Luwu Utara tesebut, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 821.22/001/ BKDD tanggal23 Februari 2011, saksi Andi Sariming, S.H yang diangkat selakuKepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten LuwuUtara, sekaligus juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran.Dalam pelaksananaannya lebih lanjut, telah diangkat pulaTerdakwa H.

Luwu Utara tesebut, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 821.22/001/ BKDD tanggal2423 Februari 2011, saksi Andi Sariming, S.H yang diangkat selakuKepala Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda Kabupaten LuwuUtara, sekaligus juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran.Dalam pelaksananaannya lebih lanjut, telah diangkat pulaTerdakwa H.

Agung Nomor :684/PT41.H15/c/1989 Tanggal 08 April1989 ; e 4 (empat) Lembar (foto copy) Petikan Keputusan BupatiLuwu Utara No. 821.22/001/BKDD tanggal 23 Februari2011 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan,Olah Raga dan Pemuda Kab. Luwu Utara An. H. AndiSariming.

puluh empat) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka HADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah KreditFiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah vang disalahgunakanoleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka YUSI DWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPRSliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

/200Kepeg/2000tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD.BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan(PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur

disalahgunakan oleh tersangkaHADY TASIDI.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.511 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak puluh dus) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTAWIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSIDWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK)Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah

puluh empat) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka HADY TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah KreditFiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka YUSI DWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPRSliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

/200Kepeg/2000tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD.BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan(PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur

disalahgunakan oleh tersangkaHADY TASIDI.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.49I (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak puluh dus) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTAWIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak47 (empat pMi tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWIHANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan39,40.41.42.43.44.45.46.77Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK)Kabupaten Indramayu).Foto Coppy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat

Sulawesi Tengah dan sekaligus selaku KuasaPengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan GubernurSulawesi Tengah Nomor : 821.22/127/BKD6.ST/2007 tanggal 3 Juli 2007, baiksecara sendirisendiri maupun secara bersamasama dengan Ir. IDRISMOKOGINTA (Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi), AMIR ADIL(PPTK) dan Hj.

biaya perjalanan dinas keluar daerah Pegawai Badan Ketahanan Pangan ;15.3 (tiga) lembar foto copy Surat Perintah Membayar nomor : 0264/SPMLS/20104/2007 ;16.1 (satu) bundel ceklist perincian pembayaran perjalanan dinasdalam rangka penyerahan hand traktor ;17.1 (satu) buah buku catatan pribadi Bendahara merk Officia A5warna merah ;18.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 954/33/RO.KEUG.ST/2007 tanggal 07 Februari 2007 sesuai dengan aslinya ;19.1 (satu) bundel foto copy SK Gubernur nomor : 821.22

. : 02/KONT/PSPIR/DISLUTKAN/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 baikbertindak secara bersamasama atau berserikat satu sama lain maupunbertindak masingmasing untuk dirinya sendirisendiri dengan saksi AnthonNango selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemoberdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22/BKDDIKLAT/SK/154.c/X1I/2008 tanggal 27 November 2008 tentang PengangkatanAnthon Nango selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan KabupatenBoalemo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran

barang pada pengadaan 3 (tiga) unitsarana penangkap Ikan Roa pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBoalemo Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan(kontrak) No. : 02/KONT/PSPIR/DISLUTKAN/VI/2009 tanggal 23 Juni 2009 baikbertindak secara bersamasama atau berserikat satu sama lain maupunbertindak masingmasing untuk dirinya sendirisendiri dengan saksi AnthonNango selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemoberdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 821.22

Lingga Jaya / Onie Niaty;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor : 30 tahun2009 tentang perubahan Keputusan Bupati Boalemo Nomor 11 tahun2009 tentang penetapan bendahara pengeluaran pembantu padasatuan kerja perangkat daerah dinas kelautan dan perikananKabupaten Boalemo;1 (satu) eksemplar foto copy SK pengangkatan pegawai negeri an.Anthon Nango;1 (satu) eksemplar foto copy SK Bupati Boalemo Nomor : 821.22/BKDDIKLAT/SK/154.c/X1/2008 tanggal 27 November 2008 tentang AtonNango selaku

Anthon Nango;16.1 (satu) exampler Foto Copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :821.22/BKDDIKLAT/SK/154.c/XI/2008 tanggal 27 November 2008tentang Pengangkatan Anthon Nango selaku Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Boalemo;17.1 (satu) exampler Foto Copy Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor :823.3/82/BKDDIKLAT/SK/IV/2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawainegeri Sipil An.

