Ditemukan 419 data
11 — 4
- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (DIDIT PURWANTO BIN MASTOOR EKAT PRIONO) terhadap Penggugat (SRI REJEKI BINTI MOSI SUHARNO);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima
Terbanding/Penggugat : H. Muhammad Asyura, SE, M.MP
Turut Terbanding/Tergugat II : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun
Turut Terbanding/Tergugat III : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun
69 — 29
karenanya gugatan error in objecto.3: D alam Pokok Perkara Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan faktafakta dalampersidangan dengan menyimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat tidak terbuktimelakukan pelanggaran kode etik dan sumpah Jabatan sebagai anggota DPRDKabupaten Karimun;Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksisaksi dariPara Tergugat J/Pembanding I,Tergugat I/Pembanding II,TergugatIH/Pembanding III, bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan kesalahan dantimbulnya surat mosi
Penggugat/Terbanding sebagaiKetua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 20142019 diaturdalam UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2014 yo Peraturan Pemerintah Nomor: 16Tahun 2010 yo Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2016 tentangperubahan pertama Peraturan DPRD Kabupaten Karimun Nomor: 1 Tahun 2014;Menimbang,bahwa Pemberhentian Penggugat/Terbanding sebagai Ketua DewanPerwakilan Daerah Kabupaten Karimun masa jabatan 20142019 di awali karena tanggal28 Januari 2014 adanya Surat Mosi
PeresmianPemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun atas namaH.MUHAMAD ASYURA, SE,M.MP masa jabatan 20142019;Menimbag, bahwa dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalahKeputusan Tergugat I/Pembanding I Tergugat II/Pembanding II, Tergugat I/PembandingIH, meskipun merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi proses penerbitannyaterkait dengan Ranah Politik Ketatanegaraan yaitu proses peresmian pemberhentianKetua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun yang berasal dari Mosi
122 — 56
Barat Kota Tanjung Pinangatau setidaktidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasu lamdaerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang codan mengadili perkara ini "barang siapa dengan sengaja ea uratpalsu atau yang dipalsukan itu seolaholah surat itu asli NY, palsukankalau hal itu dapat mendatangkan suatu kerugian Pega but terdakwalakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut ; Pada bulan Desember 2014 terdakwa meee formasi bahwa adaOgebyar ulang tahun Toyota dan didalam b mosi
28 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada saat unjuk rasadilakukan, para pegunjuk rasa menyerahkan 1 (satu) surat yangditandatangani Tergugat dan Tergugatll, yang pada pokoknyamenyatakan "MOSI TIDAK PERCAYA DENGAN KEPEMIMPINANYANG ADA SEKARANG & MEMINTA ADANYA PENGGANTIANSELURUH JAJARAN DIREKSI GUNA MENYELAMATKAN ASSETASSET RS HUSADA".Bahwa pada tanggal 29 April 2009, salah seorang dari Direksi RSHusada, dalam hal ini Dr.
Bahwa oleh karenanya hanya menyampaikan aspirasi ke manajemen, danoleh karena tidak ada aturan perundangundangan yang mengaturpenyampaian aspirasi dan dengan pertimbangan ini adalah Rumah SakitHusada, para Tergugat dan pengurus Sekar Husada lainnya menempuhcara seelegant mungkin, hingga pelayanan tidak terganggu.10.Bahwa perihal surat mosi tidak percaya ditandatangani oleh para Tergugat11sesuai dengan kapasitas jabatannya di Serikat Karyawan Husada sebagaiKetua dan Sekretaris atas landasan keputusan
melakukan unjuk rasa tanpa memberitahukan maksud dan sebabSEDAD AShecscwscsence " karena sesuai bukti T2.a s/d T2.d sebagai Ketua danSekretaris Serikat Karyawan Husada telah beberapa kali melayangkan suratuntuk berunding dan duduk bersama membahas tuntutan Karyawan, namuntidak ada respon yang baik, pernah ada perundingan Termohon Kasasi/semula Penggugat langsung ketok palu sambil berucap : "Kita sepakatuntuk tidak sepakat' hal ini diakui Termohon kasasi/semula Penggugatdalam gugatannya.Bahwa mengenai Mosi
1.Indriyati Binti Udin
2.Ferdinand Marcos Bin Anwar Batara
3.Andika Anwar Bin Anwar Batara
18 — 2
Anwar Batara bin M Mosi adalah:
- Indriyati binti Udin (istri);
- Ferdinand Marcos bin Anwar Batara (anak kanung);
- Andika Anwar bin Anwar Batara (anak kandung)
- 3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
1.Dr. I Nyoman Diane
2.Ir. Nyoman Gede Narendra
Tergugat:
1.Dr. I Ketut Karlota
2.I Nyoman Satia Negara, SH , MH
64 — 19
Nyoman Ledang Asmara tanggal 26Pebruari 2018, diberi tanda P12 ;Foto copy Surat Mosi Tidak Percaya atas nama Komite Sekolah di YayasanDwijendra tanggal 16 Pebruari 2018, diberi tanda P13 ;Foto copy Petisi Orangtua Murid Dwijendra, diberi tanda P14 ;Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Metro No. 23/Pid.B/2006/PN.M tanggal23 Juni 2006, diberi tanda P15 ;Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:63/Pid/2006/PT.TK tanggal 14 Agustus 2006, diberi tanda P16 ;Hal 8 dari 25 halaman Putusan Nomor
; Bahwa rapat tersebut diadakan bulan Pebruari 2018 tanggalnya saksi lupa,bertempat di aula lantai Yayasan ; Bahwa yang hadir saat rapat tersebut kepala Unit, ketua komite, rapattersebut dipimpin komite SMP tetapi namanya saksi tidak tahu ; Bahwaketua Pembina Yayasan Dwijendra tidak ada saat rapat ; Bahwa yang dibicarakan pada saat rapat tersebut yaitu tentangpengambilan uang Yayasan oleh Ketut Karlota dan Nyoman Satia Negara,yang disampaikan oleh komite SMP; Bahwa pada saat itu komite membuat mosi
Sesuai dengan RAB, dibayar oleh bendahara Yayasan ;Bahwa uang yang dicairkan oleh para Tergugat + Rp. 1.000.000.000, (satumilyar rupiah) ;Bahwa pada waktu rapat diperlinatkan dokumen berupa kwitansi adapengambilan uang, yang ditanda tangani oleh yang mengambil uang, danpak Karlota ada mengambil uang ;Bahwa kwitansi yang diperlihatkan lebih dari satu ;Bahwa kepentingan pengambilan uang tersebut saksi tidak ingat ;Bahwa terkait agenda rapat diperlihatkan kwitansikwitansi dan juga ditandatangani surat mosi
dibicarakan dalam rapat tersebut ada pengambilan dana, kitasepakat rencana rembug, tidak Saja pengurus tetapi juga Pembina ;Bahwa dana yang diambil murni dari uang SPP siswa, karena dari danaSPP kita minta rekapan tahun 2017 ;Bahwa yang menjadi ketua Yayasan Dwijendra Made Sumitra Chandra ;Bahwa saksi bersama pengurus komite diminta menjelaskan karena anakanak galau disekolah sampai ada yang menangis dan mengatakan sayakerja setengah mati kenapa diginikan, bahkan sampai merekamembentangkan kain membuat mosi
putusan tersebut dari temankomite ;Hal 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 265/Pdt.G/2018/PN DpsBahwa kwitansikwitansi tersebut saksi dapatkan pada saat mengundangpengurus yayasan, Pengurus yayasan yang memberikan satu bendeldengan total kerugian Rp. 994.000.000, ;Bahwa dipersidangan saksi membenarkan bukti P8, P9 yang didapat dariteman komite dan diserahkan ke penyidik Polda, sedangkan bukti P10adalah terkait dengan laporan ;Bahwa yang melaporkan adalah Ledang Asmara, saksi yang mendamping ;Bahwa mosi
187 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena Terdakwa dan Kapolres Oku sampai pada tanggal 04 Maret2013 belum ada memberikan penjelasan, sehingga timbul mosi tidakpercaya dari anggota Yon Armed 15/76 Tarik. Kemudian Sdr. Koptu Eryadidengan mengatasnamakan kawankawan datang menemui Saksi1 SermaH.
Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan pengaruhnya terhadap anggotaYon Armed 15/76 Tarik dengan memberikan kesempatan bawahan untukmelakukan aksi damai (Demo Aksi Damai) ke Mapolres Oku untukmenyampaikan aspirasi mosi tidak percaya kepada Kapolres, yangseharusnya dilarang secara tegas, karena dapat diperkirakan terjadikeributan atau balas dendam seperti yang telah terjadi dilakukan anggotaYon Armed 15/76 Tarik di Mapolres Oku ;Hal. 4 dari 20 hal.
Bahwa Terdakwa dan Kapolres Oku sampai pada tanggal 04 Maret 2013,belum ada memberikan penjelasan tentang proses hukum Brigpol BintaraWijaya, sehingga timbul mosi tidak percaya dari anggota Yon Armed 15/76Tarik. Kemudian Sdr. Koptu Eryadi dengan mengatasnamakan kawankawan datang menemui Saksi1 Serma H.
Bahwa Terdakwa telah mengijinkan/memerintahkan anggota Yon Armed15/76 Tarik berangkat dengan menggunakan 2 (dua) unit Randis Truck miliksatuan atau telah melakukan perbuatan membiarkan bawahan melakukankejahatan yang disengaja dengan menyadari kemungkinan (doluseventualis) terhadap anggotanya diijinkan pergi beramairamai tidakterpimpin ke Mapolres Oku untuk melakukan aksi damai dengan maksudmenyampaikan aspirasi mosi tidak percaya kepada Kapolres Oku yangseharusnya tegas melarangnya karena dapat
H.T. Arbet Banta
Tergugat:
Bupati Aceh Selatan
82 — 20
pengelolaan danagampong tahun 2016; Selama 16 (enam belas ) bulan menjadi Kechik sudahbeberapa kali disidangkan oleh oleh aparatur Gampongterkait perselisihan dengan masyarakat; Dalam mengambil kebijakan sering mengabaikan atautidak melibatkan aparatur Gampong terutama TuhaPeut Gampong, yang bermuara pada pengunduran di 8(delapan) orang tuha peut; Memotong uang saku Direktur BUMG dalam mengikutipelatihan;Dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatselaku Keuchik, dan juga terjadinya mosi
Mosi tidak percaya terhadap H.T. Arbet sebagai KeuchikKrueng Batu oleh sebanyak 750 orang warga masyarakat atauseluruh warga masyarakat yang dewasa kecuali keluarga dariH.T. Arbet;Halaman 20 dari 43 HalamanPutusan Perkara Nomor 24/G/2017/PTUN.BNAe. Dikhawatirkan akan terjadi anarkis dan pertumpahan darah diGampong bila tidak dilakukan pemberhentian H.T. Arbetsebagai Keuchik Kreung Batu;f.
/G/2017/PTUN.BNAberupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dandisesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya di Persidangan tersebut, dan telahdiberi tanda T1 sampai dengan T13 sebagai berikut;1.Bukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Surat Nomor 002/THP/2017, tanggal 21 Agustus 2017,perihal Pengunduran diri Anggota Tuha Peut, (Fotokopisesuai dengan Aslinya);Notulen Rapat tanggal 25 Agustus 2017, (Fotokopi sesuaidengan Aslinya);Surat Mosi
LEO SAPUTRA Menerangkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Keuchik Krueng Batupada Bulan April 2017; Menerangkan bahwa Penggugat diberhentikan sebagai Keuchik KruengBatu sekitar Bulan September 2017; Menerangkan bahwa ada sebagian masyarakat Krueng Batu yangmembuat mosi tidak percaya yang ditujukan kepada kepemimpinanPenggugat sebagai Keuchik Krueng Batu; Menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Lorong diGampong Krueng Batu; Menerangkan bahwa saksi tidak mengatahui alasan Tuha PeutGampong Krueng
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2017 telah ada Surat Mosi Tak Percayadan Permohonan Pemberhentian saudara H.T Arbet Banta sebagai Keuchikdefinitif Gampong krueng Batu, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten AcehSelatan (vide Bukti T3);4. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 telah ada Surat Usulan PejabatKeuchik Krueng Batu, dari Camat kluet Utara ditujukan kepada Bupati AcehSelatan (vide Bukti T8);5.
12 — 1
Mosi dengansaksisaksi nikah bernama Gowan Pakaya dan Ceni Ishak.2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongomeme.3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus jejakadalam usia 17 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia16 tahun.4.
Mosi. Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Pemohon Il.
11 — 1
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nasir bin Mosi) terhadap Penggugat (Hadiyati binti Karmin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336000,00 ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
25 — 2
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Alfin Rumbia bin La Mosi Rumbia) dengan Pemohon II (Titin Buton binti Efendi Buton) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 0208 di Desa Waemorat, Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru;
- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru; ;
Mukhamad Suwanto
Tergugat:
Kepala Desa Sumberagung/Pemerintah Desa Sumberagung
Intervensi:
Agtriani Mufarrokah
209 — 137
Bahwa Penggugat warga masyarakat yang merasa di rugikanoleh Keputusan Kepala Desa Sumberagung Nomor: 141.3/6/VI/2021Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor : 90/G/2021/PTUN.SMGtentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Sumberagung,tertanggal 11 Juni 2021, beserta lampiran Keputusan Kepala DesaSumberagung, Nomor: 141.3/6/VI/2021, tertanggal 11 Juni 2021tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa, nomor urut 1atas nama AGTRIANI MUFARROKAH Jabatan Kadus Kayen di tengahke tidak percayaan/mosi
Bahwa setelah Pengumuman Hasil Koreksi Ujian Penyaringan BakalCalon Perangkat Desa Desa Sumberagung, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan, Penggugat telah melakukan keberatan, kepadaTergugat dan beberapa peserta Ujian Penyaringan Bakal Calon PerangkatDesa Desa Sumberagung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan telahmenyatakan mosi tidak percaya terhadap Hasil Koreksi Ujian PenyaringanBakal Calon Perangkat Desa Desa Sumberagung, Kecamatan Godong,Kabupaten Grobogan;9.
Sebabdalam kondisi mosi tidak percaya oleh (Penggugat/masyarakat/pesertacalon perangkat desa sumberagung yang lain) terhadap Hasil Koreksi UjianPenyaringan Bakal Calon Perangkat Desa Sumberagung, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan, AGTRIANI MUFARROKAH saat ini di lantiksebagai Kadus/Kepala Desun Kayen, Desa Sumberagung, KecamatanGodong, Kabupaten Grobogan;14.
Bahwa terkait dalil Penggugat pada Huruf E Angka 10 yang padapokoknya mengatakan, mendasari tujuan perjanjian kerjasamaantara Tergugat dengan Politeknik Negeri Semarang, Penggugatmelakukan keberatan serta beberapa peserta ujian penyaringanbakal calon perangkat Desa Sumberagung menyatakan mosi tidakpercaya, yang kemudian meminta dibukanya dokumen asli, yaitu :lembar soal ujian, lembar jawab asli para peserta ujian, kuncijawaban atas lembar soal ujian, perlu Tergugat jelaskan bahwaTergugat belum pernah
menerima keberatan dan mosi tidak percayadimaksud.
62 — 1
Memberi izin kepada Pemohon (Muharam bin Mosi) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Ulmia binti N. Ahaepa) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;