Ditemukan 359071 data
1209 — 312
KOESHARTANTO, SH.
Terdakwa:
SUKAR BIN SUPAR
59 — 30
224 — 0
- Denganberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga OSS/Kepala BKPM,tetapi harus sesuai peraturan dasar ... [Selengkapnya]
Berusaha Berbasis Risiko, kewenangan penerbitan perizinan berusaha tidak selalu berada pada Lembaga
906 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO. bin WAHYUHARTANTO terbukti bersalan melakukan tindak pidana Hak Cipta yaituSecara bersamasama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukanpelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakansendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukanpenggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 Ayat (2) junctoPasal 25 Ayat (2) huruf d UndangUndang RI Nomor
Terdakwa Devan Yahya AdiWicaksono bin Wahyu Hartanto.Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN Bdg tanggal 17 November 2020 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Terdakwa DEVAN YAHYA ADI WICAKSONO bin WAHYUHARTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Secara bersamasama, dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga
105 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
94 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN;
November 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT007085.15/2018/PP/M.IIIB Tahun 2019, tanggal 10 Desember 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00495/KEB/WPJ.19/2018, tanggal 30Mei 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2014 Nomor00001/206/14/093/17, tanggal 23 Mei 2017, atas nama Lembaga
- Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga
Gugatan pencabutan hibah dari orang tua kepada anak yang objektersebut masih dalam jaminan utang pada lembaga keuangan syariahharus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dapat merugikanpihak ketiga
164 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG VS YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHI-LBH) BANDA ACEH;
., jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahanpada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiAceh, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 11/Sku11.MP.02/IV/2020, tanggal 22 April 2020;Pemohon Kasasi;LawanYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIALEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBHILBH) BANDAACEH, tempat kedudukan di Jalan Sakti Lr. LBH BandaAceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng,Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Syahrul, S.H., M.H.
., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Lembaga BantuanHukum Banda Aceh, beralamat di Kota Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 7 halaman.
134 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH (YLBHI-LBH BANDA ACEH) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH;;
212 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), DKK VS PRESIDEN RI;
237 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
CERENTI SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;
218 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH VS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA BANTUANHUKUM BANDA ACEH;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasisejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. dan Is Sudaryono, S.H.
178 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
DARWIN MASRUL HARAHAP VS KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Komplek Lembaga Penerbangandan Antariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 Nomor 65,Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan MantanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSANASIONAL, tempat kedudukan di Jalan Pemuda PersilNomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizky Angger Perkasa,S.H., jabatan Staf Bagian Hukum, Biro Sumber DayaManusia, Organisasi dan Hukum, dan kawan, berdasarkanSurat
Kuasa Khusus Nomor 45/HK.02.02/2/2019, tanggal2/ Februari 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:le2,Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupaSurat Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S.1.M/III/86. ;4.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Objek Sengketa berupa SuratKeputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalNomor 287 Tahun 2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratPenunjukan Rumah/Surat Ijin Menghuni Nomor LPN/154/S. 1. M/III/86;3.
170 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YUSUF VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA;;
238 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANDI BACHTIAR, MTP VS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI;
ANDI BACHTIAR ARIEF, MTP, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kutacane Selatan Nomor50, Perumahan Bukit BarugaAntang, Makassar, pekerjaandahulu Fungsional Widyaiswara Madya LembagaAdministrasi Negara R.I. yang dipekerjakan pada PusatKajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II (PKP2A II)Lembaga Administrasi Negara Makassar;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanLEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 10Jakarta Pusat;Dalam hal ini diwakili oleh
Putusan Nomor 105 PK/TUN/2020Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaLembaga Administrasi Negara Nomor 356/K.1/JFT.05.1/2017, tanggal 30Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanFungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:4.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikankedudukan hukum Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu sebagaiWidyaiswara Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara yangdipekerjakan pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatinan Aparatur(PKP2A) Il Lembaga Administrasi Negara Makassar, berdasarkanperaturan perundangundangan dan azasazas umum pemerintahanyang baik;5.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, yaitu KeputusanKepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 356/K.1/JFT.05.1/2017,tanggal 30 Oktober 2017, tentang Pemberhentian Pegawai NegeriHalaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2020Sipil dari Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan LembagaAdministrasi Negara atas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MT.;3.
Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi, mengembalikankedudukan hukum Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam Jabatan sebelumnya yaitusebagai Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Madya LembagaAdministrasi Negara RI yang dipekerjakan pada Pusat Kajian danPendidikan dan Pelatinan Aparatur (PKP2A) Il Lembaga Administras!
201 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI VS Dr. Ir. H. ANDI BACHTIAR ARIEF, MTP;
Putusan Nomor 324 K/TUN/20192017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanFungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KepalaLembaga Administrasi Negara Nomor 356/K.1/JFT.05.1/2017 tanggal 30Oktober 2017 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari JabatanFungsional Widyaiswara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negaraatas nama Ir. H. Andi Bachtiar Arief, MTP:4.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikankedudukan hukum Penggugat dalam jabatan sebelumnya yaitu sebagaiWidyaiswara Ahli Madya Lembaga Administrasi Negara yangdipekerjakan pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihnan Aparatur(PKP2A) Il Lembaga Administrasi Negara Makassar, berdasarkanperaturan perundangundangan dan Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik;5.
Menyatakan sah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi NegaraNomor 356/K.1/JFT.05.1/2017 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil dari Jabatan Fungsional Widyaiswara di Lingkungan LembagaAdministrasi Negara tertanggal 30 Oktober 2017; dan3.
1190 — 615 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan korupsi karena telah menerima tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan kesejahteraan, perjalanan dinas tetap dan BPOP pada anggaran Satker dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2004. ... [Selengkapnya]
Pembuatan aturan untuktujuan merugikan keuangan negara adalah tidak dapat dibenarkan;Bahwa keberatan Terdakwa mengenai lembaga yang berwenangmelakukan audit pemeriksaan kerugian keuangan negara adalahBPK tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi yang terakhir dan terbaru menyebutkanbahwa pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalahwewenang ahli atau yang bersertifikasi.
83 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
DUTA PALMA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN RI;