Anthon Nango;1 (satu) exampler Foto Copy Surat Keputusan Bupati BoalemoNomor : 821.22/BKDDIKLAT/SK/154.c/XI/2008 tanggal 27November 2008 tentang Pengangkatan Anthon Nango selakuKepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Boalemo;Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 2004 K/Pid.Sus/201417.18.19,20.21.22.1 (satu) exampler Foto Copy Surat Keputusan Bupati BoalemoNomor : 823.3/82/BKDDIKLAT/SK/IV/2009 tentang KenaikanPangkat Pegawai negeri Sipil An.

Bahwa penerbitan objek gugatan telah mengakibatkan kepentinganhukum Penggugat dirugikan, yang mana Penggugat sebelumnyamenjalankan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai Kepala DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buru, berdasarkanKeputusan Bupati Buru Nomor : 821.22/004/KEP/2018 tanggal 7 April2018, pasca diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat, saat initugas sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Buru dilaksanakan oleh saudara Muhammad Rada, S.H.

Bahwa Penggugat merupakan seorang Aparatur Sipil Negara(ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru yang awalnyaPenggugat sebagai pejabat definitif yang menjabat sebagaiKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buruberdasarkan Keputusan Bupati Buru Nomor: 821.22/004/KEP/2018 tanggal 7 April 2018;2.

diterbitkan Tergugat bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik;12.13.14.Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab dengan adanya objek gugatan, saudaraMuhammad Rada, S.H. memiliki kewenangan untuk menjalankantugas sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Buru sementara pada sisi lain juga Penggugat masihmemiliki Kewenangan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Buru berdasarkan Keputusan BupatiBuru Nomor: 821.22

Tidak Didasarkan Pada AlasanAlasan yang Layak;1.Bahwa setelah membaca dan mencermati dalildalil dalam GugatanPenggugat, Gugatan Penggugat sama sekali tidak didasarkan padaalasanalasan yang layak;Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa penerbitanobjek gugatan telah mengakibatkan kepentingan hukum Penggugatdirugikan, yang mana Penggugat sebelumnya menjalankan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Buru, berdasarkan Keputusan Bupati BuruNomor: 821.22

;Fotokopi sesuai aslinya, Petikan Keputusan BupatiBuru Nomor: 821.22/004/KEP/2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan PimpinanTinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah KabupatenBuru, tanggal 7 April 2018;Fotokopi sesuai aslinya, Surat Penggugat melaluiKuasanya, Nomor: 34/ADVMF/KB/X/2020, PerihalKeberatan Administratif, tanggal 12 Oktober 2020;Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima SuratPenggugat, Perihal Keberatan Administratif, tanggal10 Oktober 2020;Fotokopi sesuai aslinya, Surat

Lampung Tengah berdasarkanKeputusan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurna Jaya Nomor:821.22/079/LTD.4/2007 tentang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon Il diLingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah, selaku Kepala BadanPengelola Keuangan Daerah Kab. Lampung Tengah yang berdasarkan pasal1 angka 10 Jo pasal 5 ayat (3) Permendagri nomor: 13 Tahun 2006 melekatjuga jabatan sebagai Pengguna Anggaran pada BPKD Kab.

HERMAN HAZBOELLAH, S.H., M.M.BIN H.HAZBOELLAH selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Keputusan Bupati Lampung TengahNomor: 821.22/079/LTD.4/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan StrukturalEselon Il di Lingkungan Pemerintah Kab. Lampung Tengah sekaligus selakuAtasan Langsung Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelola KeuanganDaerah Kab.

Lampung Tengah berdasarkanKeputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 821.22/079/LTD.4/2007 tentangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalamJabatan Struktural Eselon Il di Lingkungan Pemerintah Kab.

No. 117 K/PID.SUS/2014Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor BadanDiklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan

Mustar Ahmad, MM. sebagai Kepala Badan Diklat danLitbang Kabupaten Banggai/selaku penanggung jawab kegiatan diklat prajabatanCPNSD Kabupaten Banggai tahun 2009, berdasarkan Surat Keputusan Bupati BanggaiNomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor BadanDiklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaktidaknya pada

No. 117 K/PID.SUS/2014Nomor: 821.22/546/BKD tanggal 14 April 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan dengan pasti antara bulan April 2009 sampai dengan Agustus 2009 atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Kantor BadanDiklat Litbang Kabupaten Banggai atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masihdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakankekuasaannya

PerihalPermintaan Tanggapan Tanggal 29 April 2010;1 (satu) Examplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.22/546/BKD Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;313233343536a71 (satu) Examplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/BKD.

PerihalPermintaan Tanggapan tanggal 29 April 2010;1 (satu) Examplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.22/546/BKD Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II.b di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten Banggai, tanggal 14 April 2008;1 (satu) Examplar foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai No : 821.23/547/BKD.

I).1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30Desember 2008.Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati AcehBarat Daya Nomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam JabatanStruktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten AcehBarat Daya;Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati AcehBarat Daya Nomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

I).1 (satu) berkas rekening koran giro periode O01 Januari 2007 s/d 30Desember 2008.Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

I).o 1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30Desember 2008.o Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor : PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;41o Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor : PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentangPengangkatan Pegawai

I).1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30 Desember2008.Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat DayaNomor: PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;20Asli 1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat DayaNomor: PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam

I).1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30 Desember2008.Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat DayaNomor : PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di LingkunganPemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat DayaNomor : PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil

I).1 (satu) berkas rekening koran giro periode 01 Januari 2007 s/d 30Desember 2008.Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor : PEG. 821.22/027/2006 tanggal 15 Februari 2006 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II diLingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;41Asli (1 (satu) Eksemplar) Petikan Surat Keputusan Bupati Aceh BaratDaya Nomor : PEG. 821.22/357/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil

Abdul Wahab Ibrahim, MM,selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Keputusan BupatiPidie Jaya Nomor : 821.22/002/2007 tanggal O07 Agustus 2007,secara bersama sama dengan terdakwa T.

Samsul Bakri, S.Pddan terdakwa Rasyidah, SE (masing masing disidang dalamberkas terpisah) Pada tanggal 29 Bahwa ia terdakwa Drs.Abdul Wahab Ibrahim, MM ss selaku Kepala Dinas DinasPendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Pidie Jayaberdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.22/002/2007 tanggal07 Agustus 2007 bersamasama dengan terdakwa T.

Aceh Tenggara TA. 2011 sampai denberdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 821.2011 tanggal 19 Nopember 2011 dan Surat Keputusan Bupati AcehNomor : 821.22/129/2012 tanggal 12 Maret 2012, baik secara senmaupun secara bersamasama dengan Sdr. Sulaiman AhmadySyamsuddinsyah (dalam perkara terpisah) dan Sdr.

Aceh perisampai dengan periode 2017 dan Bulan Februari 2012 sameBulan Nopember 2012 pelaksanaan pemilinan Bupati dan W.Kabupaten Aceh Tenggara periode 2012 sampai denga2017.Bahwa terdakwa merupakan Bendahara di Kantor Panwaslu Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati AcehNomor : 821.22 / 708 / 2011 tanggal 19 Nopember 2011Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 821.22/129/2012 Maret 2012.

Aceh Tenggara atau setidaktidaknya ditempat lain yetermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorPengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk mememengadilinya perkara ini, Dengan tujuan menguntungkan dperekonomian Negara Perbuatan tersebut dilakukan terdakvcara sebagai berikut : Bahwa terdakwa merupakan Bendahara di Kantor Panwaslu Aceh Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Bupati AcehNomor : 821.22 / 708 / 2011 tanggal 19 Nopember 2011Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor : 821.22/129

/ 708 / 2011 tanggal 19 Nopedan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.22/129/2012 Maret 2012.Menimbang bahwa pada Bulan November tahun 2011 sampbulan Juli 2012 Kab.

UU No. 31 tahun 1999, Mandar Maju, Bandung tahun7071;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipeTerdakwa ANDIKHA PASSIRELA, S.E., Bin SUHYAR MULYATIBendahara Pengeluaran pada Kantor Panitia Pengawas Pemilu Tenggara Tahun 2011 sampai dengan 2012 berdasarkan Surat Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.22 / 708 / 2011 tanggal 19 Nopedan Surat Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 821.22/129/2012 Maret 2012.Menimbang bahwa pada Bulan November tahun 2011 sampbulan Juli 2012 Kab.

Sus/20121612131415161718192021Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauanbeserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan KepulauanNomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPangkajene dan Kepulauan tentang Pembentukan Panitia ProfesionalHand Over (PHO) dan Panitia Final Hand Over (FHO) Lingkup DinasPekerjaan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan TahunAnggaran 2005 beserta Daftar Lampiran Nomor

Sus/201220131415161718192021dan Kepulauan Nomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12November 2005 ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang PembentukanPanitia Profesional Hand Over (PHO) dan Panitia Final Hand Over(FHO) Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pangkajenedan Kepulauan Tahun Anggaran 2005 beserta Daftar LampiranNomor 600/288.a/PUK tanggal 15 November 2005 ;Foto copy Surat Tugas tentang Pemeriksaan Fisik AsetAsetDaerah Nomor 094/191/

Sus/2012241011121314151617181920Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.0954/PB/BT/IX/ 2005 tanggal 19 September 2005 ;Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advence Payment Bond)Nomor 0153.4312.0905.0032 tanggal 28 Agustus 2005 ;Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauanbeserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan KepulauanNomor 821.22/514/XI/BKD/2005 tanggal 12 November 2005 ;Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPangkajene dan

Kepulauan tentang Pembentukan Pengawas TeknisLapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tahun Anggaran2005 Nomor 600/176/PUK tanggal 06 September 2005 ;Foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM.0954/PB/BT/IX/ 2005 tanggal 19 September 2005 ;Foto copy Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advence Payment Bond)Nomor 0153.4312.0905.0032 tanggal 28 Agustus 2005 ;Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauanbeserta Daftar Lampiran Keputusan Bupati Pangkajene dan KepulauanNomor 821.22

MUHAMMADSUHAIRI EFENDI sebagai Camat Kelumpang SelatanKabupaten Kotabaru yang ditetapkan di Kotabaru danditandatangani Sekda atas nama Bupati Kotabaru, serta satulembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.22/033SPP/BKD, tanggal 14 Maret 2002, yang ditandatangani olehSekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor821.23/038BKD/2008, tanggal 30 Desember 2008, besertalampirannya tentang Pengangkatan Sdr. Drs.

No. 2607 K/Pid.Sus/2017PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor 821.22/012SPMT/BKD/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang ditandatanganioleh Sekda atas nama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir);1 (satu) lembar surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor821.22/005BKD/2013, tanggal 29 Januari 2013, besertalampirannya tentang Pengangkatan Sdr. Drs.

MUHAMMADSUHAIRI EFENDI sebagai Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru yangditetapkan di Kotabaru dan ditandatangani Sekda atas namaBupati Kotabaru, serta satu lembar Surat PernyataanMelaksanakan Tugas Nomor 821.22/004SPMT/BKD/2013,tanggal 24 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Sekda atasnama Bupati Kotabaru (copy dilegalisir):(Nomor urut 1 s.d. 5, tetap terlampir dalam berkas perkara);1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Tanah Nomor94/SKT/KD LGD/VIII/2002

Peg.821.22/091/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan selanjutnya untuk tahun 2007selain selaku Kepala UPTD II Lhokseumawe, Terdakwa juga ditunjuk sebagaiPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD Il Lhokseumaweberdasarkan Surat Kepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov.

Peg. 821.22/091/2005Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 1042 K/Pid.Sus/201 1tanggal 31 Oktober 2005 dan selanjutnya untuk tahun 2007 selain selakuKepala UPTD Il Lhokseumawe, Terdakwa juga ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD II Lhokseumawe berdasarkan SuratKepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD No.

Peg, 821.22/091/2005 tanggal 31 Oktober 2005, yakni :1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkanberdasarkan perundangundangan yang berlaku dan kebijaksanaanPemerintah Provinsi;2. Melakukan pembinaan operasional terhadap Petugas atau Kepala UnitPemukiman Transmigrasi dan Kegiatan Pengembangan PembinaanPemukiman Transmigrasi;3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkunganUPTD;4.

Peg. 821.22/091/2005tanggal 31 Oktober 2005 dan selanjutnya untuk tahun 2007 selain selakuKepala UPTD Il Lhokseumawe, Terdakwa juga ditunjuk sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) UPTD II Lhokseumawe berdasarkan SuratKepala Dinas Mobilitas Penduduk Prov. NAD No.

NAD No, Peg, 821.22/091/2005 tanggal 31 Oktober 2005,yakni :1. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas yang telah ditetapkanberdasarkan perundangundangan yang berlaku dan kebijaksanaanPemerintah Provinsi;2. Melakukan pembinaan operasional terhadap Petugas atau Kepala UnitPemukiman Transmigrasi dan Kegiatan Pengembangan PembinaanPemukiman Transmigrasi;3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkunganUPTD;4.

Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkanSK Bupati Nias Utara Nomor 821.22/02.BKD/K/2009 tanggal 23Oktober 2009. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2009, denganPangkat Penata Muda Tingkat (Ill/o) dalam Jabatan PJ. Kasi.Pemeliharaan dan Pengendalian Pengairan Bidang Pengairan,Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara;d. Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Utara berdasarkanSK Bupati Nias Utara, Nomor 821.22/01.BKD/K/2010 tanggal 24Februari 2010.

Utara, Nomor :821.12/1246/K/2003,Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadiPutusan Nomor : 192/G/2019/PTUNMDN Halaman 30Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan KabupatenNias, tanggal 25 Juni 2003, (Bukti P11);12.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.24/036.BKD/K/2006,tanggal 12 Oktober 2006, (Bukti P12);13.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.23/004.BKD/K/2009,tanggal 20 Februari 2009, (Bukti P13);14.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.22

/02.BKD/K/2009,tanggal 23 Oktober 2009, (Bukti P14);15.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 821.22/01.BKD/K/2010,tanggal 24 Februari 2010, (Bukti P15);16.Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Nias, Nomor 800/139/K/Tahun 2015,tanggal 20 April 2015, (Bukti P16);17.Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 823.4/1621/2016, tanggal 23 Juni 2016, (Bukti P16);18.Foto kopi Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Nomor 800/113/3BKD/2017, tanggal 03 Januari 2017, (Bukti P17);19.Foto

Kabid Cipta Karya pada DinasPekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara berdasarkan Surat KeputusanBupati Nias Utara Nomor: 821.22/01.BKD/K/2010, tanggal 24 Februari 2010(vide Bukti P15);4. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Kepala Bidang Cipta Karyapada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Utara berdasarkan SuratKeputusan Bupati Nias Utara Nomor: 800/139/K/TAHUN 2015., tanggal 20April 2015 (vide Bukti P18);5.

puluh empat) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka HADI TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah KreditFiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakanoleh tersangka CARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit/ Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan olehtersangka YUSI DWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPRSliyeg Kabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan(PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang PerpanjanganMasa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan DirekturUtama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan PerusahaanDaerah

puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangkaHADI TASIDI.1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Namanama Nasabah Kredit Fiktifsebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangkaCARTA WIJAYA.1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Namanama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSIDWI HANDAYANI.1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR SliyegKabupaten Indramayu.Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22

BPR Sliyeg.Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama PerusahaanDaerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) KabupatenIndramayu).Fotocopy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa JabatanDirektur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) danPerusahaan Daerah

Direktur RSUD M.Yunus Bengkulu Nomor : 821.22/1226.a/UM.1/2011 Tanggal16 April 2011 tentang insentif pejabat pengelola manajemenBLUD RSUD padahal RSUD M.

