Ditemukan 27977 data
55 — 34
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI1.
10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG
98 — 33
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Kpg., tanggal 24 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut:3. Memerintahkan agar Terdakwa OFINANG MANU tetap ditahan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa OFINANG MANU tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;5.
13/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
) 19.Kwitansi pembayaran uang pasir 17 retuntuk untuk pembangunan perumahanmasyarakat dan pembangunan dekertanggal 10 november 2016 sebesarRp.11.900.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 20.Kwitansi pembayaran uang besi beton 10Mili 9 staf tanggal 25 januari 2017sebesar Rp.5.000.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 21.Kwitansi pembayaran uangpengangkutan batu 8 ret untukpembangunan perumahan 2 buah dekerdi dusun 4 tanggal 23 november 2016sebesar 1.600.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 22.
Kode Rek. 2.2.1.3 TahunAnggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp. 3.813.500,;Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional TPK pada PekerjaanPembangunan Deker di Desa Nunleu.
untuk panjar upah kerjatukang dan bahan material batutanggal 24 desember 2016Rp.21.000.0000;Thofilus tampani 18.Kwitansi pembayaran uang pasir 4 retdan batu 8 ret tanggal 20 november2016 sebesar Rp.3.600.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 19.Kwitansi pembayaran uang pasir 17ret untuk untuk pembangunanperumahan masyarakat danpembangunan deker tanggal 10november 2016 sebesarRp.11.900.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 20.Kwitansi pembayaran uang besi beton10 Mili 9 staf tanggal 25 januari 2017sebesar Rp
.5.000.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 21.Kwitansi pembayaran uangpengangkutan batu 8 ret untukpembangunan perumahan 2 buahdeker di dusun 4 tanggal 23 november2016 sebesar 1.600.000;Thofilus tampani(Ketua TPK) 22.
Kode Rek. 2.2.1.3 TahunAnggaran 2016 tanggal 02 November 2016 sebesar Rp. 3.813.500,;41.Satu (1) lembar Kwitansi pembayaran Oprasional TPK pada PekerjaanPembangunan Deker di Desa Nunleu.
104 — 39
MENGADILI :- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN PN Kpg, tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai pidana kurungan pengganti uang pengganti kerugian kekayaan Negara yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.
15/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Alfonsius Nisnoni No. 14,Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, sesuai Surat kuasaHalaman 1 dari 85, Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2018/PT KPGKhusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal15 Maret 2018, dibawah Register Nomor : 21 /LGS/ SK /TPK/ 2018 / PN.
62 — 20
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Oktober 2014 sehingga amarnya menjadi sebagai berikut : ------------------------------------------------1.
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 77/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 13 Oktober 2014 untuk selain dan selebihnya ;--------------------------------------------------------5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----------------------------------------------6.
67/Pid.Sus-TPK/2014/PT.KPG
63 — 30
Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 96/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana dan Uang pengganti yang dijatuhkan serta barang bukti uang dan laptop sehingga berbunyi sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------a) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransis Israel Isliko, S.Pt., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
11/PID.SUS-TPK/2015/PTK.KPG
80 — 24
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 61/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ;3. Memerintahkan supaya terdakwa YULIUS M. DAUZO tetap ditahan ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5.
7/Pid.Sus-TPK/2018/PT.KPG
101 — 43
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. LAURENSIUS LONI tetap ditahan ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. LAURENSIUS LONI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Membebani Terdakwa Drs.
9/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG
46 — 0
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;----------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----------1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOSEPH E.
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya ;---------------------8. Membebani Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -------------
7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG
143 — 90
35/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
PUTUSANNO. 35/PID.SUS/TPK/2013/PNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : ALIUHAR, T, S.P.
2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) : sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 11Juni 2013, di Rutan, berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PNSNB,tanggal 08 Mei 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 di Rutan, berdasarkanSurat Perintah Penahanan Nomor : Print 298/N.1.23/Ft.1/07/2013 tanggal 03 Juli2013;Majelis Hakim : sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013, di LembagaPemasyarakatan Klas If A Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK
/2013/PNBNA, tanggal 18 Juli 2013;Pemindahan Tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas If A Banda Aceh keRutan Klas INA Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA, tanggal 25 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 16Agustus 2013 s/d 14 Oktober 2013 di Rutan Klas ITA Banda Aceh berdasarkanPenetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA, tanggal 31 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 15Oktober
berdasarkanPenetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA, tanggal 03 Oktober 2013Terdakwa dalam perkara ini secara tegas menyatakan tidak bersediadidampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun ditunjuk oleh Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara aquo sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai cukup pada tanggal 25 Juli 2013;Telah membaca :1Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK
/2013/PNBNA, tentang penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/ PNBNA, tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara atas nama Terdakwa ALI UHAR, T, S.P.
49 — 17
02/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Hendry Rahmadhani, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Isa Yahya, SH &Associates beralamat di jalan Tgk Muin No 15 Lambhuk, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawahregister nomor: W1.U1/5/HK.01/1/2016 tanggal 20 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 02/Pen.Pid.Sus/TPK
/2016/PN Bna tanggal14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN Bnatanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa
95 — 25
30/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNA= Bahwa Setahu saksi, uang honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sekarangsudah disita oleh Jaksa; dan untuk itu tidak ada diberikan kuitansi;2.
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNAmengenai peralatan yang tidak berfungsi , rusak dan telah dikembalikan kepadarekanan PT.
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNAyang bersumber dana APBNTP TA 2012 dengan DIPA Nomor3218/02404.4.01/01/2012 sesuai dengan peraturan yang ada .
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNA23%24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.Sos36.37.38.39.Asli Berita Acara Instalasi/ Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ TrainingPT.
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNADRS.EFENDLS.H
111 — 19
27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
94 — 40
30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang pertama,Nomor 70/Pen.Pid/TPK/2017/PT Bna, terhitung sejak tanggal 7 September 2017sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kedua, Nomor82/Pen.Pid/TPK/2017/PT Bna, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 5 Nopember 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. H. Alamsyah Hamdani,S.H, 2. H. Darwis, S.H, 3. Drs. Nurdin Sipayung, S.H, 4.
143 — 37
20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
158 — 48
22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
101 — 17
39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) Penjelasan IVtentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang KegiatanSimpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (i) tentangMekanisme Pengelolaan, Pencairan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah :e Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPBdengan bukti penyaluran KW2.e Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.e Dalam saat yang bersamaan ketua TPK
Dana Operasional TPK/DesaMaksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan sesuai hasilmusyawarah antar desa penetapan Kegiatan menurut SPC untuk desa yangbersangkutan.e Dari besaran dana BLM (SPP) Kecamatan Simeulue Tengah tahun 2008 sampaidengan tahun 2012 tersebut dialokasikan untuk dana operasional UPK sebesar Rp.56.881.000, (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) danoperasional TPK sebesar Rp. 85.334.500, (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluhempat
Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelahdikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yangditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai PengelolaKegiatan.
127 — 276
31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
111 — 83
.- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.49/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kupang. tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan dan uang pengganti serta barang bukti angka 30 dan angka 41 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa PAULUS WATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.2.
04/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
56 — 27
43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
44 — 20
30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna