Mengatur, (2) Mengontrol/Pengawasan; (3) Pemberian sanksi/Penegakan Hukum: Bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan DaerahKabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata

Pemerintahan Desa, dalamsubstansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan merupakan kewenangan dariKepala Desa (Tergugat);Bahwa Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa haruslah dipahami dalam struktrur norma yang berpasangan (baikberhimpit atau tidak) dengan keberlakuan penerapan aspek kewenangan lainnya(mengontrol dan menjatuhkan sanksi yang juga merupakan elemen kewenangan

DanPemberhentian Perangkat Desa yang sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Pemerintahan Desa,dalam substansi Pemberhentian, Pengangkatan dan Pelantikan; Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan ObyekSengketa tersebut telah berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundangundangan

Bukti P12:Menimbang, 33 Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;copy dari PERDA Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 20 Desember 2012;copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 167 Tahun 2001tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Cempi JayaKecamatan Huu

DanPemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2012tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa mengatur sebagai berikut: Pasal 1 angka 15 : Perangkat Desa adalah Perangkat

tetapi Kepala Adat Besar Kecamatan Muara Lawatetap tidak merespon permohonan Penggugat; 6 Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat Besar Kecamatan MuaraLawa selaku pihak yang berwenang tidak ada tanggapan oleh karenanyaPenggugat mengirimkan Surat Permohonan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012 kepada Ketua Presidium DewanAdat Kabupaten Kutai Barat yang isinya menyampaikan situasiketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yang seharusnya dilakukanoleh Kepala Adat

Setelah beberapa kalidi tindaklanjuti oleh Penggugat akhirnya Ketua Presidium Dewan Adatmenyampaikan bersedia melakukan pelantikan pada tanggal 10 Maret 2012sehingga diedarkanlah undangan pada tanggal 6 maret 2012;7 Bahwa sesuai dengan hari yang telah ditentukan pelantikan untuk Penggugatsebagai Ketua Adat yakni pada pada tanggal 10 Maret 2012 Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat tibatiba berhalangan hadir, karenadalam acara tersebut Kepala Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur jugahadir

DULLAH(Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten) kemudian Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat menyerahkan piring putih (simboladat) yang maknanya menyerahkan kewenangan Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin kepada Kepala Adat Besar Propinsi Kalimantan Timuruntuk melantik Kepala Adat Terpilih (Penggugat) dan untuk itu KetuaPresidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat mengutus salah satu stafadatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikan proses pelantikan tersebut.

Bahwa atas surat tanggapantersebut pelantikan dibatalkan karena pemilihan Kepala Adat Kampung Dinginditinjau ulang atas permintaan Camat Muara Lawa melalui telepon, namun suratpermohonan dari Sempekat Masyarakat Adat Kampung Dingin Nomor 001/SMA/KD/I/2012 tidak direspon / ditanggapi juga permintaan lisan Camat Muara Lawatidak dipenuhi;Bahwa pelantikan tetap berjalan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan TimurNomor 16/LADKT/VII/2012

Biaya memenuhi syarat administrasi Rp. 20.000.000, (duapuluh juta rupiah.dan mencalonkan diriBiaya acara Pelantikan dan Rp. 65.000.000, (enam >: Penyumpahanyump puluh lima juta rupiahTotal Rp. 85.000.000.

Untuk pembuatan Spanduk selamat datang dan spanduk pelantikan Uk 600 x 100 cm sebanyak 8 Pcsb. Bank drop pelantikan uk 300 a 200 sebanyak 1 pcsc. Bank drop Selamat dan sukses BB Uk 600 x 250 (340 gr) sebanyak 2 Pcs 2. Nota Tanggal 16 Juli 2012 Sebesar Rp. 55.000,- Untuk ongkos kirim 3. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar Rp. 30.000,- untuk Spanduk Ramadhan ICMI Desain4. Nota Tanggal 24 Juli 2012 Sebesar RP. 40.000,- untuk ongkos kirim5.

Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Orda daerah36. 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI37. 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIdikembalikan kepada ICMI Orda Muba;38. Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dirampas untuk Negara;39. Uang tunai sejumlah Rp. 9.459.000,00 (Sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;9.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah kelBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI OrdalMuba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1. Pembuatan Undangan 1.000 Lembar X 3.000 Rp. 3.000.0002.

AHMAD DAUSAT, SE.= Bahwa untuk keperluan biaya pelantikan ICMI Orda Muba periode tahun20122017 tersebut, ICMI Orda Muba mengajukan permohonan hibah keBupati Musi Banyuasin dengan surat nomor 02/ICMI/SEKKD/II/2012tanggal 14 Maret 2012 tentang mohon bantuan dana pelantikan ICMI Ordal Muba dengan dilampirkan Rancangan Anggaran Biaya Pelantikan ICMI SeIndonesia ORDA Muba Periode 2012 2017, dengan rincian sebagai berikut:KESEKRETARIATAN :1.

Zuhair Effendy;e Bahwa saksi tidak tahu biaya untuk acara pelantikan;e Bahwa pada saat pelantikan saksi diberi seragam batik, tapi sumber uangnya saksitidak tahu;e Bahwa pada saat pelantikan ada konsumsinya, tapi saksi tidak tahu konsumsipelantikan berasal dari mana; Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan keuangan ICMI;Bahwa saksi tidak pernah ikut serta dalam penyusunan anggaran suatu kegiatan diICMI karena saksi sibuk dengan tugas sebagai Kepala Dina PU Binamarga;Bahwa jumlah pengurus ICMI yang

ICMI periode sebelumnya;Bahwa pada saat pelantikan pengurus ICMI memakai baju seragam yang diurussepenuhnya oleh Sekretaris;Bahwa pada saat pelantikan uang bantuan dari Pemda Muba belum cair;Bahwa saksi tidak tahu dari mana uang untuk keperluan pelantikan pengurusICMI, karena saksi serahkan sepenuhnya kepada Sekretaris (Terdakwa);Bahwa saksi tidak tahu cateringnya dari mana, demikian juga berapa jumlahundangan, tapi yang hadir sekitar 1.500 orang;Bahwa yang mengajukan proposal dana hibah adalah Ketua

Syamsudin Fei;32 Copy Rekening Koran Bank Sumsel Periode 1 Maret 2013sampai dengan April 201333 1 (satu) Buah Printer Merk Canon Pixma 27701 /CN01000460017934 Surat permohonan bantuan dana pelantikan ICMI Ordadaerah35 31 (tiga puluh satu) lembar foto kegiatan pelantikan ICMI36 1 (satu) lembar contoh undangan pelantikan ICMIYang disita dari ICMI Orda Muba dikembalikan kepada ICMI Orda Muba;37 Uang tunai sejumlah Rp. 92.691.000,00 (sembilan puluhdua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)Yang

BambangSoebagijo, dkk ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. MASHUD IMRA ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SURYANTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H. ASMA'T HADI, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. EC.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.03 1/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra. ENDANG SUSILOWATI ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/005/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Drs. H.R.

BAMBANG SOEBAGIJO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SUDJIHARTO ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Drs. SAHADI SUWOTO, BcKn. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. ABDUL WAHID ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama H.

. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/582/439.203/2001 tanggal14 Februari 2001 atas nama Ir. R. SOEKARWODINOTO, CES. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/012/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama H.M. SOEPOMO, SH. ;1 lembar asli Surat Pernyataan Pelantikan No. 841.1/002/439.031/2001 tanggal22 Januari 2001 atas nama Dra.

Un Henauliu dan anaknya Putri dan Saada Henaulu,sehingga saksi memilih untuk tetap berada di Sabuah pelantikan, karenaHalaman 22 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019.

Nyong jaraknyasekitar kurang lebih 100 meter dan kemudian ke Sabuah Pelantikanjaraknya sekitar 200 meter dan jarang antara rumah Marla mewardengan Sabuah Pelantikan adalah sekitaar 100 meter, kemudian jarakrumah Amin bin Tongke dan Sabuah pelantikan sekitar 100 meter ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 533/Pid.B/2019./PN Amb.

Nyong adalah sebagai Ketua Saniri Negeri Laha ; Bahwa saksi berada di Sabuah Pelantikan pada sekitar pukul 23.55 Witbersama Sadr.

Raja ; Bahwa jarak rumah terdakwa dengan Sabuah pelantikan adalah sekitar30 (tiga puluh) meter lalu terdakwa dengar ada ada suara ributribut dariSabuah pelantikan dan rumah Amin bin Tongke dan ketika terdakwa lihatkearah rumah Amin bin Tongke terdakwa melihat ada yang melakukanpelemparan di rumah Bpk.

dansaksi mengikuti massa karena hanya untuk mencari cucu saksi ; Bahwa ketika massa kearah Sabuah pelantikan belum terjadipelemparan di Sabuah pelantikan dana ketika saksi ke Sabuah pelantikanbaru saksi mendengar ada pelemparan juga dirumah Bpk.

Dan Pemberhentian Perangkat Desa,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2017tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat DeSa;b.

DanPemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 25Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa

Perda KabupatenPurworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan PemberhentianPerangkat Desa bahwa Surat Keterangan Lulus (SKL) tidakmemenuhi syarat administrasi seleksi pengangkatanPerangkat Desa.

PerangkatDesa Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon pada Pasal 3 sampaidengan Bagian Kesembilan Pengangkatan dan Pelantikan pada pasal 19yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten PurworejoNomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukumdan Asas Profesionalitas.

Bahwa kemudian Penggugat telah mengikuti tahapantahapan dalamrangka persiapan pelantikan sebagai anggota DPR Rl, diantaranya ikutsebagai peserta Pembekalan Anggota MPR RI periode 20142019 padatanggal 28 September 2014 dan telah mendapatkan sertifikat penghargaandan mendapatkan undangan pelantikan sebagai Anggota DPR RI;d.

pelantikan sebagai Anggota Dewan karena tahum 2008 yangbersangkutan (Iqbal) menerima uang 50 juta dari anggota DPRD Partai golkarkab.

kalaupun saksisudah melayangkan 2 surat menerangkan minta penjelasan alasan KPUmenunda pelantikan;Halaman 48 dari 85 halaman.

Ada calon anggota DPR yangterkait masalah, lalu kemudian KPK mengeluarkan surat rekomendasi memintasupaya tidak dilakukan pelantikan, KPU meneruskan rekomendasi itu dalambentuk permohonan untuk tidak dilakukan pelantikan kemudian Presiden mengiyakan untuk tidak dilakukan pelantikan.

Kalau mengandaiandai Presiden tetap melakukan pelantikan, KPU tidak mempunyai kewenanganuntuk menolak karena sifatnya hanya permohonan.

Bahwa karena permohonan pelantikan kepada Adat BesarKecamatan Muara Lawa selaku pihak yang berwenang tidak adatanggapan oleh karenanya Penggugat mengirimkan Surat PermohonanPelantikan Kepala Adat Kampung Dingin tertanggal 2 Februari 2012kepada Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat yang isinyamenyampaikan situasi ketidakjelasan pelantikan Kepala Adat terpilih yangseharusnya dilakukan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan dan memohonKetua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat untuk melantikPenggugat

DULLAH (Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten)kemudian Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Baratmenyerahkan piring putih (simbo/ adat) yang maknanya menyerahkankewenangan Pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin kepada KepalaAdat Besar Propinsi Kalimantan Timur untuk melantik Kepala Adat Terpilih(Penggugat) dan untuk itu Ketua Presidium Dewan Adat Kabupaten KutalBarat mengutus salah satu staf adatnya (Bpk. ALI) untuk menyaksikanproses pelantikan tersebut.

Kepala Adat Kampung Dingin kepada Ketua PresidiumDewan Adat Kabupaten Kutai Barat sebagaimana terdapat dalam bukti surat P8, lalu membuat undangan pelantikan Kepala Adat Kampung Dingin besertastaffnya yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2012sebagaimana terdapat dalam bukti Surat P9 kemudian membuat permohonandan undangan untuk jadi Saksi pelantikan Kepala Adat dan staff KampungDingin yang ditujukan kepada Kepala Adat Besar Lembaga Adat Besar PropinsiKalimantan Timur dan Ketua

tersebut dan kemudiandilaksanakanlah pelantikan Kepala Adat dan staff Kampung Dingin yangdilaksanakan di Kampung Dingin yang dibuktikan oleh Penggugat denganmengajukan bukti surat berupa Fotofoto acara Pelantikan Kepala AdatKampung Dingin sebagaimana terdapat dalam bukti surat P13 lalu dibuatlahBerita Acara Pengambilan Sumpah / Janji yang mana pada saat pengambilanSumpah / Janji tersebut yang melakukan Janji adalah RINTING, DAUD WELLYSMUTING,A.Ma,S.Sos, JONIUS JOTUNG, MULAI, SAMIN dengan disaksikanKepala

Adat Besar Lembaga Adat Besar Propinsi Kalimantan Timur, Ketua VDewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Timur, Presidium Dewan AdatKabupaten Kutai Barat, Lembaga Adat Besar Kecamatan Muara Lawa, KetuaBadan Permusyawaratan Kampung Dingin sebagaimana terdapat dalam buktisurat P11;Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pelantikan dan dibuatnyaBerita Acara pelantikan kemudian Kepala Adat Besar Dayak Kalimantan Timurmembuat Keputusan yang pada pokoknya memutuskan : mengesahkanHalaman 36 dari 48 halaman

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2006 Tentang TatacaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Zi Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.22 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa; Halaman5 dari 109 Putusan Nomor 018/G/2014/PTUN.Smg3.

