Ditemukan 2039 data
7 — 0
dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan tanggal 12 Januari 2017 dan 13Februari 2017, Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Bjm melalui Radio Gram Banjarmasin,selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis serta tidakternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halanganyang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)RBg. joncto
Semua keterangan kedua saksiPemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176RBg. joncto Pasal 308309 RBg.
sehinggasulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuatdari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggadan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto
15 — 2
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto
denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto
tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan joncto
371 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
5 dan Pasal11 UndangUndang Anti Monopoli;Unsurunsur Pasal 5 dari UndangUndang Anti Monopoli tidak terbuktisecara kumulatif;10.Unsurunsur Pasal 11 UndangUndang Anti Monopoli tidak terbukti secara1)3)kumulatif, kemudian memohon putusan sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dan MemoriPeninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor221/K/Pdt.SusKPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 joncto
Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Juli2015 joncto Putusan KPPU Nomor 08/KPPUI/2014 tanggal 7 Januari 2015.MENGADILI SENDIRIMenyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak teroukti secara sahmelanggar Pasal 5 UU 5/1999;Menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak teroukti secara sahmelanggar Pasal 11 UU 5/1999; danMembebankan biaya perkara kepada Termohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima
Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Peninjauan Kembali danMemori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK/Surindo;Membatalkan seluruh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 221K/Pdt.SusKPPU/2016 tanggal 14 Juni 2016 joncto Putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 8 Juli2015 joncto Putusan Termohon PK/KPPU dalam Perkara Nomor 08/KPPU1/2014 tanggal 7 Januari 2015.MENGADILI SENDIRI.
20 — 10
UndangUndang Nomor 1 Tahun1974; wonnnn Menimbang, bahwa kenyataannya pula Tergugat telah meninggalkandan membiarkan Penggugat sudah 4 tahun lamanya, Tergugat hidup bersenang senang berlehaleha tidak memberi biaya hidup, sehingga Penggugat jadikandalil alasan menggugat cerai dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat tidakmelawan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan alasan tersebut;10non Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat( 1) huruf fUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
Islam Pasal 116Menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteriterus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;n Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan sebagai yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaalasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat percearaiansebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto
ul> ols pro rwlasll i>Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarikkebaikan" wonn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dantidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Joncto Pasal 19 huruf ( f ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf ( f ) KompilasiHukum Islam, disamping itu Penggugat mampu membuktikan dalil alasangugatannya oleh
29 — 2
Semuaketerangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan danrelevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangansaksi Pemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkandengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, MajelisHakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai
sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagi dengan terlihatnyatekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (brokenmarriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuanperkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan joncto
WhIl loo 56 ulyArtinya :Uika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto
14 — 3
sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilataukuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdengan relass panggilan tanggal 26 Agustus 2013 dan tanggal 05 September 2013,Nomor 286/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkaneksepsinya secara tetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebutdidasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkanketentuan Pasal 149 ayat 1 joncto
sehingga sulit didamaikan, indikasi manadiperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikanTermohon di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinansudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
MbII Igo 56 WlArtinya Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohonsudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
10 — 7
terpisah sejak tahun 2010 karena Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dari rumah kediaman bersama dan keduanya sudah tidak salingmempedulikan dan telah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, haltersebut telah mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagimampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danwarahmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
No. 332/Pdt.G/2015/PA Mrs.sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapatdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugattelah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam olehkarenanya petitum gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan talak satubain shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2)Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada
10 — 1
telahmengajukan bukti tertulis (P) dan saksiaksi di persidangan;Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telahdicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebutdapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) sertaketerangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugatdengan menjatuhkan Talak satu Tergugat terhadap Penggugat sependapat dan mengambilalih pendapat dari Kitab Iqna Juz I halaman 133 yang berbunyi:Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakimmenjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang
1.PURYAMAN HAREFA, SH
2.RACHMATTULLAH, SH
Terdakwa:
SEVIN DANIEL TELAUMBANUA Alias SEVIN
37 — 14
mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:iL,Menyatakan terdakwa SEVIN DANIEL TELAUMBANUA Alias SEVIN, bersalahmelakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak, sebagaimana diatur dalamPasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto
SIM ROMI, SpOG selaku dokter pada RSUD Gunungsitoll;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak menjadi undangundang Joncto UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan
SIM ROMI, SpOG selaku dokter pada RSUD Gunungsitoll;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal82 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak menjadi undangundang Joncto Pasal 76E UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undangundangNomor 23 tahun 2002 tentang
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas memilin langsung dakwaan alternatif pertamasebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto
tersebut dan hal tersebut telahdiselesaikan secara kekeluargaan dimana Terdakwa dengan anak korban telahbertunangan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undangundang Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undangundang Joncto
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.MTR. tertanggal 17Juni 2015 Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum, dengan tidakmengindahkan/melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dianulir dengan PutusanMahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 26Oktober 2004 joncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor SE. 13 Maret/SE/MEN/SJHK/1/2005, yangmenyatakan pada kalimat pertama dalam Pasal 158 Undang
Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.MTR. sebagaimana tersebut di atas telah bertentangandengan maksud dan tujuan atas uji materi yang diajukan ke MahkamahKonstitusi RI yang dengan telah tegas membatalkan dan/atau merevisiketentuan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 denganPutusan Nomor 012/PUU1/2003 tanggal 26 Oktober 2004 joncto SuratEdaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE. 13 Maret/SE/MEN/SJHK/1/2005, yang menyatakan pada kalimat
MTR tersebut bertentangan dengan PutusanMahkamah Konstitusi RI joncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor SE. 13 Maret/SE/MEN/SJHK/1/2005, maka sudahtepat dan beralasan hukum apabila Hakim Kasasi membatalkan PutusanNomor 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.
7 — 1
Pasal 65 dan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 joncto Pasal 154 R.Bg jo.
dan menyuruhagar Penggugat mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, pertengkaran terakhirterjadi pada akhir bulan Januari 2013, dimana Tergugat marahmarah ketikaPenggugat melarang Tergugat pergi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebutlebih kurang pada awal bulan Februari 2013, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri selama lebih dari 3 bulanhingga sekarang;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto
besarterhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan membuat mudlaratsangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yangdiriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah :jlpo Va jo VArtinya : Tidak boleh membuat mudlarat dan tidak boleh salingmemudlaratkan; Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhialasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 joncto
12 — 2
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepadaPenggugat agar tidak bercerai pada setiap persidangan namun tidak berhasil, oleh karenaitu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama joncto
Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkanbahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untukdapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karena rumah tangga Penggugat danTergugat telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untukmembina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joncto
Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara diri Penggugat dengan Tergugatsudah berpisah selama 13 (tiga belas) tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkanentah kamana dan tidak ada kabar beritanya hingga sekarang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di ataskemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada, Majelis Hakimberpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto
Noor Eko Susilo bin Suwarno
Termohon:
Rapikah binti M. Nasir
9 — 0
panggilan tersebut Pemohon hadir in person,sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepansidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto
Nomor 1600/Pdt.G/2017/PA.Bjmmateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempattinggal sejak Maret 2017 sampai sekarang sudah 8 bulan dan selama itu ridakada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon;Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto
Wh loo 55 Wl 5Artinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto
Akhmad Adi Surya bin H. Zainal Abidin
Termohon:
Rima Septiana Madani binti A. Riady Madani
11 — 0
Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lainsebagai wakil/kuasanya untuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dengan relass panggilan yang dibacakan didepanHal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1559/Pdt.G/2017/PA.Bjmsidang, dan Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secara tetulis sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) RBg. joncto
Adapun secaramateril kKedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 dan telah berpisah tempattinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah 7 bulan Termohontidak kembali.Menimbang semua keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu samalain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon, olehsebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 RBg. joncto Pasal 308309RBg.
9 Wh loo 55 lgArtinya :Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahul.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasanperceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan joncto
7 — 5
Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Atau :(Ex aequo ex bono) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduabelah pihak berperkara telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dankepada keduanya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan sesuai dengan ketentuanpasal 130 HIR joncto pasal 82 UU Nomor 7Tahun 1989, bahkan telah menunjuk seorangHakim mediator
Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan tersebut di atas ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat secaraformil dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, keduabelah pihak berperkara telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan MajelisHakim telah berusaha mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR joncto
sehaluan dalam satuvisi dan misi ;Menimbang, bahwa dengan mengenyampingkan siapa yang terlebih dahulumelakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan danpertengkaran dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah rumah sejak tahun 2007yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa halhal tersebuttelah mengakibatkan retaknya perkawinan mereka sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana dikehendaki AlQuran Surah ARRUM ayat 21 joncto
65 — 10
Tanggal 28Januari 2008, Joncto Berita Acara Eksekusi Nomor 03/2008Eks/PN.JKT.Tim Del Joncto No. 025/Pdt.G/1997.Eks tanggal 5 Pebruari2008;BENDA TIDAK BERGERAK:1. Bahwa dialil serta argumentasi pembantah nomor 3 telahmenyebutkan tanah darat luas + 1400 m? milik pembantah nomor 3lou Hj.
ELIS DAMAYANTI Binti TJETJE;Dalam perkara gugatan eksekusi riil di Pengadilan Jakarta Pusat RegistrasiNomor: 292 / Pdt.G / 1986 / PN.JKT.PST Joncto Nomor: 402/Pdt/1996/PT.DKIJoncto Registrasi Nomor: 289K/Pdt/1996 Joncto Nomor: 402/Pdt/1997/PT.DKIJoncto Reg. No. 3513 K/Pdt/2003, antara KURNIA dan Ny. EROS MULYANIsebagai Para Penggugat / Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi / ParaTerbanding / Para Termohon Kasasi lawan 1. Ny. KIMIA SUMIATI, 2. Ny.ENENG YAN KURNIASIH Binti TJETJE, 3.
,BTH/2008/PN.JKT.PST Joncto Nomor156/Pdt/2009/PT.DKI Joncto Reg. Nomor: 950/Pdt/2008, dan perkara ini telahberkekuatan hukum tetap;Bahwa dengan timbulnya bantahan yang sekarang dalam perkara Reg. Nomor:413/Pdt/BTH/2014/PN.JKT.PST dari TJETJEP DJUNIADIN Bin TJETJE dengansubjek dan objek yang sama, maka Para Terbantah Dalam Konpensi/ParaPenggugat Dalam Rekonpensi menyatakan bahwa barang barang yang akan dilelang tersebut adalah bukan merupakan aset CV.
PutusanPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 September 1997 Nomor:402/Pdt.G/1997/PT.DKI Joncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 18 April 2001 No. 287 K/Pdt/1999 jo.
Tanggal 28 Januari 2008, Joncto Berita Acara EksekusiNomor 03/2008 Eks/PN.JKT.Tim Del Joncto No. 025/Pdt.G/1997.Eks tanggal 5Pebruari 2008;Atas dasar tersebut maka Terbantah dan Terbantah Il memohon kepada MajelisHakim agar menyatakan menerima Para Terbantah Dalam Konpensi untukseluruhnya, menolak bantahan Para Pembantah Dalam Konpensi untuk seluruhnya,menyatakan sah dan berharga Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/2008Eks/PN.JKT.Tim.Del Juncto Nomor 025/Pdt.G/1997/Eks tanggal 18 Januari 2008 danmenyatakan
21 — 9
Tergugat susah dihubungi karena tidak diketahuikeberadaannya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmahdan perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinanseperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan joncto
berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimmemandang dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugattidak saling mencintai dan sering terjadi perselisihan terus menerus harusdinyatakan telah terbukti dipersidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan yang ada,Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksudPasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joncto
Pasal116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya petitum gugatanPenggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 joncto Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,Panitera Pengadilan Maros berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) harimengirimkan satu helai salinan putusan yang telah
17 — 1
sedangkanTermohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanyauntuk hadir kepersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relasspanggilan tanggal 17 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor 369/Pdt.G/2013/PA.Tjg selanjutnya Termohon tidak pula mengirimkan eksepsinya secaratetulis serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut didasari oleh suatuhalangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)joncto
Semua keterangan kedua saksi Pemohontersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalildalil permohonanPemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171176 R.Bg. joncto Pasal 308 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksiPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan denganbukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telahmenemukan fakta yang pokoknya sebagai
sulit didamaikan, indikasi mana diperkuat lagidengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilaibahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dansudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan aquo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki olehPasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
14 — 3
pihak telahhidup terpisah sejak Mei 2016 karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran, sehingga keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah melalaikan kewajibannya sebagai suami isteri, hal tersebut telahmengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi mampumewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah danranmah serta perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi mewujudkantujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto
14Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebutMenimbang, bahwa dengan faktafakta tersebut, maka alasanperceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasandan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 joncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwaantara suami istri in casu antara Penggugat dan
68 — 5
Peradilan Agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, olehkarena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama joncto
denganTergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta a quo Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapatdisimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudahtidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (onheel baar tweespalt) karenarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown),sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah,warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 joncto
tidak senang terhadap suaminya, makahakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikanperkawinan yang telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapanakan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan tersebut sudah tidakdapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan joncto