Ditemukan 1988 data
85 — 44
Tata Usaha Negara Banda AcehForm02/Proksi01/KIMpada tanggal 02 Agustus 2016, dan telah diberitahukan kepada pihakPenggugat/Pembanding; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepadamasingmasing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuanuntuk melihat Berkas Perkara Nomor : 02/G/2016/PTUNBNA tertanggal29 Juni 201 6; == en eeTENTANG PERTIMBANG
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 57 UU No.2 tahun2004, maka hukum Acara yang berlaku adalah acaraPerdata, maka sudah sepatutnya Majelis Hakimmemberikan pertimbang terhadap gugatan Penggugat.Termohon Kasasi yang Kabur/tidak Jelas AntaraPosita clan Petitum Karena ini masalah yangPrinsip/pokok dalam teknik, tata cara beracaradipengadilan, bukan hanya mengambil alih seluruhanjuran dari mediator dinas tenaga kerja kotaSurabaya ;2.
42 — 17
PemohonIl karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia sedangkan waliPemohon Il yang lain yaitu saudara ayah Pemohon Il tidak dapatmenghadirinya sehingga telah mewakilkan kepada ayah tiri Pemohon II;Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon dan Pemohon II tetap dalampermohonannya semula dan mohon Penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala halyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakansatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANG
91 — 40
meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanyamelanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar, demikian pula terhadappenjatuhan pidana kepada Terdakwa yang menurut Terdakwa dalam Memoribandingnya menyatakan keberatan dan mohon keringanan hukuman, hal tersebutsegala sesuatunya sudah dipertimbangan dengan seksama oleh Majelis Hakimtingkat pertama dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah sesuaidengan rasa keadilan yang berkembang dimasarakat, maka pertimbang
12 — 8
memperoleh adanya kepastian hukum sertamengurus akta kelahiran;Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut diatas,Pemohon tidak keberatan dan membenarkannnya;Bahwa selanjutnya Pemohon' berkesimpulan tetap padaPermohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkanpenetapannya.Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapanini ditunjuk kepada hal hal sebagaimana tercantum dalamberita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANG
24 — 13
Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Pentingadalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status Kewarganegaraan;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor : 23TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 ayat(1) menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakanberdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa dari pertimbang
70 — 20
SAAD (HAKIMJAYA);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang tersebutdiatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telahterbukti;Ad. 3.
SAAD (HAKIMJAYA);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang tersebutdiatas, maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telahterbukti;Menimbang, bahwa oleh karena unsurunsur dalam pasal 480ayat (1) ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAPdan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakimtidak menemukan halhal yang dapat dijadikan alasan pemaafataupun
17 — 2
sehingga bukti saksi yang akan diajukan Para Pemohon dipersidangan tidak dapat di dengar di persidangan, dengan demikian maka buktisaksi yang diajukan para Pemohon hanya satu orang;5Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan,maka Majlis berkesimpulan menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dengansuatu penetapan yang dibacakan oleh Ketua Majlis Hakim;Bahwa untuk meringkas penetapan ini maka berita acara persidanganperkara permohonan ini dianggap termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANG
156 — 71
Oleh karenanya antara gugatan rekonvensi dan gugatan konvensitidak terdapat hubungan yang erat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang tersebut diatas, makaberdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan sesuaidengan pasal 157 RBg, gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapatditerima;Hal 6 dari 9 Putusan No 25/Pdt.G/2019/PTA BnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaMajelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama dan
40 — 4
terpenuhinya rukun dan syaratsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Subekahbinti Sukani yang dilaksanakan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halanganperkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinansesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor Tahun1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
IRVAN ARFANI SIMBOLON
13 — 3
tersebut Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatuapapun lagi ke persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acarapemeriksaan persidangan, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam penetapan ini ;Menimbang, bahwa Permohonan mohon Penetapan ;TENTANG PERTIMBANG
77 — 24
Pengadilan Tingkat Pertama adalah karena putusan PengadilanNegeri Tanjungpinang terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagiTerdakwa serta putusan a quo tidak sesuai dengan tuntutan JaksaPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca danmencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut,Majelis Hakim Banding tidak menemukan halhal baru atau dalildalil yangmerupakan dasar atau alasan untuk memperbaiki putusan itu, esataHakim Tingkat Pertama dalam pertimbang
25 — 10
komunikasi lagi antara Penggugat danTergugat;Bahwa pernah orang tua Penggugat nasehati Penggugat agar bersabar dankembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,Penggugat menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan danmohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusanini;PERTIMBANG
13 — 6
timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersamasama dengan putusan akhir.Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediannya untukmengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah dengantidak dihadiri oleh Tergugat.Menimbang, bahwa Penggugat kemudian memohon putusan.Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian keputusan ini maka ditunjuk segalahalihwal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagianyang tak terpisahkan dari keputusan ini;PERTIMBANG
38 — 7
terpenuhinya rukun dan syaratsebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi HukumIslam ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpernikahan Pemohon dengan seorang perempuan bernama Masamahbinti Sana'an yang dilaksanakan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halanganperkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinansesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor Tahun1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang
61 — 17
Nomor: 16/G/B/2012/PTUNPDG tertanggal 21Januari 2013; TENTANG PERTIMBANG AN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:16/G/2012/PTUNPDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum padahari Selasa, tanggal 4 Desember 2012, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan banding dengan Akte Permohonan Banding Nomor:16/G/2012/PTUNPDG, tanggal 18 Desember
8 — 3
Penggugat telah diberi waktu satu bulan untukmenambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Penggugattidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan yangditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27.A5/7302/HK.05/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014;Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatatdidalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkatcukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;PERTIMBANG
63 — 15
terbuktinya secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar,dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Bandingtidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapatmenyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalammemeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pemidanaanyang dijatunkan terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat,dengan pertimbang
16 — 1
(anah althalibin juz TV halaman 254);5Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbang tersebut diatas , makamajelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagidengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon I dan Pemohon II;Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perudangundangan
43 — 11
Main yang dilaksanakan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halanganperkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinansesuai dengan yang diatur dalam Undang Undang Nomor Tahun1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang pertimbangantersebut di atas, maka Majelis berpendapat, permohonanPemohon telah memenuhi' syarat yang dimaksud sebagaimanadiatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal7 ayat (2)