YunusBengkulu Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011 tanggal 16 April2011 yang ditandatangani oleh dr. Zulman Zuri Amran selakuDirektur RSUD M.

Yunus Bengkulu juga menerbitkanSurat Keputusan Direktur Nomor : 821.22/1226.A/UM.1/2011tanggal 16 April 2011 tentang Insentif / Jasa Pejabat PengelolaManajemen BLUD RSUD M.

Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor :821.22/298/UM.1/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentangPenunjukan Tim Teknis Pembagian jasa pelayanan medis danNon Medis RSUD M. Yunus Bengkulu tahun 2010.2. Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor :821.22/07/UM.1/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentangPenunjukan Tim Teknis Pembagian jasa Pelayanan Medis danNon Medis RSUD M.

/ LS/2010 tanggal 14 April 2010;

-1199 tanggal 1 November 2008;

APBD/2011 tanggal 28 Maret 2011;

-632 tanggal 03 Maret 2014;

Foto copy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati RajaAmpat Nomor : 821.22/1252 tanggal 26 Agustus 2008;32. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Raja Ampat Nomor : 671.1/02/KPTSPPBJ/DPE/RA/2010tanggal 10 Februari 2009;Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor : 15 /Pid.SusTPK/2021/PT JAP33.

Foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor :821.22/319 tanggal 03 Maret 2014;43. Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23825 tanggal 05Maret 2010;44. Foto copy Naskah Pelantikan Nomor : 821.23824 tanggal 05 Maret2010;45. Foto copy petikan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : SK. 821.23176tanggal 30 Maret 2010;46.

Foto copy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati RajaAmpat Nomor : 821.22/1252 tanggal 26 Agustus 2008;32. Asli 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Raja Ampat Nomor: 671.1/02/KPTSPPBJ/DPE/RA/2010tanggal 10 Februari 2009;33.

satu) lembar Keputusan Gubernur Irian Jaya BaratNomor : SK.823.4109 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipiltanggal 11 Juni 2004;28) Asli 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Nomor: 821.221199tanggal 1 November 2008;29) Foto copy 1 (satu) lembar Naskah Pelantikan Nomor : 821.22808tanggal 16 Juni 2007;30) Foto copy 1 (Satu) lembar Petikan Keputusan Bupati Raja AmpatNomor : SK.821.221252 tanggal 26 Agustus 2008;31) Foto copy 1 (satu) lembar Daftar Lampiran Surat Keputusan BupatiRaja Ampat Nomor : 821.22

Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yangdiangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiKeluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993,selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/I11.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD PelabuhanPerikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, padatanggal 31 Maret 2011

HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur LampungNomor : 821.22/2181/II.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkatmenjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang berdasarkan

HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005 yangdiangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan KoordinasiKeluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23 Agustus 1993,selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/I11.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTD PelabuhanPerikanan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung, padatanggal

HERMAN TAMIN, SH., MH Bin HASANUDIN, selakuPegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1005 yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23Agustus 1993, selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur LampungNomor : 821.22/2181/I1.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkatmenjadi Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Wilayah Barat pada DinasKelautan dan Perikanan Propinsi Lampung yang berdasarkan

Bin HASANUDIN, diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanKoordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 1475/IA/Peg/93 tanggal 23Agustus 1993 dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19670501 199203 1 005,selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.22/2181/11.09/2011 tanggal 21 Maret 2011 terdakwa diangkat menjadi Kepala UPTDPelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Lampung;Bahwa berdasarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung