Ditemukan 358720 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1975/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 15 Juli 2019 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Putusan Nomor 1975/B/PK/Pjk/2019Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2013 Nomor 00005/206/13/093/15, tanggal 27 April2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 1.558.168.163.659,00Penghasilan Kena Pajak Rp 1.558.168.163.659,00Pajak
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1975/B/PK/Pjk/2019Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, oleh Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 23-06-2021 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 355 PK/Pdt/2021
Tanggal 23 Juni 2021 — YAYASAN LEMBAGA ALKITAB vs NAIF ABDULLAH, dkk
122 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA ALKITAB vs NAIF ABDULLAH, dkk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 11-10-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873 K/Ag/2022
Tanggal 11 Oktober 2022 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS vs FITRI RUSWAND
282 — 113
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS vs FITRI RUSWAND
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1640 K/Pdt/2024
Tanggal 25 Juni 2024 — SUSILO PRANOTO, dkk vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
10 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSILO PRANOTO, dkk vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 11-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
329 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
    Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2004/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 10 Juli 2019 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4707 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
37 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4648 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3719/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
199 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 19 April 2018 — LEMBAGA SIRAJUDDIN MELAWAN M O R N A
49 — 23
  • LEMBAGA SIRAJUDDIN MELAWANM O R N A
    Perkara Perdata Nomor21/PDT/2015/PT.PTK sebagaimana angka 1 dan 2 gugatan perlawananadalah tidak benar, dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakimmenyatakan pelawan telah dipanggil secara patut dan Pelawan hadirlagipula Pelawan dan Tergugat Asli adalah satu kesatuan yang takterpisahkan karena menyangkut orang yang sama, dimanaDrs.Agusmardi digugat sebagai ketua YAYASAN SIRAJUDDIN sebelumdibentuk LEMBAGA SIRAJUDDIN dan sekarang bertindak dan atasnama Ketua Lembaga Sirajudin.sesuai dengan gugatan
    Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam perkara Perlawanan/oantahan telah mempertimbangkan (halaman 22 alinea kedua, halaman23 alinea pertama dan halaman 24 alinea pertama) keberadaan /kehadiranDrs.H.Agusmardi adalah sebagai Ketua Yayasan Sirajuddin dan juga sebagaiHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTKKetua Lembaga Sirajuddin. Dengan demikian Lembaga Sirajuddin yang diwakilioleh Drs. H.
    Sedangkan dari bukti P1 yakni Akta PendirianLembaga Sirajuddin nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang ditetapkansebagai Ketua Lembaga Sirajuddin adalah Tuan Drs. H. Agusmardi danSekretaris Tuan Drs. H.Muhammad Arifin;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk, Pelawan adalah sebuah Lembaga /institusi yakni Lembaga Sirajuddin yang diwakili oleh Ketuanya yakniDrs.H.
    Sedangkan Lembaga Sirajuddin sebagai sebuah lembaga/institusiadalah bukan badan hukum (legal entity), melainkan hanya sebuah lembagausaha biasa.
    Dengan demikian, di sisi lain mengingat Pembandingsemula Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Lembaga Sirajuddin telahterdaftar pada dan disahkan oleh Kemenkumham R.I, maka status hukumsebagai subjek gugatan dalam perkara perlawanan dari Lembaga Sirajuddintidak terpenuhi dan tidak sah;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memoribandingnya dan juga dalam Posita nomor 6 dalam Gugatan Perlawanannyaberdalih bahwa pada saat sengketa dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PNHalaman 15 dari 19 Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA, 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) VS SARLI ZULHENDRA, S.H., M.H.
163 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA dan 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) tersebut; - Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA, 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) VS SARLI ZULHENDRA, S.H., M.H.
    PUTUSANNomor 373 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA,berkedudukan di Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede,Yogyakarta;.
    YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI), berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 74,Menteng, Jakarta Pusat;Keduanya diwakili oleh Hamzal Wahyudin selaku DirekturLembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta YayasanLBH Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada YogiZul Fadhli, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16November 2017;Para Pemohon Kasasi/TergugatTurut Tergugat;LawanSARLI ZULHENDRA
    Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, PemohonKasasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut;2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Yyktanggal 02 November 2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara1.
    hubungan kerja denganmemberi surat peringatan kepada Penggugat namun tanpa dapatmembuktikan adanya pelanggaran kerja sehingga surat peringatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi: LEMBAGA
    BANTUAN HUKUM (LBH)YOGYAKARTA dan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI), tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 —
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENELITIAN LPM & UPT ITB, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    Kalaupun adayang diterima dari mitra instansi, lembaga,pemerintah, atas imbalan tersebut yang = mungkinberasal dari Dana APBN/APBD, pada saat diterima olehPenggugat, telah dipungut PPN 10% dan PPh.
    Putusan16300/PP/M.VI/99/2008 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : S180/WPJ.09/KP.1109/2008tanggal 18 Maret 2008 mengenai Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar, Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 MasaPajak Januari s.d Desember 2004 Nomor00158/201/04/423/06 tanggal 18 September 2006, = atasnama : Lembaga
    Desember2004 kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembalisebesar Rp. 2.631.454.461, (Rp. 17.543.029.739 x15%) ;Padahal ketentuan Pasal 15 tersebut tidak dapatditerapkan secara mutlak dan/atau sepenuhnya terhadapWajib Pajak Lembaga Penelitian, LPM & DPT ITB karenaLPM ITB merupakan bagian Integral dari ITB dan dalamhal dana, LPM ITB bukan merupakan bendaharawan Negarayang mengelola dana APBN sehingga tidak berfungsisebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal16 UU No. 18 Tahun 2000, Tentang
    Kalaupun ada yang diterima darimitra instansi, Lembaga Pemerintah, atas imbalanHal. 19 dari 40 hal. Put.
    Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER15/PJ/2006, tertanggal 23 Pebruari2006, maka penerapan tarif Pajak PPh Pasal 21terhadap Wajib Pajak Lembaga Penelitian, LPM & UPTITB untuk Masa Pajak Januari s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
270 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
    PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, oleh Lembaga SwadayaMasyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)Riau, d.a. Kuasa Hukum Suryadi, S.H., dan kawankawan (Advokatdan Penasihat Hukum) pada Kantor Hukum Suryadi, S.H.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-06-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 9 Nopember 2023 — Penggugat:
Putu Agus Budiasa
Tergugat:
1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
2.Lembaga Desa Adat Anturan
35 — 0
  • Penggugat:
    Putu Agus Budiasa
    Tergugat:
    1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
    2.Lembaga Desa Adat Anturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972 K/PDT.SUS/2010
LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.
    PUTUSANNo. 972 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG,berkedudukan di Jalan Djaja Abdullah No.2 (Belakang KPN)Kertabumi Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.ABDUL KARIM HERYADI, SH., MH., ZULKARNAINI, SH.
    Sampai dengan pertemuan ini selesai, tidak disinggung sama sekalimengenai kompensasi ataupun pesangon untuk Penggugat ;Bahwa terjadi pertemuan pada awal bulan September antara Penggugatdengan Tergugat saat itu dihadiri oleh lbu Nurhayati (Pengelola), Bapak AmirAbdullah (Sekretaris Lembaga), Bapak Abdul Karim (Pengacara Tergugat) danPenggugat sendiri.
    No.972 K/Pdt.Sus/2010Tenaga Kerja tertanggal 29 Juli 2008 (P5) ;Bahwa pada mediasi pertama Penggugat hadir berikut Tergugat jugahadir diwakili olen Amir Abdullah selaku Sekretaris Lembaga Al Irsyad AlIslamiyyah ;Bahwa Penggugat berpendapat bahwa Lembaga Al Irsyad Al Islamiyyahadalah suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan tetapi tanggapan Tergugatmengasumsikan Lembaga Pendidikannya tidak berbentuk Yayasan, sehinggaTergugat tidak sepakat kalau permasalahan ini diselesaikan oleh Dinas TenagaKerja
    Klas ABandung tidak berwenang mengadili perkara ini, karena menurut ketentuanPasal 1 ayat (17) UndangUndang No.2 Tahun 2004 menyebutkan bahwaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut adalahPengadilan khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa Penggugat adalah seorang guru yang mempunyai kedudukansebagai profesional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1UndangUndang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;Jadi : Hubungan guru dengan Lembaga
    lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58UndangUndang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara,dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
58 — 13
  • DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
    Yayasan Lembaga Alksebagai Tergugat ;2.
    Terletak pada alamat yang sama, menyatu dengantanah terperkara yang semula tertulis BUKAN atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesai).
    /5/19, tanggal 19 April 1978,diberi tanda T4 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1991,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T5 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1992,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T6 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1993,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T7 ;10.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1994,nama wajib pajak
    YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T8 ;11.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1995,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T9 ;12.Foto copy Surat Keputusan Lembaga Alkitab Indonesia No. 732/Secr/263, tanggal 26 Juni 1974, diberi tanda T10 ;13.Foto copy Surat Kesanggupan/Pernyataan, nama Pasir Bungai,tanggal 9 Mei 1973, diberi tanda T11 ;14.Foto copy Surat Lembaga Alkitab kepada Pasir Bungai, tanggal 1Nopember 1978, diberi tanda T12 ;15.Foto copy
    Bungai kepada Lembaga Alkitab Indonesia, tanggal30 April 1990, diberi tanda T16 ;19. Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 28 Agustus 1990,kepada P.Bungai, diberi tanda T17 ;20.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 16 Maret 1993,kepada P.Bungai, diberi tanda T18 ;21.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 12 Oktober 1995,kepada P.Bungai, diberi tanda T19 ;22.Foto copy Jajasan Nomor 101, diberi tanda T20 ;23.Fotofoto rumah di jl.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-05-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 109/B/2014/PT.TUN.JKT
Tanggal 8 September 2014 — LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN.; BUPATI KUTAI BARAT
92 — 46
  • LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN.;BUPATI KUTAI BARAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979 K/Pdt/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — LEMBAGA PEMERINTAH DESA AIR RUWAI vs. ACHMAD MUCHAIRI
186 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PEMERINTAH DESA AIR RUWAI vs. ACHMAD MUCHAIRI
    Nomor 979 K/Pdt/2020Facti sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum karenaJudex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalammemutus perkara ini serta putusan Judex Facti tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang;Bahwa Lembaga Pemerintah Desa yang diwakili olen Kepala Desamempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab sebagaisubjek hukum perdata tanpa hubungan hierarki dengan Camat dan KepalaDesa sehingga bukan merupakan hubungan tanggung jawab secaralangsung
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 03-05-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 49/PDT/2021/PT DPS
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, melawan KETUT WIRATJANA, S.E., dkk
112 — 34
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, melawanKETUT WIRATJANA, S.E., dkk
    Jenderal Sudirman, Kav.5253, Jakarta 12190, dalamhal ini diwakili olen Arie Budiman dkk Advokat dan / atauPegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpananyang beralamat sama dengan Pemberi Kuasa berdasarkansurat kuasa khusus untuk SRKA14/KE/VI/2020 tanggal 17Juni 2020 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2020.Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULATERGUGAT ;Lawan:1.
    Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yaitusebagai Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar Simpanan (deposito)Penggugat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian (DL) / Tergugat Il yangdijamin oleh Tergugat berkenaan dengan Pencabutan Izin Usaha Tergugat ll,perbutan mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat:3.
    DPSDalam Eksepsi Absolut:Bahwa Pembanding semula Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknyamenyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini,karena menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);Bahwa memang benar Pembanding semula Tergugat adalah sebuah lembagayang dibentuk berdasarkan undangundang (Undang Undang Nomor 24 Tahun2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disingkat UU LPS).
    LPSlangsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RepublikIndonesia, akan tetapi keberadaan LPS bukan ditujukan untuk menyelenggarakantugastugas pemerintahan pada umumnya seperti Lembaga Pemerintah lainnya,LPS dibentuk untuk tugas khusus yaitu sebagai lembaga penjamian atas kinerjalembaga lain, jadi sifatnya hanya membantu pemerintah secara khusus (bidangperbankan), sehingga keberadaan LPS bukan pejabat Tata Usaha Negera (TUN)oleh karenanya konsekwensi hukumnya produk hukum, seperti
    Hal ini sejalan dengan putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 932 K/Pdt/2019 tanggal 9 Mei 2019, yang dalampertimbangan hukumnya menyebutkan:o Bahwa fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah menjamin simpanannasabah (Pasal 4 huruf a UU LPS), maka perbuatan Tergugat tidakHalaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2021/PT.