kenaikan maka nominal tersebutdisesuaikan dengan dengan mengacu kepada ketentuan batas minimal hiduplayak Nasional dan Daerah sehingga Majelis Hakim perlu menetapkanpertambahan nafkah anak tersebut adalah sebesar 10 persen setiap tahunnyahingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurangkurangnya berumur 21tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;Menimbang

Hal manatelah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Perkawinan Jo.Peraturan Mahkamah Agung Repbulik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan HUkum, sehingga petitumPenggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan Majelis Hakim secara ex officioperlu. menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yangdibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan iniberkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang

Sehingga berdasarpada keadilan, hakhak penggugat akibat dari perceraian patut untuk dipenuhi.Oleh karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk memberikanmutah kepada Penggugat.Menimbang, bahwa mengenai nominal mutah yang dituntut olehPenggugat sejumlah Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), harus di sesuaikandengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapatbahwa Tergugat patut dibebani kewajiban membayar mutah kepada Penggugatdengan memperhatikan masa pernikahan antara

Jaminan penyerahan Cek untuk pembayaran kredit selama 14(empat belas) hari dengan nominal sesuai dengan nominaltransaksi yang tertera pada PO (Purchase Order), Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 terdakwa WAHYUDI PERMANAmengajukan permohonan melalui teloon dan Email untuk melakukankunjungan melihat lokasi penyimpanan produk Solar dan contoh solarmilik PT.Cahaya Indah Nirwana di terminal Ciwandan, selanjutnya padatanggal 18 Maret 2015 terdakwa WAHYUDI PERMANA melakukankunjungan ke Depo Terminal Ciwandan

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 pihak PT.Cahaya Indah Nirwanamencairkan Cek yang diberikan oleh terdakwa WAHYUDI PERMANAsebagai jaminan atas pembayaran transaksi jual beli sebanyak 22 (duapulun dua) lembar Cek dengan total nominal sebesar Rp10.850.400.000, (Sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta empatratus ribu rupiah), tersebut di Bank BNI KCP Bendungan Hilir JakartaPusat di tempat penerbitan Cek tersebut, akan tetapi ternyata Cekcekyang diberikan terdakwa WAHYUDI PERMANA tersebut semuanyaditolak

Bahwa dalam pertemuan tersebut diatas, terdakwa sepakat denganperaturan yang di ajukan oleh pihak PT.Cahaya Indah Nirwana yaitu : Terdakwa menyerahkan salinan legalitas PT.Bandung AngkasaPerdana kepada PT.Cahaya Indah Nirwana, Harga BBM Solar yang berlaku untuk periode tersebut danteknis pembelian dan pengiriman serta jaminan penyerahan Cekuntuk pembayaran kredit selama 14 (empat belas) hari dengannominal sesuai dengan nominal transaksi yang tertera pada PO(Purchase Order).Bahwa pada tanggal 17 Maret

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 pihak PT.Cahaya Indah Nirwanamencairkan Cek yang diberikan oleh terdakwa sebagai jaminan ataspembayaran transaksi jual beli sebanyak 22 (dua puluh dua) lembarCek dengan total nominal sebesar Rp 10.850.400.000, (Sepuluh milyardelapan ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), tersebut di BankBNI KCP Bendungan Hilir Jakarta Pusat di tempat penerbitan Cektersebut, akan tetapi ternyata Cekcek yang diberikan terdakwatersebut semuanya ditolak pihak Bank BNI dengan alasan