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;b. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No.22 Tahun 2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boylali No.11 Tahun 2006 Tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepalac.

Bupati Boyolali Nomor 37Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian KepalaDesa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa.Oleh karena dalil gugatanPenggugat tidak lengkap sehingga

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,pemilihan, Pelantikan, dan PemberhentianKepala Desa juncto Peraturan Kepala DaerahHalaman 25 dari 109 Putusan Nomor 018/G/2014/PTUN.Smg26Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2006tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan,Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala.

Perubahan Atas Peraturan BupatiBoyolali Nomor 37 Tahun 2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan DaerahKabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala DesaSebagaimana Telah Diubah Dengan PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun2006 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun2006 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentiane.

Bahwa kemudian 4500 warga masyarakat Desa Tulakan juga melakukanprotes kepada Bupati Jepara melalui surat dan tanda tangan yang manamasyarakat meminta agar pelantikan ditunda dan dilakukan Pemilihan ulang ;13.

T2 : Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang PedomanTata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi ( Fotokopi sesuai denganASINYA ) 5 nnnnn nena nena nnn n nnn nn nnn nnn nnn en nnn en nee ene n ene ene3. T3 : Fotokopi Peraturan Bupati Jepara Nomor 13 Tahun 2012 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Jepara nomor 16 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara pemilihan dan Pelantikan Petinggi ;( Fotokopi Sesuai dengan aslinya ) 5 4.

Laporan Pemungutan dan Penghitungan suara(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat BPD Desa Tulakan, Nomor: 141.1/6/2013, Perihal UsulanPelantikan Petinggi Terpilih (Fotokopi sesuai dengan aslinya); 1S:Surat Pengantar Nomor : 042.5/498 dari Kecamatan Donorejo, Hal :Surat BPD Desa Tulakan tentang Usulan Pengesahan,Pengangkatandan Pelantikan Petinggi Tulakan (Fotokopi sesuaidengan aslinya ) ; 22 22 16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 tahun 2007 Tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan

TUWInt7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tulakan,Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Nomor : 141.1/6/2013tanggal 5 November 2013, Perihal : Usulan Pelantikan PetinggiTerpilih ; ( fotokopi sesuai dengan aslinya); 8.

Menimbang, bahwa oleh karena secara kewenangan, prosedur dan substansitindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa a quo tidakbertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2007Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggijuncto Peraturan Bupati Jepara Nomor 16 Tahun 2007, tentang Pedoman Tata CaraPemilihan dan Pelantikan Petinggi juncto Keputusan Panitia Pelaksana Pencalonan danPemilihan Petinggi, Nomor: 141.1/1 Tahun 2013,

MukhtarHasibuan menjawab ya zulBahwa sekitar bulan September 2019 Saksi Zul menghubungi sdr.Mukhtar Hasibuan dan mengatakan pak haji gimana, ini udah mau dekatpelantikan lalu sdr.MukhtarHasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi ZulHalaman 4 dari 24 Putusan Nomor 804/Pid.B/2021/PN Stbmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak

ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon 2 dibulan desember 2019,nanti disitu nama kamubaru ada, selanjutnya pada bulan Desember 2019 tidak ada juga pelantikandan Saksi Zul tidak juga dilantik, kKemudian Saksi Zul kembali mendatangiTerdakwa dengan mengatakan kok gak ada pelantikan juga pak haji.?

Mukhtar Hasibuan menjawab sudah, kamu tempah saja jazkamu buat pelantikan dan Saksi Zul mengatakan kepada sdr.Mukhtar Hasibuanlya pak haji, Kemudian pada bulan Oktober 2019 saat pelantikan Saksi Zulmendatangi Pendopo Kota Stabat, dan ternyata nama Saksi Zul tidak ada dantidak ada pelantikan untuk Dirut PDAM Kab.Langkat, selanjutnya Saksi Zulmendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan perihal tersebut, kemudianTerdakwa menjawab nama kamu memang belum ada,karena yang dilantikeselon 3 dan 4, dan eselon

Saksi Sampai disurunh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi mulai merasa curiga ketika sudah adabeberapa kali pelantikan di Kab.

Saksi ZulHajji Lubis sampai disuruh Mukhtar Hasibuan untuk menempah jasuntuk pelantikan, dan Saksi Zul Hajji Lubis mulai merasa curiga ketikasudah ada beberapa kali pelantikan di Kab.

Pasal 33 Peraturan Daerah kabupaten TimorTengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa) ; 5.

Pasal 33 PeraturanDaerah kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; 10.

Bahwa masa jabatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nifukiu Tahun 2006 saat itudidasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan (vide :Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima)11tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan bukanberdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (vide : Pasal

Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DalamKabupaten Timor Tengah Selatan (vide : Pasal 32 Ayat (1) yang berbunyi Masa Jabatan Kepala Desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejaktanggal pelaksanaan pelantikan) ; d.

Penggugat telah mengetahui adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiu terpilihperiode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 (vide berita acarapemeriksaan persiapan tanggal 5 Juli 2012) ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa dengan adanya sikap ketidakperdulian Penggugatatas perubahan keadaan hukum yang terjadi saat adanya pelantikan Kepala Desa Nifukiuterpilh periode 20112017 yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2011 hal mana

Ediyanto sebagai Kadus II Desa Tipar dan pelantikan dapatberjalan dengan lancer ;Bahwa kemudian pada tanggal 23 April 2012 ada demo masyarakat di BalaiDesa Tipar dan menanyakan masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, karenaadanya demo tersebut Bapak Camat Rawalo datang kebalai Desa danmengadakan pertemuan dengan Tokoh masyarakat yaitu Kyai Sakirun, H.Sultoni, Terdakwa dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Rawalo yaitu Sdr.

Saksi ;SAKIRUN:Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik danketerangan tersebut dalam BAP Kepolisian adalah benar ;Bahwa saksi diajukan ke persidangan untuk menerangkan permasalahanpenjaringan dan pelantikan Kadus Ill Desa Tipar yang tidak sesuai yangdisosialisasikan ;Bahwa berkaitan dengan permasalahan pelantikan Kadus Ill tersebut saksiikut demo pada tanggal 23 April 2012 sekitar jam 09.00 ke Balai Desa

Ediyanto yang menduduki ranking IIsebagai Kadus Ill Desa Tipar, dimana proses pelantikan tersebut dapatberjalan dengan lancar ;Bahwa setelah pelantikan Sdr.

Ediyanto menjadi Kadus III oleh saksi RAKHIMROCHYADI sebagai Kepala Desa Tipar selesai, Para Terdakwa dan WargaDesa Tipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut,pada tanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar,menanyakan mengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.HARTADI (Camat Rawalo), Kapolsek Rawalo dan Danramil Rawalo datang keBalai Desa Tipar dan mengadakan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat30yaitu saksi Kyai Sakirun, saksi H.

Ediyanto35yang menduduki ranking I sebagai Kadus Ill Desa Tipar, Kecamatan Rawalo,Kabupaten Banyumas ;Menimbang, bahwa setelah pelantikan Sdr. Ediyanto menjadi Kadus IIIoleh saksi RAKHIM ROCHYADI selesai, Para Terdakwa dan Warga DesaTipar yang merasa keberatan terhadap pelantikan Kadus Ill tersebut, padatanggal 23 April 2012 mengadakan demo di Balai Desa Tipar, menanyakanmengenai masalah pelantikan Kadus Ill tersebut, lalu saksi Drs.

OBYEK GUGATANKeputusan Bupati Maros Nomor .797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07Februari 2019.Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaDesa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari2019 Februari 2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa LabuajaKecamatan Cenrana Kabupaten Maros; Il.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKANBahwa upaya yang dilakukan Penggugat untuk memperoleh haknya demitegaknya keadilan, yaitu melayangkan surat keberatan terkait KeputusanBupati Maros Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, Tanggal 07 Februari 2019Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintah Kabupaten Maros Masa Jabatan Februari 2019 Februari2025 atas nama Asdar No.Urut 41 Kepala Desa Labuaja KecamatanCenrana Kabupaten Maros, tertanggai 6 Mei 2019 dan tidak mendapattanggapan dari

Bahwa Penggugat keberatan atas proses Pelantikan dan PenerbitanSural Keputusan (SK) Nomor : 797/KPTS/140/II/2019, tertanggal 07Februari 2019, Tentang Pelantikan dan Pengambilan Sumpah KepalaHalaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor: 28/G/2019/PTUN.Mks.Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, Masa Jabatan Pebruari2019 Pebruari 2025, atas nama ASDAR No. Urut 41 Kepala DesaLabuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, yang sengajadipaksakan oleh Tergugat ;.

Bahwa Surat Undangan Tergugat No.006/7/DPMD tanggal 11 Januari2019 perihal Undangan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/JanjiJabatan, dimana dalam Daftar NamaNama Kepala Desa TerpilihPeriode 20192025 hanya 40 orang, yang harusnya 41 orang dantidak ada nama Asdar dalam daftar, namun dalam acara Pelantikandan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Asdar hadir dan dilantik danCISUMPAN 5 22 on noo nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen n nnn nee.

Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 melakukan bandingadministrasi kepada Tergugat dengan mengirimkan Surat KeberatanTerkait Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kepala Desa LingkupPemerintahan Kabupaten Maros, Masa Jabatan 20192025 atasnama Asdar, namun lagilagi Tergugat tidak menanggapi ;. Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut di atas tindakan Tergugat yangmenerbitkan obyek sengketa aquo adalah perbuatan yangsewenangwenang dan bertentangan dengan :a.

Acara Pelantikan Perangkat Desa Sampang danFoto Berita Acara Hasil Pelantikan Seleksi Calon PerangkatDesa Sampang yang ditempel di papan pengumuman /mading Balai Desa Sampang, (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat atas nama Sdr.

Abdullah Syafii padahari Senin tanggal 10 Maret 2018 ada dan bertugas pengamanan pada saat itu; Bahwa saksi pada sat pendaftaran calon saksi tidak bertugas; Bahwa saksi menyatakan pelantikan di mulai jam 10 Wib, yang bertempatdi Balai Desa; Bahwa saksi menyatakan pada saat pelantikan Ngatmiko tidak hadir; Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orangorang yang ada didalam fotobukti T20 dan T21 yang di ambil pada hari Senin tang 10 Maret 2018 pada saat pelantikan; Bahwa saksi menyatakan yang menempelkan

fotofoto di Balai Desa adalahorang lain, karena pas ke balai Desa fotofoto itu sudah ada; Bahwa saksi menyatakan fotofoto tersebut ditempel sekitar satu mingggu; Bahwa saksi menyatakasn hadir dalam pelantikan tersebut, pelantikan dan dimulai jam 10 s/d 11 siang; Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak, adaPerangkat Desa dan Panitia semua hadir dan tamu undangan ada yang berdiri sampai diluar gedung Balai Desa;Halaman 29 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi

sebagaiberikut: Bahwa saksi menerangkan hanya sebagai warga biasa di Desa Sampang;Bahwa saksi tidak mendapatkan undangan untuk pelantikan, tapi hadir padawaktu pelantikan; Bahwa saksi menyatakan setahu saksi pelantikan adanya pegawai baru;Bahwa saksi menyatakan ada 5 orang yang dilantik pada saat itu;Bahwa saksi menyatakan yang hadir pada saat pelantikan banyak orang,dan diantaranya ada mengisi daftar hadir; Bahwa saksi menyatakan pelantikan pada hari Senin tanggal 10 Maret2018, di Balai Desa dan

dimulai acara pelantikan jam 9.30 Wib;Halaman 30 dari 43 hal Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUNSMGBahwa saksi menyatakan tinggal di Depan Balai Desa hanya perbatasanjalan raya; Bahwa saksi menyatakan pernah melihat undangan pelantikan dan fotofoto pelantikan: Bahwa saksi menyatakan hadir di pelantikan bersama Yogi, dan saksi tidakada undangannya tapi hanya secaralisan; Bahwa saksi menyatakan yang masuk dalam ruang pelantikan hanya tamuundangan saja dan calon yang akan dilantik yang masingmasing membawakeluarganya

Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan danPelantikan Perangkat Desa Sidomulyo tidak tertutup ataupunrahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepadaHalaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor : 168/G/2018/PTUN.Smg.Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan TokohMasyarakat tertanggal 14 Maret 2018; 4.

perangkat Desa Sidomulyo)(foto copy sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa hari Kamistanggal Lima belas bulan Maret Tahun Dua RibuDelapan Belas) dan Berita Acara Serah TerimaJabatan Sekretaris Desa Sidomulyo KecamatanWonosalam Kabupaten Demak (foto copy sesuaidengan aslinya) ;Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tanggal15 Maret 2018 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Fotofoto Pelantikan Perangkat Desa dan SerahHalaman 49 dari

; Bahwa Saksi pernah menghadiri sosialisasi tentang PengangkatanPerangkat Desa di Kecamatan pada bulan Februari 2018 tetapi soal waktunya saya tidak begitu ingat; Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa sesuai jadwalnya tanggal 15 Maret 2018; Bahwa Saksi pernah membuatkan undangan untuk acara pelantikanyang diundang dalam acara pelantikan adalah semua lembaga yangada di desa termasuk RT dan RW; Bahwa Saksi pernah menerima surat dari para peserta yang tidaklolos yang isinya meminta panitia untuk

Saksi bernama Kamijan, pada pokoknyamenerangkan: Bahwa Saksi pernah diundang dalam acara pelantikan perangkatdesa Sidomulyo Kecamatan Wonosalam KabupatenBahwa Hery Sutrisno sebagai Sekretaris Desa langsung menjalankan tugas setelah dilantik pada hariJum/at; ahwa Para Penggugat tidakhadir dalam acara pelantikan SekretarisDesa; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal SK pelantikan Sekretaris Desa; Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penempelan SK pelantikandi tempattempat keramaian dan Balai Desa; .

yang ditujukan kepada Perangkat DesaPengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyakarat tertanggal 14Maret 2018, yang pada saat acara pelantikan tersebut juga dibacakan suratkeputusan objek sengketa, bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebutmembuktikan pengangkatan dan pelantikan tersebut dilakukan secaraterbuka, transparan diketahui oleh seluruh masyarakat Desa SidomulyoKecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak dan menolak dalil ParaPenggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahuitanggal

Bupati dan Wakil Bupati terpilih diKantor Gubernur dan saat itu saksi Yufsar, SH anggotaBrimob ParePare yang diperbantukan dalam pengamananyang bertugas di pintu ring 1 (satu) dan memeriksa terhadaptamu undangan yang hadir yang ingin masuk ke dalam acarapelantikan tersebut kemudian terdakwa yang ingin masukkedalam acara pelantikan tersebut karena tidak memilikikartu. pengenal dari Panitia pelantikan terdakwa tidakdiperkenankan masuk selanjutnya terdakwa mengatakanbahwa dari Pers sehingga saksi Yufsar

;Bahwa Terdakwa diamankan ketika saksi sedangbertugas melaksanakan pengamanan pelantikan Bupatidan Wakil Bupati terpilin dan pada saat itu ditugaskandi pintu ring 1 untuk memeriksa setiap undangan yanghadir kemudian dalam pelantikan tersebut kemudianpada saat itu Terdakwa ingin masuk kemudian kamimelakukan pemeriksaan dan menemukan senjataairsoft gun di tas samping yang tertutup oleh jaketmiliknya.

;Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari2016 sekitar pukul 11.00 Wita saksi sedang melakukanpengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilihdi kantor gubernur dan pada saat itu saksi bertugas dipintu ring 1 dan melakukan Pemeriksaan terhadap tamuundangan yang hadir yang ingin masuk kedalam acarapelantikan tersebut kemudian Terdakwa ingin masuk keacara pelantikan tersebut dan pada saat itu Terdakwatidak memiliki kartu pengenal dari panitia pelantikanbupati terpilih kemudian iya mengaku

;Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisianmembawa senjata airsoft gun dikarenakan saat itu Terdakwaingin masuk keacara pelantikan Bupati terpilih namun saat ituada petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan dipintumasuk acara pelantikan Bupati tersebut dan saat itu petugaskepolisan menemukan senjata airsoft gun di dalam tas jinjingmilik Terdakwa.

;:Bahwa tujuan Terdakwa hendak masuk keacara pelantikanBupati saat itu dikarenakan Terdakwa berprofesi sebagaiwartawan majalah 01 sehingga saat itu Terdakwa ingin masukkeacara pelantikan Bupati terpilin untuk melakukanpeliputan.

sesuaidengan Kewenangannya;Bahwa kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan yangdimiliki Kepala Desa Tlogopandogan (TEGUGAT) untukmelakukan Pengangkatan Dan Pelantikan terhadap PEMOHONsebagai KEPALA DUSUN (BEKEL) TLOGOJATI di DESATLOGOPANDOGAN, KEC.

Artinya tindakan TERGUGATyang sampai sekarang ini tidak juga melakukan pengangkatandan pelantikan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa (KepalaDusun Tlogojati Desa Tlogopandogan) tentunya akanmenghambat proses pelayanan publik yang ada di DesaTlogopandogan.

Maka dari itu, sudah sangat jJelas muncul kerugianyang dialami oleh PENGGUGAT atas tindakan TERGUGAT yangsampai sekarang ini tidak berkenan melakukan pelantikan danpengangkatan PENGGUGAT sebagai Perangkat Desa (Kepala DusunTlogojati Desa Tlogopandogan).Halaman 11, Putusan Nomor 328/Pat/2019/PT SMG26.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dariPermohonan ini sebesar Rp.560.500, (Lima ratus enam puluh ribu limaratus rupiah).Bahwa berdasarkan amar diatas dari huuf ad hingga sampai saat inibelum terjadi pelantikan dikarenakan adanya suatu sengketa hukum kasasiyang sedang berjalan dan gugatan di Pengadilan Negeri Demak yang saatini belum Inkrah atau sedang proses tahap persidangan, apabila dipaksakanpelantikannya dengan segala akibat hukumnya akan CACAT HUKUM.Secara hukum pelantikan Kepala

Apabiladilakukan Pelantikan tersebut, dengan segala akibat hukumnyapengangkatan atau pelantikan kepala dusun (BEKEL) menjadi cacathukum atau tidak sah karena adanya proses hukum kasasi dan gugatandi Pengadilan Negeri Demak yang saat ini masih berjalan. Selainselebinnya kembali kepada hukum Kedaulatan Republik Indonesia yangsesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 atas Dasar Negara IndonesiaNegara Hukum, karena adanya suatu sengketa semua WAUJIB berhentDEMI HUKUM.7.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desamenyebutkan1) Seleksi/oenyaringan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitiapemilihan kepala desa baik secara tertulis maupun lisan ; 2) Materi/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undangundang Dasarb.

Bahwa Bupati Kampar telah menerbitkan Surat Keputusan BupatiKampar Nomor 140/AdmPemdes/46/2009 tentang Pembentukan PanitiaTes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar telah membentukPanitia Tes Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Kampar Tahun 2009sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 4Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa ; .

Bahwa berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan oleh Tergugat, makadiperoleh hasil sebagaimana telah dituangkan Surat Keputusan Nomor140/Pemdes/XII/2012/182 Perihal Hasil Tes Bakal Calon Kepala DesaBuluh Cina Kecamatan Siak Hulu tertanggal 10 Desember 2012 dantelah dibenarkan Penggugat dalam gugatannya point 8 ; 10.Bahwa menurut Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa menyebutkan Seorang Bakal CalonKepala

Bahwa ujian/tes tersebut juga telah dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu testertulis, pidato dan wawancara, dimana dari hasil tes/ujian tersebut nilaiPenggugat untuk tes tertulis mendapatkan nilai 54,00, pidatomendapatkan nilai 60,00 dan tes wawancara mendapatkan nilai 60,00,jika dirataratakan nilai Penggugat hanya 58,00, sedangkan syaratkelulusan menurut Ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa ; 15

BuktiBuktiBuktiBuktiP6P7P8P 9a:P 9b:P9c:P 9d:Fotocopy Surat Panitia Pilkades Nomor : 10/PILKADES/BC/XII/12 tertanggal 18 Desember 2012 (fotocopy) ;Fotocopy Surat Bupati Kampar Nomor : 100/Pem/I1I/2008/245 Perihal Hasil Tes Pilkades tertanggal 6 Maret2008 (fotocopy) ; Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor :04 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilinan .....Pemilinan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa danPerangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; Fotocopy Surat Permohonan

0822-9927-5297 dan 0821-6646-4609 dengan Nomor Imei 1 : 3559917082291247

IPNU dan IPPNU memperingati HARLAH 93 NU

Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggitepatnya di Lapangan Sri Mersing (lapangan Merdeka) Kota Tebing Tinggidiadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahirNahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama);Bahwa yang hadir atas undangan dalam acara tersebut adalah WalikotaTebing Tinggi, Pejabat Polda Sumut Ibu Ibu Perwiritan Sekota TebingTinggi, Masyarakat Kota Tebing Tinggi, Pelajar Sekota Tebing Tinggi

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke93 dan Pelantikan IPNU (IkatanPelajar Nadhatul Ulama) dan IPPNU (lkatan Pelajar Putri NadhatulUlama) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 muliapukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh akan dilaksanakan acaraTablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama (NU)yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan padahari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di JalanSutomo Kel. Rambung Kec.

Saksi CANDRA GUNAWAN ALIAS CANDRA, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan yakni mengenaikeributan yang terjadi pada saat acara tabligh akbar tausiyah kebangsaanmemperingati hari ulang tahun Nahdlatul Ulama (NU) serta Pelantikan IkatanHalaman 12 dari 49 Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN TbtPelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama(IPPNU);Bahwa keributan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27

OKI DONI SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan guna memberikan keteranganterkait keributan yang terjadi pada saat acara Tabligh Akbar TausiyahKebangsaan;Bahwa pada Hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dilaksanakan Tabligh AkbarTausiyah Kebangsaan Pelantikan IPNU dan IPPNU guna memperingati hariulang tahun NU ke93 sekaligus acara Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNahdlatul Ulama) dan IPPNU merupakan (Ikatan Pelajar Putri NahdlatulUlama) yang